Jakarta, aktual.com — Di balik gemuruh atribut dan warna-warni peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, terdapat sebuah sinyal kuat bahwa bangsa ini serius menempatkan santri dan pesantren sebagai elemen strategis pembangunan nasional. Langkah besar itu tertuang dalam keputusan Prabowo Subianto selaku Presiden untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag).
Bagi anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, kebijakan itu adalah “kado terindah” untuk HSN 2025 — bukti bahwa negara benar-benar memahami posisi sentral pesantren dalam membentuk karakter, moralitas, dan kemandirian bangsa.
“Pembentukan Ditjen Pesantren adalah kado terindah untuk HSN 2025. Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo benar-benar memahami peran strategis pesantren dalam membentuk karakter, moralitas, dan kemandirian bangsa,” ujarnya dengan penuh keyakinan, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Maman mengajak untuk menengok kembali bahwa selama ini pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan — melainkan lembaga sosial, ekonomi umat, dan benteng kebangsaan. “Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Presiden Prabowo dengan langkah ini telah memberikan ruang yang lebih besar bagi pesantren untuk berkembang,” tuturnya.
Data terbaru Kemenag menegaskan skala besarnya: tercatat sekitar 42.433 pondok pesantren aktif di seluruh Indonesia. Sebelumnya, program Kemandirian Pesantren mencatat ada 39.551 lembaga pesantren dengan kurang lebih 4,9 juta santri pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.
Dengan angka-angka tersebut, jelas bahwa pesantren adalah fenomena massal — tantangan dan potensi yang besar sekaligus. Dalam konteks itulah, pembentukan Ditjen Pesantren menjadi sangat relevan: sebagai wadah institusional untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengembangan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Politisi Fraksi PKB ini pun menyoroti beberapa tantangan yang kerap membayangi pesantren: dari kebutuhan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga kepemimpinan sosial di era globalisasi. Tanpa melepaskan akar tradisi keislaman, pesantren dituntut untuk menjadi lembaga yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.
Salah satu catatan penting, menurutnya adalah, meskipun jumlah pesantren sangat banyak, program kemandirian pesantren hingga kini belum menjangkau seluruh lembaga. “Dibanding jumlah pesantren yang ada, penerima program Kemandirian Pesantren terlihat belum ideal,” demikian bunyi laporan Kemenag.
Untuk Maman, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar administrasi birokrasi tambahan, melainkan keputusan yang menyiratkan keberpihakan nyata. “Hari Santri tahun ini menjadi sangat istimewa. Presiden Prabowo memberikan bukti nyata keberpihakannya kepada santri dan pesantren,” sebut legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.
Menurutnya, langkah ini akan membuka ruang seluas-luasnya bagi pesantren untuk berkiprah bukan hanya dalam ranah keagamaan, namun juga dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kebangsaan — menguatkan sinergi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat.
Maman memandang bahwa dengan kerangka kelembagaan yang lebih jelas — melalui Ditjen Pesantren — maka segala kebijakan, anggaran, dan program akan lebih fokus. Ia berharap bahwa Pesantren dapat memperoleh pembinaan dan pendanaan yang sistematis, bukan sporadis.
Selain itu, santri juga dibekali kompetensi masa kini, yaitu ilmu, teknologi, kepemimpinan sosial, tanpa mengabaikan nilai keislaman dan nasionalisme.
Pesantren juga menjadi pusat pemberdayaan sosial-ekonomi: mencetak wirausahawan santri, penggerak komunitas, dan tokoh kebangsaan. Sinergi antara pesantren, pemerintah dan masyarakat semakin kokoh — menjadikan lembaga ini benar-benar sebagai pilar peradaban bangsa.
“Kita semua patut bersyukur dan mendukung langkah ini demi kemajuan pesantren Indonesia,” tutup Kiai Maman.
