26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 279

Menkeu Purbaya Tekankan Akselerasi Belanja Daerah untuk Dorong Pembangunan

Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah penumpukan dana di perbankan. Hingga September 2025, tercatat dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,97 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10), Menkeu Purbaya menegaskan bahwa percepatan belanja produktif di tingkat daerah menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum ekonomi nasional di tengah dinamika global.

“Belanja daerah harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Jangan biarkan dana hanya mengendap di bank, karena itu berarti potensi ekonomi tidak bergerak,” ujar Purbaya.

Purbaya juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dan integritas dalam mempercepat realisasi anggaran. Ia menekankan bahwa percepatan tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Akselerasi belanja bukan berarti mengabaikan kehati-hatian. Justru dengan tata kelola yang baik, setiap rupiah yang dibelanjakan akan memberi manfaat besar bagi rakyat,” tegasnya.

Menteri Keuangan menilai, penumpukan dana daerah di bank menjadi salah satu tantangan utama dalam efektivitas fiskal daerah. Ia mendorong sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh pemerintah daerah agar belanja publik lebih tepat sasaran dan berdampak pada penguatan ekonomi lokal.

“Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting. Kita ingin anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mempercepat pembangunan,” tutur Purbaya.

Purbaya menutup arahannya dengan mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih proaktif mempercepat proyek-proyek prioritas, sekaligus memastikan setiap program memiliki nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Mesir Desak Hamas Setujui Rencana Gencatan Senjata di Gaza

Dalam pertemuan dengan delegasi yang dipimpin pemimpin senior Hamas Khalil al-Hayya pada Minggu (20/10), para pejabat Mesir mendesak kelompok itu untuk membuat mekanisme penyerahan senjata dan mundur dari kancah keamanan dan politik Gaza, kata sumber-sumber yang berbicara secara anonim kepada Xinhua.
Dalam pertemuan dengan delegasi yang dipimpin pemimpin senior Hamas Khalil al-Hayya pada Minggu (20/10), para pejabat Mesir mendesak kelompok itu untuk membuat mekanisme penyerahan senjata dan mundur dari kancah keamanan dan politik Gaza, kata sumber-sumber yang berbicara secara anonim kepada Xinhua.

Kairo, aktual.com – Mesir mendesak Hamas untuk menyetujui rencana keamanan pascaperang di Gaza saat delegasi senior dari kelompok perlawanan Palestina itu mengadakan pembicaraan di Kairo mengenai konsolidasi gencatan senjata yang rapuh, menurut sejumlah sumber Mesir.

Dalam pertemuan dengan delegasi yang dipimpin pemimpin senior Hamas Khalil al-Hayya pada Minggu (20/10), para pejabat Mesir mendesak kelompok itu untuk membuat mekanisme penyerahan senjata dan mundur dari kancah keamanan dan politik Gaza, kata sumber-sumber yang berbicara secara anonim kepada Xinhua.

Berdasarkan usulan Mesir, sekitar 1.000 polisi Otoritas Palestina (PA) akan ditempatkan di Gaza, dengan kemungkinan penambahan pasukan setelah mendapat persetujuan Israel. Pasukan PA akan bekerja bersama tim keamanan internasional yang rencananya akan diawasi oleh Mesir, kata sumber-sumber tersebut.

Kairo memandang penyerahan keamanan ini sebagai langkah penting untuk meluncurkan tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata, yang didiskusikan langsung dengan Hamas tanpa partisipasi Israel, menurut para sumber.

Ketika bentrokan baru meletus di Gaza pada Minggu, Mesir juga mendesak Israel untuk menghentikan operasi militer, berkomitmen kembali pada gencatan senjata, dan membuka kembali semua perlintasan untuk memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, Israel menuntut pengembalian jenazah para sandera Israel, sementara Hamas meminta para mediator untuk membujuk Israel agar mengizinkan peralatan penggalian masuk ke Gaza untuk membantu menemukan jenazah, kata para sumber.

Pada Minggu malam militer Israel mengatakan pihaknya telah melanjutkan pelaksanaan gencatan senjata setelah melakukan “serangkaian serangan udara yang signifikan sebagai respons atas pelanggaran Hamas.”

Sebelumnya pada hari yang sama, militer Israel mengatakan dua tentara tewas dalam serangan Hamas di Rafah, di mana kelompok militan menembakkan rudal antitank dan melepaskan tembakan pada sejumlah tentara yang sedang membongkar infrastruktur. Hamas membantah terlibat dalam aksi tersebut.

Otoritas kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 44 warga Palestina tewas dalam serangan Israel.

Gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Turki dengan dukungan Amerika Serikat mulai berlaku pada 10 Oktober. Kesepakatan ini menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian, melakukan pertukaran tahanan, menarik pasukan Israel dari beberapa wilayah di Gaza, serta mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan bahan bakar.

Terlepas dari kesepakatan itu, baik Israel maupun Hamas saling menuduh telah melanggar gencatan senjata.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Prabowo Dorong Reformasi Hukum yang Berpihak pada Rakyat Kecil

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. Aktual/BPMI Setpres

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani. Pesan kuat itu ia sampaikan saat menghadiri acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara senilai Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, terkait kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Dalam acara di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10), Presiden Prabowo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan kerugian besar negara. Namun, ia mengingatkan bahwa semangat pemberantasan korupsi harus selalu dibarengi dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama bagi rakyat kecil.

“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta yang didapat dengan cara mengorbankan rakyat adalah harta haram. Rezeki seperti itu pasti membawa keburukan bagi siapa pun,” tegas Presiden.

Prabowo menekankan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih. Ia meminta aparat penegak hukum—baik jaksa, polisi, maupun hakim—untuk bekerja dengan hati nurani dan tidak menindas yang lemah.

“Penegak hukum harus punya hati. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka. Orang kecil, orang lemah harus dibela dan dibantu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Presiden juga mengingatkan kalangan pengusaha agar tidak berupaya menipu negara. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas setiap bentuk kecurangan yang merugikan rakyat dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

“Kalau para pengusaha serakah itu mengira bisa menipu bangsa ini terus-menerus, mereka salah besar. Kita akan buktikan bahwa Indonesia kuat dan berdaulat,” tegasnya.

Prabowo menilai penyerahan uang pengganti sebesar Rp13,25 triliun ini merupakan tanda positif di tahun pertama pemerintahannya. Ia mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kekayaan nasional agar tidak terus-menerus dirugikan oleh segelintir pihak.

“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita kelola dengan baik dan berani, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya dan yakin itu,” pungkas Presiden Prabowo.

DPR Ingatkan Pemerintah Kawal Ketat MBG

Ilustrasi - Siswa menunjukkan menu makanan saat uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Kepatihan Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025). ANTARAFOTO/Maulana Surya/nym/pri.
Ilustrasi - Siswa menunjukkan menu makanan saat uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Kepatihan Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025). ANTARAFOTO/Maulana Surya/nym/pri.

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah agar mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih ketat sehingga tujuan utama memperbaiki gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil berlangsung dengan lancar.

“MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10).

Dia mengatakan hal tersebut sebagai bentuk evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengatakan laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober 2025, sejak awal pelaksanaan program itu, 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG. Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare.

Dia mengatakan bahwa fakta itu menunjukkan kelemahan sistem keamanan pangan di lapangan, sekaligus belum tuntas regulasi tata kelola program.

“Pemerintah memang menyebut rancangan peraturan presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi, program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” kata dia.

Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) beroperasi di seluruh Indonesia. Program itu juga telah menjangkau 35,8 juta penerima manfaat dengan 9.026 UMKM lokal terlibat dalam rantai pasok bahan baku dan penyediaan makanan.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah kemudian mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP), memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah lain, berupa pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi.

Menurut dia seluruh langkah itu sudah sepatutnya diapresiasi.

“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Delpedro

Tim bidang hukum Polda Metro Jaya dalam sidang jawaban termohon dengan tersangka aktivis demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025 Delpedro Marhaen dan kawan-kawan di Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Tim bidang hukum Polda Metro Jaya dalam sidang jawaban termohon dengan tersangka aktivis demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025 Delpedro Marhaen dan kawan-kawan di Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Jakarta, aktual.com – Tim hukum Polda Metro Jaya meminta agar hakim menolak praperadilan tersangka aktivis terkait penghasutan demonstrasi berujung ricuh pada Agustus 2025, yang diajukan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen.

“Bahwa Termohon menyatakan dengan tegas agar kiranya Yang Mulia hakim tunggal praperadilan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” kata anggota tim bidang hukum Polda Metro Jaya AKBP Iverson Manossoh dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Dia mengatakan penetapan tersangka Delpedro sudah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.

Selain itu, penetapan tersangka Delpedro juga sudah melalui mekanisme gelar perkara sehingga sah menurut hukum.

“Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor STap/S-4/1539/VIII/2025/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Agustus 2025 sudah sah menurut hukum, dan penetapan tersangka tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat,” ucap Iverson.

Dia mengatakan pihaknya memiliki tugas untuk melakukan tindakan terukur demi menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas negara. Dia juga menegaskan pejabat Polri memiliki diskresi untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

“Bahwa Termohon melakukan tindakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 18 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 UU Polri yang berbunyi untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam hal ini, pejabat Polri memiliki diskresi untuk melakukan tindakan hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga demi menjaga stabilitas negara,” ujar Iverson.

Diskresi itu, sambung dia, dilakukan pada kasus dugaan penghasutan terhadap Delpedro yang dikhawatirkan terjadi penghilangan barang bukti.

Dia mengatakan pemeriksaan seseorang sebagai calon tersangka sebelum penetapan tersangka tidak bersifat mutlak.

“Bahwa berdasarkan prosedur tetap nomor 1 tahun 2010 atau Protap tentang penanggulangan tindakan anarki, dalam protap ini kepolisian diperbolehkan untuk melakukan tindakan diskresi untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah segera terjadi, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, oleh karena itu Termohon melakukan penangkapan,” tutur Iverson.

Gugatan praperadilan Delpedro terdaftar dengan nomor perkara 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Tergugat atau Termohon dalam hal tersebut, yakni Direktur Reserse Siber dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Pengganti Kasus Korupsi CPO di Kejagung

Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/Fathur Rochman.
Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/Fathur Rochman.

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10).

Berdasarkan pantauan ANTARA. Prabowo tiba di Kejagung RI sekitar pukul 10.50 WIB, mengenakan seragam safari berwarna krem.

Sesaat setelah tiba, Prabowo langsung berbincang dengan sejumlah pejabat terkait, yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.

Prabowo berbincang dengan para pejabat tersebut di depan tumpukan uang sekitar Rp2 triliun, dari total uang yang diserahkan kepada negara sebesar Rp13.255.244.538.149.

Setelah itu, dilakukan prosesi penyerahan uang Rp13,2 triliun itu oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo

Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Diketahui, penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menganulir vonis lepas terhadap tiga terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain