Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP (Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan)

Jakarta, aktual.com – Beberapa tahun terakhir, istilah wicked problem semakin sering dipakai untuk menjelaskan berbagai persoalan besar bangsa: korupsi, kemiskinan, ketimpangan, birokrasi, pajak, pendidikan, hingga kekuasaan. Masalah-masalah itu disebut terlalu kompleks, saling terkait, dan nyaris mustahil diselesaikan. Kalimat penutupnya hampir selalu sama: tidak ada solusi tunggal.

Sekilas, istilah ini terdengar ilmiah dan rendah hati. Namun jika ditelusuri lebih dalam, wicked problem justru sering berfungsi sebagai penenang nurani intelektual, cara halus untuk mengatakan bahwa negara gagal bekerja, tetapi kegagalan itu dianggap wajar, bahkan tak terelakkan.

Padahal, dalam banyak kasus, masalahnya bukan “terlalu rumit”, melainkan negara yang sejak awal salah dibangun.

Istilah wicked problem berasal dari dunia perencanaan kebijakan, untuk menggambarkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan teknis sederhana. Itu sah dalam konteks akademik. Masalah muncul ketika istilah ini dipakai secara malas dan retoris, seolah-olah kompleksitas adalah alasan untuk berhenti bertanya lebih jauh.

Alih-alih bertanya “apa yang salah dalam desain negara?”, diskursus publik diarahkan pada “bagaimana kita hidup berdampingan dengan masalah yang tak bisa diselesaikan”.

Negara berjalan, birokrasi tetap bekerja, regulasi terus bertambah, sementara kegagalan dianggap sebagai nasib struktural.

Di titik ini, wicked problem berubah fungsi: dari alat analisis menjadi tameng ketidakmampuan.

Dalam logika Sekolah Negarawan, persoalan publik harus dibaca dari hulunya: filosofi negara, struktur ketatanegaraan, dan pembagian kewenangan. Negara yang salah desain akan terus memproduksi masalah, betapapun canggih kebijakannya.

Jika kedaulatan rakyat hanya hidup di prosedur pemilu, pemerintah bertindak seolah pemilik negara, lembaga negara bercampur dengan lembaga pemerintah, dan aparatur bekerja tanpa akuntabilitas yang jelas, maka masalah apa pun yang muncul pasti tampak “wicked”. Bukan karena ia tak bisa diselesaikan, tetapi karena sistemnya memang tidak memungkinkan solusi bekerja.

Ini seperti rumah yang salah pondasi. Retaknya disebut “masalah kompleks”, padahal bangunannya memang keliru sejak denah awal.

Tidak semua masalah bisa disederhanakan, benar. Namun ada perbedaan besar antara masalah yang kompleks dan masalah yang dikaburkan. Kompleksitas seharusnya mendorong ketelitian dan koreksi sistemik.

Alibi intelektual justru mendorong kepasrahan yang dibungkus istilah canggih.
Ketika pajak tidak adil, itu bukan wicked problem. Ketika kebijakan publik selalu bocor, itu bukan wicked problem. Ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu bukan wicked problem. Itu adalah masalah desain kekuasaan.

Menyebutnya wicked tanpa menyentuh akar struktural sama saja dengan menyalahkan cuaca atas rumah yang dibangun tanpa fondasi dan atap yang kokoh.

Di sinilah istilah wicked problem menjadi berbahaya. Ia menormalisasi kondisi di mana politik tidak lagi berfungsi sebagai alat negara, tetapi berubah menjadi kejahatan politik yang dilembagakan. Kewenangan diperoleh dan dijalankan secara tidak efisien, tidak transparan, dan tidak berpihak pada keadilan, lalu kegagalannya disebut sebagai kompleksitas.

Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak sedang menghadapi masalah yang sulit, melainkan aparatur negara yang tidak jujur pada filosofi desain pendirinya.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak masalah besar justru terselesaikan ketika struktur kekuasaan diperjelas dan dibatasi. Bukan dengan jargon, tetapi dengan keberanian konstitusional. Negara-negara yang berhasil keluar dari krisis tidak sibuk mengagungkan kompleksitas, melainkan berani menata ulang relasi antara negara, pemerintah, dan rakyat.

Negara yang sehat tidak alergi pada koreksi. Ia tidak berlindung di balik istilah akademik untuk menunda perubahan.
Menyebut semua persoalan sebagai wicked problem adalah cara halus untuk berhenti berpikir sebagai negarawan. Ia mungkin memuaskan forum diskusi, tetapi tidak menyejahterakan rakyat.

Jika sebuah negara terus-menerus menghasilkan masalah yang disebut “tak terselesaikan”, maka pertanyaan jujurnya bukan “seberapa wicked masalahnya”, melainkan “seberapa salah negara ini dibangun”.

Istilah boleh canggih. Tapi selama aparatur negara enggan membenahi desain dasarnya, wicked problem hanyalah bahasa sopan untuk menutupi kegagalan, dan rakyatlah yang terus menanggung akibatnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain