Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
9 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 287

DPR: Honor Rp200 Ribu untuk Guru Honorer Bentuk Pelanggaran HAM oleh Negara

Ilustrasi. (Foto: int.)
Ilustrasi. (Foto: int.)

Jakarta, aktual.com – Anggota DPR RI **Mafirion** melontarkan kritik tajam atas realitas kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Ia menilai masih adanya ratusan ribu guru yang digaji Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan bukan sekadar persoalan teknis atau administrasi, melainkan cerminan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi akibat pembiaran negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Mafirion pada Sabtu (24/1/2026), menanggapi data terbaru yang menunjukkan sekitar 20,5 persen guru honorer di Indonesia masih bertahan hidup dengan penghasilan jauh di bawah standar kelayakan.

“Negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk regulasi dan tuntutan kinerja, tetapi absen dalam menjamin kesejahteraan guru. Jika guru honorer dibiarkan hidup dengan honor yang tidak manusiawi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat guru, tetapi juga masa depan pendidikan nasional,” tegas Mafirion.

Politisi PKB itu merujuk pada hasil survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompet Dhuafa yang mencatat jumlah guru honorer mencapai sekitar 700 ribu orang. Dari angka tersebut, sekitar 20,5 persen atau lebih dari 140 ribu guru hidup dengan upah yang tidak layak.

Mafirion menegaskan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurutnya, ketergantungan negara pada tenaga honorer bergaji murah untuk menopang layanan publik pendidikan menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang serius.

“Pembiaran terhadap honor rendah ini merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran kebijakan (policy omission). Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, namun perlindungan kerjanya sangat timpang dibandingkan guru ASN,” ujarnya.

Atas situasi tersebut, Mafirion mendesak pemerintah segera mengakhiri ketergantungan pada tenaga kerja murah di sektor pendidikan. Ia meminta kementerian terkait menyusun peta jalan penyelesaian status guru honorer yang tidak semata bersifat teknis, tetapi juga berpijak pada perspektif HAM dan keadilan sosial.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh dibangun di atas ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas anggaran, bukan kebijakan sisa,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Komisi X DPR: Gaji Guru Honorer Masih Jauh dari Layak, Negara Harus Hadir

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, **Lalu Hadrian Irfani**, menilai kesejahteraan guru, terutama guru honorer, hingga kini masih berada dalam kondisi memprihatinkan dan belum mencerminkan keadilan atas peran strategis mereka dalam dunia pendidikan.

Ia mengungkapkan, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak guru honorer yang menerima upah di bawah Rp500 ribu per bulan. Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang menerima gaji secara tidak menentu, dibayarkan setiap tiga hingga enam bulan, serta mengalami pemotongan upah.

“Kita harus jujur mengakui bahwa kesejahteraan guru kita hari ini masih jauh dari harapan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan peran besar guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Lalu Hadrian, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berada di kisaran Rp3.500 triliun, dengan alokasi wajib (mandatory spending) sektor pendidikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp750 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh para pendidik.

“Jika 20 persen anggaran pendidikan itu benar-benar digunakan secara utuh untuk kepentingan pendidikan, kami di Komisi X DPR RI telah menghitung bahwa gaji ideal guru honorer seharusnya minimal Rp5 juta per bulan,” jelasnya.

Menurutnya, angka tersebut merupakan batas kewajaran jika melihat beban kerja guru, tantangan pengajaran di lapangan, serta tekanan kondisi ekonomi nasional yang terus berubah.

Lebih jauh, Lalu Hadrian menegaskan bahwa **Komisi X DPR RI** memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

“Tugas kami di Komisi X DPR RI adalah memastikan penggunaan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, yakni untuk kepentingan pendidikan nasional, kesejahteraan guru, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidik, serta peningkatan kualitas peserta didik,” tegasnya.

Ia pun berharap kebijakan penganggaran pendidikan ke depan lebih berpihak kepada guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemensos Siapkan MBG untuk Disabilitas dan Lansia, Fokus Desil 1–4

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul.

Jakarta, aktual.com – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Menteri Sosial **Saifullah Yusuf** menegaskan, penyaluran MBG bagi disabilitas akan diprioritaskan kepada kelompok paling rentan, yakni desil 1 hingga desil 4.

“Tentu yang difokuskan ke desil 1, desil 2, sampai 4. Kita prioritaskan itu. Jadi memang diprioritaskan paling membutuhkan,” kata Gus Ipul usai menghadiri peringatan HUT ke-60 Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, implementasi MBG akan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran Kemensos. Saat ini, kuota yang tersedia baru menjangkau sekitar 35 ribu penyandang disabilitas.

“Kita kan baru memiliki alokasi sekitar 35 ribu penyandang disabilitas yang memperoleh dukungan untuk mendapatkan makan bergizi gratis khusus penyandang disabilitas,” ujarnya.

Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat lebih dari 15 juta orang. Data tersebut masih dalam proses verifikasi dan pengelompokan berdasarkan kategori desil.

“Nanti kita tunggu hasilnya, mana yang di desil 1, desil 2, sampai desil 10. Karena mereka ini juga banyak yang sudah punya usaha, sukses, tapi banyak juga yang masih memerlukan perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. Jadi dengan begitu kalau data kita makin akurat, insyaallah intervensi kita juga makin akurat,” tuturnya.

Sebelumnya, Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos juga menyiapkan MBG bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas dengan total sasaran lebih dari 100 ribu penerima.

“Jadi kan kita sudah ada itu perencanaan untuk memberikan MBG gratis untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun. Ada 100 ribu lebih. Kemudian MBG untuk penyandang disabilitas, tapi memang baru 36 ribu belum banyak. Mudah-mudahan lah ini lagi kita proses,” kata Gus Ipul, Kamis (8/1).

Menurut dia, program MBG untuk lansia dan disabilitas tersebut telah memperoleh persetujuan Presiden **Prabowo Subianto**. Selain makanan bergizi, Kemensos juga menyiapkan pendamping atau *care giver* bagi lansia terlantar.

“Untuk yang disabilitas 36 ribu tahun ini. Jadi MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sudah disetujui Presiden. Nanti kita juga lagi kembangkan tapi ini lagi proses melatih care giver pelatih pengasuh. Jadi disamping mengantarkan apa itu mengantarkan makanannya itu, karena mereka kan rata-rata hidup sendiri, itu mereka bisa memberikan perawatan lah atau pengasuhan,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hasto Tegaskan PDIP Utamakan Kemanusiaan di Atas Kalkulasi Elektoral

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Aktual/HO/PDIP

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan identitas partai banteng moncong putih bukan sekadar alat pemenangan pemilu karena bagi partainya, kemanusiaan di atas kalkulasi urusan elektoral politik.

Hasto, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, menyampaikan hal itu dalam pidatonya saat peresmian Klinik Waluya Sejati Abadi di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (25/1), yang merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 PDIP.

“Suara kemanusiaan kita berbicara jauh di atas kalkulasi hitung-hitungan urusan elektoral politik. Ketika untuk gerak kemanusiaan saja ada yang menghambat-hambat maka, sekali lagi, mereka tidak memahami makna hakiki dari kemanusiaan tersebut. Selama rakyat menderita, kita wajib hadir di tengah mereka,” kata dia.

Menurut dia, ihwal kemanusiaan di atas urusan elektoral tampak dari sikap PDIP mengirimkan bantuan ambulans, dokter hingga perawat ke daerah bencana, seperti Aceh dan Sumatera Barat, meskipun PDIP bukan partai pemenang di daerah itu.

Hasto pun mengingatkan para kader bahwa sejarah PDIP menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai badai politik karena keberanian berdiri bersama rakyat.

Adapun, HUT Ke-53 PDIP mengangkat tema satyam eva jayate yang berarti “kebenaran pasti menang”. Menurut dia, tema itu merupakan komitmen moral bagi setiap kader, sebagaimana pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Mega menyampaikan pesan bahwa seluruh rangkaian peringatan HUT ke-53 ini menggambarkan suatu perisai moral, benteng moral bagi PDI Perjuangan untuk terus berjuang menegakkan kebenaran,” tuturnya.

Ia menyebut kebenaran yang diperjuangkan PDIP adalah kebenaran ideologis, kebenaran berdasarkan jalan konstitusi, kebenaran pada jalan hukum yang berkeadilan, dan kebenaran berdasarkan mandat aspirasi dari rakyat Indonesia.

Sementara itu, terkait peresmian Klinik Waluya Sejati Abadi, Hasto menyebut klinik tersebut sebagai perwujudan politik kesehatan yang progresif.

Kesehatan rakyat adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk maju. Oleh sebab itu, dia menekankan klinik yang dihidupkan kembali setelah sempat vakum selama 15 tahun itu harus melayani rakyat tanpa melihat status sosial.

“Hadirnya klinik ini akan menjadi bagian dari tangan kiri partai kita untuk bersikap progresif dalam menyelamatkan rakyat. Sedangkan, tangan kanan kita adalah manajemen pelayanan dengan tulus tanpa diskriminasi. Di klinik ini, rakyat tidak ditanya berapa kekayaanmu, tetapi rakyat ditanya apa penyakitmu,” ujar Hasto.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Trump Ancam Tarif 100 Persen untuk Kanada Jika Pererat Dagang dengan China

Arsip foto - Presiden AS Donald Trump (dua kiri) menyambut Perdana Menteri Kanada Mark Carney (dua kanan) di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat (6/5/2025). ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa.
Arsip foto - Presiden AS Donald Trump (dua kiri) menyambut Perdana Menteri Kanada Mark Carney (dua kanan) di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat (6/5/2025). ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa.

Istanbul, aktual.com – Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor 100 persen terhadap barang Kanada jika negara itu menjalin kesepakatan dagang dengan China.

“Jika Kanada membuat kesepakatan dengan China, Kanada akan segera dikenai tarif 100 persen atas semua barang dan produk Kanada yang masuk ke Amerika Serikat,” tulisnya di platform Truth Social, Sabtu (24/1).

Seraya menyebut Perdana Menteri Kanada Mark Carney sebagai “gubernur,” Trump mengatakan Carney akan “sangat keliru” jika membiarkan Kanada menjadi “pelabuhan transit” bagi produk China yang ditujukan ke pasar AS.

Trump memperingatkan Kanada tentang dampak buruk dari hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China.

“China akan melahap Kanada hidup-hidup, benar-benar memusnahkannya, termasuk menghancurkan dunia usaha, tatanan sosial, dan cara hidup mereka,” katanya.

Dalam unggahan terpisah, Trump menyatakan pengambilalihan Kanada oleh China adalah “hal terakhir yang dibutuhkan dunia.”

“Itu tak akan terjadi, bahkan tak akan mendekati terjadi,” katanya.

Pemerintah Kanada membantah klaim Trump dengan mengatakan bahwa perundingan terbaru dengan China hanya menyelesaikan sengketa tarif tertentu.

“Tak ada upaya mengejar perjanjian perdagangan bebas dengan China. Yang dicapai adalah penyelesaian sejumlah isu tarif penting,” kata Menteri Kanada yang bertanggung jawab atas Perdagangan Kanada-AS, Dominic LeBlanc, dalam pernyataannya.

LeBlanc menegaskan fokus pemerintah Kanada adalah memperkuat hubungan ekonomi dengan AS, seraya mengutip pernyataan Carney sebelumnya bahwa kedua negara”telah membangun kemitraan luar biasa dalam ekonomi dan keamanan.”

Ia mengatakan Kanada tetap berkomitmen memastikan hubungan tersebut saling menguntungkan sambil memperkuat perekonomian domestik dan memperluas kemitraan dagang global.

Di tengah eskalasi, Carney mengimbau masyarakat untuk mendukung pengusaha dalam negeri dan menyebut ekonomi Kanada “terancam dari luar.”

Dalam pesan video, ia mengatakan pemerintahnya tengah menjalankan sejumlah inisiatif besar, termasuk pembangunan jutaan rumah untuk meningkatkan keterjangkauan dan pengadaan perangkat militer “yang akan melindungi warga Kanada dan kedaulatan kita.”

“Kita tak bisa mengendalikan apa yang dilakukan negara lain. Kita bisa menjadi pelanggan terbaik bagi diri kita sendiri,” ujarnya.

Pekan lalu, Kanada mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang secara prinsip dengan China. Tarif kendaraan listrik China akan diturunkan sebagai imbalan pengurangan bea atas ekspor pertanian Kanada.

Trump pada Jumat mengatakan Kanada menentang usulannya untuk membangun sistem perlindungan rudal “Golden Dome” di Greenland dan malah “memilih mendukung bisnis dengan China.”

Hubungan AS dan Kanada memburuk tajam sejak Trump menjabat Januari tahun lalu. Carney berusaha melawan tarif AS dan menolak keinginan Trump agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 AS.

Di tengah memburuknya hubungan kedua negara, Trump pada Kamis menarik kembali undangan bagi Kanada untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukannya. Langkah itu dianggap sebagai balasan atas pernyataan Carney di Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lebih dari 1.600 Warga Jakarta Mengungsi Akibat Banjir: Kebutuhan Terpenuhi dengan Baik

Jakarta, aktual.com – Lebih dari 1.600 warga Jakarta mengungsi akibat banjir yang merendam pemukiman akibat hujan deras melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis (22/1).

Lokasi pengungsi tersebar di beberapa titik. Di wilayah Jakarta Timur tersebar di tiga kelurahan antara lain, dua titik di Kelurahan Cawang, yakni di Mushala Al Islah sebanyak 60 jiwa, dan Saung Lapangan Tenis RW 03 sebanyak 60 jiwa. Sementara di Kelurahan Bidara Cina titik pengungsi di Aula Kelurahan Bidara Cina sebanyak 107 jiwa, 40 jiwa di Masjid Al abror RW 11 dan 15 jiwa di Gedung SKKT RW 11. Kemudian di Kelurahan Kampung Melayu terdapat dua titik, di SDN Kampung Melayu 01 dan 02 sebanyak 250 jiwa, Masjid Jami Itihadul Ikhwan 70 jiwa.

Sementara untuk wilayah Jakarta Barat, titik pengungsian tersebar di empat kelurahan, antara lain Kelurahan Rawa Buaya, yakni di Masjid Baitul Rahman 97 jiwa, Masjid Hidayatussalam 9 jiwa, Mushola Nurul Ikhsan RT 006/01 18 jiwa, Balai Warga RT 09/02 25 jiwa, SDN 02 Rawa buaya 63 jiwa, SDN 03 Rawa buaya 38 jiwa, dan SDN 07 Rawa buaya 230 jiwa. Selanjutnya Kelurahan Kembangan Selatan di Kantor JNE Kembangan Selatan 82 jiwa. Kelurahan Kembangan Utara di Gg. Nurul Muslimin RT 07/01 114 jiwa, Sekretriat Jl. H.Bule RT.008/01 40 jiwa, SDN 01 RT 01/02 16 jiwa, dan Mushola Al – Hidayah RT 06/01 79 jiwa. Selain itu terdapat satu titik di Kelurahan Duri Kosambi di Masjid Majlis Al-Falah sebanyak 100 jiwa.

Titik pengungsian terakhir di wilayah Jakarta Utara terdapat di Gang Masjid Nurul Jannah RW.02 Kelurahan Kapuk Muara sebanyak 97 jiwa.

Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat wilayah terdampak sebanyak 20 kelurahan di 6 kecamatan. Sedikitnya 585 Kepala Keluarga (KK) atau 1.623 jiwa dan 14 ruas jalan terdampak.

Kondisi terkini pada Minggu (25/1) pukul 09.00 WIB, beberapa titik banjir telah surut antara lain dua RT di Keluarahan Cililitan, satu RT di Kembangan Selatan dan dua RT di Kembangan Utara. Sementara 13 RT di Jakarta Timur dan satu RT Jakarta Utara masih tergenang banjir dengan Tinggi Muka Air (TMA) 30 hingga 80 sentimeter. Terpantau paling tinggi di wilayah Kelurahan Kampung Melayu dengan TMA 80 sentimeter dikarenakan luapan Sungai Ciliwung.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

Pemerintah juga memastikan kebutuhan para pengungsi tercukupi dengan menyiapkan kebutuhan dasar baik permakanan, pakaian, sanitasi dan kebutuhan dasar lainnya selama di lokasi pengungsian.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memantau kondisi banjir yang melanda beberapa wilayah di tanah air. Hingga 29 Januari 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Perlu diwaspadai potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua.

Masyarakat juga diimbau memperhatikan langkah-langkah keselamatan apabila terjadi genangan atau kenaikan permukaan air. Segera matikan aliran listrik, pantau pembaruan informasi dari sumber resmi, dan ikuti instruksi pihak berwenang untuk evakuasi jika diperlukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...286287288...43,518Halaman 287 dari 43,518

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya