Oleh: M. Ikhsan Tualeka – Direktur Eksekutif Indonesian Political Party Watch (IPPW)

Jakarta, aktual.com – Pragmatisme tampaknya telah menjelma menjadi ideologi paling jujur dalam politik Indonesia hari ini.

Ketika arah angin kekuasaan berubah, banyak politisi tidak lagi sibuk merawat keyakinan, melainkan menghitung peluang politik.

Seperti migrasi atau “lompat pagar” kader dari partai-partai mapan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru-baru ini, misalnya, wajar diterjemahkan sebagai sesuatu yang bukan kebetulan.

Sudah pasti ini dari hasil kalkulasi elite politik atau politisi yang membaca, mempertimbangkan dan hendak kemudian memanfaatkan sisa pengaruh Joko Widodo menjelang pemilu 2029 nanti.

Di titik ini, perpindahan partai tidak lagi terasa sebagai anomali. Ia justru tampak seperti prosedur normal dalam ekosistem politik yang semakin rasional—atau barangkali makin oportunistik.

Gejala politik ini memperlihatkan satu hal, bahwa pagar ideologis partai politik tampaknya tidak pernah benar-benar kokoh, kuat dan mengakar.

Menjadi semacam perilaku atau habitus kolektif karena semakin jamak hingga dianggap lumrah. Publik pun kian permisif merespons fenomena politik yang memang kerap berulang sepanjang garis sejarah partai politik di era reformasi.

Pierre Bourdieu intelektual kritis asal Perancis menyebut habitus (kolektif) sebagai struktur disposisi—yaitu cara berpikir dan bertindak yang terbentuk oleh lingkungan sosial hingga terasa alamiah.

Jika konsep ini ditarik ke arena politik Indonesia, maka “lompat pagar” bukan lagi sekadar tindakan individual, melainkan kebiasaan kolektif yang lahir dari medan atau realitas politik itu sendiri.

Politisi belajar bahwa kesetiaan tidak selalu memberi dampak atau imbal hasil elektoral, sementara kedekatan dengan episentrum kekuasaan sering membuka jalan pintas.

Habitus baru itu bekerja nyaris tanpa rasa bersalah. Perpindahan partai tidak lagi dipandang sebagai pengkhianatan terhadap gagasan, tetapi sebagai bentuk kecerdikan membaca masa depan.

Padahal dalam demokrasi modern, dan juga dijelaskan dalam berbagai literatur ilmu politik, keterikatan terhadap partai—party identification—adalah fondasi stabilitas politik.

Konsep yang diperkenalkan dalam tradisi Michigan School ini menjelaskan bagaimana loyalitas jangka panjang membantu pemilih sekaligus elite menjaga konsistensi terhadap pilihan politik mereka.

Bagi pemilih, kedekatan dengan partai yang terbangun sejak lama karena hubungan yang kuat dengan ideologi dan platform kebijakan partai, sementara di sisi lain politikus yang loyal dengan partai sebagai kendaraan politiknya, dapat menjaga konsistensi dukungan atau perolehan suara.

Tanpa itu, partai berubah menjadi organisasi sementara, mudah ditinggalkan oleh pemilih dan politisi datang atau pergi sesuka hati.

Oleh politisi, partai dipakai atau digunakan untuk maksud dan kepentingan kekuasaan secara personal. Seperti yang jamak terjadi di Indonesia dan makin mengemuka belakangan ini.

Loyalitas tampak cair, bahkan nyaris tidak relevan atau dianggap penting. Dampaknya, ketika politisi dapat berpindah tanpa beban ideologis, publik makin sulit membedakan satu partai dari yang lain.

Dalam realitas politik semacam ini, masalahnya mungkin bukan semata pada politisi yang terlalu pragmatis, melainkan justru pada partai yang gagal menghadirkan atau menonjolkan diferensiasi.

Secara teoritik, partai lahir dari ideologi—sebuah sistem keyakinan yang memberi arah kebijakan politik dan visi besar sekaligus identitas sosial bagi pendukung atau pemiliknya.

Namun dalam praktik, banyak partai bergerak menuju pola catch-all party, yaitu merangkul semua segmen, menajamkan sedikit perbedaan, dan lebih bertumpu pada figur daripada gagasan.

Akibatnya, perpindahan kader tidak lagi terasa kontradiktif. Jika platform terdengar serupa dan garis ideologis kabur, maka berpindah partai hanyalah soal kendaraan mana yang dianggap lebih menjanjikan secara elektoral.

Apalagi sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa figur yang kuat, seperti mantan presiden misalnya, hampir selalu atau setidaknya turut menjadi jangkar elektoral partai—dari PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri hingga Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam konteks itu, strategi membangun kekuatan melalui partai kecil yang ditopang figur kuat menjadi alternatif pilihan dan juga alasan bagi partai baru untuk tumbuh dengan optimistis. Ikhtiar atau strategi politik yang sedang coba dilakukan PSI.

Artinya, personalisasi kekuasaan semakin menggantikan institusionalisasi partai. Kekuatan partai bersandar atau bergantung pada figur, bukan pada nilai perjuangan yang hendak diusung.

Ketika politik bertumpu pada figur, partai perlahan kehilangan makna sebagai rumah ideologis. Ia berubah menjadi kendaraan elektoral—dipakai ketika mesin menyala, ditinggalkan ketika bahan bakar menipis atau logistik habis.

Fenomena migrasi kader partai juga dapat dibaca sebagai sinyal pergeseran dari politik loyalitas menuju politik realisme kekuasaan oleh politisi yang hanya bersandar pada kalkulasi realistis.

Namun, realisme semacam ini tentu menyimpan paradoks. Karena memang rasional bagi politisi, tetapi berisiko merusak kualitas representasi.

Bagaimanapun demokrasi membutuhkan partai yang menawarkan pilihan nilai. Tanpa itu, pemilu hanya menjadi kompetisi jaringan dan popularitas.

Lebih jauh lagi, kebiasaan lompat pagar mencerminkan krisis yang lebih sunyi, yaitu makin melemahnya institusionalisasi partai politik.

Padahal, seperti yang juga diingatkan oleh Samuel P. Huntington, stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh partisipasi, tetapi oleh kekuatan lembaga atau kelembagaan partai politik.

Dalam Political Order in Changing Societies (1968) Huntington menekankan bahwa masalah utama politik di negara berkembang (seperti Indonesia) bukanlah kurangnya partisipasi politik, melainkan oleh lemahnya institusi politik itu sendiri.

Partai yang terlembaga memiliki akar sosial, identitas jelas, dan loyalitas kader. Tanpa itu, politik akan dikuasai manuver jangka pendek para politisi yang haus kekuasaan dan miskin nilai.

Indonesia tampaknya sedang bergerak ke arah sebaliknya—menuju sistem kepartaian yang cair, terlihat adaptif, tetapi rapuh dan kopong.

Tentu, tidak ada yang sepenuhnya keliru dari rasionalitas politik (politik realistis). Politik selalu tentang kemungkinan. Namun, ketika semua keputusan dituntun oleh peluang menang, ruang bagi keyakinan menjadi semakin sempit.

Sampai di titik ini, ideologi berubah atau tampil menjadi sekadar aksesori dan pelengkap. Dikenakan saat perlu, dilepas tanpa ragu kapan saja bila sudah tak lagi menguntungkan.

Di sinilah ironi demokrasi kita. Partai membutuhkan kader loyal untuk membangun identitas, tetapi struktur kompetisi elektoral justru memberi insentif kepada mereka yang paling fleksibel atau pragmatis, bila tak mau disebut oportunis.

Itu sebabnya, pertanyaan terpenting mungkin bukan mengapa politisi begitu mudah lompat pagar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pagar itu pernah benar-benar ada—atau sejak awal hanya garis atau selaput tipis yang digambar untuk memberi kesan bahwa politik masih memiliki batas.

Jika pagar itu kini menghilang, maka yang tersisa hanyalah lintasan terbuka menuju kekuasaan—tempat politisi berlari bukan karena percaya pada arah dan berangkat dari nilai, tetapi karena takut tertinggal secara elektabilitas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain