23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 231

Sembilan Orang Terlibat Kasus RPTKA, Terbaru! KPK Tahan Mantan Sekjen Kemenaker HS

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Heri Sudarmanto (HS) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti dan fakta baru dalam proses penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru pada Oktober ini sebagai tindak lanjut dari pengembangan perkara. “Penyidik menemukan kecukupan alat bukti sehingga menetapkan saudara HS sebagai tersangka baru,” ujarnya di Jakarta.

Sebagai bagian dari langkah penyidikan, tim KPK juga menggeledah rumah HS di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen serta satu unit mobil yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang-barang tersebut kini sedang dianalisis untuk mendukung pembuktian dan proses pemulihan aset negara. Selain itu, penyidik juga menelusuri aliran dana hasil dugaan pemerasan tersebut.

Sejumlah aset berupa puluhan bidang tanah di Karanganyar, Jawa Tengah, telah disita karena diduga berasal dari hasil tindak pidana. Menurut Budi, penyitaan aset dilakukan sebagai langkah “follow the money” untuk memastikan seluruh hasil kejahatan dapat dilacak dan dikembalikan kepada negara.

“Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan keuangan negara agar nilai aset recovery bisa optimal,” kata Budi.

Dengan penetapan HS, total ada sembilan orang yang sudah menjadi tersangka dalam kasus RPTKA Kemenaker. Delapan tersangka sebelumnya juga telah ditahan dan tengah melengkapi berkas penyidikan. HS sendiri diduga terlibat dalam praktik pemerasan serta menerima aliran uang dari proses pengurusan izin tenaga kerja asing.

“Untuk jumlahnya nanti kami akan update ya berapa begitu ya, termasuk nanti kita akan sampaikan secara berkala perkembangan dari perkara ini,” kata Budi.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mantan Menteri Ketenagakerjaan, Budi menegaskan bahwa penetapan tersangka hanya bisa dilakukan berdasarkan bukti kuat yang ditemukan penyidik. “Jadi nanti dari bukti-bukti, dari fakta-fakta, dan petunjuk yang ditemukan oleh penyidik, nanti kita akan terus telusuri ya,” ujarnya.

KPK memastikan penyidikan masih terus berjalan dan akan memberikan pembaruan secara berkala kepada publik mengenai perkembangan kasus ini.

(Achmat)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BPIH 2026 Resmi Turun Rp2 Juta, Jamaah Bayar Rp54 Juta: Pemerintah Janji Pelayanan Tetap Prima

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp87.409.365 per jamaah. Dari jumlah tersebut, jamaah haji akan menanggung biaya sebesar Rp54.193.806 atau sekitar 62%, sementara sisanya sebesar Rp33.215.558 atau 38% ditanggung melalui nilai manfaat (subsidi) dari pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama antara Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu (29/10).

Marwan Dasopang menyebut, angka BPIH 2026 turun sekitar Rp2 juta dibanding tahun 2025. Ia menegaskan, penurunan ini merupakan hasil pembahasan intensif antara Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII dan pemerintah yang berlangsung hingga larut malam.

“Alhamdulillah, pembahasan kali ini luar biasa cepat. Dalam satu hari satu malam kita sepakat menurunkan biaya sekitar dua juta rupiah tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Marwan.

Menurutnya, jamaah akan mendapat pengembalian living cost sebesar Rp3,3 juta, sehingga total beban riil yang dibayar jamaah menjadi sekitar Rp23,1 juta setelah dikurangi setoran awal dan dikembalikan uang saku tersebut.

Marwan menegaskan, penurunan biaya tidak akan mengurangi kualitas pelayanan bagi jamaah. Pemerintah dan DPR telah “mengunci” spesifikasi pelayanan terbaik untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, dan fasilitas ibadah di Tanah Suci.

“Kami memastikan kualitas pelayanan tetap terbaik. Pemondokan, konsumsi, hingga transportasi — termasuk perpindahan jamaah dari bandara, hotel, ke Armina — semuanya sudah dikunci spesifikasinya,” tegasnya.

Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, secara matematis biaya haji tahun depan seharusnya naik sekitar Rp2,7 juta karena kenaikan kurs dan inflasi. Namun, pemerintah bersama DPR melakukan optimalisasi dan efisiensi di berbagai pos anggaran.

“Secara ekonomi, biaya seharusnya naik karena kurs dari Rp16.000 menjadi Rp16.500. Tapi berkat efisiensi di akomodasi, konsumsi, dan transportasi, akhirnya kita justru bisa turunkan Rp2 juta,” kata Dahnil.

Ia menambahkan, efisiensi dilakukan tanpa mengurangi living cost jamaah yang tetap sebesar 750 riyal, dan memastikan pelayanan haji tetap optimal.

(Taufik Akbar Harefa)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Undang Dasco Diskusi Situasi Politik Hingga Program Strategis Pemerintah

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI Dasco ke kediamannya di Widya Chandra. Pertemuan berlangsung pagi tadi, Rabu, 29 Oktober 2025.

Pertemuan Kepala Negara dengan Dasco itu diungkap oleh akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Dalam unggahannya, tampak Prabowo mengenakan baju safari dan Dasco berbaju batik.

“Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Widya Chandra, pada Rabu pagi, 29 Oktober 2025,” tulis akun @sekretariat.kabinet dikutip wartawan.

Tampak pertemuan kedua tokoh berlangsung dengan hangat. Baik Prabowo dan Dasco terlihat saling menyampaikan pandangan.

Dari keterangan unggahan Sekretariat Kabinet, Prabowo dan Dasco tengah berdiskusi perihal situasi terkini Tanah Air. Khususnya terkait perkembangan di Parlemen.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai situasi terkini Tanah Air, terutama terkait perkembangan di badan legislatif DPR, situasi politik, hukum, keamanan nasional, serta progres beberapa program strategis pemerintah,” tulisnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rojali dan Rohana Tren Baru Kelas Menengah 2025, Adaptasi dari Tekanan Ekonomi

Pedagang mulai berjualan kembali di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (3/7/2017). Sepekan usai lebaran aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang masih sepi. Diprediksi perdagangan akan kembali normal sepekan mendatang. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Fenomena ‘Rojali’ (rombongan jarang beli) dan ‘Rohana’ (rombongan hanya nanya) kini menjadi tren baru di pusat perbelanjaan modern. Kondisi ini merupakan perubahan perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah Indonesia pada tahun 2025.

Kepala Riset Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Hafifah, menjelaskan, perubahan pola konsumsi tersebut menunjukkan masyarakat lebih sering mengunjungi mal tanpa melakukan pembelian barang.

“Sebanyak tiga dari lima masyarakat kelas menengah pernah pergi ke mal hanya untuk jalan-jalan tanpa belanja,” jelasnya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, fenomena ini tidak semata karena menurunnya daya beli, tetapi juga perubahan fungsi mal sebagai sarana rekreasi terjangkau. “Mal kini dianggap sebagai tempat healing yang murah di tengah harga kebutuhan yang terus naik dan diskon yang tidak lagi menarik,” ujar Ashma.

Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI pada 14–19 Oktober 2025 terhadap 932 responden menunjukkan, mayoritas masyarakat kelas menengah membandingkan harga barang di mal dengan e-commerce sebelum membeli.

“Sekitar 94,5 responden menyebutkan harga dan promo daring lebih kompetitif dibandingkan gerai fisik,” paparnya.

Ia menilai, perilaku tersebut menunjukkan masyarakat semakin rasional dan berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. “Literasi keuangan yang meningkat dan kemudahan bertransaksi digital turut mengubah cara masyarakat mengelola keuangan rumah tangganya,” ucapnya.

Selain itu, survei juga mencatat, alokasi pengeluaran masyarakat kini lebih fokus pada kebutuhan pokok dan pendidikan. Sementara, belanja gaya hidup, seperti fesyen dan hiburan mulai berkurang.

“Tren ini mencerminkan adaptasi masyarakat kelas menengah terhadap tekanan ekonomi yang masih berlanjut,” ucapnya.

Namun, Ashma berharap, mal tetap menjadi ruang sosial penting bagi masyarakat perkotaan, meski bukan lagi tempat utama untuk berbelanja.

“Bagi sebagian orang, ke mal kini bukan sekadar konsumsi, tetapi juga cara untuk melepas penat tanpa harus menguras kantong,” tutupnya.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Tak Perlu Lama-lama Urus Administrasi, Generali Indonesia Luncurkan GEN QuickDischarge!

Operation Group Head Generali Indonesia (Generali) Suzwamela Zawawi (kiri) melihat dokter memeriksa nasabah yang sedang menjalani perawatan di RS EMC Grha Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (29/10/2025). Generali Indonesia luncurkan GEN QuickDischarge, layanan proses administrasi pasca rawat inap instan. Dengan layanan ini, setelah dokter memberikan konfirmasi kepulangan kepada bagian administrasi, nasabah dapat langsung meninggalkan rumah sakit tanpa perlu menunggu proses verifikasi biaya, bahkan dalam waktu kurang dari 10 menit*. Kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah adalah prioritas utama kami. Kami terus mendengarkan dan merespons setiap tantangan yang dihadapi nasabah, termasuk saat momen penting kembali ke rumah setelah masa perawatan. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dasco Ungkap MKD Mulai Sidangkan Anggota DPR Nonaktif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mulai menyidangkan sejumlah Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya.

“Sidang hari ini adalah sidang awal, yaitu kegiatan dalam melakukan penelaahan atau kajian perkara, dan registrasi perkara, mana yang lanjut, mana yang tidak lanjut,” kata Dasco di Jakarta, Rabu (29/10).

Setalah sidang MKD menelaah hasil kajian perkara dan meregister perkaranya, maka MKD pun menjadwalkan untuk pemanggilan kepada pihak-pihak teradu.

Menurut dia, MKD mulai memproses pada saat ini yang masih berada pada masa reses. Dengan begitu, sidang akan langsung bisa digelar ketika nantinya DPR RI sudah memasuki masa sidang pada 3 November 2025.

“Karena ada ketentuan jarak waktu antara registrasi bahwa perkara dilanjut dengan pemanggilan sidang, itu ada jangka waktu yang harus dipenuhi menurut tata beracara MKD,” kata dia.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa MKD DPR RI tidak memanggil sejumlah Anggota DPR RI nonaktif pada sidang awal hari ini, karena agendanya hanya berupa registrasi perkara.

“Memang anggota DPR nonaktif itu tidak diundang dalam sidang awal ini,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi Anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

Sejumlah Anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Anggota DPR RI Nafa Urbach, Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain