KPK Kembali Periksa Gus Alex, Fokus Hitung Kerugian Negara Kasus Kuota Haji

Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain

Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar acara silaturahmi dalam rangka purna tugas Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama masa pengabdian.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas di lingkungan MPR RI.
Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M., Deputi Bidang Administrasi, Heri Herawan, S.H., para pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa selama menjalankan tugas di MPR RI, ia memperoleh banyak pengalaman berharga.
“Banyak pengalaman yang sangat berarti saya peroleh selama bertugas di MPR RI. Salah satunya adalah keterlibatan dalam berbagai sidang, termasuk sidang tahunan yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR,” ujarnya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Hentoro juga menuturkan bahwa pengalaman paling berkesan baginya adalah keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden.
“Saya berkesempatan ikut menorehkan sejarah serta berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan terdokumentasi dengan baik,” tambahnya.
Selama masa pengabdiannya, Hentoro menilai bahwa tugas-tugas yang dijalani merupakan sebuah rutinitas yang terdapat tantangan. Salah satu tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus adalah penyerapan anggaran.
“Kami terus melakukan koordinasi, khususnya dengan para anggota agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara optimal. Alhamdulillah, tingkat penyerapan anggaran tahun lalu mencapai 95 persen, termasuk kegiatan sosialisasi daerah yang mencapai 90 persen,” jelasnya.
Menurut Hentoro, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Hentoro menyampaikan pesan kepada para penerus agar senantiasa bekerja secara optimal, menjaga semangat pelayanan, serta terus meningkatkan kapasitas diri.
“Hal yang paling penting adalah koordinasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi lintas unit kerja menjadi kunci agar setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI, Hentoro Cahyono penah menduduki beberapa posisi startegis, antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Belopa, Sulawesi Selatan; Kejaksaan Negeri Bangkalan, Jawa Timur; Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh; Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; Kepala Sub Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, dan Direktur Program Pengembangan Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI.
Setelah purna tugas dari Jabatan Struktural Eselon 1 sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi pada Sekretariat Jendral MPR RI , Hentoro Cahyono akan melanjutkan pengabdian/ tugas sebagai Jaksa Ahli Utama di Kejaksaan Agung RI
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa tidak semua peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 2026 otomatis lolos menjadi petugas.
Menjelang penutupan diklat, setidaknya enam orang peserta dinyatakan gugur dan dipulangkan karena berbagai faktor, mulai dari masalah kesehatan hingga indisipliner.
Wamenhaj menegaskan bahwa proses seleksi berjalan sangat objektif tanpa pandang bulu. Faktor kesehatan menjadi salah satu penyebab utama gugurnya peserta. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ulang, ditemukan peserta yang memiliki risiko tinggi jika diberangkatkan.
“Ada yang ternyata hasil MCU-nya menunjukkan penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring. Kami tidak mungkin mengambil risiko dengan memberangkatkan mereka. Rekomendasi dokter menyatakan tidak layak, maka dengan berat hati harus dicopot,” ujar Wamenhaj di sela-sela pemantauan persiapan penutupan diklat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (29/1).
Wamenhaj juga memperingatkan keras agar para calon petugas haji tidak memiliki mentalitas “nebeng” berhaji gratis. Menurut dia, tugas utama PPIH adalah melayani jamaah, sementara kesempatan berhaji hanyalah bonus dari Allah SWT.
“Jangan sampai niatnya itu nebeng naik haji melalui jalur petugas. Luruskan niat untuk menjadi pelayan tamu Allah. Hajinya itu bonus saja. Jika mentalitasnya hanya ingin haji gratis, biasanya akan terlihat dari kedisiplinan selama diklat,” ujar Wamenhaj.
Wamenhaj memastikan bahwa peserta yang akan mengikuti upacara penutupan bersama Presiden Prabowo Subianto esok hari adalah mereka yang dinyatakan lulus murni oleh tim instruktur.
Bagi yang belum berhasil tahun ini, ia menyarankan untuk mempersiapkan diri lebih baik, baik secara fisik maupun kepatuhan terhadap aturan, untuk mencoba kembali pada tahun depan.
“Besok yang ikut penutupan adalah mereka yang lulus. Kita berharap semua teman-teman di sini lulus, namun ingat, haji itu panggilan Allah. Kekuatan Allah bermain di sini. Jika belum terpanggil tahun ini, coba lagi tahun depan dengan persiapan yang lebih matang,” ujar Wamenhaj.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan perombakan jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pekan depan, menyusul langkah serupa yang telah dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Langkah tersebut diambil setelah Purbaya melantik 31 pejabat di lingkungan DJBC, sebagai bagian dari strategi pembenahan kinerja penerimaan negara guna menjaga ketahanan fiskal.
“Kemarin kan saya sudah tuh obrak-abrik bea cukai, minggu depan pajak. Jadi income akan membaik ke depan sehingga fondasi fiskal ga masalah lagi,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (29/1/2026).
Menurut Purbaya, optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan akan menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
“Dan uang yang diperoleh akan dipakai untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi gak usah takut.,” ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa perombakan besar di DJBC dilakukan untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi. Ia menilai langkah tersebut krusial demi mengamankan penerimaan negara, mengingat besarnya kebutuhan belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bea cukai dan pajak saya tangani langsung karena itu penting buat penerimaan tahun ini dan untuk menekan defisit anggaran kita,” tegas Purbaya.
Ia juga memastikan pengganti pejabat di lingkungan Bea Cukai tidak akan berasal dari luar institusi. Menurutnya, mendatangkan pejabat eksternal justru berisiko karena tidak memahami teknis operasional di lapangan.
Sebagai gantinya, Purbaya memilih melakukan rotasi internal serta memberikan kesempatan kepada pegawai muda untuk menempati posisi strategis, sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah dengan penyesuaian mekanisme layanan bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat.
Penyesuaian tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis (29/1).
“Pelaksanaan MBG pada bulan Ramadhan tetap berjalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Ia menjelaskan penyesuaian dilakukan agar layanan tetap tepat sasaran tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa bagi peserta didik Muslim.
Menurut dia, anak sekolah di daerah yang mayoritas menjalankan puasa akan menerima makanan kering yang dapat dikonsumsi saat berbuka.
Sementara itu, sekolah di wilayah yang mayoritas tidak berpuasa tetap mendapatkan layanan MBG seperti hari biasa.
Untuk kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui, pemerintah memastikan layanan MBG tetap diberikan secara normal selama bulan Ramadhan.
“Sekolah yang non-Muslim (distribusi MBG) seperti biasa. Ibu hamil, balita juga seperti biasa,” ujar dia.
Zulhas menambahkan layanan MBG di pesantren akan menyesuaikan waktu distribusi, yakni digeser ke sore hari untuk konsumsi saat berbuka puasa.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema Ramadhan tersebut telah disiapkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah.
Menurut dia, menu yang disiapkan tetap memperhatikan kecukupan gizi meskipun dikemas dalam bentuk makanan kering.
“Untuk anak sekolah yang puasa, dibagikan saat pulang sekolah untuk berbuka,” ungkap Dadan.
Pemerintah menegaskan penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus menghormati pelaksanaan ibadah masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga akhir Januari 2026 Program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut dilayani oleh 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Program MBG juga tercatat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah mencatat sebanyak 924.424 tenaga kerja langsung terlibat di SPPG, didukung 68.551 pemasok bahan pangan serta 21.413 mitra usaha, yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM lokal.
Pemerintah menilai keberlanjutan pelaksanaan MBG selama Ramadhan penting untuk menjaga konsistensi pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus memastikan dampak ekonomi program tetap berjalan di tingkat daerah.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Indonesia menolak tuntutan Amerika Serikat untuk membeli drone buatan AS sebagai bagian dari perjanjian perdagangan antara kedua negara, demikian dilaporkan surat kabar The Straits Times dengan mengutip sumber-sumber terkait.
Indonesia telah menyetujui sejumlah besar persyaratan yang diajukan Amerika Serikat dalam perundingan perdagangan, termasuk rencana untuk mengimpor bahan bakar dari AS sebagai pengganti Singapura, menurut laporan tersebut pada Rabu (28/1).
Namun demikian, Indonesia menolak ketentuan yang dinilai melanggar konstitusi, termasuk tuntutan untuk membeli drone AS guna mengawasi Laut China Selatan, tambah laporan itu.
Menurut surat kabar tersebut, kedua pihak hampir mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif AS dari 32 persen menjadi 19 persen. Indonesia juga dilaporkan berencana melonggarkan pembatasan impor mobil asal Amerika serta menghapus hambatan terhadap pasokan peralatan teknologi dan medis dari AS.
Perundingan antara kedua pihak masih berlangsung dan saat ini berfokus pada finalisasi kesepakatan serta penyelesaian masalah-masalah administratif, demikian isi laporan tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain