Jakarta, aktual.com – Strategi militer Amerika Serikat (AS) yang kembali mengandalkan superioritas udara dinilai berisiko mengulang pola lama, yakni janji kemenangan cepat yang berujung konflik berkepanjangan.

Mengacu pada analisis The Guardian, pendekatan ini bukan hal baru. Akar pemikirannya dapat ditelusuri hingga 1921 melalui teori Jenderal Italia Giulio Douhet dalam bukunya The Command of the Air.

Douhet meyakini kemenangan perang bisa diraih lewat pemboman besar-besaran, termasuk terhadap infrastruktur sipil, guna melumpuhkan moral musuh.

“Jauh lebih penting menghancurkan logistik dan infrastruktur dibanding menyerang garis depan,” tulis Douhet dalam teorinya, dikutip The Guardian, Jumat (27/3/2026), sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia.

Pemikiran tersebut kemudian memengaruhi berbagai strategi militer modern, termasuk dalam perang-perang besar yang melibatkan AS. Dalam konteks terkini, retorika agresif Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth terkait operasi udara terhadap Iran dinilai mencerminkan pola serupa.

Hegseth bahkan menyebut serangan udara sebagai pendekatan paling mematikan dan presisi dalam sejarah. “Kuantitas memiliki kualitas tersendiri… ini akan menjadi volume serangan tertinggi yang pernah dilakukan Amerika,” ujarnya.

Namun, menurut analis pertahanan Winslow Wheeler, klaim tersebut lebih banyak soal gaya komunikasi ketimbang substansi strategi baru.

“Yang tidak mereka hargai adalah bahwa sifat manusia tidak berubah,” kata Wheeler.

Ia menilai pemboman justru kerap memicu perlawanan, bukan menyerah. “Serangan Jerman terhadap Inggris tidak melemahkan tekad, justru menyatukan mereka,” katanya.

Sejarah Buktikan Serangan Udara Tak Selalu Efektif

Sejarah pun mencatat, dominasi udara kerap gagal memberikan kemenangan mutlak. Dalam Perang Vietnam, misalnya, teknologi sensor canggih AS untuk memutus jalur logistik Ho Chi Minh berhasil diakali dengan cara sederhana, termasuk penggunaan air kencing hewan untuk mengelabui detektor.

Sementara itu, dalam Perang Teluk 1991, klaim keberhasilan tinggi dari pesawat siluman F-117A terbukti dilebih-lebihkan. Studi Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (GAO) menemukan tingkat keberhasilan hanya sekitar 41%-60%, jauh dari klaim awal 80%.

Kampanye udara NATO di Kosovo pada 1999 juga menunjukkan keterbatasan serupa. Berdasarkan laporan yang dikutip The Guardian, ribuan serangan hanya berhasil merusak sebagian kecil target militer Serbia.

Fenomena ini berlanjut dalam invasi Irak 2003 melalui strategi “shock and awe”. Meski diawali dengan ribuan bom presisi, serangan udara gagal menggulingkan rezim Saddam Hussein tanpa intervensi darat.

Analisis The Guardian menekankan, klaim teknologi canggih, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI), tidak serta-merta mengubah hasil perang. Meski Hegseth menyebut sistem otonom dan AI kini terintegrasi dalam operasi militer, efektivitasnya tetap dipertanyakan.

“Teknologi semakin canggih, tetapi tidak mengubah bagaimana manusia bereaksi di medan perang,” ujar Wheeler.

Dengan demikian, ketergantungan pada kekuatan udara dinilai berpotensi menjadi ilusi lama yang terus berulang.

Alih-alih menghadirkan kemenangan cepat, strategi ini justru berisiko menyeret AS ke konflik yang lebih kompleks dan berkepanjangan.

Serangan Udara AS-Zionis Israel Ancam Stabilitas Global, Iran Lebih Cerdik

Sebelumnya, Murad Sadygzade, Presiden Pusat Studi Timur Tengah, sekaligus Dosen Tamu di HSE University Moskow menyampaikan, serangan udara besar-besaran yang diluncurkan AS dan Zionis dan Israel ke jantung pertahanan Iran yang awalnya diprediksi sebagai operasi kilat dan menentukan, kini justru mengancam stabilitas dunia.

Operasi yang dirancang untuk melumpuhkan pusat saraf Teheran ini berisiko menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran konflik yang tak berkesudahan.

Sadygzade menganalisis, pada jam-jam pertama serangan, Washington (AS) dan Yerusalem Barat (Zionis Israel) membangun narasi strategis tentang kontrol penuh yang bersifat psikologis dan menentukan.

“Logika yang disimpulkan oleh banyak analis dari pola pembukaan serangan ini bukan sekadar merusak fasilitas, melainkan untuk memutuskan sistem saraf negara Iran, menyerang tulang punggung komando, otak koordinasi, dan simbol-simbol yang mengikat otoritas militer dan politik dalam satu rantai,” ujar Sadygzade dalam tulisannya di Russia Today (RT) dikutip CNBC Indonesia, Selasa (10/3/2026).

Laporan media, termasuk akun detail dari outlet utama Inggris, menggambarkan gelombang pertama sebagai aksi gabungan AS-Zionis Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran serta sejumlah besar tokoh militer senior. Hasil ini sesuai dengan templat serangan dekapitasi (pemenggalan kepemimpinan), meskipun detail operasionalnya masih diperdebatkan di publik.

Namun, Sadygzade menekankan, blitzkrieg atau perang kilat tidak ditentukan oleh bagaimana ia dimulai, melainkan seberapa cepat ia berakhir sesuai keinginan penyerang. Dalam kasus ini, koreografi tersebut hancur berantakan karena Iran memilih untuk memberikan perlawanan yang tersebar secara geografis.

“Iran, alih-alih memilih syok strategis atau protes ritual, tampaknya telah mengambil keputusan yang lebih berbahaya untuk menjawab secara berkelanjutan dan terdistribusi, mengubah konfrontasi dari satu teater menjadi uji tekan seluruh wilayah terhadap pertahanan udara, perlindungan angkatan laut, keamanan pangkalan, dan kohesi politik,” tuturnya.

Efek politik dari alarm yang terus-menerus, gangguan lalu lintas, dan dampak serangan yang berulang memiliki kekuatan korosif. Hal ini memaksa setiap pemerintah di wilayah tersebut untuk mempertanyakan berapa lama pasar, warga negara, dan koalisi internal mereka dapat bertahan sebelum akhirnya retak.

Sadygzade juga menilai, ketika perang menjadi kontes ketahanan, fokusnya bukan lagi hanya pada platform dan amunisi, melainkan pada stok, anggaran, logistik, dan kesediaan mitra untuk tetap membuka pintu. Hal inilah yang membuat front diplomatik kini menjadi sama pentingnya dengan front kinetik di medan perang.

“Itulah sebabnya front diplomatik mulai menjadi sepenting front kinetik. Jika ekspektasi awal adalah kampanye singkat dengan dampak politik terbatas, kenyataan saat ini terlihat lebih dekat pada perjuangan di mana Washington dan Zionis Israel membutuhkan jalan keluar yang tidak menyerupai kekalahan,” kata Sadygzade.

Dalam situasi terjepit, insting untuk memperlebar lingkaran partisipan menjadi sangat kuat guna mendapatkan lebih banyak opsi pangkalan, rute pengisian ulang, dan perlindungan diplomatik.

Namun, upaya perekrutan ini menabrak dinding penolakan keras, bahkan dari dalam kamp Barat sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Spanyol.

“Spanyol muncul sebagai contoh Eropa yang paling jelas dalam menarik garis kebijakan publik. Perdana Menteri Pedro Sanchez menolak penggunaan pangkalan Spanyol untuk serangan terhadap Iran, membingkai sikap Spanyol sebagai penolakan untuk menjadi kaki tangan dalam eskalasi,” jelas Sadygzade.

Tindakan Madrid ini diikuti oleh relokasi pesawat AS dari Spanyol selatan, yang menandakan posisi Madrid memiliki bobot operasional yang nyata. Respons Washington sendiri bergeser cepat ke bahasa tekanan, di mana Presiden Donald Trump secara terbuka mengancam konsekuensi perdagangan sebagai hukuman atas ketidakpatuhan tersebut.

Sadygzade juga menyoroti posisi London yang lebih kompleks namun mengungkapkan adanya keretakan internal. Pemerintah Inggris menekankan tidak terlibat dalam serangan awal, meski memperluas penyebaran pertahanan seiring meluasnya pembalasan Iran ke negara-negara yang tidak ikut serta dalam serangan pembuka.

“Media melaporkan bentrokan politik di mana Trump mengkritik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer karena penolakan awal untuk mengizinkan penggunaan pangkalan Inggris bagi tindakan ofensif. Laporan Inggris menggambarkan resistensi kabinet internal yang membatasi ruang gerak Starmer hingga postur bergeser ke arah pertahanan,” tambahnya.

Di tingkat regional, dampaknya jauh lebih sensitif. Mitra tradisional AS di Teluk membangun stabilitas domestik mereka di atas janji keamanan dan ekspor yang dapat diandalkan. Perang yang berkepanjangan menghancurkan kedua pilar tersebut, terutama dengan lumpuhnya Selat Hormuz yang merupakan jantung ekonomi kawasan.

“Jika Hormuz secara efektif tidak dapat digunakan, narasi investasi goyah, biaya asuransi melonjak, kontrak pasokan terganggu, dan citra Teluk sebagai simpul aman dalam perdagangan global mulai terlihat seperti mitos yang rapuh. Dampaknya tidak hanya memukul ekonomi lokal tetapi juga konsumen besar seperti China,” papar Sadygzade.

Ketegangan mencapai puncaknya saat infrastruktur energi seperti fasilitas Ras Tanura di Arab Saudi dan kompleks industri Ras Laffan di Qatar menjadi sasaran.

QatarEnergy bahkan secara resmi menghentikan produksi LNG setelah serangan militer terhadap fasilitas operasi mereka. Hal ini memicu perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan dari persepsi bahwa Iran menyerang tetangganya.

“Pertanyaan strategisnya bukan hanya siapa yang bisa memukul target tersebut, tapi siapa yang diuntungkan dari persepsi bahwa Iran bersedia memukul mereka. Jika Teheran mencoba mencegah negara-negara Teluk menjadi kombatan aktif, maka memukul garis hidup ekonomi tetangga yang ragu-ragu terlihat merugikan diri sendiri,” ulasnya.

Muncul dugaan adanya operasi bendera palsu (false flag) atau sabotase yang dirancang untuk memaksa monarki Teluk turun tangan.

Sadygzade mencatat adanya laporan penangkapan individu yang diduga terkait intelijen Zionis Israel di Arab Saudi dan Qatar, meski basis buktinya masih beragam dan penuh klaim yang saling bertentangan.

Kekacauan ini semakin parah dengan insiden di perbatasan utara, termasuk pencegahan amunisi balistik di wilayah Turki dan serangan drone di dekat sekolah di Azerbaijan.

Meskipun tuduhan mengarah ke Teheran, Iran secara konsisten membantah keterlibatan mereka dan menuding Zionis Israel sebagai provokator untuk menciptakan musuh baru bagi Iran.

“Ini sebabnya motif Washington dan Zionis Israel dalam perluasan koalisi tampak lebih koheren secara struktural daripada ide bahwa Iran sengaja mencoba mengumpulkan musuh regional baru. Jika peserta baru ditarik ke sisi Barat, tekanan pada Iran meningkat dan narasi dapat diubah dari agresi sepihak menjadi pertahanan kolektif,” tegas Sadygzade.

Ia pun memperingatkan, jika Washington dan Zionis Israel gagal merekrut dukungan yang berarti, kredibilitas jaminan keamanan AS akan hancur.

Di dalam negeri AS sendiri, perang yang berkepanjangan menjadi ujian keberlanjutan politik, terutama dengan adanya manuver Kongres untuk membatasi kekuasaan perang presiden.

“Bahaya yang lebih dalam bukan hanya rasa malu politik, melainkan ledakan regional. Begitu infrastruktur energi dan titik sumbat pelayaran menjadi target berulang, perang memperoleh logika penularan. Kematian pemimpin tertinggi Iran bukan hanya peristiwa militer, tapi serangan terhadap pusat gravitasi politik-agama,” kata Sadygzade menutup analisisnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi