Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
4 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 228

Komisi XIII DPR Kawal Kasus Nenek Saudah, Tambang Ilegal Jadi Perhatian

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara serius penanganan kasus dugaan pelanggaran pidana dan hak asasi manusia (HAM) yang dialami Nenek Saudah di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Willy menekankan negara tidak boleh abai dan harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas serta perlindungan menyeluruh bagi korban.

“Komisi XIII DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas sesuai KUHP terhadap siapapun yang terlibat atas pelanggaran pidana dan HAM yang dialami Nenek Saudah yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja tambang ilegal di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat,” ujar Willy dalam keterangannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Willy saat membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Nenek Saudah selaku korban, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin.

Willy menegaskan, praktik tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Rao tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi akar persoalan terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga setempat.

Untuk itu, Komisi XIII DPR RI meminta agar penertiban tambang ilegal dilakukan secara menyeluruh dan berlandaskan regulasi yang berlaku.

“Komisi XIII DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, Willy menekankan pentingnya pengawalan terhadap perlindungan saksi dan korban. Ia meminta Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk bekerja secara aktif dan terkoordinasi dalam memastikan pemulihan hak-hak korban berjalan secara komprehensif.

“Komisi XIII DPR RI meminta kepada Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk mengawal secara bersama-sama proses penegakan hukum dan perlindungan saksi dan korban serta pemulihan komprehensif hak asasi korban, termasuk memastikan keadilan hukum,” kata Willy.

Ia juga menyoroti perlunya penyelesaian lintas sektor dan lintas komisi agar persoalan yang terjadi tidak ditangani secara parsial. Menurutnya, kompleksitas kasus tambang ilegal dan dampaknya terhadap HAM membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

“Komisi XIII DPR RI mendorong penyelesaian yang komprehensif lintas komisi terkait penyelesaian masalah secara tuntas,” ujarnya.

Oleh karena itu, Willy menegaskan Komisi XIII DPR RI akan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh tindak lanjut penanganan kasus Nenek Saudah. Ia juga meminta Komnas HAM untuk mengambil langkah konkret guna memastikan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Komisi XII Dukung Penguatan Kerja Sama Nuklir RI dan Amerika Serikat

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengembangan energi nuklir melalui skema government to government (G to G).

Kerja sama tersebut dijajaki dalam kerangka Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST). Bambang menilai program tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia dalam menyiapkan pengembangan teknologi nuklir yang aman dan bertanggung jawab.

“Komisi XII DPR RI mendukung peluang kerja sama nuklir melalui Program FIRST,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bambang mengungkapkan, dirinya baru saja menerima pertemuan dengan Konselor untuk Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jonathan Habjan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kedubes AS menyampaikan penjelasan awal mengenai Program FIRST sebagai bentuk dukungan Pemerintah Amerika Serikat dalam menyiapkan pengembangan teknologi nuklir secara aman, bertahap, dan bertanggung jawab.

Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa Program FIRST bukan merupakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Program tersebut merupakan tahapan kesiapan awal yang berfokus pada penguatan kebijakan, kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kajian keselamatan, keamanan, dan non-proliferasi, khususnya untuk teknologi Small Modular Reactor (SMR).

Menurut Bambang, Komisi XII DPR RI memandang kerja sama ini sebagai peluang strategis bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan dari mitra internasional, termasuk Amerika Serikat, dapat direalisasikan secara konkret.

“Kami berharap dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan dapat dipenuhi sehingga pengembangan SMR yang telah diakomodasi dalam RUPTL dapat diwujudkan secara bertahap, aman, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Bambang menegaskan, pengembangan teknologi SMR telah diakomodasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang sistem ketenagalistrikan nasional. Dengan demikian, penjajakan kerja sama internasional di bidang nuklir memiliki landasan perencanaan nasional yang jelas dan berada dalam koridor kebijakan ketenagalistrikan Indonesia.

Sebagai informasi, saat ini tengah dilakukan feasibility study (FS) pengembangan SMR di Kalimantan Barat oleh NuScale. Kajian tersebut merupakan bagian dari proses teknis yang sedang berlangsung dan disampaikan sebagai informasi terkini.

Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, akan terus mendorong agar seluruh proses pengembangan energi nuklir dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan keselamatan publik, perlindungan lingkungan, serta penerimaan masyarakat, sejalan dengan kerangka perencanaan nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Jabodetabek Dinilai Lebih Bahagia, Peluang Kerja dan Upah Minimum Jadi Faktor Pembeda

Sejumlah pencari kerja mencari informasi saat mendatangi Spectacular Job Fair 2016 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (10/5). Ajang pencarian kerja yang menawarkan karier di perusahaan BUMN, BUMD, Nasional dan Multinasional itu berlangsung hingga 11 Mei 2016. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/16.

Jakarta, Aktual.com — Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dinilai memiliki tingkat kebahagiaan pekerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi tersebut terutama ditopang oleh besarnya peluang kerja serta tingkat upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan daerah.

Acting Managing Director Jobstreet by SEEK Indonesia Wisnu Dharmawan, menyebut perbedaan paling mencolok antara Jabodetabek dan wilayah lain terletak pada ketersediaan lapangan kerja. Kawasan ini masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional sehingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Kalau dilihat perbedaannya, yang paling kelihatan adalah job opportunity-nya. Di Jakarta dan Jabodetabek, peluang kerja memang jauh lebih besar,” kata Wisnu saat ditemui di Kantor Jobstreet by SEEK, Gedung RDTX Place, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Selain peluang kerja, Wisnu menyoroti besaran Upah Minimum Regional (UMR) di Jabodetabek yang relatif lebih tinggi. Faktor tersebut dinilai memberi bantalan ekonomi yang lebih kuat bagi pekerja, sehingga meningkatkan rasa aman finansial dibandingkan wilayah dengan standar upah lebih rendah.

Meski demikian, Wisnu menegaskan temuan tersebut belum didukung analisis hubungan sebab-akibat secara langsung. “Dalam laporan ini kami belum menganalisis korelasi secara spesifik. Ini lebih pada pembacaan kondisi pasar kerja yang ada,” ujarnya.

Berdasarkan survei Jobstreet by SEEK Workplace Happiness Index Indonesia 2025–2026, selisih tingkat kebahagiaan antarwilayah sebenarnya tidak terlalu lebar. Seluruh wilayah masih berada dalam rentang skor yang berdekatan dan tidak menunjukkan jurang perbedaan ekstrem.

Namun, Wisnu menilai tantangan utama di luar Jabodetabek adalah keterbatasan pilihan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat ruang tawar pekerja di daerah lebih sempit, baik dari sisi karier maupun kesejahteraan.

Konsentrasi pasar kerja ini juga tercermin dari pola perekrutan. Ia menyebut sekitar satu juta lowongan kerja yang muncul di Jobstreet setiap tahun masih didominasi wilayah perkotaan besar, terutama Jakarta dan sekitarnya.

Ke depan, Jobstreet by SEEK berharap pemerataan investasi dan pertumbuhan industri di daerah dapat mengurangi kesenjangan kesempatan kerja antardaerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bertemu Prabowo, MUI Berbalik Dukung Keanggotaan RI di Board of Peace Gaza

Jakarta, aktual.com – Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut disampaikan setelah pimpinan MUI menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sikap ini menandai perubahan posisi MUI dibandingkan pernyataan sebelumnya. Pada Rabu, 28 Januari 2026, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis sempat menyampaikan pandangan kritis melalui akun media sosial X pribadinya, dengan meminta Presiden Prabowo agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP.

Dalam pertemuan di Istana, Presiden Prabowo mengundang sekitar 40 tokoh dari organisasi kemasyarakatan keagamaan dan MUI. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Wakil Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Hidayatullah Naspi Arsyad, hingga tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka atau Babah Alun. Hadir pula pimpinan pondok pesantren serta sejumlah tokoh muslim lainnya.

Usai pertemuan, Anwar Iskandar menegaskan dukungan MUI terhadap keputusan Presiden Prabowo bergabung dalam Board of Peace, dengan catatan forum tersebut benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat.

“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Anwar menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan langsung komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat. Komitmen itulah yang menjadi dasar keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.

“Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” jelasnya.

Anwar juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan rencana kerja sama dengan negara-negara Islam lain yang tergabung dalam Board of Peace untuk mendorong perdamaian dunia, khususnya bagi Palestina. Namun, apabila forum tersebut dinilai tidak membawa manfaat nyata, negara-negara Islam disebut siap mengambil sikap tegas.

“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” tutur Anwar.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Sebelumnya, MUI melalui laman resminya menyampaikan permintaan agar Indonesia menarik diri dari BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina. Salah satu sorotan adalah keanggotaan Perdana Menteri Israel dalam forum tersebut, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.

Selain itu, MUI juga sempat mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara peserta BoP, serta menilai forum tersebut berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme dan “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan dan berisiko melanggengkan pendudukan Israel atas Palestina.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hasil Tes Akademik Dinilai Tak Cukup, Lestari Moerdijat Desak Perbaikan Nyata

Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil Tes Kemampuan Akademik sebagai dasar perbaikan sistem pendidikan nasional. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktualcom – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) harus segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang nyata agar dapat mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa berdaya saing di masa depan.

“Hasil TKA jenjang kelas XII SMA dan sederajat yang dirilis akhir tahun lalu harus menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah perbaikan mendasar dan sistematis terhadap pola pendidikan nasional yang diterapkan selama ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/1).

Hasil TKA jenjang kelas XII SMA dan sederajat yang dirilis pada Jumat (27/12/2025) secara umum menunjukkan capaian mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris yang dinilai terlalu rendah.

Rekapitulasi hasil tiga mata pelajaran wajib dalam Tes Kemampuan Akademik yang diikuti sekolah negeri dan swasta secara nasional itu menunjukkan nilai rata-rata Bahasa Indonesia 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris 24,93.

Menurut Lestari, hasil TKA kelas XII SMA itu tidak semata mencerminkan kondisi siswa SMA sederajat saat ini, tetapi juga sangat terkait dengan bagaimana dasar-dasar numerasi dan literasi ditanamkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa upaya perbaikan untuk memperkuat keterampilan literasi dan numerasi peserta didik harus dilakukan sejak dini.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menilai, penguatan keterampilan numerasi dan literasi siswa dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengedepankan nalar kritis dan analisis permasalahan, sehingga keterampilan yang didapat benar-benar dipahami dan tidak didasari hafalan semata.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk bersama-sama mengambil langkah segera mengevaluasi dan memperbaiki pola pendidikan dan pembelajaran yang ada.

Rerie mendorong agar upaya meningkatkan keterampilan numerasi dan literasi para peserta didik di tanah air menjadi perhatian serius pihak-pihak terkait sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Anggaran MBG Berpotensi Dialihkan, Purbaya Sebut Gentengisasi Tak Sampai Rp1 Triliun

Jakarta, Aktual.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung kebijakan baru penggantian atap rumah dari seng ke genteng atau gentengisasi dalam APBN 2026. Wacana tersebut langsung menarik perhatian publik karena menyentuh program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Purbaya menyatakan opsi pengalihan anggaran masih bersifat terbuka dan tidak terbatas pada satu pos belanja tertentu. “Ada kemungkinan dari situ (MBG), ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah, nggak banyak-banyak banget kalau nggak salah anggarannya,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Bendahara Negara, besaran anggaran gentengisasi selama ini kerap disalahpahami publik karena menggunakan asumsi yang terlalu luas. Perhitungan tersebut seolah menganggap seluruh rumah harus mengganti atap, padahal program hanya menyasar hunian tertentu yang masih menggunakan seng.

Dengan cakupan terbatas tersebut, Purbaya meyakini kebutuhan anggaran relatif kecil dan masih dalam kendali fiskal pemerintah. “Gentengisasi enggak sampai Rp1 triliun,” tegasnya.

Namun, pernyataan mengenai potensi pengalihan anggaran MBG dinilai sensitif secara politik. MBG merupakan salah satu program prioritas Prabowo yang sejak awal diposisikan sebagai simbol keberpihakan negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Setiap sinyal penyesuaian anggaran berpotensi memicu perdebatan publik, terutama terkait konsistensi janji kampanye.

Purbaya menegaskan perhitungan anggaran gentengisasi masih bersifat awal dan belum diputuskan secara final. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk mengatur skema pembiayaan agar tetap efisien tanpa mengganggu program prioritas lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggagas gentengisasi sebagai gerakan nasional dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah di Sentul. Ia menekankan program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperbaiki wajah permukiman di berbagai daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...227228229...43,497Halaman 228 dari 43,497

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya