25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 27

SOROTAN: Hutan yang Menangis, Negara yang Optimistis

Foto udara perkebunan sawit di wilayah Kabuten Kampar, Riau, Selasa (7/3). Berdasarkan data dari Pansus Monitoring Perizinan Lahan DPRD Riau luas perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 4,2 juta hektare, dan dari jumlah itu petugas Pansus Monitoring juga menemukan 1,8 juta hektar perkebenunan sawit ilegal. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/foc/17.

Di saat air naik di Aceh, negara justru sibuk berdiri tegak di podium perencanaan. Banjir dan longsor datang silih berganti, warga mengungsi, akses terputus, dan pemerintah daerah sampai harus menyurati lembaga internasional untuk meminta dukungan pemulihan. Negara terlihat kecil, rapuh, dan terlambat. Namun pada waktu yang hampir bersamaan, negara tampil percaya diri. Optimistis menyusun rencana besar: Papua diproyeksikan sebagai lumbung sawit dan energi masa depan.

Dua peristiwa ini seperti dua wajah dalam satu cermin. Yang satu berkabut lumpur dan duka, yang lain terang oleh jargon ketahanan dan swasembada. Ironinya terasa tajam. Ketika hutan-hutan di Sumatra tak lagi mampu menahan hujan, negara tidak berhenti sejenak untuk bertanya mengapa. Sebaliknya, negara melangkah cepat ke hutan lain yang lebih luas, lebih hijau, dan lebih jauh dari pusat perhatian, dengan keyakinan bahwa kali ini segalanya bisa dikendalikan.

Aceh bukan sekadar cerita tentang cuaca ekstrem. Ia adalah catatan panjang tata kelola ruang, pembiaran kerusakan, dan respons yang selalu reaktif. Setiap musim hujan menjadi ujian, dan hampir selalu hasilnya sama. Evakuasi, bantuan darurat, lalu lupa. Pencegahan hadir sebagai wacana, bukan prioritas. Ketika air surut, diskusi ikut surut. Hingga hujan berikutnya datang, dan negara kembali terkejut, seolah banjir adalah peristiwa yang tak pernah bisa diprediksi.

Di sisi lain, Papua diperlakukan sebagai lembar baru. Sawit dibingkai sebagai solusi energi, kemandirian, penghematan devisa. Bahasa yang dipakai rapi, optimistis, dan penuh angka proyeksi.

Yang jarang disertakan adalah pelajaran dari halaman-halaman sebelumnya, bagaimana ekspansi sawit di banyak wilayah lain meninggalkan deforestasi, konflik lahan, dan kerentanan ekologis yang pada akhirnya juga memproduksi bencana. Seolah negara berkata, kegagalan masa lalu bukan peringatan, melainkan sekadar catatan kaki.

Masalahnya bukan Aceh versus Papua. Masalahnya adalah cara berpikir yang memisahkan bencana dari kebijakan. Banjir diperlakukan sebagai takdir, pembukaan hutan sebagai strategi. Yang satu disebut musibah alam, yang lain disebut pembangunan.

Padahal keduanya berada dalam satu garis sebab-akibat. Hutan yang hilang hari ini adalah air yang meluap esok hari. Tanah yang dibuka tanpa kehati-hatian adalah longsor yang tinggal menunggu giliran.

Optimisme negara patut dihargai jika berdiri di atas kehati-hatian dan ingatan. Namun optimisme yang menutup telinga pada peringatan justru berbahaya. Ketika negara cepat merencanakan eksploitasi baru tetapi lambat membenahi kerusakan lama, yang lahir bukan ketahanan, melainkan siklus krisis. Bantuan internasional mungkin datang, tenda darurat mungkin berdiri, tetapi bencana berikutnya juga sedang diproduksi diam-diam di ruang-ruang kebijakan.

Rakyat, dalam narasi ini, kerap hadir sebagai angka: jumlah pengungsi, luas lahan, target produksi. Mereka jarang hadir sebagai subjek yang menentukan arah. Di Aceh, mereka adalah korban yang harus bertahan. Di Papua, mereka berpotensi menjadi penonton atau korban berikutnya dari eksperimen optimisme.

Negara perlu berhenti sejenak. Bukan untuk mematikan mimpi, melainkan untuk membaca ulang kenyataan. Ketahanan energi tidak bisa dibangun di atas kerentanan ekologis. Pembangunan tidak bisa terus mengandalkan amnesia. Sebelum menggambar peta sawit di Papua, ada satu pertanyaan sederhana yang layak dijawab: mengapa hutan di Aceh sudah tak sanggup lagi menahan hujan?

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Venezuela Murka di PBB: Klaim AS atas Minyak dan Aset Negara Disebut “Gila dan Delusional”

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. /ANTARA/Anadolu/pri.
Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. /ANTARA/Anadolu/pri.

Markas PBB, aktual.com – Wakil Tetap Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Samuel Moncada menyebut klaim Amerika Serikat terhadap aset dan minyak negara Amerika Latin itu sebagai hal yang “gila” dan “delusional”.

Hal tersebut disampaikan Moncada melalui sebuah pernyataan tertulis kepada Dewan Keamanan PBB, sebagaimana dilansir RIA Novosti, Rabu (17/12).

“Dalam sejarah Venezuela, belum pernah ada seorang kepala negara dan/atau pemerintahan sebuah negara asing yang menyampaikan gagasan gila bahwa wilayah nasional Venezuela, termasuk ladang minyak dan aset lainnya, adalah milik mereka,” menurut surat tersebut.

“Kegilaan tersebut semakin menjadi-jadi dengan ultimatum yang menyatakan jika Venezuela tidak mengikuti kemauannya, negara kami akan diserang oleh kekuatan militer mereka,” kata Moncada.

Wakil Venezuela di PBB itu turut berkata bahwa “kecanduan” Washington terhadap minyak tidak mengenal batas.

Berdasarkan hal tersebut, Moncada meminta supaya DK PBB segera menggelar rapat untuk membahas agresi yang dilakukan AS terhadap Republik Bolivar Venezuela.

Venezuela juga meminta agar langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk memulihkan legalitas internasional, “sesuai dengan Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BI-FAST Dibobol Ratusan Miliar, DPR Warning: Digitalisasi Jangan Jadi Celah Kejahatan

Jakarta, Aktual.com — Kasus pembobolan dana perbankan melalui layanan BI-FAST dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp200 miliar menjadi sorotan serius DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, meminta penguatan perlindungan dana dan data pribadi nasabah menyusul terungkapnya praktik penipuan yang memanfaatkan sistem pembayaran real-time tersebut.

Kasus ini diduga melibatkan jaringan kriminal terorganisasi dan berujung pada praktik pencucian uang melalui aset kripto. Menurut anggota frkasi PKS, peristiwa tersebut menjadi sinyal kuat bahwa percepatan digitalisasi sektor keuangan harus dibarengi sistem pengamanan yang adaptif dan memadai.

“Transformasi digital memang memudahkan transaksi, tetapi negara wajib memastikan sistem itu tidak disalahgunakan. Masyarakat harus merasa aman menyimpan uang dan data pribadinya di bank,” ujar Amin, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, kejahatan yang memanfaatkan BI-FAST kini tidak lagi bersifat insidental, melainkan terstruktur dan sistematis. Modus yang digunakan umumnya diawali dengan penipuan digital terhadap korban, lalu dana dipindahkan secara cepat ke sejumlah rekening penampung melalui BI-FAST sebelum akhirnya dikonversi ke aset kripto untuk menyamarkan jejak transaksi.

Karakter BI-FAST yang beroperasi secara real-time selama 24 jam dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan. Menurut Amin, tanpa sistem pemantauan berbasis risiko dan respons cepat, dana korban dapat berpindah lintas bank dalam hitungan menit sehingga menyulitkan upaya pemblokiran.

“Ketika transaksi bisa dilakukan 24 jam, sementara pengawasan masih konvensional, celah kejahatan terbuka lebar. Ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.

Amin menekankan bahwa perlindungan nasabah harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. Ia mendorong regulator dan industri perbankan memperkuat mekanisme deteksi dini transaksi mencurigakan serta pengamanan berlapis.

Selain itu, ia menilai kolaborasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta penyelenggara aset kripto menjadi krusial untuk menutup celah pencucian uang lintas sektor.

“Tidak cukup hanya mengejar kecepatan transaksi. Sistem keuangan harus dirancang agar benar-benar melindungi masyarakat dari kejahatan digital yang semakin kompleks,” katanya.

Ia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku agar kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan keuangan nasional tetap terjaga.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Konferda Jateng Batal, FX Hadi Angkat Kaki Ungkap Kekecewaan Lewat Surat ke Megawati

FX Hadi Rudyatmo bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Aris Wasita)
FX Hadi Rudyatmo bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Aris Wasita)

Jakarta, aktual.com – Drama pembatalan Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, yang direncakan di Jakarta, ternyata berlanjut. FX Hadi Rudyatmo, yang akrab dipanggil Rudy Kumis, berdasarkan bocoran surat pribadinya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Pengunduran diri ini disebut-sebut merupakan bentuk kekecewaan mendalam atas pembatalan konferensi daerah atau Konferda PDI Perjuangan Jawa Tengah, tanggal 16 Desember lalu, di Jakarta.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Konferda PDI Perjuangan Jawa Tengah di Lenteng Agung pada hari Selasa 16 Desember 2025 kemarin. Namun, pada hari yang ditentukan, tiba-tiba DPP PDI Perjuangan malah membatalkan dengan pertimbangan situasi tertentu yang tidak dijelaskan secara gamblang oleh pengurus DPP.

Belakangan muncul kabar, bahwa pembatalan itu karena munculnya kekecewaan pada pengurus dan kader PDI Perjuangan Jawa Tengah soal pelaksanaan konferda.

“Jika konferda jadi dilaksanakan di Jakarta, maka akan menimbulkan kekecewaan bagi kader dan para pengurus di tingkat cabang di Jateng,” ujar sebuah sumber yang enggan disebutkan jati dirinya.

Sebagian besar pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menginginkan pelaksanaan konferda tetap di Jawa Tengah, bukan di Jakarta.

Tampaknya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri membaca sinyal kekecewaan para kader dan pengurus tingkat cabang. “Karena itu, DPP kemudian memilih membatalkan konferda,” tuturnya.

Akhir dari seluruh drama ini makin memuncak Ketika FX Hadi Rudyatmo selaku Plt Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya melalui surat yang ditujukan langsung kepada Ketum Megawati pada Rabu, 17 Desember 2025 kemarin.

“Rudy merasa kehadirannya tidak diterima di Jateng. Karena itu, mengundurkan diri menjadi jalan keluar. Dia kecewa atas pembatalan Konferda di Jakarta,” tutur sumber tadi.

Seperti diketahui, dinamika menjelang Konferensi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah makin mengejutkan dan penuh misteri.
Setelah DPP PDI Perjuangan membatalkan rencana Konferda yang semula akan digelar pada Senin 16 Desember 2025, kini beredar luas surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo yang lebih akrab dipanggil Rudy Kumis.

Rudy Kumis membuat surat yang ditujukan langsung ke Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri tertanggal hari ini Rabu, 17 Desember 2025.

Dalam surat yang ditembuskan ke Sekertaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi dan para Ketua DPP, intinya Rudy Kumis menyatakan ketidaksediaan menerima mandat sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Rudy Kumis mengemukakan alasan kenapa tidak bisa menerima mandat langsung dari Megawati sebagai Plt Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ketidakmampuan diri, serta melihat situasi dan kondisi kekinian di internal partai, termasuk demo soliditas dan kekompakan internal partai, menjadi alasan Rudy Kumis mengundurkan diri dari jabatan sebagai plt ketua.

“Mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan kami menjadi Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, serta melihat situasi kondisi saat ini, agar organisasi berjalan solid dan kompak,” demikian tulis Rudy Kumis.

Dengan pertimbangan di atas, Rudy Kumis kemudian menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai plt ketua, dan memilih hanya sebagai anggota biasa di PDI Perjuangan.

“Dengan tulus ikhlas, kami mulai tanggal 17 Desember 2025, mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah,” lanjut Rudy Kumis.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bukan Sekadar Jualan Mobil Listrik, VinFast Bangun Masa Depan Industri Otomotif Indonesia

Jakarta, Aktual.com – Di tengah ketatnya persaingan global kendaraan listrik, VinFast menegaskan komitmen jangka panjangnya di Indonesia melalui strategi lokalisasi industri. Peresmian pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat, menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar, melainkan sebagai basis produksi strategis kendaraan listrik di Asia Tenggara.

Di tengah industri kendaraan listrik global yang memasuki fase persaingan matang, lokalisasi kini menjadi tolok ukur utama keseriusan produsen otomotif. Bagi Indonesia, lokalisasi menentukan apakah negeri ini hanya menjadi konsumen EV atau mampu naik kelas sebagai pusat produksi dan inovasi regional.

Komitmen tersebut tercermin dalam pembangunan pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat. Proyek ini dipandang strategis karena bertepatan dengan berakhirnya masa insentif EV, menegaskan bahwa kehadiran VinFast tidak bergantung pada kebijakan sementara.

“Indonesia adalah mitra strategis alami bagi VinFast, baik dari sisi sumber daya, pasar, maupun visi pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional,” ujar perwakilan VinFast dalam keterangannya dikutip, Kamis (18/12/2025).

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, bahan baku utama baterai EV. Bagi pemerintah, elektrifikasi bukan sekadar transisi energi, melainkan strategi industrialisasi dan peningkatan nilai tambah dalam negeri. Keselarasan visi inilah yang mendorong VinFast berinvestasi langsung melalui fasilitas produksi lokal.

Pabrik VinFast di Subang dirancang untuk merakit kendaraan listrik yang disesuaikan dengan karakter konsumen Indonesia, mulai dari kebutuhan keluarga, komuter perkotaan, hingga profesional muda. Lebih dari sekadar pabrik, fasilitas ini menjadi pusat transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta penguatan pemasok lokal.

Dampak sosial-ekonomi pun mulai terasa. Ribuan lapangan kerja diproyeksikan tercipta, aktivitas ekonomi lokal meningkat, dan rantai pasok industri kendaraan listrik mulai terbentuk di sekitar kawasan Subang.

Strategi VinFast juga mencakup pendekatan pasar yang adaptif, seperti skema langganan baterai untuk menekan biaya kepemilikan awal, serta pengembangan infrastruktur pengisian daya melalui V-GREEN. Pendekatan ini menjawab kebutuhan publik akan kendaraan listrik yang terjangkau dan andal.

Beroperasinya pabrik sesuai jadwal, di tengah perubahan kebijakan, mengirimkan pesan jelas: VinFast memandang Indonesia sebagai mitra jangka panjang dalam membangun masa depan mobilitas bersih dan industri otomotif berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Komdigi Klaim Berhasil Tekan Transaksi Judi Online hingga 57 Persen

Ilustrasi Judi Online dan mesin ketangkasan kasino. (ANTARA/HO)

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah mencatat keberhasilan signifikan dalam upaya pemberantasan judi online (judol) di Indonesia. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan nilai perputaran dana judi online sepanjang 2025 mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa sejak awal 2025 hingga kuartal III, perputaran dana judi online tercatat sebesar Rp155 triliun. Angka tersebut turun sekitar 57 persen dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp359,8 triliun.

“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Meutya menegaskan data yang dirilis PPATK menjadi indikator kredibel atas efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan praktik judi online. Menurutnya, langkah pengawasan digital, pemutusan akses, hingga penegakan hukum telah berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

“Data PPATK memperkuat bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses, dan penindakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif,” tegasnya.

Ia menambahkan, upaya pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi online dari berbagai sisi, mulai dari konten, infrastruktur digital, hingga aliran dana.

“Pada prinsipnya, kami akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk praktik judi online,” ujarnya.

Komdigi, lanjut Meutya, secara konsisten melakukan pemutusan akses terhadap situs dan konten judi online yang beroperasi di ruang digital Indonesia. Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem pengawasan internal ditindaklanjuti secara cepat.

“Ini bagian dari komitmen kami menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa selain penurunan nilai transaksi, jumlah pemain judi online juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2025, jumlah pemain tercatat sekitar 3,1 juta orang, turun 68,32 persen dibandingkan 9,7 juta pemain pada 2024.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain