Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
23 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 224

Industri Agro Tarik Investasi hingga Rp85,05 Triliun, Serap 9,8 Juta Tenaga Kerja selama Semester 1 2025

Ilustrasi - Nelayan membongkar muatan tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Sorong, Papua Barat.
Ilustrasi - Nelayan membongkar muatan tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Sorong, Papua Barat.

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengklaim sektor industri agro menarik investasi hingga Rp85,05 triliun sepanjang semester pertama 2025. Pada periode yang sama, sektor ini juga menyerap 9,8 juta tenaga kerja

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hal itu di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Industri agro juga menyumbang 52,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas, dan 8,96 persen terhadap PDB nasional,” papar Agus.

Agus juga mengungkapkan, nilai ekspor industri agro menembus 37,38 miliar dolar AS dengan surplus perdagangan 26,96 miliar dolar.

Agus menambahkan, Kemenperin kini menjalankan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) untuk memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir.

Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, inovasi, serta nilai tambah produk berbasis sumber daya alam dalam negeri.

Adapun Pelaksana Tugas Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyebut, potensi industri agro mencakup makanan dan minuman, furnitur, pakan, kertas, hingga oleokimia.

Pihaknya terus berkomitmen untuk dapat mendorong industri agro menjadi motor pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Laporan: Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Fungsi Polri Bertambah Bukan Hanya Penegak Hukum, Jadi Pengelola MBG Punya 672 SPPG 

Ilustrasi - Petugas saat menyajikan menu makan bergizi gratis di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yanga ada di Kabupaten Tangerang. ANTARA/HO-Polresta Tangerang
Ilustrasi - Petugas saat menyajikan menu makan bergizi gratis di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yanga ada di Kabupaten Tangerang. ANTARA/HO-Polresta Tangerang

Jakarta, Aktual.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menambah fungsinya bukan hanya sebagai penegak hukum. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polri saat ini terlibat sebagai pengelola program tersebut.

Hingga sekarang, Polri bahkan memiliki 672 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG). Bukan hanya membangun dapur, Polri juga memproduksi dan mendistribusikan makan siang gratis ke siswa penerima manfaat.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol Nurworo Danang menyampaikan, Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum. Ia menerangkan bahwa kepolisian juga ikut mengawasi dan memastikan tata kelola program berjalan sesuai norma yang berlaku.

“Polri bertanggung jawab turut mensukseskan program MBG. Kami tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga mengawal pengawasan dan penyelidikan bila ada penyimpangan,” ujar Nurworo, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Selain fungsi pengawasan, Polri juga membangun SPPG di berbagai wilayah Indonesia. SPPG merupakan fasilitas dapur umum yang menyiapkan makanan bergizi secara massal bagi penerima manfaat program MBG.

Hingga kini, Polri telah membangun 672 SPPG di seluruh Indonesia, dengan 231 unit sudah beroperasi penuh. Sebanyak 60 dapur sedang memasuki tahap persiapan, dan 381 lainnya dalam proses pembangunan untuk mempercepat realisasi program.

Nurworo menegaskan seluruh dapur SPPG Polri wajib menerapkan standar keamanan dan higienitas tinggi. “Kami pastikan distribusi makanan aman, higienis, dan bebas risiko keracunan. Prinsipnya zero accident di seluruh SPPG Polri,” ucapnya.

Selain pelayanan gizi, Polri juga melakukan edukasi tentang pola makan sehat dan kebiasaan bersih bagi anak-anak. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sadar gizi dan menjaga kebersihan.

Laporan: Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Kemenekraf Ajak Talenta Muda Jadi Produsen Teknologi Keamanan Siber

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengajak talenta digital muda Indonesia menjadi produsen teknologi keamanan Siber (cyber security). Ia yakin dengan kemampuan generasi muda untuk menciptakan inovasi teknologi keamanan siber dan membawanya ke tingkat global.

“Kami ingin Indonesia menjadi produsen, bukan sekadar pengguna teknologi keamanan digital,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat 3,64 miliar anomali siber terjadi selama semester pertama tahun 2025. Angka ini hampir menyamai jumlah serangan lima tahun terakhir. Kondisi ini, menurut Teuku, menjadi peringatan penting agar sektor ekonomi kreatif tidak lengah terhadap keamanan data dan infrastruktur digital.

Riefky menjelaskan, perkembangan ekonomi kreatif tidak lagi sebatas pada subsektor, seperti fesyen, kuliner, atau film. Ekonomi kreatif, katanya, juga bisa merambah dunia digital dan teknologi.

Karena itu, ucapnya, Kemenekraf telah membentuk Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi untuk memperkuat inovasi dan memperluas dukungan terhadap startup lokal berbasis keamanan siber.

Menurutnya, Indonesia punya potensi menjadi produsen teknologi keamanan siber. Ia pun mencontohkan, Peris.AI, startup keamanan siber lokal yang berhasil menembus final Entrepreneurship World Cup di Dubai dan meraih penghargaan ASEAN Business Awards 2025.

“Peris.AI adalah contoh nyata bahwa anak muda Indonesia mampu bersaing di level global,” tutur Riefky.

Teuku menyampaikan, teknologi keamanan siber sangat penting bagi perkembangan ekonomi kreatif. Ruang digital yang aman, katanya, akan melahirkan inovasi yang besar. “Dari sinilah ekonomi kreatif bisa tumbuh tanpa batas,” pungkasnya.

Liputan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Edhie Baskoro Dorong Budaya & Pendidikan UPNVJ Perkuat Diplomasi Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), membuka INTRAFEST 2025 di UPN Veteran Jakarta dan menegaskan peran UPNVJ sebagai jembatan diplomasi kebangsaan melalui budaya dan pendidikan. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus bertumpu pada kekuatan lembut (soft power) melalui budaya dan pendidikan. Hal itu disampaikan dalam acara International Relations Anniversary Festival (INTRAFEST) 2025, yang digelar untuk memperingati Dies Natalis ke-25 Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Rabu (29/10).

Dalam paparannya yang bertajuk “Dari Budaya ke Dunia: Membangun Jembatan Persahabatan Antarbangsa”, Ibas menekankan bahwa budaya dan pendidikan merupakan kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

“Sejarah diplomasi Indonesia lahir dari semangat kemandirian dan solidaritas dunia ketiga. Prinsip ‘Bebas dan Aktif’ bukan berarti netral, tetapi berani berpihak pada perdamaian,” ujar Ibas, mengutip semangat Bung Karno yang menjadi DNA politik luar negeri Indonesia hingga kini.

Pendidikan dan Budaya Jadi Pilar Diplomasi Indonesia

Lulusan Program Doktor IPB University itu juga menyinggung bahwa pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diplomasi Indonesia dikenal lembut namun efektif dengan filosofi “A Million Friends and Zero Enemy.”

“Kita ingin punya sejuta sahabat, dan tidak satu pun musuh. Kekuatan sejati bangsa bukan pada konfrontasi, tapi pada kontribusi dan kepercayaan,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Ibas menilai, memasuki era global yang sarat tantangan, pendidikan adalah fondasi utama diplomasi masa depan. Ia menyoroti pentingnya program pertukaran pelajar, beasiswa, dan riset lintas negara.

“Soft power melalui pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Investasi terbesar bangsa adalah pada otak dan karakter generasinya,” tuturnya.

Selain pendidikan, budaya juga disebut memiliki daya tarik yang luar biasa dalam diplomasi.

“Budaya adalah bahasa universal yang menghubungkan dunia ketika politik memisahkan,” tegasnya.

Melalui batik, kuliner, musik, dan film, Indonesia dapat menyampaikan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keberagaman kepada dunia.

Ibas yang juga lulusan Nanyang Technological University, Singapura, menambahkan bahwa di era digital, para kreator konten pun bisa menjadi diplomat bangsa.

“Setiap karya positif yang membawa nilai Indonesia ke dunia adalah bentuk diplomasi modern. Diplomasi hebat bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling tulus mendengar,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan inspiratif, dihadiri ratusan mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta yang antusias mendengarkan paparan Ibas tentang pentingnya diplomasi kebangsaan berbasis budaya dan pendidikan.

Soroti Etika dan Keadilan, Mahasiswa Minta MKD DPR Tak Gegabah Ambil Keputusan

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com — Desakan sejumlah pihak agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memberhentikan sejumlah anggota DPR nonaktif mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Koordinator Mahasiswa Pemantau Parlemen, Bintang Wahyu, menilai langkah tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para anggota yang belum terbukti bersalah.

Menurut Bintang, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, antara lain Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Adies Kadir, dan Rahayu Saraswati, sebenarnya merupakan korban disinformasi dan kampanye kebencian dari kelompok tertentu. Ia menyebut, tuduhan yang beredar di publik tidak disertai bukti hukum yang kuat, melainkan dibangun melalui opini dan framing negatif di media sosial.

“Sejumlah pihak berupaya menggiring opini publik seolah-olah mereka bersalah besar, padahal tidak ada pelanggaran hukum maupun kode etik yang dilakukan,” ujar Bintang di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. Ia menilai situasi ini telah membuat para anggota DPR nonaktif tersebut kehilangan reputasi dan kepercayaan publik tanpa alasan yang sah.

Bintang menegaskan bahwa langkah pemberhentian atau pergantian antarwaktu (PAW) terhadap mereka tidak bisa dilakukan tanpa dasar yang jelas. “Sangat tidak adil jika keputusan sebesar itu diambil hanya berdasarkan tekanan opini atau desakan politik,” katanya. Menurut dia, DPR harus menjadi contoh lembaga yang menjunjung asas keadilan dan praduga tak bersalah.

Ia juga menyoroti bahwa pencitraan negatif terhadap anggota legislatif dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPR secara keseluruhan. “Jika MKD gegabah, publik akan melihat lembaga ini tunduk pada tekanan politik, bukan pada kebenaran,” ujarnya menambahkan.

Bintang meminta MKD DPR agar bersikap objektif dan profesional dalam menangani perkara yang melibatkan para anggota nonaktif tersebut. Ia menilai, MKD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tidak merugikan individu yang belum terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, ia juga menyerukan agar partai politik tempat para anggota tersebut bernaung turut melakukan evaluasi internal. “Partai seharusnya melindungi kadernya yang menjadi korban fitnah, bukan malah menonaktifkan tanpa klarifikasi yang transparan,” kata Bintang.

Bintang menegaskan pentingnya pemulihan nama baik bagi para anggota DPR nonaktif yang menjadi korban tuduhan tak berdasar. “Keadilan tidak boleh dikorbankan hanya karena tekanan publik. MKD harus menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran di atas segalanya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ini Alasan KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon

Anggota DPR Komisi IV, Fraksi Nasdem, Rajiv. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, dalam penyelidikan dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota pada Kamis (30/10/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah Rajiv tidak hadir dalam pemeriksaan sebelumnya yang dijadwalkan pada Senin (27/10). Menurutnya, pemeriksaan tetap dijalankan di luar Jakarta untuk mendukung efektivitas kerja tim penyidik.

“Hari ini, Kamis (30/10), penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara RAJ. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota,” ujar Budi.

Ia menambahkan, lokasi pemeriksaan di Cirebon dipilih karena penyidik juga tengah memeriksa sejumlah saksi lain yang terkait dengan perkara ini di wilayah yang sama. Hal itu dilakukan agar koordinasi dan proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih efisien.

“Pemeriksaan dilakukan di Cirebon, mengingat tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sana untuk perkara ini. Supaya lebih efektif,” jelasnya.

Budi menyebutkan, fokus pemeriksaan terhadap Rajiv adalah untuk menggali lebih jauh hubungan antara dirinya dengan dua tersangka yang sudah lebih dulu ditetapkan, yaitu Heri Gunawan dan Satori. Selain itu, penyidik ingin mengetahui sejauh mana Rajiv memahami dan terlibat dalam program sosial yang dikelola oleh Bank Indonesia melalui dana CSR.

“Dalam permintaan keterangan kali ini, penyidik mendalami terkait perkenalan saudara RAJ dengan para tersangka dan pengetahuannya tentang program sosial di Bank Indonesia,” kata Budi.

Sebelumnya, Rajiv sempat absen dari panggilan pertama tanpa memberikan keterangan resmi. Karena itu, KPK melakukan koordinasi ulang agar pemeriksaan dapat dijadwalkan kembali dan keterangan Rajiv bisa segera dimintai untuk kepentingan penyidikan.

Kasus dugaan penyimpangan dana CSR BI dan OJK ini bermula dari temuan KPK mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Sejak 7 Agustus 2025, KPK telah menetapkan dua anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka. Keduanya diduga menyelewengkan dana CSR dari BI dan OJK pada periode 2020 hingga 2023.

Dana yang seharusnya disalurkan untuk kegiatan sosial justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Heri Gunawan diduga menerima sekitar Rp15,8 miliar, yang kemudian digunakan untuk membeli tanah, kendaraan, membangun rumah, dan membuka usaha minuman.

Sedangkan Satori disebut menerima Rp12,52 miliar yang sebagian digunakan untuk deposito, pembangunan showroom, serta pembelian mobil. Dari hasil penyidikan, KPK menyita 15 unit kendaraan yang diduga berasal dari hasil korupsi tersebut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Mereka juga disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(Achmat)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...223224225...43,105Halaman 224 dari 43,105

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya