Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
24 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 247

Hati-hati! Kamboja Bukan Tempat Aman bagi Pekerja Migran Indonesia

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A Muhaimin Iskandar. Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A Muhaimin Iskandar mengingatkan, Kamboja bukanlah tempat yang aman bagi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja. Hal ini menyusul sejumlah kasus penipuan terhadap ribuan PMI yang akan bekerja di Malaysia namun justru dikirim ke Kamboja tanpa tujuan jelas.

Cak Imin, sapaannya, juga menjelaskan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah berulang kali menyampaikan bahwa Kamboja bukan negara tujuan resmi bagi PMI. “Karena belum ada sistem yang menjadi bagian dari perlindungan utama. Itu Kamboja,” ungkap Cak Imin di kantornya, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Karena itu, ia meminta agar PMI yang berada di Kamboja segera berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mendapatkan bantuan. “KBRI di sana selalu membuka diri untuk membantu warga kita. Saya sendiri pernah memantau langsung kondisi mereka,” ucapnya.

Cak Imin menambahkan, saat ini terdapat sekitar seratus ribu warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja, baik di sektor jasa maupun kuliner. “Di sana bahkan ada soto Lamongan, rujak cingur, hingga pecel Madiun. Itu bagian dari pekerja kita yang men-support kebutuhan harian,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tengah melakukan berbagai langkah untuk mencegah PMI menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia. “Kita terus mengampanyekan dan mensosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita,” ujar Cak Imin

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi. Ia pun mengimbau masyarakat untuk memahami jalur penempatan resmi sebelum bekerja ke luar negeri.

“Sekali lagi, kepada seluruh warga bangsa yang mau bekerja ke luar negeri, utamakan pemahaman yang utuh agar tidak salah pilih,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 110 warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja terlibat kericuhan saat mencoba melarikan diri dari sebuah perusahaan online scamming berkedok bisnis digital di Kota Chrey Thom, Provinsi Kandal, pada 17 Oktober lalu.

Kementerian P2MI melaporkan, 97 dari 110 WNI melarikan diri dari perusahaan tersebut, sementara 13 lainnya berhasil dikeluarkan dari area kerja.

Bahkan, nasib tragis dialami 7 PMI asal Sumatera Utara yang meninggal sepanjang 2025 karena menjadi korban penipuan online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mencatat ada 7.027 kasus penipuan online sejak tahun 2021 hingga Februari 2025 yang sebagian memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dalam periode yang sama juga tercatat 1.508 kasus terindikasi TPPO dengan 92 korban meninggal dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dan Sumatera Utara serta Jawa Barat menjadi dua provinsi dengan angka tertinggi.

Sumatera Utara menyumbang sekitar 23 persen kasus sementara Jawa Barat mencatat sekitar 19 persen. Data tersebut menunjukkan, kedua wilayah ini masih menjadi sasaran empuk jaringan eksploitasi tenaga kerja ilegal lintas negara.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Akal Akalan Menutup Bau Busuk Rasuah Kereta Cepat

Presiden RI Prabowo Subianto saat duduk menggunakan kereta cepat "Whoosh" saat bertolak menuju Bandung, Jawa Barat, Rabu malam. Aktual/TIM MEDIA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Jakarta, Aktual.com – Tenor pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan diperpanjang dari 40 tahun menjadi 60 tahun. BPI Danantara, sebagai super holding BUMN, dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai pengelola proyek, segera bertolak ke China untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB).

Rencana ini muncul usai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) tidak mampu menanggung beban utang proyek Whoosh sekitar 3,249 miliar dolar AS. Atau setara Rp52,958 triliun dengan asumsi kurs Rp16.300.

Angka tersebut merupakan konversi dari kepemilikan saham 60 persen PT PSBI di PT KCIC. Di mana total biaya proyek itu sebesar 7,22 miliar dolar AS, atau sekitar Rp117,686 triliun. Selain utang pokok, PT PSBI juga tidak mampu membayar beban bunga utang yang mencapai 120,9 juta dolar AS, atau hampir Rp2 triliun per tahun. Dengan kewajiban mega utang tersebut, 4 perusahaan BUMN yang berada di PT PSBI, yakni PT KAI, PT WIKA, PT Jasa Marga, dan PT PTPN 8, mengalami kerugian finansial.

