25 Desember 2025

AktualTV
Lensa Aktual
- MPR RI Kukuhkan Deputi Administrasi dan Pejabat Fungsional, 79 Pegawai Raih Satyalencana
  
  BTN Bidik Jadi Bank Utama Holding Danareksa, Siapkan Pembiayaan Rp4,5 Triliun
  
  Generali Indonesia Konsisten Dorong Gaya Hidup Sustainable lewat Semarang 10K
  
  BTN Inspire Corner UI: Mempersiapkan Profesional di Era AI
  
  Peringati Hari Disabilitas Internasional, Generali Indonesia Tegaskan Komitmen DEI
  
  Semua Flash Photos Gallery Infografis
Tatap Redaksi
Kaki Hari
Voice of Freedom
Majalah
English Flash

Aktual.com

Wagub Emil Sebut Ponpes Sebagai Mercusuar Ilmu dan Moralitas

26 Oktober 2025, 11:01

Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak saat Puncak Peringatan 200 Tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Sabtu (25/10) malam. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim.

Surabaya, aktual.com – Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menyebut pondok pesantren (ponpes) sebagai mercusuar ilmu dan moralitas yang berperan besar dalam membangun bangsa dari berbagai aspek kehidupan.

“Alhamdulillah, suatu kehormatan menjadi bagian dari puncak peringatan hari lahir ke 200 Tahun Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak pada acara Puncak Peringatan 200 Tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Sabtu (25/10) malam.

Menurut Emil, 200 tahun adalah waktu yang sangat panjang dan tidak mudah suatu institusi untuk bertahan sekian lama.

“Tetapi, Ponpes Tambakberas telah membuktikan bahwa dengan semakin bertambah tahun menjadi semakin kokoh dan mengakar,” tambahnya.

Dia menilai pondok pesantren merupakan mercusuar ilmu dan moralitas yang turut memberikan andil besar dalam membangun bangsa dari aspek ekonomi, sosial, budaya, moral, dan akhlak.

“Ini adalah mercusuar ilmu dan moralitas sejak dua abad lalu, sejak 1825. Kalau Indonesia ingin berdiri kokoh, mari kita pastikan Pondok Pesantren menjadi tiang penyangga kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan sistem pendidikan di pesantren menggabungkan pendidikan agama dan pengetahuan umum, dimana santri dibentuk dengan nilai moral, akhlak, dan karakter luhur.

Lebih lanjut, Emil menambahkan sistem pendidikan pesantren tidak lekang oleh zaman, karena menanamkan nilai spiritual dan intelektualitas bagi santri yang membentuk karakter patriotik.

“Kita akan menyongsong datangnya 10 November. Mungkin tidak ada 10 November kalau tidak ada cerita resolusi jihad, karena banyak yang gugur di medan pertempuran pada 10 November adalah santri-santri patriot yang luar biasa,” katanya.

Ia berharap pada usia Ponpes Bahrul Ulum yang menginjak abad ketiga, pesantren tersebut semakin berperan dalam membentuk santri berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

“Memasuki usia abad yang ketiga, semoga menjadi abad yang lebih istimewa bagi Jawa Timur, Indonesia dan dunia,” pungkasnya.

Senada dengan Wagub Emil, Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-13 Periode 2019–2024, Ma’ruf Amin mengatakan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang selama dua abad telah berkontribusi besar dalam mencetak para ulama.

“Dua abad Ponpes Bahrul Ulum menjadi pabrik kiai. Jadi, terus memproduksi kiai, sudah berapa kiai yang dihasilkan itu suatu investasi yang luar biasa. Kalau tidak ada pondok, tidak ada kiai. Kalau pondok ini sampai hancur, berarti pabrik kiai berhenti,” kata Ma’ruf Amin.

Ulama itu, kata Ma’ruf Amin, mempunyai mistaq rabbani yakni kesepakatan Allah dengan para nabi.

“Ulama waratsatul anbiya, maka kiai merupakan pewaris dan penerus nabi. Tugas para ulama adalah perjanjian yang kuat menjalankan dakwah ilallah,” tuturnya.

Ma’ruf berharap santri Ponpes Bahrul Ulum periode abad ketiga mampu melahirkan generasi santri hebat seperti Syarah Al Hikam, yakni memiliki ilmu cukup, kepekaan tinggi, dan sikap tangguh (resilien).

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum Tambakberas Jombang K.H. Hasib Wahab Hasbullah mengatakan peringatan dua abad ini menjadi momentum bersejarah dan istimewa.

“Peringatan 2 abad ini istimewa karena tidak akan diperingati lagi sampai menginjak usia 3 abad. Ini adalah momentum yang sangat meriah, kita sambut kegembiraan memasuki usia ke-200 tahunnya,” kata Kiai Hasib Wahab.

Kiai Wahab berharap peringatan dua abad ini menjadi warisan ilmu dan semangat bagi Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas untuk terus mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih maju di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

YLBHI Minta Hentikan Pelibatan Aparat Militer di Program Prioritas Pemerintah

25 Oktober 2025, 21:53

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur (kiri), Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad (tengah) dan Kepala Perencanaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tubagus Soleh Ahmad (kanan) saat diskusi aktual forum bertajuk “Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Menakar Kebijakan Ekonomi, Hukum, Politik, dan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh aktual.com, di Café Hartaka, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan aparat militer dalam urusan sipil berpotensi memperluas praktik militerisasi di ruang publik.

Langkah ini dianggap dapat melebur batas antara fungsi pertahanan dan sipil yang seharusnya dijalankan oleh lembaga non-militer.

“Fokuskan militer untuk mengurus pertahanan. Hentikan pelibatan aparat militer dalam proyek dan program yang menjadi prioritas pemerintah. Seperti proyek di pertanian, misalnya serap gabah dan buka lahan baru, serahkan saja kepada petani, bukan oleh aparat militer,” ujar Isnur di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Isnur menegaskan, pelibatan militer dalam urusan di luar pertahanan akan menurunkan efektivitas lembaga sipil dan membatasi ruang partisipasi publik. Menurutnya, prin0sip demokrasi menuntut kejelasan peran antara militer dan sipil agar pemerintahan berjalan rapi.

“Presiden harus mulai percaya kepada sipil. Jangan sepenuhnya menyerahkan kepada komando dan militer,” katanya.

isnur juga menyoroti potensi pelemahan institusi sipil akibat dominasi aparat bersenjata dalam proyek pembangunan. Ia menyinggung tujuan dari YLBHI adalah supaya pemerintah meninjau ulang setiap kebijakan lintas sektor yang melibatkan militer di luar fungsi pertahanan.

“Artinya, kita mencegah Prabowo untuk tidak tahu apa-apa. Prabowo harus mendapat masukan yang jelas dari masyarakat sipil,” tegas Isnur.

Laporan: Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Respons Pemerintahan Prabowo-Gibran Lambat Sikapi Isu di Media Sosial

25 Oktober 2025, 21:28

IMG_20251025_173512 — Ketua Dewan Pembina Cakrawala Negarawan Cak Nanto saat diskusi aktual forum bertajuk “Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Menakar Kebijakan Ekonomi, Hukum, Politik, dan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh aktual.com, di Café Hartaka, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Dewan Pembina Cakrawala Negarawan Sunanto, menyoroti lambatnya respons pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyikapi isu-isu di media sosial. Respons yang disampaikan Pemerintah juga sering kali tidak mencerminkan realitas di lapangan.

“Sikap-sikapnya agak terlambat, kejadian dulu di media sosial baru diatanggapi dengan langkah-langkah yang bernyawa lakukan,” ujar Cak Nanto, sapaan akrab Sunanto, saat diwawancarai Aktual.com, di Hartaka Cafe, Tebet, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Cak Nanto juga menilai, keterlambatan respons ini membuat kebijakan pemerintah sering tidak sesuai aspirasi publik, melainkan keinginan kelompok atau circle tertentu. Karena itu, pemerintah perlu membaca fakta nyata agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.

Menurut Cak Nanto, pemerintah juga cenderung mengandalkan informasi dari circle terbatas, bukan sumber media atau publik. Salah satu contohnya terlihat saat pemerintah membatasi siaran langsung di TikTok selama demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu.

Ketua Pemuda Muhammadiyah periode 2018–2022 ini menilai, pembatasan itu tidak menyelesaikan masalah. Mestinya, kata dia, pemerintah mengedepankan pendidikan literasi digital dengan konten-konten yang positif dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Karena, Cak Nanto menjelaskan, media sosial bisa menjadi ruang menyampaikan kebaikan dan autokritik berdasarkan pengalaman nyata masyarakat.

“Ruang ini harus dijadikan salah satu referensi untuk mengambil kebijakan digital yang bermanfaat bagi publik,” ungkap Cak Nanto.

Ia pun menyebut pentingnya pendidikan literasi digital ke depannya agar masyarakat memanfaatkan media sosial secara positif dan konstruktif.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

BUMN Utang Miliaran Rupiah ke Vendor Lokal, CELIOS Ungkap Sumber Masalahnya

25 Oktober 2025, 20:55

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad saat diskusi aktual forum bertajuk “Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Menakar Kebijakan Ekonomi, Hukum, Politik, dan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh aktual.com, di Café Hartaka, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com — Kasus BUMN utang miliaran rupiah ke para vendor lokal kembali terulang. Persoalan ini terungkap sejak 2020 lalu, saat BUMN Karya menunggak pembayaran hingga 5 tahun kepada para vendor pemasok bahan konstruksi.

Kini, muncul juga keluhan sama dari para vendor konstruksi, dan pengusaha UMKM bidang katering di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka mengaku belum menerima pembayaran miliaran rupiah hingga saat ini.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Galau D Muhammad menyampaikan, persoalan tersebut jauh lebih kompleks daripada sekadar likuiditas. Menurutnya, masalah itu mencerminkan kegagalan perencanaan proyek yang tidak mempertimbangkan risiko finansial dan politik secara matang.

“Ini bukan sekadar mismatch finansial, tapi cerminan lemahnya perencanaan dalam program strategis. Pergeseran politik yang terjadi belakangan punya konsekuensi besar terhadap struktur pengelolaan yang berdampak pada keterlambatan pembayaran vendor,” ujarnya dalam wawancara bersama Aktual.com di Jakarta, Minggu (25/10/2025).

Ia menjelaskan, banyak proyek strategis nasional (PSN) berjalan tanpa dukungan anggaran yang pasti sejak awal. Sehingga, katanya, beban keuangan beralih ke BUMN dan vendor domestik. Akibatnya, para pemasok dan subkontraktor kecil menjadi pihak paling rentan ketika arus kas perusahaan negara itu terganggu.

“Beberapa program berjalan tanpa jelas sumber anggarannya dari mana. Ketika perencanaan tidak matang dan arah pembangunan berganti, yang jadi korban adalah vendor-vendor lokal,” tambah Galau.

Galau menilai, pemerintah harus menjadikan masalah tunggakan BUMN ke para vendor sebagai prioritas audit dan restrukturisasi menyeluruh. Ia juga mendorong adanya kejelasan pembayaran dan skema pelunasan utang agar para vendor tidak terus terjerat kerugian.

“Vendor-vendor domestik ini sebenarnya tulang punggung pembangunan. Jangan biarkan mereka menanggung beban utang dan janji pembayaran yang tak kunjung ditepati. Itu sama saja kita sedang menghancurkan ekosistem usaha nasional dari bawah,” katanya.

Galau menegaskan, masalah ini sebetulnya bukan hanya urusan neraca keuangan BUMN, tetapi juga soal keadilan ekonomi. Kalau BUMN gagal menunaikan tanggung jawabnya pada vendor kecil, berarti negara gagal melindungi pelaku ekonomi yang menjadi pondasi pembangunan.

Adanya BPI Danantara sebagai super holding BUMN, menurutnya, membuka peluang pengelolaan aset yang lebih efesien. Namun, ia memperingatkan, hal itu tidak otomatis menyelesaikan akar masalah tunggakan BUMN.

“Membawa risiko baru. Karena kerugian di dalamnya tidak lagi dilihat sebagai kerugian negara, melainkan konsekuensi bisnis. Padahal, pengawasan di Danantara sendiri belum jelas dan belum ketat,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika mekanisme kontrolnya lemah, maka utang-utang lama BUMN terhadap vendor bisa berulang dalam skema baru ini.

“Pak Prabowo harus menegur keras para menteri yang terlibat, karena tanpa reformasi tata kelola, masalah lama hanya berganti baju,” pungkas Galau.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

KPK Bongkar Peran Elvizar dalam Kasus Korupsi Digitalisasi 15.000 SPBU

25 Oktober 2025, 20:20

EDC SPBU — Pembayaran secara digitalisasi menggunakan pembayaran melalui electronic data capture (EDC) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina periode 2018–2023. Lembaga antirasuah itu kini bersiap melakukan pengambilan sampel data dari sebagian dari sekitar 15.000 SPBU di seluruh Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan langkah ini dilakukan untuk memperdalam penyidikan kasus yang menyeret proyek raksasa pengadaan sistem digitalisasi SPBU tersebut.

“Penyidik akan melakukan sampling atau pengecekan terkait keandalan mesin-mesin EDC (electronic data capture) yang diadakan dalam program digitalisasi di PT Pertamina (Persero),” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

Budi menambahkan, proyek digitalisasi ini tidak hanya mencakup pengadaan mesin EDC, tetapi juga automatic tank gauge (ATG), yakni alat yang berfungsi mengukur stok bahan bakar minyak (BBM) secara otomatis.

“Ini merupakan satu paket pengadaan. Program digitalisasi SPBU digunakan di sekitar 15.000 pompa bensin di seluruh Indonesia,” katanya.

KPK pertama kali mengumumkan penyidikan kasus ini pada 20 Januari 2025, setelah statusnya resmi naik dari tahap penyelidikan pada September 2024. Pada saat itu, sejumlah saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

Jumlah tersangka baru diungkap KPK pada 31 Januari 2025, yakni tiga orang. Hingga Agustus 2025, proses penyidikan telah memasuki tahap akhir, dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dilibatkan untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.

Perkembangan terbaru datang pada 6 Oktober 2025, ketika KPK mengumumkan bahwa salah satu tersangka kasus digitalisasi SPBU juga terlibat dalam kasus korupsi lain, yakni pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020–2024.

Tersangka tersebut adalah Elvizar (EL), yang diketahui menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) saat proyek digitalisasi SPBU berlangsung, dan kemudian menjadi Direktur Utama PCS pada proyek mesin EDC di BRI.

Keterkaitan dua kasus besar ini membuat penyidik KPK semakin fokus menelusuri jejak uang negara yang diduga diselewengkan melalui proyek digitalisasi. Program yang semula ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi di ribuan SPBU, kini justru menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan anggaran bernilai besar.

Penyidik KPK akan terus memeriksa keandalan perangkat digital di lapangan serta menelusuri pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasil korupsi proyek ini.