10 April 2026
Beranda blog Halaman 284

Kemenhaj Dorong MUI Terbitkan Fatwa Haram Haji Pakai Uang Korupsi

Ilustrasi- Ibadah Haji Merupakan Salah Satu Ibadah Yang dilakuka Umat Islam

Jakarta, aktual.com – Pemerintah mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerbitkan fatwa haram bagi pelaksanaan ibadah haji yang menggunakan uang hasil korupsi atau dilakukan melalui cara-cara ilegal. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat berdiskusi dengan awak media dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dahnil mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyampaikan sejumlah permintaan kepada MUI agar memberikan panduan fikih yang tegas terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya mengenai sumber dana dan tata cara keberangkatan jemaah.

“Naik haji harus dengan cara-cara yang hasanah. Kalau naik haji menggunakan uang hasil korupsi atau uang yang tidak halal, itu hukumnya haram,” ujar Dahnil, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, sangat tidak pantas apabila ibadah haji yang merupakan ibadah sakral justru dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan. Ia menegaskan bahwa fatwa MUI nantinya tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Tidak patut seseorang menunaikan ibadah haji dengan cara korup atau menggunakan uang hasil korupsi. Kalau ada fatwa yang tegas, ini sekaligus menjadi penguatan moral dan spiritual dalam melawan korupsi,” katanya.

Selain soal dana haram, Dahnil juga meminta agar MUI mengeluarkan fatwa yang menegaskan keharaman pelaksanaan ibadah haji secara ilegal. Ia menekankan bahwa setiap jemaah harus mengikuti prosedur resmi, mulai dari pendaftaran, antrean, hingga keberangkatan dengan dokumen dan visa haji yang sah.

“Termasuk kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram, misalnya tidak menggunakan visa resmi haji,” tegas Dahnil.

Ia menjelaskan, ketertiban dalam penyelenggaraan ibadah haji sangat penting demi menjaga keamanan, kenyamanan, serta marwah ibadah itu sendiri. Karena itu, jemaah diminta untuk mematuhi seluruh aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut, Kemenhaj juga mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan panjangnya masa tunggu keberangkatan haji. Hal ini seiring dengan terus meningkatnya antrean jemaah haji di Indonesia dari tahun ke tahun.

Dalam praktiknya, banyak calon jemaah yang sudah mendaftar namun kemudian batal berangkat karena berbagai alasan, seperti sakit, tidak memenuhi syarat kesehatan (istitha’ah), atau bahkan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan tiba.

“Kami berharap ada fatwa MUI, misalnya ketika seseorang sudah mendaftar haji itu sudah dikategorikan sebagai niat untuk menunaikan ibadah haji, bisa disebut jemaah haji, meskipun kemudian berhalangan berangkat, seperti karena meninggal dunia atau tidak istitha’ah saat waktu keberangkatan,” ujar Dahnil.

Ia menilai, fatwa tersebut penting untuk memberikan ketenangan batin bagi keluarga jemaah serta kepastian hukum agama bagi masyarakat. Dengan adanya panduan fikih yang komprehensif dari MUI, diharapkan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dino Patti Djalal Peringatkan RI: Siap Mundur dari Board of Peace Jika Menyimpang dari Prinsip Bebas Aktif

Jakarta, aktual.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak ragu menarik diri dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apabila forum tersebut terbukti menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum internasional.

Peringatan itu disampaikan Dino menyusul penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis pekan lalu. Penandatanganan dilakukan bersama sejumlah kepala negara dan pemerintahan, serta disaksikan langsung oleh Presiden Trump.

Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (26/1/2026) malam, Dino menyampaikan empat “lampu kuning” serta enam rekomendasi bagi Indonesia terkait keikutsertaan dalam forum tersebut.

Lampu kuning pertama, menurut Dino, adalah tidak adanya rujukan sama sekali tentang Palestina atau Jalur Gaza di dalam Piagam Board of Peace. Padahal, gagasan pembentukan forum itu berangkat dari 20-Point Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict.

“Ini membingungkan, karena Board of Peace justru dimaksudkan untuk perdamaian Gaza. Namun bentuk akhirnya sangat berbeda dari mandat awal PBB,” ujar Dino.

Ia merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, yang menyebut Dewan Perdamaian sebagai badan pemerintahan transisi Gaza dengan kepribadian hukum internasional untuk mengoordinasikan pendanaan dan rekonstruksi hingga Otoritas Palestina menyelesaikan reformasinya.

Namun, dalam piagam yang ditandatangani di Davos, Dino menilai dewan tersebut justru sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden Trump. Hal ini tercermin dari Pasal 2 Ayat 2 piagam yang menempatkan seluruh anggota di bawah kepemimpinan Trump sebagai Chairman tanpa batas waktu.

“Semua keputusan harus mendapat persetujuan Donald Trump. Tidak ada kesetaraan, sangat hierarkis, dan jelas tidak fair,” tegasnya.

Lampu kuning kedua muncul setelah Presiden Trump mencabut undangan Kanada untuk bergabung, menyusul kritik Perdana Menteri Kanada Mark Carney terhadap Trump di Davos.

“Itu menunjukkan Trump memandang Board of Peace sebagai klub pribadi. Like and dislike, ego, bukan pertimbangan objektif,” kata Dino.

Sorotan ketiga diarahkan pada keikutsertaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina justru tidak dilibatkan. Menurut Dino, Netanyahu memiliki pengaruh politik dan psikologis yang sangat kuat terhadap Trump.

“Ini berbahaya. Ada risiko kehadiran Indonesia dimanfaatkan Israel untuk melegitimasi agenda politiknya,” ujarnya.

Lampu kuning terakhir adalah absennya empati terhadap penderitaan rakyat Palestina dalam pidato pejabat AS saat inaugurasi dewan. Dino menyoroti tidak disinggungnya fakta korban tewas di Gaza yang telah melampaui 70 ribu jiwa, yang oleh PBB disebut sebagai genosida. Ia juga mengkritik tidak digunakannya istilah freedom bagi rakyat Palestina.

Atas berbagai kejanggalan tersebut, Dino menyampaikan enam rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu yang paling utama adalah agar Indonesia selalu menyimpan opsi untuk keluar dari Board of Peace.

“Jika BoP melenceng, mengecilkan peran PBB, atau berubah menjadi Board of Trump, kita harus cabut. Politik luar negeri bebas aktif tidak membolehkan kita menjadi antek siapa pun,” tegasnya.

Ia juga meminta Indonesia menolak kewajiban iuran permanen sebesar 1 miliar dolar AS, yang dinilainya tidak masuk akal karena jauh lebih besar dibanding iuran Indonesia ke Sekretariat ASEAN.

Selain itu, Dino mendorong Indonesia berbagi pengalaman dalam resolusi konflik dan rekonsiliasi, seperti di Aceh, Timor Leste, dan Kamboja. Ia juga mengingatkan agar Indonesia bersikap tegas dalam pembahasan International Stabilization Forces (ISF) agar tidak terjebak pada peran yang keliru.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi ‘satpam proyek properti orang lain’ atau dipaksa melucuti Hamas. Itu bukan mandat TNI dan berisiko konflik,” ujarnya.

Dino menekankan bahwa solusi Gaza tidak boleh direduksi menjadi proyek bisnis futuristis, melainkan harus berbasis pada solusi politik dan sosial, termasuk komitmen terhadap Solusi Dua Negara dan kemerdekaan Palestina.

“Kalau dalam satu atau dua tahun tidak ada komitmen nyata ke arah itu, Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dimaksudkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjaga perdamaian, dengan mandat yang jelas serta berlandaskan prinsip kemanusiaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gempa M5,5 Guncang Pacitan, BMKG Pastikan Tak Picu Tsunami

Seismograf mencatat kekuatan gempa bumi.
Seismograf mencatat kekuatan gempa bumi.

Jakarta, aktual.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026) pagi. Gempa tercatat memiliki kedalaman 105 kilometer.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peristiwa gempa terjadi sekitar pukul 08.20 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 8,14 lintang selatan dan 111,33 bujur timur.

BMKG mencatat lokasi gempa berada sekitar 25 kilometer timur laut Pacitan, Jawa Timur. Meski cukup terasa, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG melalui akun resmi X miliknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lebih dari 3.600 Unit Dihuni, Meikarta Kian Hidup sebagai Kota Mandiri

Kawasan kota mandiri, Meikarta, Cikarang. Aktual/DOK MEIKARTA

Cikarang, aktual.com – Meikarta yang berlokasi di Koridor Timur Jakarta terus menunjukkan perkembangan sebagai kawasan kota mandiri yang tumbuh secara bertahap dan semakin matang. Sepanjang tahun 2025, kawasan ini tidak hanya berkembang sebagai area hunian, tetapi juga bertumbuh menjadi ekosistem urban yang aktif, memberikan manfaat nyata bagi penghuni, investor properti, serta pelaku usaha.

Proses pembangunan dan serah terima unit apartemen Meikarta sepanjang 2025 dilakukan secara konsisten dan terukur. Target serah terima unit pada tahun tersebut berhasil dipenuhi dengan tingkat realisasi yang signifikan. PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta telah menyerahkan unit sesuai jadwal yang ditetapkan, mencerminkan komitmen kuat dalam menyelesaikan pembangunan secara bertahap sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen dan investor.

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3.600 unit telah dihuni, serta lebih dari 16.500 unit telah diselesaikan. Capaian ini menandakan bahwa Meikarta telah memasuki fase kehidupan nyata sebagai kawasan dengan aktivitas harian yang stabil dan berkelanjutan.

Keberlanjutan proses serah terima unit memastikan jumlah penghuni terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga denyut kawasan tetap terjaga dan berkembang. Pengembang juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penyelesaian proyek di masa depan, sejalan dengan visi jangka panjang Meikarta sebagai kota mandiri yang berfungsi penuh.

Selain hunian, Meikarta kini telah diramaikan oleh berbagai fasilitas pendukung kota mandiri. Di antaranya Klinik Siloam, Cinnepolis, perbankan, Maxx Coffee, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Hyfresh, Indomaret, Alfamart, Stylish Furniture, Interior Scandia, Solaria, Cha Time, Imperial Kitchen & Dimsum, Optik Melawai, apotek, hingga Universitas Paramadina.

Untuk fasilitas kawasan skala kota, tersedia Lippo Mall Cikarang, Citywalk, Rumah Sakit Siloam, Water Boom, restoran cepat saji seperti Burger King dan KFC, serta SPBU Pertamina dan BP. Dari sisi transportasi publik, Meikarta juga didukung oleh layanan Shuttle Bus dan AO Transport yang melayani mobilitas penghuni.

Tak hanya itu, Central Park Meikarta seluas 105 hektare dengan danau seluas 25 hektare telah menjadi salah satu lokasi favorit di Koridor Timur Jakarta untuk berbagai kegiatan berskala besar. Mulai dari festival musik, pagelaran budaya, hingga acara komunitas rutin digelar di kawasan ini, semakin memperkuat daya tarik Meikarta bagi penghuni maupun pengunjung.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, Indra Azwar, menyampaikan bahwa pengembangan Meikarta diarahkan untuk menghadirkan kawasan yang hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

“Keberhasilan serah terima unit sepanjang 2025 serta kelanjutan proses pembangunan ke depan merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun kawasan yang berfungsi, hidup, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Indra, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, bagi penghuni, serah terima unit yang berkelanjutan memberikan kepastian hunian yang siap ditempati sekaligus memperkuat terbentuknya komunitas dan lingkungan sosial yang semakin solid.

Dari sudut pandang end-user living, bertambahnya jumlah penghuni berdampak langsung pada kualitas hidup kawasan. Fasilitas publik, area komersial, hingga pusat gaya hidup dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kehidupan kawasan yang aktif menghadirkan rasa aman, nyaman, serta dinamika sosial yang sehat bagi keluarga maupun profesional muda.

“Penghuni tidak hanya mendapatkan unit apartemen, tetapi juga pengalaman tinggal di kawasan yang benar-benar hidup dan memiliki ritme aktivitas perkotaan yang nyata,” jelasnya.

Sementara itu, bagi investor properti, konsistensi dan keberhasilan serah terima unit menjadi indikator penting keberlanjutan pengembangan kawasan. Meningkatnya tingkat hunian memperkuat potensi pertumbuhan nilai properti dalam jangka menengah dan panjang. Semakin banyak unit yang diserahterimakan dan dihuni, semakin kuat pula fundamental Meikarta sebagai kota mandiri.

Serah terima unit yang berkelanjutan juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha. Bertambahnya jumlah penghuni menciptakan pasar internal yang semakin besar dan stabil. Hal ini membuka peluang omzet yang lebih berkesinambungan bagi area komersial, restoran, kafe, pusat hiburan, hingga layanan kebutuhan harian.

“Kehadiran penghuni yang konsisten, ditambah arus pengunjung dari berbagai kegiatan publik, menjadikan Meikarta sebagai kawasan dengan ekosistem bisnis yang terus terbentuk dan berkembang,” kata Indra.

Ia menegaskan, Meikarta akan terus memperkuat posisinya sebagai kota mandiri yang memberikan kenyamanan tinggal bagi penghuni, prospek nilai yang berkelanjutan bagi investor, serta peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi 2026, Ibas Tegaskan Peran Imigrasi sebagai Penjaga Kedaulatan dan Wajah Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya imigrasi humanis berintegritas sebagai penjaga kedaulatan dan gerbang peradaban bangsa. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi 2026, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, memberikan sambutan yang penuh makna dan refleksi mengenai peran penting imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun reputasi bangsa di kancah internasional. Peringatan tersebut berlangsung di Gedung MPR RI dan dihadiri oleh guru besar, akademisi, insan pemerhati imigrasi, serta praktisi dan peneliti.

Mengusung tema “Imigrasi Humanis Berintegritas: Penjaga Kedaulatan, Gerbang Peradaban Bangsa”, Ibas menekankan dua aspek penting dalam sistem imigrasi Indonesia. Pertama, imigrasi sebagai penjaga kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, dan kedua, imigrasi sebagai gerbang peradaban bangsa yang menggambarkan Indonesia di mata dunia.

Dalam sambutannya, Edhie Baskoro Yudhoyono mengutip filosofi politik dari penerima Nobel Sastra Hannah Arendt yang menyatakan, “The right to have rights is the fundamental condition of humanity,” yang berarti hak asasi manusia hanya bermakna jika dijamin oleh negara dan hukum. Oleh karena itu, menurutnya, imigrasi humanis harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat sesuai dengan konstitusi negara.

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat imigrasi yang telah bekerja keras meningkatkan sistem layanan keimigrasian, seperti implementasi Sistem Layanan Imigrasi Terpadu Digital yang mempermudah proses paspor dan visa di seluruh daerah, serta program pengawasan perbatasan untuk memperkuat keamanan sekaligus melayani masyarakat lokal.

“Pelayanan publik semakin cepat, pengawasan lebih ketat, dan Indonesia semakin dihormati dunia internasional. Namun, kita juga harus terus melakukan perbaikan,” katanya, sembari menyoroti sejumlah masukan dan solusi untuk penyempurnaan sistem imigrasi, termasuk penguatan layanan di daerah terpencil, peningkatan transparansi aparatur, serta pengelolaan tenaga kerja asing yang seimbang dengan kepentingan nasional.

Selain sambutan, acara ini juga dirangkaikan dengan diskusi kebangsaan yang melibatkan berbagai pandangan dengan tujuan mendengarkan masukan, komentar, dan solusi terkait perkembangan imigrasi Indonesia ke depan. Edhie Baskoro Yudhoyono mengajukan sejumlah pertanyaan reflektif untuk diskusi, antara lain bagaimana menjaga ketegasan imigrasi tanpa menghilangkan kemanusiaan, serta bagaimana memperluas layanan imigrasi hingga ke pelosok tanpa birokrasi yang berbelit.

Dalam kesempatan tersebut, partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu menciptakan sistem imigrasi humanis yang lebih efisien, aman, dan tetap berkeadilan demi menjaga kedaulatan negara dan membangun citra peradaban bangsa Indonesia di dunia internasional.

Sebagai penutupan, Ibas menegaskan bahwa imigrasi bukan sekadar soal keluar-masuk orang, tetapi juga cermin watak bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan UUD NRI 1945 dan UU Keimigrasian, ia mengajak seluruh peserta untuk terus berkolaborasi memperkuat sistem imigrasi humanis yang berintegritas dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

“Imigrasi adalah instrumen negara hukum yang harus menjaga kedaulatan dan keamanan negara, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta membuka gerbang peradaban bangsa,” tutupnya.

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun 2026 ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen membangun sistem imigrasi yang lebih baik, sejalan dengan visi Indonesia yang semakin maju dan dihormati dunia internasional.

Lebih lanjut, lulusan Program Doktor IPB University ini mengapresiasi berbagai terobosan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk peluncuran program All Indonesia pada 1 Oktober 2025 sebagai langkah integrasi layanan lintas sektor berbasis digital. Ia menilai digitalisasi layanan, penguatan pengawasan perbatasan—terutama di wilayah terluar—serta peningkatan integritas aparatur sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan imigrasi yang cepat, ramah, dan berwibawa. “Ini semua merupakan bagian dari konsolidasi program terintegrasi sekaligus memberikan efisiensi waktu dengan ramah layanan.”

Forum ini juga menghadirkan pandangan kritis dan pengalaman lapangan dari para pakar. Prof. Dr. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A., menekankan bahwa keimigrasian merupakan urusan multidimensi yang bersinggungan dengan keamanan nasional, demografi, dan pembangunan ekonomi. Ia menyoroti dilema klasik antara penegakan hukum dan kepentingan ekonomi, serta perlunya penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan tanpa mengabaikan kedaulatan negara.

Sementara itu, Dr. Muhammad Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A., C.MSP., C.CDm., menyoroti persoalan mendasar integrasi data keimigrasian yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan instansi lain seperti Dukcapil dan kementerian terkait. Menurutnya, penguatan big data, sistem real-time, serta penataan ulang fungsi keimigrasian menjadi prasyarat penting untuk mencegah celah pelanggaran.

Dari perspektif hubungan internasional dan keamanan nasional, Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa imigrasi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang strategis. Ia mendorong penguatan Smart Border Security Management sebagai bagian dari diplomasi publik dan national branding Indonesia. Senada, Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., menekankan pentingnya mitigasi risiko berbasis intelijen dan pembaruan kebijakan visa secara berkala.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti, S.E., M.M., menyampaikan pandangannya terkait tantangan kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan. Ia menyoroti dilema antara target pariwisata dan fungsi imigrasi sebagai penjaga kedaulatan, sekaligus capaian PNBP Imigrasi yang meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp10 triliun.

Kegiatan ini menegaskan komitmen MPR RI untuk terus membuka ruang dialog konstruktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi guna memperkuat sistem imigrasi Indonesia yang tegas, adil, dan humanis.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Komdigi Klaim Anggaran Terbesar Dialokasikan untuk Perkuat Akses Digital Wilayah 3T

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat memberi sambutan pada acara Hari Keamanan Berinternet tahun 2025 Kementerian Komunikasi dan Digital bersama platform Google di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Muhammad Fadlan Nuril Fahmi)

Jakarta, Aktual.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan serapan anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat akses dan pemerataan layanan digital, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Meutya memaparkan, sepanjang 2025 Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir sebesar Rp11,4 triliun, atau setara 94,9 persen. Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital strategis sekaligus memperluas konektivitas di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Ia menegaskan, capaian serapan anggaran tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan layanan digital yang lebih merata, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian.

Perluasan akses digital, lanjut Meutya, ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, 3.262 BTS beroperasi di wilayah Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat fondasi konektivitas bagi layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi di daerah.

Di sisi penerimaan negara, Meutya menyampaikan bahwa penguatan sektor komunikasi dan digital turut memberikan kontribusi signifikan. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun, atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.

“Optimalisasi penerimaan ini dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Meutya, penerimaan negara tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan.

Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan setiap belanja dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel serta diarahkan pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.

“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain