25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 255

Peretas Lokal Kuatkan Sistem Kemanan Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kiri) saat menjelaskan soal perbaikan sistem coretax di Jakarta, Jumat (24/10/2025). Foto: Rachma Putri/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sistem keamanan coretax kini semakin kuat setelah melibatkan para peretas (hacker) Indonesia yang memiliki reputasi internasional

Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur digital Kementerian Keuangan tidak mudah ditembus, sekaligus mempercepat perbaikan sistem yang selama ini dinilai masih bermasalah.

Purbaya menjelaskan, perbaikan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah ahli keamanan siber lokal yang ditugaskan untuk menguji dan memperkuat sistem.

“Hacker Indonesia itu jago-jago banget, bahkan dunia juga takut sama mereka. Saya panggil yang ranking dunia untuk bantu perkuat coretax,” tegasnya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dari hasil pengujian para ahli tersebut, sistem coretax kini dinilai jauh lebih aman dibanding sebelumnya dan memastikan kebocoran data yang pernah terjadi tidak mungkin terulang karena seluruh celah keamanan telah ditutup.

Menurutnya, peningkatan keamanan ini menunjukkan kemajuan signifikan setelah sebelumnya sistem coretax dinilai lemah dan rawan kebocoran data.

“Dulu cyber security-nya cuma 30 dari 100, sekarang sudah 95 plus, bahkan bisa dibilang A+,” ujar Purbaya dengan optimistis.

Ia menjelaskan, sistem coretax sebenarnya telah dikembangkan selama empat tahun oleh perusahaan asing. Namun, proses pengawasan mutu pada masa lalu dinilai tidak maksimal sehingga banyak persoalan teknis yang belum terselesaikan.

“Bagian atas dan tengah sudah bisa diperbaiki, tapi yang di bawah masih terkunci di pihak luar,” jelasnya.

Ketika tim internal Kementerian Keuangan mulai melakukan pemeriksaan, Purbaya mengaku menemukan hal yang cukup mengejutkan.

“Begitu tim saya lihat source code-nya, mereka bilang ini kayak buatan programmer baru lulus SMA. Jadi memang bukan orang-orang top yang ngerjain,” katanya sambil tersenyum.

Purbaya juga menyoroti kecenderungan instansi pemerintah yang terlalu percaya pada penyedia asing, pahadal kemampuannya tak sehebat warga lokal.

“Kita sering terkibul, lihat aja kalau dari luar negeri apalagi Korea, langsung dianggap hebat. Padahal di bidang programming, orang kita juga banyak yang jauh lebih jago,” ucapnya.

Ia kemudian menceritakan pengalaman pribadinya bekerja sama dengan sejumlah hacker lokal berprestasi, termasuk yang pernah dilatih di Rusia.

“Saya punya satu orang yang dulu kerja di Polhukam, jago banget soal jaringan dan hacking. Pernah dilatih enam bulan di tempat tertutup di Rusia, kayaknya KGB juga tuh,” ujarnya sambil tertawa.

Purbaya menegaskan, banyak talenta keamanan siber Indonesia yang sebenarnya sudah diakui di dunia internasional. Salah satu buktinya, ia pernah memanggil delapan hacker top global untuk menguji keamanan jaringan di LPS.

“Mereka ranking 6 dunia, biasa dipakai buat ngetes Google. Hasilnya, dalam lima menit aja udah bisa nembus sistem yang waktu itu kita uji,” katanya.

Purbaya menilai peningkatan ini menjadi bukti kemampuan talenta Indonesia di bidang keamanan digital tidak kalah dengan negara lain. “Anak bangsa terbukti mampu menjaga infrastruktur digital nasional dengan standar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman dan hasil penguatan sistem coretax ini nantinya akan dibagikan ke kementerian dan lembaga lain. “Termasuk Kominfo dan sektor keuangan, agar keamanan digital nasional makin tangguh dan tidak mudah disusupi,” tutup Purbaya.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Purbaya Pastikan Perbaikan Coretax Tak Butuh Tambahan Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan perbaikan sistem digital Coretax tidak memerlukan tambahan anggaran saat ini. Ia menuturkan, pembaruan sistem dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang telah ada di internal kementerian keuangan.

Menurutnya, perbaikan sistem perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu tidak akan menelan biaya tambahan yang besar. “Jadi tentang biaya Coretax tadi, nggak ada penambahan biaya, paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Ia juga menjelaskan proses pembenahan sistem dilakukan dengan melibatkan staf ahli di bidang teknologi informasi tanpa membentuk tim baru. Dari sisi programming dan coding, menurutnya tidak ada masalah, sehingga tim yang ada cukup diperkuat.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan fokus utama perbaikan adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas sistem agar lebih efisien serta aman digunakan. “Kami lebih fokus pada penguatan sistem supaya lebih stabil dan tidak mudah diretas,” katanya.

Selain itu, ia menjelaskan, perbaikan sistem Coretax menjadi bagian penting dari langkah modernisasi layanan pajak berbasis teknologi digital. Pembaruan tersebut meliputi integrasi data, peningkatan fitur pelaporan, dan penyempurnaan infrastruktur keamanan.

Walaupun tanpa tambahan anggaran, Menteri Keuangan berharap proses pembaruan tetap berjalan sesuai rencana dengan dukungan tim internal. Pemerintah menargetkan sistem Coretax yang telah diperbaiki dapat beroperasi penuh pada awal 2026 mendatang.

“Untuk meningkatkan kapasitinya dan kemampuannya, saya harapkan setahun dua tahun lagi sistem keuangan Indonesia gak akan gampang di-hack lagi,” ungkapnya.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Tim Reformasi Polri Dinilai Gagal Total, Publik Desak Perubahan Kepemimpinan

Direktur KPK Watch Indonesia, Muhammad Yusuf Sahide
Direktur KPK Watch Indonesia, Muhammad Yusuf Sahide

Jakarta, aktual.com — Upaya reformasi dan transformasi di tubuh Polri yang dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit dinilai belum membawa perubahan berarti. Tim Reformasi dan Transformasi Polri yang dibentuk justru disebut hanya mempercantik tampilan luar tanpa memperbaiki masalah mendasar di dalam institusi.

Berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis oleh Lembaga Celios, publik memberikan penilaian yang sangat rendah terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Rata-rata skor yang diberikan hanya 2 dari 10, dengan mayoritas responden menilai kinerja POLRI sangat buruk, data ini merupakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap POLRI di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit,” ujar Direktur KPK Watch Indonesia, Muhammad Yusuf Sahide, Jumat (24/10).

Menurutnya, publik menilai banyak kasus yang gagal diselesaikan Polri selama masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit. Hal ini membuat masyarakat menilai Polri tidak mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif.

“Dibentuknya Tim Reformasi dan Transformasi POLRI dengan berisikan 52 jenderal menjadi pertanyaan besar bagi publik, bagaimana POLRI bisa menilai dan mereformasi dengan menggunakan kacamatanya sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa selama budaya patrimonial masih tumbuh subur di dalam institusi Polri, maka perubahan signifikan tidak akan terjadi.

“Sudah waktunya patrimonial itu ditinggalkan dan mari kita kedepankan meritokrasi system. Kepimpinan Jenderal Listyo Sigit harus segera diganti, berbagai analis menilai penurunan kepercayaan ini tidak lepas dari berbagai kasus kontroversial yang melibatkan oknum polisi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai kasus yang terjadi,” tuturnya.

Yusuf juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas.

“Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Jenderal Listyo Sigit dari jabatannya, selain pertimbangan yang telah kami sampaikan di atas, masa jabatan pun sudah lama hampir lima tahun dan tentunya tidak sehat bagi institusi POLRI, dan kami KPK Watch Indonesia berharap Komite Reformasi POLRI segera dibentuk seperti komitmen Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ancaman Mikroplastik bagi Kesehatan Masyarakat

Acara diskusi bertajuk 'Isu Mikroplastik dalam Air Hujan dan Fenomena Cuaca Panas Ekstrem' di Gedung strategic Room Humas, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/10/2025). Foto: Yassir Fuady/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Paparan air hujan yang mengandung mikroplastik menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan P2P Dinkes DKI, dr. Rahmat Aji Pramono, menjelaskan mikroplastik merupakan benda asing yang dapat memicu peradangan saat terhirup atau tertelan.

“Partikel kecil ini bahkan bisa masuk ke pembuluh darah, meningkatkan risiko gangguan jantung atau stroke,” ujarnya pada acara diskusi bertajuk ‘Isu Mikroplastik dalam Air Hujan dan Fenomena Cuaca Panas Ekstrem’ di Gedung strategic Room Humas, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Rahmat menegaskan, mikroplastik bukan penyebab tunggal penyakit, tetapi dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan atau pola hidup tidak sehat.

Hal ini menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya polusi lingkungan di ibu kota. Terlebih, mikroplastik banyak ditemukan dalam debu rumah tangga.

“Kami imbau warga rutin membersihkan debu di rumah untuk mengurangi paparan mikroplastik,” tambah Rahmat.

Dinkes DKI pun terus mendorong kesadaran publik melalui kampanye kebersihan lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kesehatan akibat paparan mikroplastik yang kian mengkhawatirkan.

Namun, kata Rahmat, ancaman mikroplastik ini menuntut peran aktif masyarakat dan pemerintah. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, risiko kesehatan dapat ditekan, sekaligus menciptakan Jakarta yang lebih sehat dan bersih.

Laporan: Yassir Fuady

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Perbaikan Sistem Digital Coretax Ditargetkan Rampung Awal 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat forum diskusi bersama wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025). Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Keuangan menargetkan penyelesaian perbaikan sistem digital Coretax pada awal tahun 2026 untuk meningkatkan efektivitas layanan pelaporan SPT Tahunan secara online. Target tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi administrasi pajak agar sistem digital pemerintah berjalan lebih efisien dan terintegrasi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan, proses pembenahan sistem Coretax kini sudah mencapai tahap akhir dengan hasil yang semakin stabil. “Sekarang sebagian besar masalah Coretax sudah diperbaiki, walaupun masih ada minor error yang sedang kami sempurnakan,” ujarnya dalam forum diskusi bersama wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, kendala utama sebelumnya berasal dari keterbatasan akses terhadap sistem lama yang masih dikelola pihak pengembang luar negeri. “Kita baru bisa mendapatkan akses penuh pada Desember, setelah itu seluruh sistem bisa kami kelola langsung,” ucap Purbaya.

Purbaya menegaskan, sebagian besar komponen sistem kini sudah diperbaiki dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. “Kalau sebelumnya proses data bisa terhambat lebih dari sepuluh menit, sekarang jauh lebih cepat dan stabil,” katanya.

Lanjutnya, tim khusus dari dalam negeri saat ini bekerja intensif untuk menyelesaikan pembaruan sistem sebelum masa tenggat. Purbaya optimistis seluruh proses dapat tuntas sesuai jadwal sehingga sistem perpajakan digital dapat berfungsi penuh pada Januari mendatang.

“Kita yakin begitu masuk Januari semua fitur sudah berjalan normal dan tidak ada lagi kendala berarti,” ujar Menteri Keuangan.

Ia menegaskan, perbaikan ini menjadi langkah penting agar sistem pelaporan SPT Tahunan digital dapat berfungsi penuh sesuai target.

Pemerintah berharap penyelesaian sistem Coretax ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

18 Negara Hadir di Konvensi DMDI, Muzani: Kita Punya Kepentingan Sama, Kita Jaga Stabilitas Bersama

Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com — Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke 23 yang digelar di Jakarta dihadiri perwakilan dari 18 negara. Acara ini menjadi penting untuk meneguhkan komitmen menjaga kawasan Melayu-Islam agar tetap damai, harmonis, dan kondusif di tengah tantangan global.

Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, menegaskan bahwa kawasan Melayu yang dihuni ratusan juta umat Islam memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas regional maupun internasional.

Namun ia juga mengingatkan, kawasan ini tidak boleh jatuh ke dalam jebakan terorisme dan radikalisme.

“Untuk itu kita harus membantu pemerintah kita masing-masing. Di Indonesia mari kita bantu Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas negara. Di Malaysia kita dukung Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Demikian pula di Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan ini,” tegas Muzani.

Muzani menekankan bahwa negara-negara di kawasan Melayu memiliki kepentingan yang sama karena berada di lingkup yang sama. Lingkungan bersama ini, katanya, harus terus dijaga agar tetap kondusif.

“Kita dipersatukan oleh bahasa, oleh keimanan, dan oleh kepentingan yang sama. Apa kepentingan yang sama itu? Menjaga lingkungan kita agar tetap kondusif, harmonis, dan toleran,” ujar Muzani.

Ia menegaskan, stabilitas politik dan ketenangan di tiap negara akan memungkinkan rakyat berusaha dengan tenang, umat beribadah dengan damai, dan masyarakat menikmati kerukunan yang terus dijaga bersama.

Selain pemerintah, Muzani menekankan pentingnya peran ulama dan masyarakat sipil dalam memperkuat harmoni. Ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat di setiap negara diharapkan menjadi pilar penjaga toleransi dan persaudaraan.

“Semua pribadi kita masing-masing harus menjadi contoh. Contoh bagi orang yang menghormati perbedaan, yang menjunjung toleransi, sekaligus yang memperhatikan kepentingan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, keberadaan DMDI dan forum internasional ini menunjukkan komitmen kuat para tokoh Melayu dan Islam untuk menjadikan kawasan ini sebagai teladan dunia dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

Atas nama bangsa Indonesia, Muzani menyampaikan rasa syukur karena Jakarta dipercaya menjadi tuan rumah konvensi besar ini. Ia berharap pertemuan 18 negara ini dapat melahirkan komitmen bersama untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas lintas negara.

“Ini adalah kehormatan besar bagi Indonesia. Mudah-mudahan konvensi ini memberi berkah bagi dunia Melayu dan dunia Islam di masa depan,” pungkas Muzani.

Berita Lain