Baca juga:

Adu Cepat Menjinakan Utang Whoosh

Danantara berharap, adanya perpanjangan tenor pembayaran utang maka kewajiban tahunan akan menurun, dan beban keuangan proyek menjadi lebih ringan. Sehingga, PT PSBI mampu mencicil utang proyek tersebut tanpa mengganggu keuangan korporasi 4 BUMN.

Namun, sejumlah kalangan mendesak Pemerintah untuk melakukan audit terhadap proyek KCJB sebelum menegosiasikan restrukturisasi utang. Audit menjadi penting karena membengkaknya biaya proyek (cost overrun) membebani keuangan 4 BUMN di PT PSBI, ada indikasi fraud, dan mark up.

KPK dan Pansus DPR Upaya Bongkar Mark Up whoosh

Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute Kusfiardi menyampaikan, membengkaknya biaya proyek mengindikasikan adanya fraud dan mark-up dalam pelaksanaannya. “Kalau langsung restrukturisasi tenor pembayaran utang, maka dugaan adanya fraud dan mark-up tidak terselidiki. Karena itu, harusnya audit dulu biar kredible,” paparnya.

Menurutnya, jika hasil audit benar menemukan adanya fraud dan mark-up, maka PT PSBI bisa meminta negosiasi ulang terhadap semua kesepakatan. Karena itulah, lebih urgen untuk melakukan audit terlebih dahulu terhadap KCJB, ketimbang langsung menegoisasikan restrukturisasi utang.

Baca juga:

Menunggu KPK di Jalur Kereta Cepat

Kusfiardi pun menduga, upaya perpanjangan tenor pembayaran utang hanya akal-akalan untuk menutupi dugaan fraud dan mark-up. “Artinya menutupi masalah biaya yang membengkak. Padahal, persoalan itu menimbulkan ‘risiko fiskal tersembunyi’ karena mengaburkan prinsip B2B,” ujarnya.

Karena itu, Kusfiardi meminta agar KPK turun tangan untuk menyelidiki dugaan fraud, dan mark-up proyek Whoosh. KPK juga bisa meminta audit kepada BPK dan BPKP dengan tujuan tertentu atau investigatif.

“DPR juga harus tegas menyuarakan persoalan ini. DPR bisa membentuk Pansus Whoosh. Sehingga, rekomendasi DPR bisa menjadi bahan untuk KPK menindaklanjutinya. Tapi, semuanya itu membutuhkan adanya audit dulu,” ucapnya.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tolak APBN Digunakan untuk Menanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Barang Busuk Wosh Kata Luhut

Dugaan ada fraud dan mark-up pada proyek Whoosh beralasan. KPPU membuktikan adanya persekongkolan dalam pengadaan Electric Multiple Unit (EMU) pada proyek tersebut. KPPU bahkan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp4 miliar kepada dua perusahaan, yakni PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo.

Kedua perusahaan itu, terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan EMU dalam proyek KCJB. Pengadaan meliputi keseluruhan kegiatan jasa untuk EMU, suku cadang, aksesori EMU (barang).

KPPU juga menemukan kedua perusahaan melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan tersebut dilakukan secara terbuka maupun terselubung dan bertujuan untuk menciptakan persaingan semu dalam proses tender pengadaan barang dan jasa.

Baca juga:

Usai Disentil Mahfud, KPK Buka Pintu Kerja Sama dengan BPK dan PPATK Ungkap Dugaan Korupsi Whoosh

Luhut Binsar Pandjaitan bahkan menyampaikan adanya bau tak sedap di proyek Whoosh. Luhut ikut mengurusi KCJB di era Presiden Jokowi karena menjabat sebagai Kepala Staf Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Saat rezim Presiden Jokowi itu, ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.

“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

Septian Hario Seto, anak buah Luhut saat di KSP menyebutkan kenapa proyek itu busuk sejak awal. Menurutnya, ada berbagai masalah dalam proyek tersebut, seperti pembebasan lahan yang tidak optimal sehingga konstruksi pun tidak berjalan maksimal.

Bahkan, soal konektivitas, proyek Whoosh mengorbankan pabrik yang akan dibangun di kawasan industri dilewati jalur kereta cepat.

“Contoh, pemilihan trase membelah kawasan industri. Ada satu perusahaan baru membeli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trase Whoosh. Akhirnya pabriknya tidak bisa dibangun,” kata Seto.

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Akan Dijadwal Ulang!

Anggota DPR RI Partai NasDem Rajiv. FOTO: Ist

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Partai NasDem, Rajiv, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, (27/10).

Meski sudah dijadwalkan, Rajiv tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK membenarkan ketidakhadiran tersebut setelah dilakukan pengecekan kehadiran saksi di Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik akan segera menyesuaikan jadwal pemeriksaan berikutnya. “Hari ini tadi kami cek ybs tidak hadir, selanjutnya penyidik akan berkoordinasi untuk agenda penjadwalan pemeriksaan berikutnya,” ujar Budi di Jakarta.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa alasan ketidakhadiran Rajiv masih akan ditelusuri oleh penyidik. “Alasannya nanti akan kami cek apakah ada surat penjadwalan ulang atau seperti apa yang menjadi alasan ketidakhadiran pada jadwal pemeriksaan hari ini,” kata dia.

Rajiv dipanggil bukan sebagai anggota DPR, melainkan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta yang dinilai memiliki informasi penting terkait aliran dana dalam perkara tersebut. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah menjerat dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai NasDem. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil penyidikan, kedua legislator itu diduga menerima dana miliaran rupiah dari BI dan OJK melalui yayasan yang mereka kelola. Dana tersebut dikucurkan dalam bentuk program CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial.

Komisi XI DPR RI, yang memiliki kewenangan dalam pembahasan dan penetapan anggaran bagi kedua lembaga keuangan negara itu, diduga memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mendapatkan aliran dana. Dari BI, setiap anggota Komisi XI disebut memperoleh dana untuk sekitar sepuluh kegiatan sosial setiap tahun, sementara dari OJK jumlahnya lebih banyak, antara delapan belas hingga dua puluh empat kegiatan. Namun, penyidik menduga dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun politik.

KPK kini tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak lain dalam dugaan penyimpangan dana CSR tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak swasta yang berperan menyalurkan atau mengelola dana di luar ketentuan. Pemeriksaan terhadap Rajiv diharapkan dapat membuka lebih jauh peran berbagai pihak dalam skema penyaluran dana sosial yang diduga diselewengkan itu.

(Achmat)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ratusan Pelari Virgin Le Minerale Running Squad Sukses Pecahkan Rekor Pribadi di JRF 2025

Jakarta, aktual.com – Bagi para pelari, mencatatkan waktu terbaik bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Justru, pencapaian tersebut menjadi titik awal untuk terus berkembang, dari jarak 10K, meningkat ke Half Marathon, hingga akhirnya berani mencoba Full Marathon sebagai tantangan atas kekuatan fisik dan mental.

Memahami semangat untuk terus bertumbuh ini, Le Minerale kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat dan pengembangan dunia lari di Indonesia melalui program Le Minerale Running Squad, yang berhasil melahirkan ratusan pelari virgin  di berbagai kategori, mulai dari 10K, Half Marathon, hingga Full Marathon, serta mencatatkan hasil gemilang di ajang Jakarta Running Festival (JRF) 2025 pada 25–26 Oktober lalu.

Program pelatihan intensif selama 11 pekan ini menjadi wadah pembinaan komprehensif bagi para peserta yang baru pertama kali menempuh ajang lari jarak jauh. Diperkuat oleh tim profesional  Le Minerale Running Expert Team, bekerja sama dengan Gantar Velocity, para peserta mendapatkan pendampingan menyeluruh mencakup pelatihan teknis, penguatan fisik, kesiapan mental, hingga edukasi medis dari dokter spesialis olahraga.

“Program ini dirancang agar para pelari virgin benar-benar siap menjalani debutnya dengan aman, percaya diri, dan performa terbaik,” ujar Coach Agung, pelatih Le Minerale Running Squad dari Gantar Velocity.

“Setiap minggu kami memantau progres latihan, memastikan setiap peserta memahami batas tubuhnya, dan menjaga motivasi hingga race day. Hasilnya luar biasa, banyak yang berhasil finish strong bahkan mencetak personal best di JRF 2025.”

Rasa bangga terhadap pencapaian para pelari binaannya juga diungkapkan oleh para coach dari Gantar. “Alhamdulillah, tadi sudah beberapa ada yang finish half marathon untuk kategori hari ini. Jadi sesuai dengan prediksi dan bahkan ada yang bisa lebih cepat. Dan mereka happy semua, finish strong. Karena adanya program ini, semua atlet atau semua pelari itu jadi lebih siap. Karena kita mempersiapkannya sekitar 11 sampai 12 minggu, kemudian dengan persiapan yang matang mereka pasti makin percaya diri dan akhirnya bisa finish strong ataupun meraih personal best-nya,” lanjut coach Agung.

Kesuksesan para pelari tidak lepas dari dukungan lengkap yang diberikan Le Minerale selama race day. Ryan Daniel, peserta kategori 10K yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 1 jam, mengaku sempat menghadapi tantangan berat di kilometer ketujuh.

“Tantangan pasti jelas ada, karena tadi kan ngejar personal best, 10 km di bawah 1 jam. Terus di kilometer ke-7 itu udah mau nyerah sebenarnya. Tapi karena water station dari Le Minerale, dan support cheeringnya luar biasa, itu jadi bisa nge-push di last minute. Setelah minum Le Minerale, badan kembali enteng lagi gitu, bener-bener seger banget, jadi bisa ngejar performance,” ungkap Rian.

Haflaiza, salah satu peserta kategori Half Marathon, berbagi pengalamannya bergabung dengan Le Minerale Running Squad.

“Menurutku untuk performa hari ini buat Jakarta Running Festival bener-bener trainingnya kemarin tuh berguna banget dan kita finish strong pas di hari H, jadi oke banget deh latihannya. Menu latihannya juga udah sesuai banget dan pastinya kita terapin pas waktu race. Jadi bener-bener kepake banget ilmu-ilmu dari Le Minerale Running Expert Team. Pahami tubuh kalian supaya larinya tidak maksa, larinya tidak ngoyo. Jadi lari itu sebenarnya personal banget dan harus disesuaikan sama badan sendiri,” ungkap Haflaiza dengan antusias.

Elisabeth, pelari virgin full marathon yang berhasil mencapai targetnya berkat dukungan komprehensif dari program latihan hingga race day juga menuturkan pengalaman menariknya. “Setelah latihan yang lumayan di Le Minerale Running Squad, kita dapet support sampai sekarang finish strong dan achieve sesuai target. Water station-nya keren banget dan semuanya support banget. Super banget Le Minerale!” ungkapnya.

Keberhasilan Le Minerale Running Squad di ajang ini juga tidak lepas dari perhatian serius terhadap aspek kesehatan dan medis. Dokter Adrian Setiaji, Sp. KFR, AIFO-K atau biasa dikenal dengan nama Dokter Medok sebagai sport medicine expert memastikan setiap atlet dalam kondisi prima sebelum, selama, dan setelah perlombaan.

“Sebagai Medical Doctor bagian dari Le Minerale Expert Team, prioritas utama kami adalah memastikan para pelari menyelesaikan race dalam kondisi sehat dan aman. Program Le Minerale Running Squad tidak hanya melatih fisik, tetapi juga edukasi tentang nutrisi, hidrasi, dan pencegahan cedera. Kami bersyukur para pelari dari Le Minerale Running Squad berhasil sampai garis finish tanpa insiden medis serius. Ini membuktikan bahwa persiapan yang komprehensif dan hidrasi sangat penting dalam olahraga lari jarak jauh,” jelas dr. Adrian.

Kesuksesan para pelari Le Minerale Running Squad di Jakarta Running Festival 2025 membuktikan pentingnya kombinasi antara program latihan terstruktur, pendampingan ahli, pengawasan kesehatan yang komprehensif, serta asupan hidrasi berkualitas dalam mendukung performa optimal pelari jarak jauh.

“Pencapaian di Jakarta Running Festival 2025, menjadi bukti nyata komitmen Le Minerale untuk hadir lebih dari sekadar produk air mineral berkualitas. Le Minerale juga ingin menjadi bagian dari setiap langkah dan kisah-kisah perjuangan Le Minerale Running Squad. Bagi kami ini bukan sekadar komunitas pelari, melainkan sebuah komunitas yang solid, dengan semangat yang sama, yang didukung sistem pelatihan profesional bersama para Le Minerale Running Expert Team,” ungkap Head of Public Relations and Digital Le Minerale Yuna Eka Kristina.

Program Le Minerale Running Squad terus berkomitmen untuk membina lebih banyak pelari Indonesia, tidak hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga untuk menjalankan gaya hidup sehat melalui olahraga lari yang aman dan menyenangkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menunggu KPK di Jalur Kereta Cepat

Ilustrasi-Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jakarta, aktual.com – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyampaikan, proyek kereta sepanjang 142,3 km ini memang sedari awal sudah penuh masalah dan sarat korupsi. Ia pun mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila masih mempertanyakan adanya masalah itu.

“Aneh KPK kok malah mempertanyakan, bahkan mengimbau masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang sudah terbentang jelas di depan mata. Hal ini mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten,” kata Anthony.

Anthony pun membeberkan indikasi korupsi di proyek Kereta Cepat (Whoosh). Pertama, indikasi markup. Biaya proyek KCJB disebutnya sangat ketinggian. Awalnya, pihak China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km.

“Nilai proyek ini jauh lebih tinggi dari proyek sejenis di China, yang hanya menelan biaya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km, dengan batas kecepatan 350 km per jam, hanya menelan biaya 22,93 juta per km dolar AS,” ucapnya.

Baca juga:

Adu Cepat Menjinakan Utang Whoosh

Artinya, kata Anthony, biaya proyek Whoosh lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Karena itu, patut diduga nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut akibat penggelembungan biaya.

“Dugaan mark-up sangat kuat juga dilihat dari proses evaluasi proyek sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu sehingga terindikasi melanggar proses pengadaan barang public,” paparnya.

Kedua, komponen bunga pinjaman. Menurutnya, baik Jepang maupun China menawarkan skema pembiayaan utang sebesar 75 persen dari nilai proyek, dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun. Jepang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi dari bunga Jepang.

Baca juga:

Usai Disentil Mahfud, KPK Buka Pintu Kerja Sama dengan BPK dan PPATK Ungkap Dugaan Korupsi Whoosh

Dengan nilai itu, bunga pinjaman proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar per tahun (atau sekitar Rp73,35 miliar pada kurs Rp16.300). Sedangkan bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi, atau sekitar Rp1,47 triliun.

“Kalau beban bunga pinjaman ini masuk faktor biaya dalam evaluasi finansial proyek, maka penawaran China akan lebih mahal dari penawaran Jepang. Hampir dapat dipastikan ada manipulasi dalam evaluasi pemilihan proyek untuk memenangkan penawaran dari China,” ucapnya.

Ketiga, pembengkakan biaya (cost overrun). Anthony menjelaskan, biaya proyek Whoosh membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS, atau sekitar 50,5 juta dolar per km.

“Pembengkakan biaya sekitar 20 persen ini jelas tidak normal. Dalam proyek infrastruktur, pengerjaan proyek seharusnya bersifat turnkey (fixed price). Artinya, cost overrun wajib ditanggung oleh kontraktor proyek. Tetapi, anehnya kenapa harus dibebankan kepada proyek? Ada apa?” tanya Anthony.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tolak APBN Digunakan untuk Menanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Lebih parah lagi, katanya, 75 persen pembiayaan utang dari cost overrun tersebut, atau sekitar 900 juta dolar AS, dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang. Sehingga, total bunga pinjaman proyek kereta cepat saat ini mencapai 120,6 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,97 triliun per tahun.

“Bayangkan, penawaran bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar Rp75 miliar saja. KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi proyek KCJB ini. KPK jangan berkelit lagi. Rakyat mengawasi,” tegas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

Amphuri: Legalisasi Umrah Mandiri Berisiko Rugikan Ekonomi Umat dan Lapangan Kerja

Umat Islam melakukan Tawaf keliling Kabah sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah Al Mukarramah, Arab Saudi (ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz)

Jakarta, aktual.com — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menegaskan bahwa umrah mandiri kini resmi dilegalkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) No. 14 Tahun 2025, yang menggantikan UU No. 8 Tahun 2019.

“Pasal 86 ayat 1 huruf B mencantumkan legalisasi umrah mandiri, yang sebelumnya tidak pernah ada dalam undang-undang lama,” ujar Sekjen Amphuri, Zaky Zakariya, Rabu (22/10/2025).

Namun, Zaky menilai pasal baru tersebut tidak berpihak pada ekosistem haji-umrah berbasis keumatan. Ia menjelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) selama ini telah menjalankan tanggung jawab besar di bawah pengawasan ketat Kementerian Agama (Kemenag).

“PPIU diawasi 24 jam oleh PPNS Kemenag, wajib sertifikasi, akreditasi, menyimpan bank garansi, membayar pajak, dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

Zaky juga mengutip pandangan Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA), Iqbal Alan Abdullah, yang mengingatkan potensi kerugian besar dari dilegalkannya umrah mandiri.

“Konsekuensi dari legalisasi umrah mandiri itu akan sangat merugikan, baik dari sisi perlindungan jamaah maupun ekonomi domestik,” kata Iqbal.
“Secara ekonomi, ini bisa memicu pengangguran baru karena ada sekitar 4,2 juta pekerja yang bergantung pada sektor haji dan umrah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zaky mengakui bahwa praktik umrah mandiri sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun yang menjadi kekhawatiran adalah ketika praktik tersebut kini dilegalkan secara resmi. Ia memperingatkan bahwa marketplace global seperti Agoda, Traveloka, atau Nusuk berpotensi masuk dan menguasai pasar umrah Indonesia jika aturan ini tidak dikendalikan dengan baik.

“Kalau legalisasi umrah mandiri disahkan, efeknya bukan hanya ekonomi umat yang hancur. Negara juga rugi karena hilangnya potensi pajak dan pendapatan sektor jasa,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan fungsi izin usaha PPIU, jika pelaksanaan umrah bisa dilakukan tanpa melalui penyelenggara resmi.

“Lalu apa artinya izin usaha yang kita miliki? Kalau yang tak berizin tidak ditindak, untuk apa izin itu ada?” katanya dengan nada heran.

Zaky berharap keresahan para pelaku usaha di sektor umrah dan haji dapat menjadi perhatian Presiden dan Komisi VIII DPR RI.

“Semoga penjabarannya nanti tidak seperti yang kita khawatirkan. Kemenag harus menjelaskan makna ‘Sistem Informasi Kementerian’ dan siapa yang dimaksud dengan ‘penyedia layanan’ dalam UU baru itu,” tutur Zaky.

Ia juga memperingatkan bahwa jika marketplace global diizinkan menjual paket umrah langsung kepada masyarakat, maka PPIU dan PIHK akan sulit bersaing.

“Kalau ini terjadi, wassalam PPIU/PIHK. Kita tak bisa bersaing dengan marketplace global yang modalnya besar dan strateginya bakar uang,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...246247248...43,111Halaman 247 dari 43,111

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya