1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 231

KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

“Permintaan ini di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau dikenal dengan istilah jatah preman,”

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa Abdul Wahid diduga meminta fee dari para pejabat Dinas PUPR-PKPP atas penambahan anggaran pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI. Nilai anggaran tersebut meningkat tajam dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, atau naik sebesar Rp106 miliar.

“Permintaan ini di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau dikenal dengan istilah jatah preman,” ungkap Tanak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

c

Usai pertemuan itu, FRY melapor kepada Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, MAS, terkait kesepakatan fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Namun, MAS yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid meminta agar jatah tersebut dinaikkan menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

“Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya,” tegas Tanak.

Karena takut, para Kepala UPT akhirnya menyepakati permintaan tersebut dan menggunakan kode “7 batang” untuk menyebut setoran itu. Uang kemudian diserahkan secara bertahap sejak Juni hingga November 2025.

Pada Juni, FRY mengumpulkan Rp1,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar diserahkan kepada Abdul Wahid melalui tenaga ahli sekaligus orang kepercayaannya, DMN, sementara Rp600 juta diberikan kepada kerabat MAS.

Pada Agustus, FRY kembali menyerahkan setoran kedua sebesar Rp1,2 miliar, dengan sebagian diberikan kepada sopir MAS dan sebagian lagi digunakan untuk proposal kegiatan perangkat daerah.

Kemudian pada November, FRY mengumpulkan Rp1,25 miliar dari Kepala UPT 3. Dari jumlah tersebut, Rp450 juta diberikan kepada Abdul Wahid melalui MAS, dan Rp800 juta langsung diterima oleh Abdul Wahid.

“Total setoran yang diterima sejak Juni hingga November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal Rp7 miliar,” beber Tanak.

KPK kemudian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Dalam operasi itu, tim KPK mengamankan uang tunai senilai Rp800 juta.

Selain itu, saat penggeledahan rumah Abdul Wahid di kawasan Jakarta Selatan, penyidik juga menemukan uang dalam pecahan asing—9.000 poundsterling dan 3.000 dolar AS—yang jika dikonversi bernilai sekitar Rp800 juta. Uang tersebut ditemukan disimpan di dalam kardus.

“Total uang yang diamankan dari rangkaian OTT ini senilai Rp1,6 miliar,” ujar Tanak.

Lembaga antirasuah itu menegaskan, penetapan tersangka terhadap Abdul Wahid merupakan bagian dari komitmen KPK dalam menindak tegas praktik korupsi di daerah.

“KPK memastikan akan terus mengusut aliran dana serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini,” kata Tanak menegaskan.

Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan MAS dan DMN sebagai tersangka. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa (4/11/2025) hingga 23 November mendatang.

Abdul Wahid ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sedangkan MAS dan DMN ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

KPK menegaskan, penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil kejahatan tersebut.

Sebelumnya, Abdul Wahid juga pernah terseret kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hulu saat masih menjabat sebagai Bupati. KPK menyebut, pola dugaan korupsi yang dilakukan AW kali ini menunjukkan adanya pengulangan modus yang sama.

“Ini menjadi pengingat bagi kepala daerah lain agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri,” tutup Tanak.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Rizky Zulkarnain

Lebih dari 9 Ribu Warga Palestina Masih Ditahan di Penjara Israel

Seorang anak duduk termenung diantara puing-puing bangunan yang hancur di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza utara, Palestina (29/1/2025). ANTARA/Xinhua/Abdul Rahman Salama/aa.

Ramallah, aktual.com – Jumlah warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel telah mencapai lebih dari 9.250 orang hingga November, mayoritas adalah tahanan administratif, kelompok advokasi tahanan Palestina melaporkan.

Tahanan administratif adalah individu yang ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, hanya didasarkan pada perintah militer di wilayah pendudukan.

Jumlah tahanan tersebut tidak termasuk mereka yang ditahan di kamp-kamp militer Israel.

Menurut kelompok advokasi itu, 1.242 pesakitan telah divonis. Ada 49 perempuan Palestina yang saat ini masih dipenjara, satu di antaranya berasal dari Jalur Gaza.

Laporan itu juga menekankan bahwa lebih dari 350 anak Palestina dibui di penjara-penjara Israel, khususnya di penjara Ofer dan Megiddo. Jumlah tahanan administratif bertambah menjadi 3.368 orang.

Disebutkan pula, jumlah tahanan yang diklasifikasikan oleh Israel sebagai “kombatan ilegal” mencapai 1.205 orang, yang mencakup tahanan asal Lebanon dan Suriah. Semua tahanan asal Gaza tidak termasuk ke dalam klasifikasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Putin Perintahkan Persiapan Uji Coba Nuklir, Rusia Siapkan Lokasi di Novaya Zemlya

Jakarta, aktual.com – Presiden Rusia Vladimir Putin menginstruksikan para pejabat tinggi pemerintahnya untuk menyusun proposal pelaksanaan uji coba senjata nuklir, langkah yang belum pernah dilakukan Moskow sejak bubarnya Uni Soviet pada 1991.

Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, melaporkan kepada Putin bahwa tindakan dan pernyataan terbaru Amerika Serikat menunjukkan bahwa “disarankan untuk segera mempersiapkan uji coba nuklir skala penuh.”

Dilansir dari Reuters dan Al Arabiya, Kamis (6/11/2025), Belousov menyebut bahwa lokasi uji coba nuklir Rusia di kawasan Arktik, tepatnya di Novaya Zemlya, berpotensi menjadi tempat pelaksanaan uji coba tersebut dalam waktu dekat.

Putin menegaskan arahannya kepada sejumlah lembaga pemerintahan Rusia.

“Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan… badan-badan khusus, dan lembaga-lembaga sipil terkait untuk melakukan segala yang mungkin guna mengumpulkan informasi tambahan mengenai masalah ini, menganalisisnya di Dewan Keamanan, dan membuat proposal yang disepakati mengenai kemungkinan dimulainya persiapan uji coba senjata nuklir,” kata Putin.

Hingga kini, hanya Korea Utara yang tercatat pernah melakukan uji coba ledakan senjata nuklir di abad ke-21, terakhir kali pada 2017. Para pengamat keamanan menilai, dimulainya kembali uji coba semacam ini dapat meningkatkan ketegangan geopolitik global.

Jika satu negara memulai kembali uji coba, para analis memperkirakan negara lain juga akan mengikuti langkah serupa. Tercatat, Amerika Serikat terakhir kali menguji senjata nuklir pada 1992, sementara China dan Prancis melakukannya pada 1996, dan Uni Soviet pada 1990. Sejak era pasca-Soviet, Rusia belum pernah melakukan uji coba serupa.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah pernyataan mengejutkan minggu lalu mengatakan, “Karena negara-negara lain sedang menguji program ini, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk mulai menguji Senjata Nuklir kita secara setara. Proses itu akan segera dimulai.”

Namun, Trump belum menjelaskan apakah yang dimaksud adalah uji coba bahan peledak nuklir yang dilakukan Badan Keamanan Nuklir Nasional, atau uji terbang rudal berkemampuan nuklir.

Sebulan sebelumnya, Rusia telah menguji coba rudal jelajah Burevestnik, yang bertenaga nuklir dan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, Moskow juga melakukan uji coba supertorpedo Poseidon bertenaga nuklir.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Publikasikan Harta Denny JA Lebih Rp3 Triliun

Denny Januar Ali (Denny JA), Presiden Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE). Aktual/DOK PRIBADI

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui situs resmi e-LHKPN, telah mempublikasikan laporan harta kekayaan Denny Januar Ali (Denny JA), Presiden Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE). Berdasarkan data resmi yang dirilis pada 27 Agustus 2025, total kekayaan Denny JA tercatat sebesar Rp 3,08 triliun.

Jumlah tersebut menempatkannya sebagai salah satu penyelenggara negara dengan harta kekayaan terbesar di Indonesia.

Publikasi ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Setiap pejabat publik, termasuk komisaris dan direksi BUMN, wajib melaporkan dan membuka kekayaan mereka secara periodik.

“Saya melaporkan kekayaan saya apa adanya, sesuai permintaan undang-undang,” ujar Denny JA menanggapi publikasi tersebut.

Bagi Denny JA, keterbukaan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari spiritualitas kepemimpinan.
Ia percaya, kekayaan yang dimiliki manusia bukan tujuan, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan.

“Sebagian dari harta saya sudah dan akan terus saya sumbangkan untuk Denny JA Foundation,” ujarnya dengan nada tenang.

Yayasan nirlaba ini diaktifkan kembali sejak tahun 2023, berfokus pada sastra, seni, hak asasi manusia, dan spiritualitas.
Melalui yayasan itu, Denny JA berusaha menggabungkan intelektualitas dengan kepedulian sosial—menghidupkan kembali semangat berbagi di tengah dunia yang semakin individualistis.

Jejak Pendidikan dan Pemikiran
• Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), 1989.
• Master of Public Administration (MPA), University of Pittsburgh, Amerika Serikat, 1994.
• Doktor (Ph.D.) Comparative Politics and Business, Ohio University, Amerika Serikat, 2001.

Dari ruang kuliah hingga forum internasional, Denny JA dikenal sebagai pemikir lintas bidang—menghubungkan logika ekonomi, etika sosial, dan filosofi kemanusiaan.

Karier publik Denny JA menanjak sejak mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) dan merevolusi survei politik nasional.
Ia menjadi konsultan politik yang mendampingi kemenangan lima presiden RI secara berturut-turut—prestasi langka yang belum pernah terjadi di negara lain.

Di dunia budaya, Denny JA dikenal sebagai penggagas genre “puisi esai”, sebuah bentuk sastra yang memadukan fakta sosial dan getar batin manusia. Kini genre itu telah menembus panggung regional; Festival Puisi Esai tingkat ASEAN bahkan sudah mencapai edisi ke-4 (2024), dengan dukungan penuh dari Pemerintah Sabah, Malaysia.

Penghargaan dan Pengakuan Internasional
• BRICS Literature Award 2025 – nominasi 10 sastrawan dunia, mewakili Indonesia.
• Pencalonan Nobel Sastra 2024 – individu kedua dari Indonesia yang dinominasikan secara resmi.
• Guinness World Record 2018 – Largest Political Lesson.
• TIME Magazine 2015 – 30 Most Influential People on the Internet (bersama Barack Obama dan Justin Bieber).
• ASEAN Literature Award 2020 – inovasi genre puisi esai.
• Lifetime Achievement Award Satupena 2021 – dedikasi untuk literasi dan kebebasan berekspresi.
• International Lifetime Achievement Award – White Page Leadership 2024.

Setiap penghargaan baginya bukan sekadar pengakuan, tetapi pengingat: bahwa karya dan integritas adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Sebagai Presiden Komisaris Pertamina Hulu Energi, Denny JA kini menjadi motor penggerak Roadmap Menuju 1 Juta Barrel per Day 2029—visi nasional menuju kemandirian energi Indonesia.

Visi itu berpijak pada tiga fondasi: efisiensi bisnis, inovasi teknologi, dan tanggung jawab lingkungan.
Baginya, energi bukan hanya tentang sumber daya alam, tetapi juga tentang sumber daya moral: bagaimana kemakmuran bisa sejalan dengan keberlanjutan.

Perjalanan hidup Denny JA dimulai dari seorang aktivis kere di tahun 1980-an, dan empat dekade kemudian ia berdiri sebagai simbol bahwa integritas dan kerja keras dapat mengubah nasib seseorang—bahkan arah bangsanya.

Publikasi LHKPN oleh KPK dan keterbukaan Denny JA menunjukkan bahwa transparansi dan integritas dapat berjalan seiring dengan prestasi dan tanggung jawab sosial.

Melalui keterbukaannya, Denny JA menegaskan bahwa kepemimpinan di era modern bukan hanya soal kemampuan memimpin korporasi besar.

Tetapi ini juga keberanian untuk menjadi teladan moral di ruang publik, menyeimbangkan antara kekuatan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan visi sosial dalam menjalankan amanah negara.

“Transparansi ini bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat langsung integritas para pemegang amanah negara.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jalil

Fraksi Golkar Hormati Putusan MKD yang Aktifkan Kembali Adies Kadir sebagai Anggota DPR

Anggota DPR Adies Kadir. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Fraksi Partai Golkar DPR menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang mengaktifkan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. Pihak Golkar menilai putusan tersebut akan disambut dengan baik oleh masyarakat di daerah pemilihan Adies.

“Kita siap menindaklanjuti, secara aturan kita siap menindaklanjuti putusan MKD. Ini juga mungkin akan disambut gembira oleh konstituen Pak Adies karena sepertinya putusan MKD itu menjawab juga keinginan konstituen Pak Adies untuk Pak Adies diaktifkan kembali,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhamad Sarmuji, kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar itu menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keputusan MKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi kita dengan demikian, ya, MKD sudah memutuskan, kita akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan,” katanya.

Sarmuji juga menanggapi catatan MKD terhadap Adies agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik, khususnya terkait data atau informasi teknis. Ia menilai kekeliruan yang dilakukan Adies masih dapat dimaklumi.

“Ya memang kadang-kadang kalau di-doorstop oleh wartawan kan kita lagi mikirkan apa, tiba-tiba wartawan menyodorkan pertanyaan yang di luar pikiran kita, jadi kadang-kadang ya ada kemungkinan siapa pun itu terjadi slip of the tongue. Jadi putusan MKD saya dengar itu sudah mempertimbangkan hal yang demikian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sarmuji menyebut bahwa dengan keputusan MKD ini, Adies Kadir secara otomatis akan kembali aktif sebagai Wakil Ketua DPR.

“Beliau kemarin non-aktif sebagai pimpinan karena non-aktif sebagai anggota. Saya belum baca utuh putusan MKD, tapi logikanya begitu (tetap Wakil Ketua DPR),” tutur Sarmuji.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Polres Metro Kerahkan Personel Gabungan Kawal Aksi Unjuk Rasa di DPR

Arsip foto - Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.
Arsip foto - Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

Jakarta, aktual.com – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.464 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawal unjuk rasa oleh buruh di depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan.

“Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (6/11).

Susatyo mengatakan bahwa buruh yang tergabung pada Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR.

Petugas yang dikerahkan mengawal aksi tersebut berjumlah 1.464 personel gabungan baik dari TNI, Polri maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Selain itu, unjuk rasa juga dilakukan di sejumlah titik di Jakarta Pusat yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Monas dan juga Kementerian Haji dan Umrah.

“Untuk yang di depan DPR/MPR ada 1.464 personel, sementara di titik lainnya ada 734 personel,” ujarnya.

Susatyo meminta massa untuk menggelar aksi secara damai dan tertib. Selain itu massa dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum atau menutup jalan.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban,” kata dia.

Terkait skenario pengalihan lalu lintas, sifatnya situasional. Namun warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

Susatyo juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial (medsos) dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

“Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain