25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 28

Konferda Jateng Batal, FX Hadi Angkat Kaki Ungkap Kekecewaan Lewat Surat ke Megawati

FX Hadi Rudyatmo bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Aris Wasita)
FX Hadi Rudyatmo bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Aris Wasita)

Jakarta, aktual.com – Drama pembatalan Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, yang direncakan di Jakarta, ternyata berlanjut. FX Hadi Rudyatmo, yang akrab dipanggil Rudy Kumis, berdasarkan bocoran surat pribadinya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Pengunduran diri ini disebut-sebut merupakan bentuk kekecewaan mendalam atas pembatalan konferensi daerah atau Konferda PDI Perjuangan Jawa Tengah, tanggal 16 Desember lalu, di Jakarta.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Konferda PDI Perjuangan Jawa Tengah di Lenteng Agung pada hari Selasa 16 Desember 2025 kemarin. Namun, pada hari yang ditentukan, tiba-tiba DPP PDI Perjuangan malah membatalkan dengan pertimbangan situasi tertentu yang tidak dijelaskan secara gamblang oleh pengurus DPP.

Belakangan muncul kabar, bahwa pembatalan itu karena munculnya kekecewaan pada pengurus dan kader PDI Perjuangan Jawa Tengah soal pelaksanaan konferda.

“Jika konferda jadi dilaksanakan di Jakarta, maka akan menimbulkan kekecewaan bagi kader dan para pengurus di tingkat cabang di Jateng,” ujar sebuah sumber yang enggan disebutkan jati dirinya.

Sebagian besar pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menginginkan pelaksanaan konferda tetap di Jawa Tengah, bukan di Jakarta.

Tampaknya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri membaca sinyal kekecewaan para kader dan pengurus tingkat cabang. “Karena itu, DPP kemudian memilih membatalkan konferda,” tuturnya.

Akhir dari seluruh drama ini makin memuncak Ketika FX Hadi Rudyatmo selaku Plt Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya melalui surat yang ditujukan langsung kepada Ketum Megawati pada Rabu, 17 Desember 2025 kemarin.

“Rudy merasa kehadirannya tidak diterima di Jateng. Karena itu, mengundurkan diri menjadi jalan keluar. Dia kecewa atas pembatalan Konferda di Jakarta,” tutur sumber tadi.

Seperti diketahui, dinamika menjelang Konferensi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah makin mengejutkan dan penuh misteri.
Setelah DPP PDI Perjuangan membatalkan rencana Konferda yang semula akan digelar pada Senin 16 Desember 2025, kini beredar luas surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo yang lebih akrab dipanggil Rudy Kumis.

Rudy Kumis membuat surat yang ditujukan langsung ke Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri tertanggal hari ini Rabu, 17 Desember 2025.

Dalam surat yang ditembuskan ke Sekertaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi dan para Ketua DPP, intinya Rudy Kumis menyatakan ketidaksediaan menerima mandat sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Rudy Kumis mengemukakan alasan kenapa tidak bisa menerima mandat langsung dari Megawati sebagai Plt Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ketidakmampuan diri, serta melihat situasi dan kondisi kekinian di internal partai, termasuk demo soliditas dan kekompakan internal partai, menjadi alasan Rudy Kumis mengundurkan diri dari jabatan sebagai plt ketua.

“Mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan kami menjadi Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, serta melihat situasi kondisi saat ini, agar organisasi berjalan solid dan kompak,” demikian tulis Rudy Kumis.

Dengan pertimbangan di atas, Rudy Kumis kemudian menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai plt ketua, dan memilih hanya sebagai anggota biasa di PDI Perjuangan.

“Dengan tulus ikhlas, kami mulai tanggal 17 Desember 2025, mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah,” lanjut Rudy Kumis.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bukan Sekadar Jualan Mobil Listrik, VinFast Bangun Masa Depan Industri Otomotif Indonesia

Jakarta, Aktual.com – Di tengah ketatnya persaingan global kendaraan listrik, VinFast menegaskan komitmen jangka panjangnya di Indonesia melalui strategi lokalisasi industri. Peresmian pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat, menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar, melainkan sebagai basis produksi strategis kendaraan listrik di Asia Tenggara.

Di tengah industri kendaraan listrik global yang memasuki fase persaingan matang, lokalisasi kini menjadi tolok ukur utama keseriusan produsen otomotif. Bagi Indonesia, lokalisasi menentukan apakah negeri ini hanya menjadi konsumen EV atau mampu naik kelas sebagai pusat produksi dan inovasi regional.

Komitmen tersebut tercermin dalam pembangunan pabrik VinFast di Subang, Jawa Barat. Proyek ini dipandang strategis karena bertepatan dengan berakhirnya masa insentif EV, menegaskan bahwa kehadiran VinFast tidak bergantung pada kebijakan sementara.

“Indonesia adalah mitra strategis alami bagi VinFast, baik dari sisi sumber daya, pasar, maupun visi pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional,” ujar perwakilan VinFast dalam keterangannya dikutip, Kamis (18/12/2025).

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, bahan baku utama baterai EV. Bagi pemerintah, elektrifikasi bukan sekadar transisi energi, melainkan strategi industrialisasi dan peningkatan nilai tambah dalam negeri. Keselarasan visi inilah yang mendorong VinFast berinvestasi langsung melalui fasilitas produksi lokal.

Pabrik VinFast di Subang dirancang untuk merakit kendaraan listrik yang disesuaikan dengan karakter konsumen Indonesia, mulai dari kebutuhan keluarga, komuter perkotaan, hingga profesional muda. Lebih dari sekadar pabrik, fasilitas ini menjadi pusat transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta penguatan pemasok lokal.

Dampak sosial-ekonomi pun mulai terasa. Ribuan lapangan kerja diproyeksikan tercipta, aktivitas ekonomi lokal meningkat, dan rantai pasok industri kendaraan listrik mulai terbentuk di sekitar kawasan Subang.

Strategi VinFast juga mencakup pendekatan pasar yang adaptif, seperti skema langganan baterai untuk menekan biaya kepemilikan awal, serta pengembangan infrastruktur pengisian daya melalui V-GREEN. Pendekatan ini menjawab kebutuhan publik akan kendaraan listrik yang terjangkau dan andal.

Beroperasinya pabrik sesuai jadwal, di tengah perubahan kebijakan, mengirimkan pesan jelas: VinFast memandang Indonesia sebagai mitra jangka panjang dalam membangun masa depan mobilitas bersih dan industri otomotif berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Komdigi Klaim Berhasil Tekan Transaksi Judi Online hingga 57 Persen

Ilustrasi Judi Online dan mesin ketangkasan kasino. (ANTARA/HO)

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah mencatat keberhasilan signifikan dalam upaya pemberantasan judi online (judol) di Indonesia. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan nilai perputaran dana judi online sepanjang 2025 mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa sejak awal 2025 hingga kuartal III, perputaran dana judi online tercatat sebesar Rp155 triliun. Angka tersebut turun sekitar 57 persen dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp359,8 triliun.

“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Meutya menegaskan data yang dirilis PPATK menjadi indikator kredibel atas efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan praktik judi online. Menurutnya, langkah pengawasan digital, pemutusan akses, hingga penegakan hukum telah berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

“Data PPATK memperkuat bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses, dan penindakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif,” tegasnya.

Ia menambahkan, upaya pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi online dari berbagai sisi, mulai dari konten, infrastruktur digital, hingga aliran dana.

“Pada prinsipnya, kami akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk praktik judi online,” ujarnya.

Komdigi, lanjut Meutya, secara konsisten melakukan pemutusan akses terhadap situs dan konten judi online yang beroperasi di ruang digital Indonesia. Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem pengawasan internal ditindaklanjuti secara cepat.

“Ini bagian dari komitmen kami menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa selain penurunan nilai transaksi, jumlah pemain judi online juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2025, jumlah pemain tercatat sekitar 3,1 juta orang, turun 68,32 persen dibandingkan 9,7 juta pemain pada 2024.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pasar Mobil Listrik Nasional Melonjak, BYD–DENZA Kuasai Lebih dari Separuh Penjualan

Jakarta, Aktual.com — Geliat pasar kendaraan listrik nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan kuat sepanjang 2025. Penetrasi EV yang pada 2023 masih berada di kisaran 2–3 persen, meningkat menjadi 5 persen pada 2024 dan melonjak hingga sekitar 12 persen menjelang akhir 2025. Artinya, pasar EV Indonesia kini tumbuh lebih dari empat kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Di tengah pertumbuhan tersebut, BYD Indonesia mencatat kinerja dominan. Sepanjang Januari hingga November 2025, BYD membukukan penjualan lebih dari 47.300 unit, setara dengan sekitar 57 persen pangsa pasar EV nasional. Angka ini bahkan telah melampaui total penjualan EV nasional sepanjang 2024 yang mencapai sekitar 43.000 unit.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menilai capaian ini sebagai sinyal meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi kendaraan listrik. “Pertumbuhan pasar EV 2025 sangat kuat meski industri otomotif secara umum melambat. BYD bersyukur dapat berkontribusi lebih dari 57 persen terhadap total EV nasional,” ujarnya.

Secara segmen, BYD Atto 1 di kelas low hatchback mencatat penjualan lebih dari 17.700 unit hanya dalam dua bulan. Di segmen MPV, BYD M6 terdistribusi 9.900 unit dan menjadi mobil listrik terlaris kedua nasional. Sementara di segmen SUV, BYD Sealion 7 membukukan lebih dari 7.900 unit sejak Februari 2025. Adapun BYD Seal memperkuat posisi di segmen sedan listrik.

Pada lini premium, DENZA D9 tampil sebagai high MPV listrik terlaris di kelasnya dengan penjualan lebih dari 7.000 unit, didukung kenyamanan kabin, teknologi keselamatan, dan fitur intelligent cockpit.

BYD juga menegaskan komitmen jangka panjang melalui perluasan jaringan nasional serta pembangunan fasilitas produksi di Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 2026. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat rantai pasok, meningkatkan layanan purna jual, serta mendukung kebutuhan mobilitas di berbagai daerah, termasuk wilayah terdampak bencana.

“Penguatan jaringan lokal dan layanan menjadi kunci membangun kepercayaan jangka panjang konsumen EV,” kata Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Wakil Ketua KPK Sebut Korupsi Semakin Terselubung, Pencegahan Harus Masuk ke Proses Kebijakan

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menilai Hari Antikorupsi sebagai momentum refleksi bersama, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Ia mendorong mitigasi korupsi menjadi tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga.

Agus menyebut praktik korupsi kini banyak berwujud state capture corruption yang menyatu dalam kebijakan publik. “Yang terlihat wajar, bisa saja justru menyimpan praktik korupsi,” ujarnya, Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025).

Ia mencontohkan syarat tender yang sengaja diarahkan demi memenangkan pihak tertentu. Menurut Agus, pola tersebut lahir dari pesanan tersembunyi dan sudah lama terjadi.

Agus menegaskan pencegahan korupsi tidak rumit bila didukung akses informasi memadai. “Kami butuh akses, kewenangan, dan fasilitas untuk mencegah sejak awal,” katanya.

Ia menekankan KPK siap terlibat langsung dalam mitigasi risiko pada titik rawan. “Kalau ada kerawanan, sampaikan, kami turun di depan,” ucapnya.

Agus membedakan tegas kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi. “Business judgment rule tidak sama dengan niat mencuri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti penyalahgunaan diskresi yang melampaui aturan sebagai bentuk korupsi. Menurutnya, pelanggaran prosedur dengan niat tertentu dapat dibuktikan secara hukum.

Agus mengingatkan korupsi sering tersembunyi dalam relasi kekuasaan dan konflik kepentingan. Praktik tersebut kerap berlangsung di ruang informal dan pengambilan keputusan strategis.

Wakil Ketua KPK menutup dengan menekankan pentingnya integritas pimpinan dalam organisasi. Ia menilai profesionalisme dan tata kelola baik harus berjalan beriringan dalam pencegahan korupsi.

(Muhammad Hamidan Multazam)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Upah Minimum 2026 Dikebut, Mendagri Ingatkan Peran Sentral Gubernur

Jakarta, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa gubernur memiliki peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP 2026, gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK dan UMSK. Namun, kewenangan tersebut bersifat opsional dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota, tetapi sifatnya ‘dapat’,” ujar Tito saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Tito menekankan pentingnya proses penetapan upah minimum yang tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah. Seluruh penetapan upah minimum 2026 harus rampung paling lambat pada 24 Desember 2025. Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, ia meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius.

“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026, dengan gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan melalui penetapan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel utama.

“Nilai alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan, berada di kisaran 0,5 sampai 0,9,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengedepankan prinsip keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Oleh karena itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha menjadi faktor penting agar keputusan yang diambil dapat diterima semua pihak.

Tito juga meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan guna memastikan proses berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial.

Kemendagri, lanjut Tito, akan memantau progres penetapan upah minimum di seluruh 38 provinsi. “Kami akan memantau mana yang sudah selesai dengan baik dan mana yang masih terkendala,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain