29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 264

Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Akan Dijadwal Ulang!

Anggota DPR RI Partai NasDem Rajiv. FOTO: Ist

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Partai NasDem, Rajiv, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, (27/10).

Meski sudah dijadwalkan, Rajiv tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK membenarkan ketidakhadiran tersebut setelah dilakukan pengecekan kehadiran saksi di Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik akan segera menyesuaikan jadwal pemeriksaan berikutnya. “Hari ini tadi kami cek ybs tidak hadir, selanjutnya penyidik akan berkoordinasi untuk agenda penjadwalan pemeriksaan berikutnya,” ujar Budi di Jakarta.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa alasan ketidakhadiran Rajiv masih akan ditelusuri oleh penyidik. “Alasannya nanti akan kami cek apakah ada surat penjadwalan ulang atau seperti apa yang menjadi alasan ketidakhadiran pada jadwal pemeriksaan hari ini,” kata dia.

Rajiv dipanggil bukan sebagai anggota DPR, melainkan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta yang dinilai memiliki informasi penting terkait aliran dana dalam perkara tersebut. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah menjerat dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai NasDem. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil penyidikan, kedua legislator itu diduga menerima dana miliaran rupiah dari BI dan OJK melalui yayasan yang mereka kelola. Dana tersebut dikucurkan dalam bentuk program CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial.

Komisi XI DPR RI, yang memiliki kewenangan dalam pembahasan dan penetapan anggaran bagi kedua lembaga keuangan negara itu, diduga memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mendapatkan aliran dana. Dari BI, setiap anggota Komisi XI disebut memperoleh dana untuk sekitar sepuluh kegiatan sosial setiap tahun, sementara dari OJK jumlahnya lebih banyak, antara delapan belas hingga dua puluh empat kegiatan. Namun, penyidik menduga dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun politik.

KPK kini tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak lain dalam dugaan penyimpangan dana CSR tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak swasta yang berperan menyalurkan atau mengelola dana di luar ketentuan. Pemeriksaan terhadap Rajiv diharapkan dapat membuka lebih jauh peran berbagai pihak dalam skema penyaluran dana sosial yang diduga diselewengkan itu.

(Achmat)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ratusan Pelari Virgin Le Minerale Running Squad Sukses Pecahkan Rekor Pribadi di JRF 2025

Jakarta, aktual.com – Bagi para pelari, mencatatkan waktu terbaik bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Justru, pencapaian tersebut menjadi titik awal untuk terus berkembang, dari jarak 10K, meningkat ke Half Marathon, hingga akhirnya berani mencoba Full Marathon sebagai tantangan atas kekuatan fisik dan mental.

Memahami semangat untuk terus bertumbuh ini, Le Minerale kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat dan pengembangan dunia lari di Indonesia melalui program Le Minerale Running Squad, yang berhasil melahirkan ratusan pelari virgin  di berbagai kategori, mulai dari 10K, Half Marathon, hingga Full Marathon, serta mencatatkan hasil gemilang di ajang Jakarta Running Festival (JRF) 2025 pada 25–26 Oktober lalu.

Program pelatihan intensif selama 11 pekan ini menjadi wadah pembinaan komprehensif bagi para peserta yang baru pertama kali menempuh ajang lari jarak jauh. Diperkuat oleh tim profesional  Le Minerale Running Expert Team, bekerja sama dengan Gantar Velocity, para peserta mendapatkan pendampingan menyeluruh mencakup pelatihan teknis, penguatan fisik, kesiapan mental, hingga edukasi medis dari dokter spesialis olahraga.

“Program ini dirancang agar para pelari virgin benar-benar siap menjalani debutnya dengan aman, percaya diri, dan performa terbaik,” ujar Coach Agung, pelatih Le Minerale Running Squad dari Gantar Velocity.

“Setiap minggu kami memantau progres latihan, memastikan setiap peserta memahami batas tubuhnya, dan menjaga motivasi hingga race day. Hasilnya luar biasa, banyak yang berhasil finish strong bahkan mencetak personal best di JRF 2025.”

Rasa bangga terhadap pencapaian para pelari binaannya juga diungkapkan oleh para coach dari Gantar. “Alhamdulillah, tadi sudah beberapa ada yang finish half marathon untuk kategori hari ini. Jadi sesuai dengan prediksi dan bahkan ada yang bisa lebih cepat. Dan mereka happy semua, finish strong. Karena adanya program ini, semua atlet atau semua pelari itu jadi lebih siap. Karena kita mempersiapkannya sekitar 11 sampai 12 minggu, kemudian dengan persiapan yang matang mereka pasti makin percaya diri dan akhirnya bisa finish strong ataupun meraih personal best-nya,” lanjut coach Agung.

Kesuksesan para pelari tidak lepas dari dukungan lengkap yang diberikan Le Minerale selama race day. Ryan Daniel, peserta kategori 10K yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 1 jam, mengaku sempat menghadapi tantangan berat di kilometer ketujuh.

“Tantangan pasti jelas ada, karena tadi kan ngejar personal best, 10 km di bawah 1 jam. Terus di kilometer ke-7 itu udah mau nyerah sebenarnya. Tapi karena water station dari Le Minerale, dan support cheeringnya luar biasa, itu jadi bisa nge-push di last minute. Setelah minum Le Minerale, badan kembali enteng lagi gitu, bener-bener seger banget, jadi bisa ngejar performance,” ungkap Rian.

Haflaiza, salah satu peserta kategori Half Marathon, berbagi pengalamannya bergabung dengan Le Minerale Running Squad.

“Menurutku untuk performa hari ini buat Jakarta Running Festival bener-bener trainingnya kemarin tuh berguna banget dan kita finish strong pas di hari H, jadi oke banget deh latihannya. Menu latihannya juga udah sesuai banget dan pastinya kita terapin pas waktu race. Jadi bener-bener kepake banget ilmu-ilmu dari Le Minerale Running Expert Team. Pahami tubuh kalian supaya larinya tidak maksa, larinya tidak ngoyo. Jadi lari itu sebenarnya personal banget dan harus disesuaikan sama badan sendiri,” ungkap Haflaiza dengan antusias.

Elisabeth, pelari virgin full marathon yang berhasil mencapai targetnya berkat dukungan komprehensif dari program latihan hingga race day juga menuturkan pengalaman menariknya. “Setelah latihan yang lumayan di Le Minerale Running Squad, kita dapet support sampai sekarang finish strong dan achieve sesuai target. Water station-nya keren banget dan semuanya support banget. Super banget Le Minerale!” ungkapnya.

Keberhasilan Le Minerale Running Squad di ajang ini juga tidak lepas dari perhatian serius terhadap aspek kesehatan dan medis. Dokter Adrian Setiaji, Sp. KFR, AIFO-K atau biasa dikenal dengan nama Dokter Medok sebagai sport medicine expert memastikan setiap atlet dalam kondisi prima sebelum, selama, dan setelah perlombaan.

“Sebagai Medical Doctor bagian dari Le Minerale Expert Team, prioritas utama kami adalah memastikan para pelari menyelesaikan race dalam kondisi sehat dan aman. Program Le Minerale Running Squad tidak hanya melatih fisik, tetapi juga edukasi tentang nutrisi, hidrasi, dan pencegahan cedera. Kami bersyukur para pelari dari Le Minerale Running Squad berhasil sampai garis finish tanpa insiden medis serius. Ini membuktikan bahwa persiapan yang komprehensif dan hidrasi sangat penting dalam olahraga lari jarak jauh,” jelas dr. Adrian.

Kesuksesan para pelari Le Minerale Running Squad di Jakarta Running Festival 2025 membuktikan pentingnya kombinasi antara program latihan terstruktur, pendampingan ahli, pengawasan kesehatan yang komprehensif, serta asupan hidrasi berkualitas dalam mendukung performa optimal pelari jarak jauh.

“Pencapaian di Jakarta Running Festival 2025, menjadi bukti nyata komitmen Le Minerale untuk hadir lebih dari sekadar produk air mineral berkualitas. Le Minerale juga ingin menjadi bagian dari setiap langkah dan kisah-kisah perjuangan Le Minerale Running Squad. Bagi kami ini bukan sekadar komunitas pelari, melainkan sebuah komunitas yang solid, dengan semangat yang sama, yang didukung sistem pelatihan profesional bersama para Le Minerale Running Expert Team,” ungkap Head of Public Relations and Digital Le Minerale Yuna Eka Kristina.

Program Le Minerale Running Squad terus berkomitmen untuk membina lebih banyak pelari Indonesia, tidak hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga untuk menjalankan gaya hidup sehat melalui olahraga lari yang aman dan menyenangkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menunggu KPK di Jalur Kereta Cepat

Ilustrasi-Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jakarta, aktual.com – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyampaikan, proyek kereta sepanjang 142,3 km ini memang sedari awal sudah penuh masalah dan sarat korupsi. Ia pun mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila masih mempertanyakan adanya masalah itu.

“Aneh KPK kok malah mempertanyakan, bahkan mengimbau masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang sudah terbentang jelas di depan mata. Hal ini mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten,” kata Anthony.

Anthony pun membeberkan indikasi korupsi di proyek Kereta Cepat (Whoosh). Pertama, indikasi markup. Biaya proyek KCJB disebutnya sangat ketinggian. Awalnya, pihak China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km.

“Nilai proyek ini jauh lebih tinggi dari proyek sejenis di China, yang hanya menelan biaya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km, dengan batas kecepatan 350 km per jam, hanya menelan biaya 22,93 juta per km dolar AS,” ucapnya.

Baca juga:

Adu Cepat Menjinakan Utang Whoosh

Artinya, kata Anthony, biaya proyek Whoosh lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Karena itu, patut diduga nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut akibat penggelembungan biaya.

“Dugaan mark-up sangat kuat juga dilihat dari proses evaluasi proyek sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu sehingga terindikasi melanggar proses pengadaan barang public,” paparnya.

Kedua, komponen bunga pinjaman. Menurutnya, baik Jepang maupun China menawarkan skema pembiayaan utang sebesar 75 persen dari nilai proyek, dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun. Jepang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi dari bunga Jepang.

Baca juga:

Usai Disentil Mahfud, KPK Buka Pintu Kerja Sama dengan BPK dan PPATK Ungkap Dugaan Korupsi Whoosh

Dengan nilai itu, bunga pinjaman proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar per tahun (atau sekitar Rp73,35 miliar pada kurs Rp16.300). Sedangkan bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi, atau sekitar Rp1,47 triliun.

“Kalau beban bunga pinjaman ini masuk faktor biaya dalam evaluasi finansial proyek, maka penawaran China akan lebih mahal dari penawaran Jepang. Hampir dapat dipastikan ada manipulasi dalam evaluasi pemilihan proyek untuk memenangkan penawaran dari China,” ucapnya.

Ketiga, pembengkakan biaya (cost overrun). Anthony menjelaskan, biaya proyek Whoosh membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS, atau sekitar 50,5 juta dolar per km.

“Pembengkakan biaya sekitar 20 persen ini jelas tidak normal. Dalam proyek infrastruktur, pengerjaan proyek seharusnya bersifat turnkey (fixed price). Artinya, cost overrun wajib ditanggung oleh kontraktor proyek. Tetapi, anehnya kenapa harus dibebankan kepada proyek? Ada apa?” tanya Anthony.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tolak APBN Digunakan untuk Menanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Lebih parah lagi, katanya, 75 persen pembiayaan utang dari cost overrun tersebut, atau sekitar 900 juta dolar AS, dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang. Sehingga, total bunga pinjaman proyek kereta cepat saat ini mencapai 120,6 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,97 triliun per tahun.

“Bayangkan, penawaran bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar Rp75 miliar saja. KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi proyek KCJB ini. KPK jangan berkelit lagi. Rakyat mengawasi,” tegas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

Amphuri: Legalisasi Umrah Mandiri Berisiko Rugikan Ekonomi Umat dan Lapangan Kerja

Umat Islam melakukan Tawaf keliling Kabah sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah Al Mukarramah, Arab Saudi (ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz)

Jakarta, aktual.com — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menegaskan bahwa umrah mandiri kini resmi dilegalkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) No. 14 Tahun 2025, yang menggantikan UU No. 8 Tahun 2019.

“Pasal 86 ayat 1 huruf B mencantumkan legalisasi umrah mandiri, yang sebelumnya tidak pernah ada dalam undang-undang lama,” ujar Sekjen Amphuri, Zaky Zakariya, Rabu (22/10/2025).

Namun, Zaky menilai pasal baru tersebut tidak berpihak pada ekosistem haji-umrah berbasis keumatan. Ia menjelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) selama ini telah menjalankan tanggung jawab besar di bawah pengawasan ketat Kementerian Agama (Kemenag).

“PPIU diawasi 24 jam oleh PPNS Kemenag, wajib sertifikasi, akreditasi, menyimpan bank garansi, membayar pajak, dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

Zaky juga mengutip pandangan Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA), Iqbal Alan Abdullah, yang mengingatkan potensi kerugian besar dari dilegalkannya umrah mandiri.

“Konsekuensi dari legalisasi umrah mandiri itu akan sangat merugikan, baik dari sisi perlindungan jamaah maupun ekonomi domestik,” kata Iqbal.
“Secara ekonomi, ini bisa memicu pengangguran baru karena ada sekitar 4,2 juta pekerja yang bergantung pada sektor haji dan umrah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zaky mengakui bahwa praktik umrah mandiri sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun yang menjadi kekhawatiran adalah ketika praktik tersebut kini dilegalkan secara resmi. Ia memperingatkan bahwa marketplace global seperti Agoda, Traveloka, atau Nusuk berpotensi masuk dan menguasai pasar umrah Indonesia jika aturan ini tidak dikendalikan dengan baik.

“Kalau legalisasi umrah mandiri disahkan, efeknya bukan hanya ekonomi umat yang hancur. Negara juga rugi karena hilangnya potensi pajak dan pendapatan sektor jasa,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan fungsi izin usaha PPIU, jika pelaksanaan umrah bisa dilakukan tanpa melalui penyelenggara resmi.

“Lalu apa artinya izin usaha yang kita miliki? Kalau yang tak berizin tidak ditindak, untuk apa izin itu ada?” katanya dengan nada heran.

Zaky berharap keresahan para pelaku usaha di sektor umrah dan haji dapat menjadi perhatian Presiden dan Komisi VIII DPR RI.

“Semoga penjabarannya nanti tidak seperti yang kita khawatirkan. Kemenag harus menjelaskan makna ‘Sistem Informasi Kementerian’ dan siapa yang dimaksud dengan ‘penyedia layanan’ dalam UU baru itu,” tutur Zaky.

Ia juga memperingatkan bahwa jika marketplace global diizinkan menjual paket umrah langsung kepada masyarakat, maka PPIU dan PIHK akan sulit bersaing.

“Kalau ini terjadi, wassalam PPIU/PIHK. Kita tak bisa bersaing dengan marketplace global yang modalnya besar dan strateginya bakar uang,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Adu Cepat Menjinakan Utang Whoosh

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – BPI Danantara berencana ke China untuk menegosiasikan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh yang dibangun di era Presiden Jokowi. Negosiasi tersebut meliputi tenor pembayaran, suku bunga, penggunaan mata uang, hingga kemungkinan pengalihan sebagian investasi.

Danantara melakukan hal itu karena PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tak mampu membayar beban bunga tahunan proyek Whoosh yang hampir sebesar Rp2 triliun. PT KCIC merupakan perusahaan konsorsium Indonesia-China yang mengelola proyek ini. Di mana PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memiliki 60 persen saham, dan China Railway International (CRI) Co. Ltd sebesar 40 persen.

Sebagai super holding BUMN, Danantara bertanggung jawab mengatasi persoalan tersebut. Mengingat, ada 4 perusahaan BUMN di PT PSBI, yaitu, PT Kereta Api Indonesia dengan 58,53 persen saham, PT Wijaya Karya 33,36 persen, PT Jasa Marga 7,08 persen, dan PT Perkebunan Nusantara VIII 1,03 persen.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, menyebutkan biaya investasi proyek kereta cepat awalnya disepakati 6,02 miliar dolar AS. Dengan asumsi nilai tukar Rp16.300 per dolar AS (seterusnya menggunakan kurs yang sama) jumlahnya sekitar Rp98,126 triliun.

Namun, biaya proyek sepanjang 142,3 kilometer (km) ini dalam prosesnya membengkak (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp19,560 triliun.

“Total biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung mencapai 7,22 miliar dolar AS, atau sekitar Rp117,686 triliun. Sehingga biaya proyek ini sekitar 50,5 juta dolar AS, atau sekira Rp823,15 miliar per km,” ujar Anthony.

Baca juga:

Negosiasi Utang Proyek Whoosh Masih Berlangsung, Pemerintah Pertimbangkan Opsi Pengalihan Investasi

Sebesar 75 persen dari biaya investasi tersebut merupakan utang dari China Development Bank (CDB). Sehingga dari proyek ini utang PT KCIC kepada CDB kira-kira mencapai 5,415 miliar dolar AS, atau sebanyak Rp88,264 triliun.

Dari jumlah itu, PT PSBI yang memiliki 60 persen saham menanggung utang kira-kira sebesar 3,249 miliar dolar AS, atau setara Rp52,958 triliun. Jumlah utang itu pun belum termasuk biaya untuk bunga utangnya.

Menurut Anthony, beban bunga utang untuk investasi awal sebesar 6,02 miliar dolar AS sebanyak 2 persen per tahun. Sedangkan utang terkait cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS sebanyak 3,4 persen per tahun.

“Sehingga total biaya bunga mencapai 120,9 juta dolar AS, atau hampir Rp2 triliun per tahun,” ucap Anthony.

Baca juga:

Usai Disentil Mahfud, KPK Buka Pintu Kerja Sama dengan BPK dan PPATK Ungkap Dugaan Korupsi Whoosh

Bila menghitung berapa utang 4 BUMN dengan mengkonversikan dari kepemilikan saham di PT PSBI, maka estimasinya sebagai berikut.

PT KAI dengan 58,53 persen saham memiliki utang sekitar 1,902 miliar dolar AS, atau Rp31,002 triliun. PT WIKA dengan 33,36 persen saham mempunyai utang sekira 1,08 miliar dolar AS, atau Rp17,604 triliun. PT Jasa Marga dengan 7,08 persen saham mempunyai utang sebesar 230 juta dolar AS, atau Rp3,79 triliun. Dan, PT PTPN dengan 1,03 persen saham memiliki utang sebanyak 34 juta dolar AS, atau Rp554,2 miliar.

Whoosh Cepat, Tapi Jadi Beban

Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh dimulai dengan peletakan batu pertama pada 21 Januari 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Penyelesaian proyek ini molor beberapa kali dari target awal selesai pada 2019.

Pun demikian dengan target operasi komersialnya. Punya target beroperasi pada Juni 2023, Whoosh baru bisa meluncur resmi pada 2 Oktober 2023, setelah uji coba 15 hari sebelumnya. Kereta api dengan kecepatan 350 km/jam ini akhirnya beroperasi secara komersil pada 17 Oktober 2023.

Baca juga:

Whoosh: Cepat, Tapi Belum Dekat

Dihimpun dari berbagai media, jumlah penumpang Whoosh sejak pertama meluncur hingga Oktober 2025 hanya sekitar 10,7–12 juta orang. Dengan harga tiket yang dinamis, yakni tarif promo Rp75.000, dan kelas reguler antara Rp150.000–Rp250.000, maka estimasi pendapatan Whoosh hanya sekitar Rp1,8 triliun-Rp2,7 triliun.

Hal ini tak jauh berbeda dari perhitungan Anthony. Ia mengungkapkan, pada 2024 Whoosh berhasil menjual 6,06 juta tiket. Dengan asumsi harga tiket rata-rata sebesar Rp250.000, katanya, maka total pendapatan kotor kereta Whoosh pada 2024 hanya Rp1,5 triliun.

“Itu belum dipotong listrik, perawatan, operasional, perawatan dan lain-lainnya,” kata Anthony.

Menurutnya, pendapatan Whoosh tersebut lebih rendah dari biaya bunga yang harus ditanggung PT KCIC yang nyaris Rp2 triliun itu. Hal ini tentu akan menganggu keuangan 4 BUMN yang ada di dalamnya.

“Kondisi ini tentu saja sangat bahaya. Tidak sustained. Bak skema ponzi saja. Sampai kapan BUMN konsorsium pihak Indonesia bisa bertahan dari ‘pendarahan’ ini,” tutupnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di situs resmi PT KAI, PT PSBI mencatat kerugian hingga Rp4,195 triliun sepanjang tahun 2024. Dan, paruh pertama 2025, PSBI kembali menanggung rugi sebesar Rp1,625 triliun.

Baca juga:

Kereta Cepat Whoosh Layani 4,2 Juta Penumpang

Sebagai pemegang saham terbesar di PT PSBI, KAI otomatis menanggung kerugian paling besar. Pada semester I-2025, KAI harus menanggung rugi sekitar Rp951,48 miliar. Sementara pada setahun penuh sepanjang 2024, KAI ikut menanggung beban hingga Rp2,24 triliun.

Pun sama terjadi di PT WIKA. Mengutip laporan keuangan semester I-2025, WIKA mencatatkan kontribusi kerugian sebesar Rp542,31 miliar di PT PSBI. Sementara itu, pada tahun 2024, kerugian yang harus WIKA tanggung mencapai Rp1,57 triliun.

Harapan untuk lepas dari jeratan kerugian dan beban utang yang menggunung ini tidaklah mudah. Dengan target 31 juta orang per tahun, Whoosh hanya baru di angka 10-12 juta selama hampir 2 tahun beroperasi. Pemerintah China sendiri mengklaim melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Whoosh telah melayani sebanyak 11,71 juta penumpang.

Padahal, agar biaya operasi bisa impas saja, Whoosh harus terisi minimal oleh 38 ribu orang per hari. Itu pun dengan asumsi harga tiket Rp250 ribu hingga Rp650 ribu. Pada kenyataannya, jangankan 30 ribu penumpang sehari. Rekor yang pernah dicapai Whoosh hanya 25-26 ribu penumpang pada momen liburan tertentu. Pada hari biasa, tingkat keterisian kereta hanya mencapai 70 persen.

Maka wajar saja, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengakui proyek itu menjadi bom waktu bagi perseroannya, saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Agustus 2025 lalu.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tolak APBN Digunakan untuk Menanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Whoosh dan Bom Waku APBN

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, seiring berjalannya waktu, beban finansial Whoosh semakin berat sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan BUMN yang terlibat.

“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali. Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” ujar Anggia dikutip laman DPR, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, jika tidak ditangani dengan baik, beban utang dapat menghambat kinerja BUMN dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara, hingga menggangu pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga:

Momen Prabowo ke Bandung Naik Kereta Cepat Whoosh

Anggota DPR Komisi VI Firnando Hadityo Ganinduto bahkan menegaskan risiko kebangkrutan bisa membayangi KAI jika pemerintah tak segera turun tangan dengan solusi konkrit. Adapun Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyebut, proyek KCJB ini adalah pelajaran yang sangat mahal, yang sekarang menjadi beban serius pemerintahan Prabowo.

Dengan kinerja yang masih merugi, dan beban utang besar yang melilit inilah yang memantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menanggungnya menggunakan APBN. Purbaya menegaskan agar Danantara beserta BUMN terkait memikirkan solusinya tanpa bergantung pada APBN.

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

Status “Ibu Rumah Tangga” di KTP Jadi Kendala Perempuan Akses Modal Usaha

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi , menyoroti kendala identitas hukum di KTP yang menghambat perempuan pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha. Ia menyebut banyak perempuan kesulitan memperoleh kredit karena status di KTP masih tercatat sebagai ibu rumah tangga.

Menurutnya, lembaga keuangan sering menolak pengajuan pinjaman karena menilai status tersebut menunjukkan tidak adanya penghasilan tetap. “Banyak perempuan ditolak saat mengajukan pinjaman karena di KTP tertulis ibu rumah tangga, bukan pelaku usaha,” ujar Arifatul saat ditemui di gedung Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

Lanjutnya, Arifatul menjelaskan, hambatan administratif ini membuat banyak perempuan tidak diakui sebagai wirausaha meski memiliki kegiatan ekonomi yang produktif. Akibatnya, peluang mereka untuk mengembangkan usaha menjadi terbatas karena tidak bisa mengakses pembiayaan dari lembaga resmi.

Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian terkait untuk mencari solusi perubahan nomenklatur tersebut. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan agar diakui sebagai pelaku usaha produktif.

Ia menegaskan, perubahan data kependudukan menjadi langkah awal penting untuk menciptakan kesetaraan akses ekonomi antara laki-laki dan perempuan. “Kami ingin memastikan perempuan pelaku UMKM bisa tercatat secara hukum sebagai wirausaha aktif, bukan sekadar ibu rumah tangga,” jelas Menteri PPPA tersebut.

Selain persoalan identitas hukum, Arifatul menilai penting adanya sinergi lintas kementerian untuk memperluas akses permodalan perempuan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) disebut akan terus diperkuat agar lebih inklusif bagi perempuan pelaku usaha kecil.

Arifatul berharap revisi status hukum di KTP menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan di seluruh daerah. “Perempuan memiliki peran besar dalam ekonomi keluarga, sehingga mereka harus difasilitasi secara setara,” tutup Arifatul.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain