Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
31 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 241

Putar Uang Cepat, Gaya Purbaya Kejar Pertumbuhan Ekonomi

Momen penyerahan uang sitaan Rp13 triliun dari Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejagung, Senin (20/10/2025). Aktual/BPMI. Setpres

Jakarta, Aktual.com – Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi sosok menteri yang paling hangat dibicarakan di berbagai forum pemerintahan dan media. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya selalu terbuka, lugas dan berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan lintas kementerian, dan pemerintah daerah tanpa basa-basi.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai, ada perubahan paradgima dalam kebijakan ekonomi Indonesia usai Purbaya menjabat sebagai Menkeu pada 8 September 2025. Contohnya terkait kebijakannya menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Guru Besar Ekonomi Universitas YARSI, Perdana Wahyu Santosa, menyampaikan, kebijakan tersebut menggeser paradigma sebelumnya terkait pengelolaan SAL. Menkeu sebelumnya menyimpan SAL di Bank Indonesia, sedangkan Purbaya menempatkannya di bank Himbara agar disalurkan ke sektor riil dan produktif.

“Pak Purbaya fokus menggerakkan pembiayaan produktif agar sektor riil masyarakat dapat tumbuh lebih cepat,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Baca juga:

Purbaya vs Everybody: Antara Gaya Blak-blakan dan Jalan Terjal Ekonomi Rakyat

Adapun Direktur Eksekutif GREAT Institute, Anto Sudarto, memandang paradigma ekonomi Purbaya tersebut berakar pada prinsip tidak membiarkan uang menganggur.

“Beliau sangat tidak suka jika ada uang yang tidak digunakan, karena bagi beliau, uang itu seperti energi yang bisa menggerakkan segala sesuatu,” ucap Anto.

Dengan pola pikir seperti itu, kata Anto, Purbaya cepat bertindak ketika ada anggaran negara yang mengendap. Ia akan menarik dana itu, dan memastikannya berputar sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi perekonomi.

Hal sama saat Purbaya mengungkapkan adanya anggaran negara yang belum terserap di kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah, serta mengancam akan menariknya kembali.

Baca juga:

Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Disisi lain Perdana mengatakan, fokus Purbaya soal tersebut menunjukkan kebijakan fiskal yang berakar pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan responsiveness dalam setiap pengambilan keputusan.

“Ketiga prinsip ini dasar penting untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” papar Perdana.

Keterbukaan inilah, menurut Anto, yang membuka akses publik, dan ruang diskusi terhadap pengelolaan keuangan fiskal negara yang pada masa Menkeu sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Dulu, banyak orang tidak tahu apa yang terjadi dengan uang negara. Kini, publik bisa melihat dengan jelas bagaimana keuangan negara dikelola,” ucap Anto.

Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara ini yang sebelumnya sangat tertutup menimbulkan optimisme masyarakat. “Mereka jadi tahu bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup, yang sebelumnya tidak diketahui,” ujar Anto.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Alokasikan 13T Hasil Sitaan Kasus Ekspor CPO ke LPDP

Dinamika Birokrasi, Dukungan Publim, Hingga Upaya Politisasi

Namun, Perdana menyampaikan, Purbaya harus menghadapi tantangan birokrasi, baik di kementeriannya maupun di kementerian/lembaga lain. Karena itu, konsolidasi antar kementerian dan lembaga sangat penting agar kebijakan-kebijakan keuangan dan perekonomian dapat berjalan dengan lebih lancar.

“Sinergi dengan Bank Sentral, OJK, dan instansi terkait juga sangat diperlukan. Seperti yang kita ketahui, beberapa kebijakan utang mengalami polemik, dan hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait,” kata Perdana.

Kendala lainnya, Perdana mengungkapkan, kebijakan terkait cukai dan coretax masih memerlukan pembenahan. Ia pun meminta Purbaya untuk lebih menekankan evaluasi dan perbaikan kebijakan di dua hal tersebut agar lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Meski memiliki kendala, Anto melihat, sejauh ini konsistensi Purbaya antara janji, kebijakan dan implementasinya di lapangan masih terlihat jelas. Kebijakan transparansi yang Purbaya janjikan masih berjalan, dan masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pengelolaan keuangan negara berjalan dengan terbuka.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tekankan Akselerasi Belanja Daerah untuk Dorong Pembangunan

Hal itu terlihat dari dukungan dan kepuasan publik terhadap Purbaya. Hasil survei GREAT Institute, Purbaya memperoleh skor kepuasan publik yang tinggi di antara anggota kabinet lainnya. Dalam survei Purbaya meraih skor 826 dalam kepuasan masyarakat, jauh mengungguli Agus Harimurti Yudhoyono yang memperoleh skor 155, dan Nasaruddin Umar dengan skor 129.

Menurut Anto, skor Purbaya dalam survei tersebut mencerminkan tingkat dukungan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap kinerjanya sebagai Menkeu. Purbaya tidak hanya memiliki kapasitas tinggi dalam bidang ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi politik yang kuat.

“Setiap langkah yang diambil oleh Purbaya adalah amanah langsung dari Presiden Prabowo, yang memperkuat posisinya dalam pemerintahan,” jelasnya.

Fenomena ini juga terlihat dari kritik yang disampaikan Purbaya terhadap kementerian dan lembaga negara lainnya. Dukungan langsung dari Presiden Prabowo terhadap kritik tersebut semakin memperkuat posisi Purbaya untuk melakukan self-criticism, bahkan terhadap kementeriannya sendiri.

“Mulai dari coretax, bea cukai, hingga laporan-laporan yang disampaikan oleh Bapak Purbaya, semuanya menunjukkan adanya upaya perbaikan. Saya rasa, ini juga merupakan bentuk self-criticism yang beliau lakukan,” ujar Direktur Riset GREAT Institute tersebut.

Baca juga:

Kopdes Merah Putih Sulit Dapat Modal, Purbaya Salahkan Himbara

Selain itu, menurutnya, elektabilitas Purbaya mulai diperhitungkan dalam kancah politik Indonesia. “Masyarakat sangat mendukung Purbaya, bahkan ada yang mulai menghitung elektabilitasnya sebagai calon wakil presiden,” katanya.

Meskipun hasil berbagai lembaga survei begitu tinggi mendukugnya sebagai Cawapres di Pemilu 2029 mendatang, Purbaya menolak bila sepak terjangnya sebagai Menteri Keuangan dikaitkan dengan kontestasi politik. “Saya nggak tertarik politik. Saya nggak tertarik politik,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10)

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

Purbaya vs Everybody: Antara Gaya Blak-blakan dan Jalan Terjal Ekonomi Rakyat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus/am.

Jakarta, Aktual.com – Beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi topik hangat di berbagai ruang publik. Nama dan pernyataannya nyaris tak pernah absen dari pemberitaan media dan diskusi media sosial. Ia bicara soal pertumbuhan ekonomi, menegur kepala daerah yang menyimpan dana di bank, menyentil pengusaha, hingga menyinggung kebijakan antar kementerian.

Sosok ini seolah hadir di mana-mana, membuka wacana, mengguncang kenyamanan, dan kadang, menimbulkan gesekan. Dari komentar soal ‘pengusaha yang mau untung sendiri, tapi rugi minta negara,’ hingga kritik terbuka pada efisiensi anggaran daerah, Purbaya tampil dengan gaya komunikasi yang tidak biasa bagi pejabat publik.

Bagi sebagian orang, gaya bicara seperti itu menegaskan keberanian dan kejujuran seorang pejabat publik. Tapi bagi sebagian lainnya, Purbaya dianggap terlalu frontal, bahkan cenderung menabrak etika komunikasi antar lembaga.

Namun di balik popularitas dan gaya “koboy” itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah Purbaya benar- benar sedang mengubah arah kebijakan ekonomi, atau hanya menghadirkan citra baru dalam bungkus lama? Atau hanya membangun citra “pejabat blak-blakan” untuk memperkuat posisi politiknya?

Baca juga:

Menkeu Purbaya Respons Prediksi ‘Kota Hantu’ IKN: Jangan Percaya Media Asing!

Dari Gaya Komunikasi ke Politik Kesadaran
Rian Fahardi Risyad, kreator konten dan aktivis generasi muda yang sering membahas isu sosial politik di TikTok, punya pandangan menarik soal fenomena ini. Ia menilai gaya komunikasi Purbaya menjadi faktor pembeda utama dari pejabat-pejabat sebelumnya.

“Yang bikin beda itu gaya komunikasinya. Dia berani tampil apa adanya, nggak pakai topeng formalitas kayak pejabat pada umumnya,” kata Rian saat dihubungi Jumat (31/10).

Menurut Rian, kejujuran dan kelugasan Purbaya justru membuat publik merasa dekat. Dalam bahasa komunikasi politik, gaya ini dikenal sebagai ‘authentic populism’ yakni strategi menyamakan gaya bicara pejabat dengan bahasa keseharian rakyat.

“Kalimatnya kadang keras, kering, tapi di balik itu ada pesan yang nyentuh keresahan publik. Orang merasa dia ngomongin hal yang sama kayak yang mereka pikirin,” ujarnya.

Ia mencontohkan pernyataan Purbaya soal ketergantungan dunia usaha terhadap negara. “Kalimat kalau rugi minta negara’ itu memang sinis, tapi sebenarnya dia mau nyentil kesadaran publik. Bahwa ekonomi itu nggak bisa terus-menerus bergantung pada negara,” kata Rian.

Namun, Rian juga mengingatkan agar publik tidak larut dalam pesona gaya komunikasi semata. “Jangan- jangan nanti ini cuma jadi ‘kuda Troya’. Retorikanya prorakyat, tapi kebijakannya bisa aja bergeser dari cita-cita awal,” ujarnya.

Baca juga:

Kopdes Merah Putih Sulit Dapat Modal, Purbaya Salahkan Himbara

Sejak awal menjabat, Purbaya berulang kali menekankan pentingnya ‘realitas ekonomi.’ Ia menolak target-target pertumbuhan yang dianggap terlalu ambisius tanpa basis data yang kuat. Namun, di saat yang sama, ia tetap mengusung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan angka yang banyak dinilai ‘optimistis sekaligus spekulatif.’

Rian menilai langkah itu mencerminkan pendekatan realis progresif. “Dia realistis karena nggak menutup-nutupi masalah. Tapi tetap punya semangat optimis bahwa 8 persen itu bukan mustahil,” katanya.

Menurut Rian, pendekatan ini menjadi menarik karena Purbaya bukan sekadar mengutip data, tapi berusaha membuka akar persoalan struktural.

“Dia ngomongin hal yang jarang dibuka pejabat lain, kayak masalah efisiensi kementerian, atau anggaran daerah yang nggak jalan. Itu bikin publik merasa dia nggak cuma bicara angka, tapi masalah sebenarnya.”

Baca juga:

Purbaya Soal Pernyataan Whoosh Jokowi : “Ada Betulnya Juga Sedikit”

Bahasa Koboi: Masih di Jalur yang Benar, Efektif, Tapi Penuh Risiko

Sementara itu, dari Senayan, penilaian terhadap kinerja awal Purbaya cenderung lebih moderat. Politikus Partai Demokrat dan anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai langkah-langkah Purbaya sejauh ini masih berada ‘dalam jalur yang benar.’

“Setiap menteri punya gaya dan strategi masing-masing. Menteri Keuangan sebelumnya banyak bergerak di ranah makro. Pak Purbaya lebih fokus ke mikro, bagaimana membangun pendapatan dari kegiatan ekonomi riil,” kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat (31/10).

Menurutnya, arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, termasuk di bawah koordinasi Purbaya, masih sejalan dengan visi Asta Cita, delapan agenda strategis pemerintahan Prabowo yang menjadi janji politik kampanye.

“Saya kira semua masih on the track. Pemerintahan ini menjalankan program yang sudah dijanjikan,” ujar Herman.

Baca juga:

Gaya Koboi Purbaya: dari Kritik Hasan Nasbi, Sindiran Bahlil, Debat Luhut, hingga Bantahan Gubernur

Ketika ditanya soal gaya komunikasi Purbaya yang sering memicu perdebatan, Herman memilih diplomatis. “Kami biarkan publik yang menilai. Dalam demokrasi yang sehat, evaluasi terbaik datang dari rakyat,” ujarnya.

Di kalangan analis politik, gaya komunikasi Purbaya justru dianggap sebagai inovasi yang berani. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyebut gaya blak-blakan Purbaya sebagai ‘angin segar’ di tengah birokrasi yang selama ini terkesan kaku.

“Purbaya tampil apa adanya, gaspol tanpa jaim. Publik suka karena pejabat publik biasanya kaku, penuh
basa-basi,” kata Adi saat dihubungi Sabtu (1/11).

Menurut Adi, gaya komunikasi seperti ini tidak hanya membangun citra pribadi, tapi juga berfungsi membuka tabir masalah yang selama ini tak diketahui publik.

“Dia berani ungkap soal utang, dana daerah di bank, impor baju bekas, sampai komentar ke kementerian lain. Itu bikin pejabat lain mungkin agak risih, tapi bagi publik, dia tampil jujur,” ujarnya.

Namun, Adi juga menyadari bahwa gaya blak-blakan bisa berisiko. “Itu bisa bikin gesekan antar lembaga. Tapi sejauh ini, kabinet masih kelihatan solid. Bukan pertanda konflik elite, justru saling melengkapi,” katanya.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tekankan Akselerasi Belanja Daerah untuk Dorong Pembangunan

Menguji Konsistensi Sang Koboi, Antara Retorika dan Realita

Purbaya memang datang dengan citra baru, tapi ujian sesungguhnya bukan pada gaya bicara, melainkan hasil kebijakan. Beberapa ekonom menilai, arah yang diambil Purbaya relatif konsisten dengan semangat efisiensi fiskal dan penguatan institusi. Ia menegaskan bahwa sistem pajak tidak boleh bergantung pada tekanan jangka pendek, dan lembaga negara harus kuat serta konsisten dalam menegakkan aturan.

Rian Fahardi, yang lebih banyak berbicara dari sisi sosial-politik, menilai konsistensi inilah yang akan diuji publik ke depan.

“Kita bisa lihat apakah kebijakan-kebijakan dia beneran menyentuh rakyat atau cuma berhenti di narasi. Kalau mau capai 8 persen pertumbuhan, ya buktikan dengan akses ekonomi yang nyata di daerah-daerah, bukan cuma di data presentasi,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Rian menilai publik tetap perlu waspada terhadap dinamika politik di balik kebijakan. “Purbaya kan sering bilang ‘saya ikut presiden’. Nah, itu juga sinyal politik. Kalau nanti arah presiden berubah, bisa aja dia ikut arus. Jadi publik harus tetap kritis,” tambahnya.

Baca juga:

Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Di banyak kesempatan, Purbaya menyebut dirinya bukan tipe pejabat yang pandai beretorika. Namun justru di situlah letak paradoksnya: gaya ‘anti-retorika’ yang ia tampilkan sebenarnya menjadi retorika baru yang efektif.

Ia bicara dengan bahasa rakyat, menolak diksi-diksi teknokratik, bahkan kadang menggunakan humor satir untuk mengkritik sistem birokrasi. “Kalau mau cari pejabat yang sopan tapi nggak kerja, banyak. Tapi kalau mau yang kerja tapi kadang ngomongnya nyolot, ya saya,” ujarnya dalam salah satu forum publik.

Bagi sebagian kalangan, gaya itu membangkitkan harapan akan pejabat yang lebih jujur dan transparan. Tapi bagi kalangan birokrat lama, gaya seperti ini bisa menimbulkan resistensi, karena dianggap menabrak etika koordinasi dan prosedur antar kementerian.

Namun, seperti dikatakan Adi Prayitno, politik tak bisa hanya diukur dari sopan santun. “Dalam politik, yang penting bukan gaya bicara, tapi kejelasan arah. Selama kabinet solid dan publik tahu apa yang sedang dikerjakan, itu sudah capaian besar,” katanya.

Beberpa bulan menjabat, bukan waktu yang cukup untuk menilai dampak kebijakan ekonomi secara substantif. Namun, periode singkat ini cukup untuk menegaskan satu hal: Purbaya sedang berusaha mengubah paradigma komunikasi kekuasaan.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Alokasikan 13T Hasil Sitaan Kasus Ekspor CPO ke LPDP

Ia hadir di setiap isu, berbicara langsung tanpa filter, dan menjadikan komunikasi publik sebagai instrumen kebijakan. Dalam dunia yang serba digital, di mana persepsi publik sering kali lebih berpengaruh daripada kebijakan itu sendiri, pendekatan ini bisa jadi langkah cerdas—atau justru jebakan citra yang berisiko.

Presiden Gen Z, Rian Farhadi menyimpulkan dengan nada hati-hati. “Kita harus kasih ruang dulu buat lihat kinerjanya. Tapi juga harus tetap kritis. Karena sejarah udah sering nunjukin, pejabat yang kelihatannya jujur pun bisa berubah ketika kekuasaan menuntut lebih.”

Purbaya mungkin memang ‘ada di mana-mana’ di panggung media, di ruang publik, dan di benak rakyat. Tapi apakah ia benar-benar ‘melawan semua orang?’ Belum tentu. Bisa jadi, gaya itu justru menjadi strategi untuk menegaskan posisi: bahwa komunikasi jujur bukan bentuk perlawanan, tapi cara baru menata ulang kepercayaan publik pada negara.

Namun satu hal pasti: dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Purbaya telah menggeser cara publik melihat pejabat negara. Dari yang biasanya dingin dan penuh jargon, menjadi figur yang lebih membumi, meski tetap berisiko.

Apakah langkahnya akan melahirkan perubahan nyata, atau justru berhenti di panggung pencitraan? Jawabannya belum ada sekarang. Tapi jika satu hal bisa disimpulkan dari gaya blak-blakan Purbaya, mungkin itu adalah pesan sederhana: bahwa di tengah politik yang penuh basa-basi, kejujuran sekeras apapun masih punya tempat.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

Menebak Teka-teki Jonan di Kabinet Prabowo, Akankah Dijadikan Koboi Baru Seperti Purbaya?

Oleh: RIZAL MAULANA (Pemimpin Redaksi aktual.com)

Jakarta, aktual.com – Ignatius Jonan tokoh yang berhasil mentransformasi PT KAI dari yang awalnya rugi lalu untung. Dari pelayanan yang buruk ditransformasi menjadi perusahaan berorientasi ke pelayanan yang prima.

Tiba-tiba Jonan dipanggil Presiden Prabowo pada Senin 3 November 2025. Pemanggilan Jonan kontan membuat publik penasaran. Ada apa ia dipanggil? Di tengah polemik dan dugaan Mark up kereta whoosh dan penyelidikan awal oleh KPK.

Dia dipanggil hampir bersamaan dengan Menko Infraskturtur dan Percepatan Pembangunan AHY dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

Dalam proses kereta cepat whoosh Jonan yang saat itu menjadi Menhub menolak proyek whoosh. Karena menurutnya, proyek itu tidak layak. Belum dibutuhkan. Akibatnya dia dipecat Jokowi.

Publik bertanya-tanya. Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang jadi teka-teki. Pertama, apakah benar obrolan Prabowo dan Jonan hanya membahas program MBG, kopdes merah putih dan sekolah rakyat? Ataukah membahas soal kereta whoosh? Yang memang menjadi kompetensi Jonan. Rasanya tidak mungkin hanya soal kopdes dan MBG.

Kedua, apakah Jonan akan ditawari posisi tertentu di kabinet mendapatkan tugas khusus seperti Purbaya untuk mempercepat berbagai program Prabowo?

Ketiga, apakah ini skenario Prabowo untuk memperbanyak koboi-koboi baru di kabinet yang bisa bekerja dengan cepat dan mengakselerasi berbagai program ideologis Prabowo?

Dalam jumpa pers di istana, Jonan mengaku hanya memberikan masukan. Soal program kerakyatan Prabowo mulai dari MBG, Kopdes Merah Putih dan sekolah rakyat. Baginya program itu akan menumbuhkan ekonomi secara perlahan dimulai dari bawah sambil terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Jonan mengaku tidak membahas kereta cepat. Namun ia siap jika ditugaskan Prabowo untuk melaksanakan tugas tertentu. Asalkan ia merasa mampu mengemban tugas itu.

Kerja gemilang Jonan adalah saat memimpin KAI. Inovasinya di KAI sangat dirasakan perubahan dan dampaknya saat ini. Pelayanan KAI terhadap penumpang berubah 180 derajat. Jumlah penumpang naik signifikan, penerapan sistem pembayaran digital dan lainnya. Inovasi ini membuahkan hasil dan menyulap KAI menjadi perusahaan untuk sekitar Rp50 miliar, di tahun pertamanya menjabat.

Foto Jonan yang tertidur di kursi kereta api viral. Foto itu menunjukkan Jonan pekerja keras dan selalu terjun langsung ke lapangan untuk memastikan semua strateginya berjalan dengan maksimal.

Dalam kontek ini, sangat wajar jika Prabowo memerlukan tenaga dan pengalamannya. Langkah presiden sangat dinanti dan mungkin dukungan publik akan makin meningkat ke Prabowo jika Jonan masuk lagi ke kabinet.

Secara karakter mungkin ada gaya yang mirip antara Jonan dan Purbaya. Mereka inovator, berpikir out of the box dengan fokus pada realisasi dan optimalisasi hasil. Jonan bisa menjadi “koboi” baru di kabinet dan menjadi “senjata” baru Prabowo dalam menggenjot pembangunan.

Prabowo mungkin saat ini sedang bepikir keras dan mempertimbangkan posisi dan penugasan khusus yang tepat bagi Jonan. Membongkar berbagai program yang stagnan dan borok-borok di berbagai bidang ekonomi.

Seperti yang disampaikan Direktur eksekutif GREAT Institute Anto Sudarto bahwa reshuffle masih diperlukan. Karena masih banyak menteri bermasalah dan menganut ideologi lama, yakni Mazhab neolib warisan Jokowi.

Banyak tokoh yang di kabinet punya kesamaan ideologis dengan presiden. Seperti Purbaya dan Ferry Juliantoro, menteri koperasi. Namun masih ada tokoh lain di luar yang juga layak masuk ke kabinet karena punya idelogi yang sama dengan Prabowo. Sebut saja misalnya Jumhur Hidayat hingga Syahganda Nainggolan.

Efek Purbaya juga menaikkan kepuasan publik terhadap Prabowo. Tak menutup kemungkinan jika Prabowo memasukkan 3 sampai 5 koboi baru di kabinet, maka pemerintahannya bisa melakukan koreksi cepat terhadap berbagai kebutuhan dan penyimpangan di internal pemerintah.

Kini, publik akan menunggu dengan harap-harap cemas, apakah Prabowo akan melakukan reshuffle berikutnya? Menegaskan gagasan ideologis kerakyatan, memutus dengan masa lalu yang jadi beban, dan memasukkan koboi-koboi baru di kabinet ?

Salam jumpa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Puan Ungkap DPR Turun Langsung Temui Konstituen saat Masa Reses

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Anggota DPR RI turun langsung untuk menemui konstituen di daerah pemilihannya masing-masing selama masa reses untuk menyerap aspirasi.

Adapun reses berlangsung dari 3 Oktober hingga 3 November 2025. Dia mengatakan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan bersama.

“Kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara, harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan,” kata Puan saat pidato pembukaan masa sidang pada rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11).

Dia mengatakan bahwa kebijakan negara yang ideal bukan hanya dirancang di ruang rapat, tetapi juga lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, menurut dia, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat.

“Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat,” kata dia.

Melalui fungsi-fungsi legislasi, dia memastikan undang-undang yang dihasilkan memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Sedangkan untuk fungsi anggaran, menurut dia, DPR memastikan agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat.

“Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” katanya.

Dia mengatakan kebijakan negara yang dihasilkan bersama pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan dan regulasi yang kita dihasilkan, menurut dia, bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, melainkan juga kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Siap Kawal Pelaksanaan TKA Pendidikan Nasional

Siswa mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMK Negeri 1 Ciamis, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengganti Ujian Nasional dengan TKA yang terdiri dari tiga mata pelajaran wajib dan dua mata pelajaran pilihan sesuai jurusan perguruan tinggi atau arah karier siswa. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/bar/pri.
Siswa mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMK Negeri 1 Ciamis, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengganti Ujian Nasional dengan TKA yang terdiri dari tiga mata pelajaran wajib dan dua mata pelajaran pilihan sesuai jurusan perguruan tinggi atau arah karier siswa. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/bar/pri.

Jakarta, aktual.com – Komisi X DPR RI menyatakan siap mengawal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur yang objektif terkait peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur objektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sekadar menjadi formalitas atau beban tambahan bagi peserta didik,” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Jakarta, Selasa (4/11).

Lebih lanjut, Lalu menyampaikan pelaksanaan TKA yang mulai diterapkan di seluruh Indonesia itu merupakan langkah penting untuk mengukur hasil proses pembelajaran sekaligus memastikan pemerataan mutu pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan dengan regulasi yang kuat dan koordinasi lintas lembaga yang baik.

“Komisi X DPR RI mendukung penuh pelaksanaan TKA sebagai instrumen untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik dan memetakan mutu pendidikan di setiap daerah. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran objektif mengenai kualitas pendidikan di Tanah Air,” ujar dia.

Ia menyoroti sejumlah catatan penting agar kebijakan TKA tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Salah satunya, kepastian terkait status pelaksanaan TKA yang tidak bersifat wajib, sementara hasilnya justru menjadi syarat dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Menurut dia, kondisi itu berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi sekolah maupun peserta didik.

“Jika hasil TKA dijadikan syarat wajib untuk mengikuti SNBP, seharusnya pelaksanaannya juga diwajibkan agar ada keadilan dan kepastian. Tetapi, kita juga perlu memastikan bahwa TKA tidak menjadi satu-satunya alat ukur capaian akademik,” ucapnya.

Lalu Hadrian mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk berkoordinasi secara intensif dengan Forum Rektor dan panitia nasional SNBP demi memastikan sinkronisasi kebijakan terkait TKA.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan sebanyak 1.952.683 murid di seluruh wilayah di Indonesia atau sebesar 97,9 persen telah mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) hari pertama, Senin (3/11).

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin menerangkan para peserta mendapatkan jadwal tes yang berbeda, berdasarkan pembagian wilayah waktu Indonesia, yakni pukul 07.30 WIB, pukul 08.30 WITA, dan pukul 08.00 WIT.

“Kami bersyukur bahwa pelaksanaan TKA hari ini berjalan lancar, tertib. Berdasarkan data yang kami himpun, sebanyak 1.952.683 peserta, sekali lagi, 1.952.683 peserta, atau sekitar 97,9 persen dari total peserta yang terdaftar telah mengikuti ujian di hari pertama,” kata Toni.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sidang MKD: Masyarakat Diprovokasi dan Diarahkan untuk Jarah Rumah Ahmad Sahroni dkk

Massa menggeruduk dan melempari rumah anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com — Sidang lanjutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memasuki babak baru. Sejumlah saksi ahli dihadirkan pada Senin, 3 November untuk memberi analisis terhadap kasus yang menimpa anggota DPR non aktif Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.

Salah satu yang dihadirkan adalah kriminolog Adrianus Meliala. Dalam keterangannya kepada majelis hakim, Adrianus melihat pada hari-hari terjadinya demonstrasi di akhir Agustus lalu itu, ada upaya provokasi. Provokasi itu dilakukan dengan memanfaatkan konten-konten hoaks yang disebar melalui kanal-kanal digital.

Saat ditanya hakim Rano Alfath lebih jauh tentang provokasi tersebut, Adrianus mengungkapkan temuannya. Ternyata ada targeted looting alias target penjarahan terhadap pihak-pihak tertentu. Artinya, provokasi tersebut telah diarahkan untuk menyasar tokoh tertentu. “Ada 10 rumah tapi hanya rumah-rumah tertentu yang dijarah. Ini yang menunjukkan adanya targeted looting, penjarahan yang memang ditargetkan, bukan spontan,” ujarnya.

Adrianus juga melihat bahwa pada momen-momen tersebut, ada produksi konten video yang dibuat untuk melegitimasi hubungan sebab akibat antara penjarahan dengan demonstrasi. Seakan-akan penjarahan tersebut terjadi karena kemarahan publik terhadap anggota DPR RI.

Konten-konten itu, kata Adrianus, bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal serupa, yakni penjarahan dan pembakaran. “Dari video-video itu lalu mempengaruhi keputusan orang, untuk kemudian melakukan tindakan penjarahan. Dan ditambah adanya triggering, pencetus, ajakan-ajakan untuk kumpul di sini, bakar Monas, serang Mabes Polri,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan pendiri drone emprit Ismail Fahmi. Hadir sebagai saksi ahli media sosial, dia mengungkapkan adanya pergeseran dan penggiringan narasi di media sosial yang tampak terstruktur untuk mengarahkan publik melakukan aksi demonstrasi di DPR serta melampiaskan kemarahan kepada pihak-pihak tertentu.

Menurut analisisnya, sejak 10 Agustus 2025 sudah beredar informasi tentang rencana demonstrasi buruh pada 25 Agustus. Namun, mulai 14 Agustus, Ismail menemukan adanya perubahan arah narasi di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter.

“Saya perhatikan sejak tanggal 14 mulai muncul arahan-arahan tertentu. Tapi ini bukan dari kelompok buruh, ya. Narasinya mulai diarahkan ke DPR,” ujar Ismail dalam sidang MKD.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa tren percakapan tentang demonstrasi di DPR meningkat tajam dalam rentang 19 hingga 25 Agustus 2025. “Saya melihat memang ada penggiringan opini yang sengaja diciptakan sejak awal, dilakukan oleh akun-akun anonim. Mereka tampaknya memanfaatkan momentum yang ada,” katanya.

1...240241242...43,136Halaman 241 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya