Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 286

Ariawan jadi ketua KWP Pertama yang bergelar Doktor Dengan Nilai Cumlaude

Jakarta, aktual.com – Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan resmi meraih gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama. Kegigihannya dalam menimba ilmu membuktikan bahwa seorang anak petani bisa menyabet gelar pendidikan tertinggi.

Ariawan menuntaskan pendidikan S3 dengan judul disertasi ‘Implementasi Kebijakan Digitalisasi Informasi: Studi Efektivitas Sistem Aplikasi SRIKANDI Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia’.

“Gelar Doktor saya ini menjadi bukti bahwa anak petani yang memiliki semangat juga bisa kuliah hingga ke jenjang yang paling tinggi,” kata Ariawan dalam sambutannya usai menjalani sidang terbuka di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama, Jakarta, Sabtu, (18/10).

Ariawan meraih gelar Doktor pada Program Administrasi Publik dengan nilai cumlaude. Disertasi dia bahkan dinyatakan lulus dengan hasil cek plagiarisme atau turnity 2 persen dari yang distandarkan 25 persen.

Nama Ariawan menjadi satu-satunya dan Ketua KWP pertama yang memiliki gelar Doktor. Dia sudah memimpin paguyuban wartawan Parlemen dua periode.

Ariawan berharap gelar Doktor yang baru diraihnya itu bisa memotivasi semua pihak, khusunya para wartawan untuk mengejar gelar pendidikan lebih tinggi.

“Saya berharaph gelar ini dapat
motivasi bagi sesama wartawan agar dapat terus belajar ditengah kesibukannya dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis.

Ssmear itu, Rekror Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Syaifullah, berharap gelar Doktor ataupun disertasi yang digagas Ariawan bisa berkontribusi bagi banyak hal.

“Tentunya secara praktis berkontribusi terhadap hal yang diteliti. Yaitu sistem kearsipan di DPR,” katanya.

Syaifullah bahkan sepakat dengan pembukaan sambutan Ariawan yang menyinggung bahwa pendidikan itu bukan soal ekonomi. Dia mengaku yakin selalu ada jalan bagi seseorang yang berupaya keras meraih pendidikan tinggi.

Dia mencontohkan beberapa program dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan tinggi. Misalnya, ada program KIP untuk tingkat S1 dan program Beasiswa Utama bagi jenjang S2 dan S3.

“Jadi memang saya setuju dengan Dr. Ari bahwasannya pendidikan ini bukan persoalan pembiayaan tapi persoalan motivasi. Bahkan orang yang memiliki biayapun pun itu kan tidak sampai seperti Dr. Ari karena motivasi dan keinginannya tidak cukup menyelesaikan pendidikan,” katanya.

“Jadi untuk harapan saya, seperti yang saya bilang tadi dalam kerjasama, kita harus bisa menyentuh masyarakat paling tingkat bawah agar mau sekolah, agar mau mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Kemukakan Stimulus Ekonomi Terbaru Jaga Daya Beli dan SDM Unggul

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa/am.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa/am.

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengemukakan stimulus ekonomi terbaru yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan sumber daya manusia unggul melalui perluasan program magang nasional.

Misbakhun menyambut positif paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah yang mencakup perpanjangan bantuan langsung tunai (BLT) dan perluasan program magang nasional.

“Perpanjangan BLT sangat fundamental. Di tengah tekanan global, menjaga daya beli masyarakat berarti menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar,” kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu (18/10).

Menurut dia, kebijakan ini menunjukkan kepekaan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi jangka pendek dan penguatan fondasi pembangunan jangka panjang.

BLT yang disalurkan hingga Desember 2025 ini akan menyasar 35,46 juta penerima manfaat langsung, dengan dampak tidak langsung bagi lebih dari 100 juta warga.

Misbakhun mengatakan besaran bantuan yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan nasional.

Selain itu, perluasan program magang nasional dengan peningkatan kuota dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan SDM unggul dan adaptif menghadapi dunia kerja.

“Kalau daya beli masyarakat adalah kekuatan ekonomi hari ini maka SDM unggul adalah jaminan masa depan ekonomi Indonesia,” katanya.

Dalam hal ini, dia pun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar stimulus ini memberi efek berganda yang optimal.

“Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan fiskal yang terukur, stimulus ini bukan hanya menahan perlambatan ekonomi global, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jika Ijazah Doktor Arsul Sani Terbukti Palsu, Wajib mundur dari Hakim MK

Jakarta, aktual.com – Hakim Mahkamah Konstitusi RI Arsul Sani terseret issue dugaan Ijasah Palsu, hal ini diungkapkan oleh mantan Komisioner KPU Romo Stefanus Hendrianto dalam sebuah tayangan podcast di kanal YouTube Refly Harun pada tanggal 14 Oktober 2025.

Adapun dugaan Ijasah Palsu milik Arsul Sani adalah terkait gelar doktor dari Collegium Hummanum – Warsaw Management University Polandia tahun 2023.

Romo mengatakan saat ini Universitas tempat Arsul Sani mendapatkan gelar doktor ilmu hukum tersebut sedang dalam pengusutan KPK Polandia, karena diduga beberapa petinggi universitas melakukan praktik Jual beli ijasah.

Oleh sebab pihak yang berwenang terkait hal ini diminta segera turun tangan untuk mengecek informasi ini, sebab Jabatan Hakim MK yang di sandang Arsul Saat ini modal utamanya adalah Gelar Doktor dari Universitas yang ada di Polandia tersebut.

Menanggapi issue tersebut, Muhammad Fadli Inisiator Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) menyampaikan keterangan tertulisnya kepada media Jum’at (17/10/2025) Fadli menyampaikan “jika nanti memang terbukti dugaan ijazah doktor ilmu hukum Arsul Sani adalah Palsu maka secara moral dan etika seorang tokoh publik, beliau wajib hukum nya mundur dari jabatan hakim MK RI”.

Fadli menambahkan” jika dugaan ijazah palsu itu terbukti maka ini merupakan sebuah preseden buruk didalam dunia peradilan, apalagi MK adalah lembaga untuk masyarakat mencari keadilan, ini bisa membuat distrust publik terhadap MK menjadi semakin besar, dan sangat berbahaya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, dan Kenegaraan kita”

“Seharusnya juga kalau dugaan itu terbukti, secara de jure jabatan beliau sebagai hakim MK telah batal demi hukum, karna untuk menjadi Hakim MK syaratnya adalah seorang Doktor, syarat tersebut menjadi wajib setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf b dan h UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Mahkamah membatalkan frasa “dan magister” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU MK. Ini artinya syarat untuk diangkat menjadi calon hakim MK harus bergelar doktor dengan dasar sarjana hukum.

“Kemudian putusan MK tersebut telah di akomodir ke dalam Undang-undang MK terbaru yaitu di dalam Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 Huruf b, yang berbunyi berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, kami dari Aliansi Mahasiswa Nusantara meminta dugaan Ijazah palsu ini diusut sampai tuntas, karna ini berbicara tentang moral dan etika dalam mengelola Negara, Tutup Muhammad Fadli Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh”.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Prabowo Tekadkan Zero Keracunan di Program MBG

Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menekadkan untuk zero keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo tidak ingin lagi ada temuan kasus pelajar yang mengalami keracunan akibat makanan dalam program tersebut.

“Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect. Walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur, artinya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan. Jadi kita akan sempurnakan terus,” kata Presiden Prabowo di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (18/10/2025).

Presiden Prabowo mengakui program MBG belum sepenuhnya sempurna. Menurutnya, masih ada temuan ribuan pelajar yang mengalami gangguan pencernaan atau keracunan makanan karena program MBG.

Namun, Presiden Prabowo menegaskan kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah tidak menggambarkan kegagalan program MBG.

“Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makanan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan, seolah-olah program ini harus dihentikan,” ujarnya.

Keracunan MBG dalam Koridor

Presiden Prabowo juga menyampaikan, program MBG telah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat, dengan total lebih dari 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan.

Dari jumlah itu, tercatat sekitar 8.000 kasus keracunan makanan, yang secara statistik setara dengan 0,0007 persen, atau tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen.

“Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99 persen berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satu pun, tidak boleh ada satu pun anak yang sakit,” ucapnya.

Menurut Presiden Prabowo, kasus keracunan bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kualitas bahan makanan dan kebersihan dalam proses penyajian. Karena itu, ia meminta agar dapur penyedia MBG meningkatkan aspek higienitasnya.

“Mungkin karena makanan kurang bagus, kurang bersih, dan sebagainya. Tapi, kalau 1,4 miliar dibagi 8.000, saya kira ini masih kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, ini masih dalam koridor,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya edukasi kebersihan kepada anak-anak penerima manfaat. Ia meminta para guru juga turut mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, sebelum anak-anak menikmati makanan.

“Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok, untuk mencegah karena virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya tekankan karena ini sangat penting,” pungkas Presiden Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Partisipasi Pemilih di Pilkada Mayoritas karena Politik Uang

Ilustrasi AI chatgpt

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan mayoritas partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih karena politik uang ketimbang keikutsertaan yang lebih berkualitas.

“Jadi, saya mendeteksi ini ada persoalan yang serius yang kita harus bicarakan dalam soal partisipasi politik termasuk dengan pemilih,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Dalam temuan sejumlah riset, menurutnya, 70 persen masyarakat Indonesia bersikap permisif terhadap politik uang. Artinya, masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bukan karena kesedaran politik, tetapi karena politik uang.

Bachtiar pun mendorong adanya alternatif-alternatif lain dalam sistem pemilu maupun Pilkada karena fenomena partisipasi yang berkorelasi dengan politik uang bisa berdampak pada kualitas demokrasi.

Kemudian, katanya, partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada memang relatif tinggi, tetapi masyarakat kerap tak terlibat dalam pengambilan kebijakan.

“Setelah terpilih itu masyarakatnya masih ikut (berpartisipasi) nggak? Oh, ternyata setelah saya pilih kepala daerah ini sama saja. Kalau itu timbul maka pada Pilkada berikutnya masyarakatnya bisa apatis,” kata Bachtiar.

Berdasarkan catatan Kemendagri, mayoritas masyarakat cenderung tak terlibat dengan baik dalam pengambilan kebijakan daerah. Namun, pada Pilkada berikutnya, kepala daerah yang sama bisa terpilih kembali.

“Pemilihnya datang ramai-ramai ke TPS memilih kepala daerahnya, bupati, wali kota, gubernur. Lima tahun dia bekerja, masyarakatnya tidak ada hubungannya. Membuat kebijakan, tidak ada hubungannya dengan kepemilihan tadi, dan hebatnya terpilih lagi orang yang sama,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Pagar Nusa Tuntut Trans7 atas Tayangan Program Xpose Uncensored

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Muchamad Nabil Haroen. ANTARA/HO-Pagar Nusa NU/aa.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Muchamad Nabil Haroen. ANTARA/HO-Pagar Nusa NU/aa.

Jakarta, aktual.com – Pencak Silat Nahdlatul Ulama atau Pagar Nusa NU resmi menyampaikan tuntutan terbuka kepada Trans7 atas tayangan program XPOSE UNCENSORED yang dinilai telah menghina, melecehkan, dan merendahkan martabat kiai serta pesantren.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Sabtu (18/10), Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Muchamad Nabil Haroen mengatakan bahwa tayangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan semata, melainkan sebuah kelalaian moral dan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

“Pesantren bukan tempat hiburan. Kiai bukan bahan olok-olok. Mereka adalah penjaga akidah, benteng kebudayaan, dan pilar keutuhan republik,” tegas Gus Nabil.

Pagar Nusa menilai tindakan Trans7 melalui tayangan itu telah melukai perasaan umat Islam, terutama para santri, serta mencederai kehormatan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengkaderan moral bangsa.

Karena itu, Pagar Nusa menuntut dua hal penting kepada pihak Trans7 dan induk perusahaannya, TransCorp.

Pertama, agar Trans7 menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada umat Islam, para kiai, santri, dan seluruh keluarga besar pesantren atas tayangan yang dianggap melecehkan martabat kiai dan pesantren.

Kedua, agar Trans7/ TransCorp mengambil langkah konkret, terbuka, dan bertanggung jawab untuk memulihkan marwah kiai dan pesantren yang telah tercoreng akibat tayangan XPOSE UNCENSORED.

“Selama tuntutan ini belum terpenuhi, Pagar Nusa akan terus melakukan aksi serupa dengan kekuatan yang lebih besar. Ini adalah wujud kesetiaan kami dalam menjaga kehormatan kiai dan marwah pesantren di seluruh Indonesia,” imbuh Gus Nabil.

Ia menambahkan Pagar Nusa akan mengerahkan seluruh kekuatan moral dan kulturalnya untuk memastikan penghormatan terhadap ulama dan pesantren ditegakkan.

Gerakan Bela Kiai, Jaga Pesantren menurutnya bukan semata bentuk perlawanan, tetapi manifestasi cinta dan kesetiaan terhadap ulama serta nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin.

“Bela Kiai adalah Bela Negeri. Menghina Pesantren berarti menghina akar bangsa ini. Pokoknya, Bela Kiai Sampai Mati,” kata Nabil.

Dalam seruannya, Gus Nabil juga menegaskan bahwa Pagar Nusa tidak akan tinggal diam ketika kehormatan kiai diinjak dan pesantren dilecehkan, serta berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan dan pemulihan marwah pesantren di ruang publik.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...285286287...43,122Halaman 286 dari 43,122

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya