4 April 2026
Beranda blog Halaman 23

Pengamat: Kasus Penyerangan Andrie Yunus Harus Tuntas, Indonesia Harus Kita Rawat

Jakarta, Aktual.com – Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, menekankan bahwa kasus penyerangan aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan air keras pada pertengahan Maret 2026 harus dituntaskan secara adil dan transparan. Menurutnya, penegakan hukum tegas penting tidak hanya bagi korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan yang melanggar martabat kemanusiaan. Setiap pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tegas bukan hanya penting bagi korban, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap negara,” kata Selamat, Minggu (29/03/2026).

Selamat menekankan pentingnya membedakan tanggung jawab individu dengan kehormatan institusi. Kasus ini harus ditempatkan sebagai perbuatan personal sebelum menilai seluruh institusi, termasuk TNI, dengan prinsip praduga tak bersalah yang harus dijunjung tinggi.

“Tidak adil apabila sebuah institusi yang menjadi pilar pertahanan negara diseret dalam penilaian publik sebelum ada fakta hukum yang jelas. Profesionalisme TNI ditunjukkan melalui dukungan mereka pada proses hukum yang berjalan dan menegakkan disiplin internal tanpa memberikan ruang bagi pelanggaran,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengunduran diri Letjen Yudi Abrimantyo dari jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan upaya menjaga kehormatan institusi.

Selamat juga menekankan peran masyarakat dalam mengawal kasus ini. Kritik dan pengawasan publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan delegitimasi institusi negara.

Lebih jauh, ia menyinggung dinamika global, termasuk tuduhan aktivis sebagai “agen asing,” yang kerap digunakan di berbagai negara untuk membenarkan tindakan represif, seperti di Iran awal 2026 maupun kasus Tiananmen 1989 di Tiongkok. Narasi provokatif semacam ini dapat memperkeruh suasana dan mengancam kohesi sosial.

“Kasus Andrie Yunus bukan sekadar peristiwa kriminal, tetapi juga cerminan bagaimana bangsa merespons. Menuntaskan hukum harus sejalan dengan menjaga keutuhan institusi negara,” jelasnya.

Selamat menegaskan bahwa penegakan hukum dan pemeliharaan kehormatan institusi harus berjalan bersamaan.

“Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita rawat. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sementara institusi negara yang tidak terlibat tetap dijaga kehormatannya. Dengan sikap adil dan rasional, hukum berjalan tanpa mengorbankan persatuan nasional,” pungkasnya.

Kata Kunci:

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

RI Perlu Exit Strategy Keluar dari Krisis Selat Hormuz dan Bangun Kepercayaan Iran

Gambar ilustrasi ranjau laut Iran yang siap disebar di Selat Hormuz jika Israel atau AS kembali menyerang Iran - foto X

Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik internasional Pizaro Gozali Idrus menilai Indonesia perlu menyusun exit strategy yang jelas. Dan menunjukkan keberpihakan diplomatik kepada Iran, untuk menghadapi krisis yang terjadi di Selat Hormuz akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Kondisi ini berujung pada terganggunya lalu lintas pelayaran di salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia, yang secara historis menjadi rute transit sekitar 30 % pasokan minyak global. Gangguan tersebut bahkan disebut sebagai salah satu penyebab melonjaknya harga minyak dan meningkatnya ketidakpastian pasar energi internasional.

“Indonesia gak punya banyak pilihan dalam mencapai exit strategy untuk menembus Selat Hormuz,” ujar Pizaro kepada Aktual.com, Minggu (29/03/2026).

Menurut Pizaro, posisi diplomatik Indonesia selama ini dinilai kurang kuat di mata Iran. Jakarta cenderung ragu untuk memperdalam kerja sama energi dengan Teheran karena kekhawatiran terhadap sanksi dari Amerika Serikat. Sementara respons diplomasi terhadap dinamika internal Iran belum menunjukkan hasil signifikan dalam membuka akses pelayaran bagi kapal Indonesia.

Pizaro membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman India dan Pakistan yang berhasil menjaga hubungan dengan berbagai pihak sekaligus mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz. India, misalnya, membangun hubungan strategis jangka panjang, termasuk pengembangan Pelabuhan Chabahar dengan dukungan tingkat tinggi antara kepala negara, sehingga kapal-kapalnya tetap bisa melintas.

Hal ini menurut Pizaro karena Teheran melihat adanya sinyal diplomatik yang kuat dari New Delhi.

“Jadi Iran masih membutuhkan bukti kalau Indonesia berpihak kepada mereka,” kata Pizaro.

Atasa dasar itu ia menekankan, bahwa masalah akses jalur strategis tersebut perlu ditangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena menurutnya upaya diplomasi di tingkat menteri belum cukup untuk menghasilkan perubahan signifikan terhadap keputusan Teheran.

Sehingga komunikasi langsung di level tertinggi diperlukan untuk membangun kepercayaan, dan memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan geopolitik yang semakin tajam.

Krisis Selat Hormuz juga berdampak luas pada perekonomian global, terutama dalam stabilitas pasokan energi dan harga komoditas, sehingga negara-negara importir energi seperti Indonesia perlu memastikan strategi mitigasi yang matang untuk melindungi ketahanan energi nasional.

“Pendekatan seimbang dan komunikasi di level tertinggi adalah kunci utama bagi negara yang ingin mengamankan kepentingannya di jalur perdagangan internasional yang strategis,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Trump Hina MBS, Sebut Harus Menjilat AS di Tengah Ketegangan Global

Jakarta, aktual.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tertangkap melontarkan pernyataan kontroversial yang bernada merendahkan terhadap Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), di tengah hubungan erat kedua negara.

Pernyataan itu muncul dalam rekaman yang disiarkan oleh C-SPAN, saat Trump berpidato dalam forum Saudi Investors Forum di Miami pada 27 Maret.

Dalam pidatonya, Trump kembali menyinggung berbagai pencapaiannya selama menjabat, sekaligus melontarkan pujian kepada MBS sebagai pemimpin de facto Arab Saudi.

“Dia memiliki sekitar 700 gelar dan saya katakan bahwa dia memiliki lebih banyak gelar daripada manusia mana pun. Dia pantas mendapatkannya karena dia adalah seorang pemenang.”

Namun, nada pidato itu berubah ketika Trump menyiratkan bahwa posisi MBS kini bergantung pada hubungan dengan Amerika Serikat.

“Dia tak menyangka ini bakal terjadi. Dia tak menyangka sekarang harus mencium pantat saya. Dia kira saya seperti presiden Amerika lain yang merupakan pecundan di negara yang sedang terpuruk,” kata Trump menggunakan istilah Inggris yang menggambarkan penjilat.

Ia juga menegaskan bahwa MBS harus menjaga hubungan baik dengan dirinya di tengah situasi geopolitik saat ini.

“Serang di harus baik-baik dengan saya. Bilang sama dia sekarang dia harus baik-baik dengan saya,” kata Trump ditingkahi gelak tawa peserta forum.

Dalam kesempatan yang sama, Trump turut menyinggung kemungkinan perluasan normalisasi hubungan negara-negara Teluk dengan Israel melalui skema Perjanjian Abraham.

“Saya bilang ‘Muhammad… kami sudah mengalahkan mereka (Iran) dan sekarang kita harus mewujudkan Perjanjian Abraham,” ujar Trump.

Di sisi lain, ketegangan kawasan terus meningkat. Serangan Iran terhadap pangkalan militer di Arab Saudi dilaporkan melukai sejumlah tentara Amerika. Laporan dari The New York Times dan The Wall Street Journal menyebut serangan tersebut melibatkan rudal dan drone yang menghantam Pangkalan Udara Pangeran Sultan.

Dalam insiden itu, beberapa pesawat pengisian bahan bakar udara mengalami kerusakan. Total korban dari pihak militer AS sejak konflik meningkat dilaporkan mencapai belasan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Sementara itu, situasi geopolitik masih belum stabil. Trump mengklaim bahwa proses perundingan damai sedang berlangsung dan menunjukkan perkembangan positif, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak Iran. Di saat bersamaan, Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan dengan mengerahkan tambahan pasukan dan armada perang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Desak OJK Tuntaskan Kasus Dana Syariah Rp2,47 Triliun

Arsip foto - Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1/2026). (ANTARA/HO-Dittipideksus Bareskrim Polri)
Arsip foto - Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1/2026). (ANTARA/HO-Dittipideksus Bareskrim Polri)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memprioritaskan penanganan kasus dugaan penipuan investasi pada platform Dana Syariah Indonesia yang menimbulkan kerugian hingga Rp2,47 triliun.

Menurut Marwan, kasus tersebut menjadi tantangan besar bagi Dewan Komisioner OJK periode 2026–2032 yang baru dilantik, sekaligus ujian awal dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas sektor keuangan.

“Kami ucapkan selamat kepada Dewan Komisioner OJK yang telah resmi dilantik. Namun, mereka langsung dihadapkan pada persoalan besar. Salah satu yang harus menjadi prioritas utama adalah penanganan kasus Dana Syariah Indonesia,” ujar Marwan dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Ia menegaskan OJK harus terlibat aktif dalam proses pengusutan, termasuk membongkar alur dana secara menyeluruh tanpa ada yang ditutup-tutupi.

“OJK harus terlibat langsung dalam pengusutan tanpa kompromi. Bongkar alur dana secara menyeluruh dan pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Marwan mengungkapkan, kasus ini telah menimbulkan kerugian bagi 11.151 pemberi dana (lender) yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan terkait pengembalian dana mereka. Ia menilai kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena entitas tersebut sebelumnya telah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasan OJK sejak Februari 2021.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembalian dana korban secara utuh. Untuk itu, ia meminta OJK meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

“Kami minta agar seluruh dana korban dikembalikan tanpa pengecualian dan tanpa pengurangan apa pun. Negara harus hadir melindungi mereka,” ujarnya.

Marwan juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh di internal OJK. Ia mempertanyakan bagaimana kasus dengan nilai kerugian besar tersebut dapat terjadi tanpa terdeteksi sejak dini oleh regulator.

“Kasus ini harus menjadi bahan evaluasi total. OJK perlu melakukan audit internal, mengapa kasus yang berada di bawah pengawasan bisa menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah,” katanya.

Ia mengingatkan agar kasus ini tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Menurutnya, OJK harus menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi bermasalah.

“Jangan sampai kasus ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. OJK harus menjadi pelindung, bukan justru sebaliknya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

‘No Kings’ Menggema, Warga AS Kritik Kepemimpinan Trump

President Donald Trump. Aktual/FLICK

Jalan-jalan di ibu kota Amerika Serikat berubah menjadi lautan manusia. Dari tangga Monumen Lincoln hingga bentangan panjang National Mall, ribuan orang berdiri, berjalan, dan berteriak dalam satu pesan yang sama, tidak ada raja di negeri ini!

Gelombang aksi ‘No Kings’ kembali mengguncang berbagai kota di Amerika Serikat, Sabtu (28/3/2026). Ini bukan aksi pertama, melainkan putaran ketiga dari rangkaian protes yang sejak tahun lalu terus membesar, baik jumlah massa maupun isu yang dibawa.

Di Washington DC, demonstran membawa spanduk, balon raksasa bergambar Presiden Donald Trump, hingga patung tiruan pejabat pemerintah. Mereka berjalan beriringan, memenuhi ruang-ruang simbolik kekuasaan negara.

“Trump ingin memerintah kita sebagai seorang tiran. Tetapi ini Amerika, dan kekuasaan adalah milik rakyat – bukan milik calon raja atau kroni-kroni miliarder mereka,” kata para penyelenggara.

Suara itu tidak hanya terdengar di ibu kota. Di New York, ribuan orang memadati Times Square hingga Midtown Manhattan. Polisi menutup sejumlah ruas jalan untuk mengakomodasi arus massa yang terus mengalir. Di Los Angeles, kerumunan memenuhi Gloria Molina Grand Park. Di Chicago, demonstran bergerak menuju Grant Park dengan teriakan yang sama, “Trump harus pergi sekarang”.

Namun yang membuat aksi kali ini berbeda bukan hanya jumlahnya, melainkan sebarannya. Protes tidak lagi terkonsentrasi di kota besar. Kota-kota kecil seperti Shelbyville di Kentucky hingga Midland di Texas ikut dipenuhi massa.

“Kisah utama dari mobilisasi hari Sabtu ini bukan hanya tentang berapa banyak orang yang berdemonstrasi, tetapi di mana mereka berdemonstrasi,” kata Leah Greenberg, salah satu penggagas gerakan No Kings.

Lebih dari 3.300 aksi digelar di seluruh 50 negara bagian. Bahkan, gaungnya meluas ke luar negeri seperti Paris, London, Berlin, hingga Tokyo.

Isu yang dibawa tidak tunggal. Demonstran menggabungkan berbagai keresahan, di antaranya kebijakan imigrasi, perang di Iran, hingga melonjaknya biaya hidup.

Di Minnesota, aksi menjadi lebih emosional. Ribuan orang berkumpul di sekitar gedung parlemen negara bagian untuk mengenang dua warga sipil Renee Nicole Good dan Alex Pretti yang tewas dalam operasi imigrasi federal.

Nama mereka tercetak di spanduk, disebut dalam orasi, dan menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan deportasi yang dinilai represif.

“Kalian telah menunjukkan keberanian dalam menghadapi serangan bersenjata oleh preman pemerintah, dan kalian bersatu serta mengusir mereka dari kota,” kata aktor Robert De Niro dalam pesan yang diputar untuk massa.

Di panggung yang sama, senator progresif Bernie Sanders mengingatkan arah politik Amerika.

“Kita tidak akan membiarkan negara ini jatuh ke dalam otoritarianisme atau oligarki,” katanya. “Di Amerika, kitalah rakyat yang akan memerintah.”

Di New York, suara protes mengarah pada kebijakan luar negeri. Seorang warga menyuarakan keberatannya terhadap perang yang dianggap tidak mewakili kepentingan publik.

“Perang ini harus dihentikan,” kata seorang demonstran. “Rakyat Amerika tidak menginginkan apa yang dilakukan pemerintahan ini. Kami tidak menginginkannya. Kami membutuhkan layanan kesehatan, kami membutuhkan pekerjaan. Kami membutuhkan infrastruktur.”

Aksi ‘No Kings’ tidak hanya berisi orasi, tetapi juga simbol dan satire. Balon raksasa Trump berbentuk bayi dengan popok kembali muncul. Kostum warna merah, putih, dan biru bertuliskan “1776” dikenakan sebagai penegasan identitas demokrasi Amerika.

Di Washington, sekelompok ibu Palestina berdiri di tangga Monumen Lincoln dengan bendera besar, mengaitkan protes domestik dengan konflik global.

“Sebagian besar warga Amerika tidak tahu bahwa uang pajak kita digunakan untuk mensubsidi kekerasan,” kata Hazami Barmada.

Namun di balik suasana itu, ada ketegangan yang terus mengintai. Beberapa negara bagian mengerahkan Garda Nasional. Pemerintah federal juga meningkatkan tekanan hukum terhadap demonstran, termasuk penuntutan terhadap aktivis anti-imigrasi.

Meski demikian, penyelenggara menegaskan aksi tetap berlangsung damai. Mereka bahkan melatih peserta untuk de-eskalasi dan melarang membawa senjata, termasuk yang legal.

Respons Gedung Putih

Pemerintah tidak tinggal diam. Gedung Putih merespons dengan nada meremehkan. Seorang juru bicara menyebut aksi tersebut sebagai “Sesi Terapi Gangguan Trump” dan menilai hanya media yang tertarik meliputnya. Trump sendiri sebelumnya membantah tuduhan otoritarianisme.

“Mereka menyebut saya sebagai raja. Saya bukan raja,” katanya dalam sebuah wawancara.

Namun kritik terhadapnya terus menguat. Para penentang menilai perluasan kekuasaan eksekutif, penggunaan Garda Nasional, hingga penargetan lawan politik sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Bagi penyelenggara, aksi ini bukan puncak, melainkan bagian dari proses panjang.

“Aksi Hari Tanpa Raja ketiga kami akan berlangsung pada hari Sabtu, dan Trump masih akan berada di Gedung Putih,” kata Greenberg. “Itulah mengapa kami melihat Hari Tanpa Raja bukan hanya sebagai hari pembangkangan yang kuat tetapi juga sebagai katalis pengorganisasian.”

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

PP Tunas Berlaku, DKI Siapkan Ruang Alternatif Anak

Ilustrasi - Seorang anak mengakses gawai dan media sosial. ANTARA/Pixabay/Mirko Sajkov/am.
Ilustrasi - Seorang anak mengakses gawai dan media sosial. ANTARA/Pixabay/Mirko Sajkov/am.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggeser fokus kebijakan anak dari ruang digital ke ruang nyata. Langkah ini ditandai dengan rencana memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan memperkuat fungsi perpustakaan daerah sebagai pusat aktivitas anak.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons atas perubahan regulasi nasional sekaligus bagian dari visi menjadikan Jakarta sebagai kota ramah anak.

“Kebijakan ini selaras dengan komitmen Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung untuk menciptakan Jakarta Ramah Anak. Kami akan terus memperkuat pengembangan fasilitas offline sebagai alternatif positif,” kata Chico dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2026).

Arah kebijakan ini tidak berhenti pada penyediaan ruang terbuka. Pemprov DKI juga menyiapkan revitalisasi taman kota agar lebih aman dan inklusif bagi anak-anak. Ruang-ruang tersebut dirancang bukan hanya sebagai tempat bermain, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang sehat.

Selain itu, pengembangan perpustakaan daerah akan diperluas, termasuk melalui layanan perpustakaan keliling. Program literasi offline juga akan diperkuat di sekolah maupun komunitas sebagai upaya membangun kebiasaan belajar di luar layar.

Menurut Chico, pembatasan akses digital bagi anak tidak bisa berdiri sendiri. Perubahan harus diikuti dengan penyediaan alternatif aktivitas yang menarik dan produktif.

“Kami memandang regulasi ini sebagai kesempatan untuk mendorong anak-anak lebih banyak beraktivitas di dunia nyata, belajar, bermain, dan bersosialisasi secara sehat,” katanya.

Untuk itu, pemerintah daerah juga akan menambah fasilitas olahraga, kesenian, serta kegiatan ekstrakurikuler berbasis komunitas. Aktivitas ini diharapkan menjadi ruang baru bagi anak untuk tumbuh tanpa ketergantungan berlebih pada perangkat digital.

Dari sisi implementasi, Pemprov DKI memastikan koordinasi lintas sektor berjalan intensif. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Dinas Pendidikan (Disdik) menjadi garda depan dalam memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Sosialisasi juga akan diperluas, menyasar orang tua, sekolah, hingga komunitas RT/RW. Pemerintah akan memanfaatkan berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga forum publik, untuk memastikan pemahaman yang merata di masyarakat.

“Kami mengajak seluruh orang tua, guru, dan masyarakat untuk bersama mendukung implementasi ini dengan bijak,” ujar Chico.

Di sisi lain, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan platform digital guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, khususnya dalam wilayah Jakarta.

Langkah ini tidak lepas dari konteks nasional. Pemerintah pusat resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas pada 28 Maret 2026. Regulasi ini membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi, sekaligus mendorong ekosistem digital yang lebih aman.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Berita Lain