Jakarta, aktual.com – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengumumkan hasil survei terbaru mengenai evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap satu tahun pada tanggal 20 Oktober 2025.

Hasil survei menunjukkan bahwa CELIOS memberikan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah dengan nilai 3 dari 10. Selain memberikan penilaian kepada kabinet Merah Putih, CELIOS juga menilai kinerja TNI dan Polri.

TNI memperoleh nilai 3 dari 10, sedangkan Polri mendapatkan nilai 2 dari 10.

“Nilai akhirnya, 3 dari 10,” tulis CELIOS dalam laporan satu tahun Kabinet Prabowo-Gibran, seperti yang dikutip pada Senin (20/10/2025).

Dalam laporan tersebut, CELIOS menguraikan berbagai komponen penilaian berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Pertama, sebanyak 56 persen masyarakat menilai bahwa janji politik yang disampaikan pemerintah tidak dilaksanakan dengan serius.

Kedua, 72 persen responden menganggap bahwa pencapaian program yang dilaksanakan masih belum efektif. Selama satu tahun, 43 persen responden menilai pencapaian program buruk, sementara 29 persen menilai sangat buruk.

Ketiga, 80 persen responden merasa bahwa rencana kebijakan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikator keempat berfokus pada kualitas kepemimpinan, di mana 64 persen responden menilai kepemimpinan publik berada di bawah harapan.

Dari jumlah tersebut, 31 persen menilai kepemimpinan masih buruk, sedangkan 33 persen menilai sangat buruk. Kelima, 81 persen responden berpendapat bahwa tata kelola anggaran pemerintah belum transparan. Terakhir, 91 persen responden menilai bahwa komunikasi mengenai kebijakan yang ada belum memuaskan.

Menteri Diminta untuk Mundur

Indikator ketujuh menunjukkan bahwa 75 persen responden merasa penegakan hukum semakin lemah. Dari total responden, 38 persen menilai kinerja penegakan hukum dalam satu tahun terakhir masih buruk, sementara 37 persen lainnya memberikan penilaian sangat buruk.

Indikator kedelapan mencatat bahwa 96 persen responden berpendapat bahwa menteri yang ada berkinerja buruk dan sebaiknya mundur. Mayoritas responden juga menginginkan adanya perombakan pejabat publik yang dinilai tidak memuaskan.

Kesembilan, sebanyak 84 persen responden merasa bahwa pajak dan pungutan yang ada memberatkan masyarakat. Sementara itu, pada indikator kesepuluh, 53 persen responden beranggapan bahwa bantuan ekonomi yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indikator kesebelas menunjukkan bahwa 58 persen responden menilai koordinasi lintas lembaga tidak berjalan baik, dan kolaborasi antar kementerian dalam kabinet dinilai tidak efektif. Selanjutnya, pada indikator keduabelas, 43 persen responden merasa bahwa upaya pemberantasan korupsi belum maksimal.

“Dengan hasil tersebut, 98% responden setuju nomenklatur kementerian dipangkas. Selain itu, elektabilitas Prabowo turun drastis sebesar 36% responden pemilih Prabowo-Gibran di 2024 bersikap untuk tidak memilih kembali lagi mereka pada pemilu mendatang,” tulis CELIOS.

Pengumpulan Data

Studi CELIOS melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mencakup berbagai desk berita, seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Setelah pengumpulan data, dilakukan pemeriksaan konsistensi untuk mengidentifikasi pola jawaban yang tidak wajar atau menyimpang.

Waktu pengambilan survei berlangsung dari tanggal 30 September hingga 13 Oktober 2025. Untuk melengkapi penilaian dari para pakar, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei nasional yang bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang mereka alami serta keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah.

Survei ini dilakukan secara nasional dengan melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan, sehingga mencerminkan keberagaman sosial dan demografis penduduk. Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram yang dirancang untuk mencerminkan representasi nasional.

Dengan pengaturan fitur iklan pada kedua platform tersebut, penelitian ini mampu menjangkau responden dengan kriteria tertentu seperti lokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu-isu terkait ekonomi. Untuk memastikan hasil survei mencerminkan kondisi populasi orang dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas, teknik pembobotan statistik diterapkan.

Pembobotan ini disesuaikan dengan distribusi jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan, dan pendapatan, mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif, sehingga persepsi publik terhadap kondisi ekonomi dapat ditinjau secara lebih tajam dalam konteks respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi nasional.

Survei masyarakat umum dilaksanakan pada 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025.

Survei Poltracking

Poltracking Indonesia baru saja merilis hasil survei mengenai evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan satu tahun sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024. Dari hasil survei tersebut, terungkap bahwa 81,5% responden menunjukkan kepercayaan terhadap keduanya, sementara 15,6% merasa sebaliknya.

Adapun 2,9% responden mengaku tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

“Angka 81,5% berasal dari responden yang sangat percaya sebanyak 10% dan cukup percaya 71,5%. Sedangkan 15,6% merupakan gabungan dari responden yang kurang percaya 14,4% dan 1,2% yang sangat tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, saat konferensi pers daring mengenai hasil survei, Minggu (19/10/2025).

Hanta Yuda juga menjelaskan mengenai pertanyaan selanjutnya terkait kepuasan publik. Dari survei tersebut, 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, sedangkan 19,2% menilai sebaliknya. Sementara itu, 2,5% responden tidak memberikan jawaban atau tidak tahu.

“Dari 78,3% responden yang puas, terdapat 9,7% yang sangat puas dan 68,6% yang cukup puas. Di sisi lain, 19,2% terdiri dari 17,5% yang kurang puas dan 1,7% yang tidak puas,” jelas Hanta.

Bagi mereka yang merasa puas, Hanta menambahkan, responden diminta untuk menjelaskan alasan kepuasan mereka, terutama terhadap kinerja Prabowo Subianto. Hasilnya, 22,9% responden menyatakan bahwa mereka puas karena kepemimpinan yang tegas, berani, dan bertanggung jawab.