Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 289

DPR Usul Bentuk Dapur Sekolah MBG di Sekolah 3T

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. ANTARA/HO-Humas DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan pembentukan dapur sekolah (school kitchen) Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

“Kita ingin agar anak-anak di daerah 3T juga mendapatkan hak yang sama untuk menikmati makanan bergizi setiap hari sekolah. Untuk itu, saya mengusulkan agar sekolah di daerah terpencil memiliki dapur sekolah MBG,” kata Lalu, dikutip di Jakarta, Jumat (17/10).

Menurut Lalu, konsep dapur sekolah itu bernilai penting untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang menghadapi kendala infrastruktur, logistik, dan distribusi bahan pangan serta sulit dijangkau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dapur sekolah dapat dikelola oleh sekolah bersama masyarakat sekitar sesuai dengan regulasi dan SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, dapur sekolah itu tidak hanya mendukung gizi siswa, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat komunitas.

“Selain untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, dapur sekolah bisa menjadi sarana pendidikan praktis tentang gizi. Jadi, manfaatnya tidak hanya gizi, tapi juga pendidikan karakter dan keterampilan hidup,” ujarnya.

Lalu menilai bahwa penerapan konsep dapur sekolah dapat menjadi solusi efektif di daerah yang sulit dijangkau oleh sistem distribusi SPPG. Dengan pemanfaatan sumber daya lokal, menurutnya, program itu bisa lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi geografis serta budaya masyarakat setempat.

“Kita perlu memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan merata dan adil. Jangan sampai anak-anak di pelosok tertinggal hanya karena faktor jarak. Dapur sekolah adalah langkah konkret untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata dia.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan pelaksanaan MBG nantinya dimungkinkan tidak terpusat, tetapi bisa melibatkan sekolah-sekolah yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri melalui konsep school kitchen.

“Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan,” ujarnya usai menghadiri seminar Teaching, Linguistics, Culture and Education Conference (Telcecon) #5 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Buka Kejuaraan Silat, Ibas Ajak Generasi Muda Jadikan Persaudaraan sebagai Identitas Bangsa

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan dukungan penuh bagi peserta saat Kejuaraan Pencak Silat Setia Hati Terate MPR RI – EBY 2025 pada Selasa, 14 Oktober 2025 di Gor Singodimejo, Ponorogo. Aktual/DOK MPR RI

Ponorogo, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan dukungan penuh bagi perkembangan dan pelestarian pencak silat sebagai warisan budaya sekaligus sarana pembentukan karakter bangsa. Ia menegaskan pentingnya menjunjung sportivitas, memperkuat persaudaraan, serta menjadikan pencak silat sebagai kebanggaan nasional yang mampu mengharumkan nama Indonesia di dunia.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, saat hadir dalam Kejuaraan Pencak Silat Setia Hati Terate MPR RI – EBY 2025 pada Selasa, 14 Oktober 2025 di Gor Singodimejo, Ponorogo. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pegiat pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dari berbagai kabupaten yang termasuk dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur VII.

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan bahwa pencak silat bukan sekadar olahraga, tetapi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia.

“Pencak silat adalah olahraga bangsa, budaya bangsa kita. Olahraga yang digemari tidak hanya masyarakat di kota, tapi juga di desa-desa. Karena itu, kita harus berbangga, bersyukur, dan berterima kasih agar olahraga khas Indonesia ini terus kita kembangkan, lestarikan, dan duniakan,” ujar Ibas.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencak silat juga menjadi wadah penting bagi pembentukan karakter generasi muda agar memiliki semangat juang dan jiwa persatuan.

“Olahraga pencak silat bukan hanya wadah bela diri, tetapi juga sarana membangun karakter generasi muda agar lebih unggul, kuat, dan bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Ibas juga mengajak seluruh pendekar PSHT untuk terus menjunjung nilai-nilai sportivitas dan persaudaraan yang menjadi roh dalam setiap pertandingan.

“Mari kita junjung tinggi sportivitas, perkuat rasa persaudaraan, dan jadikan pencak silat bagian dari budaya gotong royong membangun bangsa yang mandiri dan berkarakter,” pesan Ibas.

Dalam kesempatan itu, Ibas turut memberikan apresiasi kepada para atlet muda yang telah mengharumkan nama bangsa.

“Bung Aji Bangkit adalah salah satu cerita sukses anak muda Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berprestasi, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di dunia,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Ibas menyerukan semangat kebangsaan dan persatuan melalui dunia olahraga.

“Mari kita jadikan pencak silat sebagai olahraga unggulan bangsa Indonesia, yang mempererat persatuan, menumbuhkan karakter, dan mengharumkan Merah Putih di kancah dunia,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Kabupaten Pacitan yang berhasil meraih Juara Umum 3 menyampaikan apresiasinya kepada Ibas atas perhatian dan dukungannya terhadap pengembangan pencak silat di Jawa Timur.

“Kami berterima kasih kepada Mas Ibas yang telah memberikan wadah kompetisi yang sportif bagi para pendekar muda. Ajang ini bukan hanya tentang medali, tetapi tentang membentuk mental juara dan semangat persaudaraan,” ujarnya.

Ada beberapa kategori yang dilombakan dalam kejuaraan pencak silat ini, di antaranya kategori Tunggal Putra-Putri, Ganda Putra-Putri, dan Beregu. Juara Umum 1 yang memenangi Piala Bergilir Kejuaraan Pencak Silat PSHT MPR RI – EBY diraih oleh Kontingen Kabupaten Ngawi, Juara Umum 2 oleh Kabupaten Ponorogo, dan Juara Umum 3 disabet oleh Kabupaten Pacitan.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain H. Issoebijantoro, S.H. (Ketua Dewan Pusat PSHT), Drs. H. R. Moerdjoko H.W. (Ketua Umum PSHT), jajaran Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang PSHT, serta seluruh warga PSHT dari berbagai daerah.

Tak Ada Mens Rea, BBM Oplosan, dan Kerugian Rp1 Kuadriliun dalam Dakwaan Riva Siahaan Cs

terdakwa — Riva Siahaan (mantan Direktur Pertamina Patra Niaga). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan penjualan BBM Non Subsidi di PT Pertamina Patra Niaga kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/10). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan eksepsi atau bantahan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh tim penasihat hukum para terdakwa.

Penasihat hukum Arie Nobelta Kaban yang mewakili tiga terdakwa — Riva Siahaan (mantan Direktur Pertamina Patra Niaga), Maya Kusmaya (mantan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga), dan Edward Corne (mantan VP Trading and Operation PT Pertamina Patra Niaga) — menilai dakwaan JPU berbeda jauh dari pemberitaan yang telah beredar di media massa.

“Dalam surat dakwaan yang kami terima, tidak ada perkara BBM oplosan atau blending RON 88 dan RON 90 menjadi RON 92. Tidak pula disebutkan adanya kerugian negara mencapai Rp969,5 triliun atau hampir satu kuadriliun sebagaimana ramai diberitakan,” ujar Arie di hadapan majelis hakim.

Menurut Arie, dalam surat dakwaan, para terdakwa justru didakwa terkait pengadaan produk BBM dan penetapan harga jual kepada pelanggan non-subsidi, yang substansinya sangat berbeda dengan isu yang telah viral di publik. Ia juga menegaskan, nilai kerugian negara yang didakwakan hanya sebesar Rp357,36 miliar dan USD 5,74 juta, bukan ratusan triliun seperti disebut di sejumlah pemberitaan.

“Klien kami sudah lebih dulu dihukum secara sosial akibat pemberitaan yang keliru. Padahal asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah seharusnya dijunjung tinggi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arie menilai dakwaan JPU tidak disusun secara cermat dan tidak jelas menjelaskan unsur tindak pidana. Ia mencontohkan, perbuatan Riva Siahaan dan Maya Kusmaya yang disebut menyetujui kontrak dan harga jual BBM non-subsidi, padahal kewenangan tersebut berada pada posisi Vice President (VP), bukan direktur.

Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang dinilai mencampuradukkan perkara lain dan tidak dijelaskan asal-usul maupun metode penghitungan nilainya.

“Dalam dakwaan disebutkan pula adanya kerugian perekonomian negara hingga Rp171,99 triliun dan illegal gain sebesar USD 2,61 miliar, namun tidak dijelaskan apa kaitannya dengan perbuatan para terdakwa,” tambah Arie.

Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum menilai surat dakwaan setebal 176 halaman tersebut tidak menguraikan adanya niat jahat (mens rea) dari para terdakwa. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi penasihat hukum.

 

 

Presiden KSPN Ristadi Nilai Kenaikan Upah Minimum Nasional Belum Adil

Jakarta, aktual.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyoroti ketimpangan upah minimum antarwilayah di Indonesia yang kian melebar. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa saat ini upah minimum di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Kota Tangerang telah menembus angka lebih dari Rp5 juta per bulan, sedangkan di wilayah timur dan selatan Jawa Barat seperti Majalengka, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Pangandaran masih berkisar Rp2 jutaan. Kondisi serupa juga terjadi di luar Semarang Raya, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang upah minimumnya tetap di kisaran angka tersebut.

Ia mencontohkan, jika kenaikan upah minimum diberlakukan secara merata, kesenjangan antarwilayah justru akan semakin besar.

“Tahun berikutnya jika persentase kenaikan Upah Minimum dipukul rata maka besaran Upah Minimum Karawang akan semakin jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Yogyakarta. Simulasinya, semisal Upah Minimum naik 10%, maka Upah Karawang akan naik sebesar 10% x 5,5jt an = 550 ribuan, sementara Yogyakarta 10% x 2,1 jt = 210 ribuan, sehingga Upah Minimum Karawang menjadi 5,5 jt + 550 rb = 6,05 jt, sementara Yogyakarta 2,1 jt + 210 rb = 2,320 jt,” jelasnya.

Ristadi menilai kebijakan kenaikan upah dengan persentase yang sama di seluruh Indonesia tidak mencerminkan keadilan bagi pekerja.

“Tidak adil untuk pekerja/buruh yang mempunyai kompetensi/jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama namun bekerja di daerah Kabupaten/Kota yang berbeda. Kalau alasannya karena tingkat kebutuhan hidup layak berbeda, mari kita cek bersama, benarkah kebutuhan hidup layak di Bogor dia setengah kali lipat daripada di Yogyakarta. Harga BBM, harga minyak goreng, harga beras kan tidak jauh beda bahkan cenderung sama, harga sewa kontrakan selisihnya juga paling ratusan ribu tidak sampai jutaan. Atau misal argumentasinya karena kultur usaha di Yogyakarta adalah UMKM dan Agribisnis, mari kita lihat apakah di Bogor tidak ada pertanian? Tidak ada UMKM? jawabannya, pasti ada,” kata Ristadi, Jumat (17/10).

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut secara tidak langsung telah menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antar daerah.

“Sadar atau tidak sadar secara sistematis telah ‘merendahkan’ secara sosial ekonomi baik untuk daerah yang Upah Minumumnya rendah ataupun pekerja/buruhnya yang bekerja di daerah tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai rendahnya upah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pekerja/buruh dengan upah yang rendah tentu daya belinya juga rendah, hal ini akan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh itu sendiri dan tidak bisa berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, akibatnya daerah tersebut juga akan tertinggal secara ekonomi,” katanya.

Ristadi dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan kenaikan upah minimum yang disamakan secara nasional.
“Tidak setuju persentase kenaikan Upah Minimum disamakan/dipukul rata se Indonesia,” tegasnya.

Ia pun menyerukan agar pemerintah pusat tidak menetapkan satu angka persentase kenaikan untuk seluruh wilayah.
“Meminta agar Pemerintah pusat untuk tidak memutuskan persentase kenaikan Upah Minimum satu angka yang berlaku untuk seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sebagai solusi, Ristadi mengusulkan perubahan sistem upah minimum menuju Upah Minimum Sektoral Nasional (UMSN), yaitu pendekatan berbasis jenis dan skala usaha yang berlaku secara nasional.

“Mengusulkan agar aturan Upah Minimum diubah menjadi formulasi Upah Minimum Sektoral Nasional (UMSN) yaitu Upah Minimum yang pendekatannya berdasarkan jenis dan skala usaha yang berlaku secara Nasional. Namun sebelum Upah Minimum Sektoral berlaku sama secara Nasional ini diberlakukan, ada masa transisi yang harus diciptakan yaitu kondisi perbedaan Upah Minimum antar daerah yang harus semakin kecil, syukur-syukur bisa sama. Caranya adalah dengan menaikkan Upah Minimum yang masih rendah secara signifikan daripada Upah Minimum yang sudah tinggi,” ucapnya.

Ia juga menekankan perlunya menghapus sistem upah minimum per provinsi maupun kabupaten/kota setelah kebijakan UMSN diterapkan.
“Setelah Upah Minimum Sektoral Nasional berlaku, maka Upah Minimum Provinsi/sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten Kota/sektoral Kabupaten Kota ditiadakan,” katanya.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi dan kemampuan pekerja, Ristadi menegaskan pentingnya penerapan struktur skala upah di setiap perusahaan.

“Sebagai apresiasi jenis pekerjaan, skill pekerja, masa kerja, tingkat pendidikan, jabatan, dll. maka struktur skala Upah tetap wajib diberlakukan di tiap perusahaan,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menag Minta Kampus Keagamaan Islam Hidupkan Kembali Ilmu Klasik

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan keterangan setelah menghadiri pendampingan aparatur sipil negara (ASN) dan peluncuran program Pendampingan Pesantren di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (14/10/2025). ANTARA/HO-Humas UIN Maliki Ibrahim
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan keterangan setelah menghadiri pendampingan aparatur sipil negara (ASN) dan peluncuran program Pendampingan Pesantren di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (14/10/2025). ANTARA/HO-Humas UIN Maliki Ibrahim

Jakarta, aktual.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta kampus-kampus keagamaan Islam untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu Islam klasik yang kini mulai jarang dipelajari di perguruan tinggi keagamaan.

Menurut Menag, sejumlah ilmu tradisional Islam seperti ilmu moral, ilmu mantik (logika), ilmu falak, ilmu waris, dan ilmu hadis merupakan warisan intelektual yang membentuk peradaban Islam pada masa keemasan.

“Namun, ilmu-ilmu tersebut kini semakin terpinggirkan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Jumat (17/10).

Salah satu ilmu yang disoroti adalah ilmu ‘arudh’, cabang keilmuan yang membahas tentang timbangan syair Arab. Menag menjelaskan ilmu ini memiliki kedalaman estetika dan logika bahasa yang tinggi.

“Tanpa menguasai ilmu ‘arudh’, sehebat apapun seseorang berbahasa Arab, ia tidak akan mampu membuat syair. Padahal syair adalah ekspresi budaya Islam yang sarat nilai moral dan keindahan,” kata dia.

Menag juga menekankan pentingnya ilmu falak, bukan hanya sebagai pengetahuan astronomi, tetapi juga sebagai sarana mengenal kebesaran Tuhan. Ia mengutip Surah Al-Fathir ayat 28, yang menyebut bahwa ulama sejati adalah mereka yang memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta.

“Ilmu falak mengingatkan kita bahwa segala keteraturan di langit dan bumi adalah cermin kekuasaan Allah. Ulama sejati bukan hanya ahli teks, tetapi juga mampu membaca tanda-tanda alam,” kata Menag.

Selain itu, Menag mengingatkan bahwa ilmu waris termasuk yang pertama kali akan hilang dari umat, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Menurutnya, banyak yang menghafal rumus waris, tetapi sedikit yang memahami dan menerapkannya dalam konteks hukum modern.

“Kita harus memahami maqasid al-syari’ah, bukan sekadar fiqhnya. Bahkan saya mengusulkan agar maqasid al-syari’ah tidak lagi lima, tetapi enam, dengan tambahan menjaga lingkungan (hifzh al-bi’ah),” kata Menag.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga mengajak para dosen dan rektor untuk membawa mahasiswa memahami bukan hanya kitabullah (teks Al Quran), tetapi juga kalamullah (makna ilahiah di balik teks).

“Kitabullah bisa dibaca siapa pun, tetapi Kalamullah hanya dipahami oleh mereka yang bertakwa. Di sinilah tugas perguruan tinggi Islam, mengajarkan keduanya secara seimbang,” kata Menag.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eagle High Plantations Raih Peringkat Pertama SDG Innovation di UN Global Compact Leaders’ Summit 2025

Jakarta, aktual.com – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT), melalui anak usahanya PT Singaland Asetama (SGA), mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama pada saat sesi SDG
Innovation Pitch Showcase: Solutions for Sustainable Business dalam rangkaian agenda UN Global Compact Leaders Summit 2025.

Forum internasional yang dihelat di Convene, 101 Park Avenue, New York, Amerika Serikat pada 23 September 2025 ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dunia.

Sebagai wakil Indonesia, BWPT berhasil tampil sebagai juara dan membawa nama bangsa di panggung internasional. Momentum ini semakin istimewa karena UN Global Compact Leaders Summit digelar berbarengan dengan Sidang Umum PBB Tahunan yang dihadiri kepala negara serta pimpinan global.

Penghargaan diberikan atas inovasi “Green Carbon Black: Rewind – Recycling Waste into Decarbonization”, yang mengolah tandan kosong kelapa sawit menjadi bio-oil sebagai bahan baku karbon hitam ramah lingkungan.

Produk ini menjadi alternatif pengganti bahan baku berbasis minyak bumi yang lazim digunakan di industri otomotif, karet, cat, hingga manufaktur lainnya.

Inovasi ini lahir dari kolaborasi antara BWPT dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjadi bukti nyata bahwa sinergi dunia usaha dan lembaga riset nasional mampu menghasilkan solusi inovatif
yang relevan, berdampak, dan dapat direplikasi lintas sektor.

“Keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kita memberdayakan talenta muda untuk tumbuh sebagai profesional sekaligus diberi ruang berinovasi. BWPT berkomitmen pada implementasi ESG sebagai fondasi
utama pertumbuhan jangka panjang,” kata CEO BWPT Henderi Djunaidi.

Pencapaian ini merupakan hasil keikutsertaan BWPT dalam SDG Innovation Accelerator for Young Professional selama sembilan bulan. Tim inovator muda BWPT – terdiri dari Fadli Dermawan, Francesco
Andrew, Jeffry Purwanto, dan Diana Sinurat dengan Winda Adelita Saragih sebagai champion leader, tampil pada sesi “SDG Innovation Pitch Showcase” dan meraih predikat juara pertama.

Tim mendapat dukungan penuh dari Henderi Djunaidi (CEO BWPT) dan Bobby D.A. Jorris (Group Head of Human Capital and Corporate Services) sebagai mentor.

Inovasi BWPT dinilai unggul dalam kriteria relevansi, dampak terhadap SDGs, kepemimpinan inovasi, keberlanjutan bisnis, skalabilitas, serta praktik bisnis bertanggung jawab. BWPT berhasil mengungguli perusahaan-perusahaan global dari 15 negara, termasuk Tesco (Inggris), Hermes (Prancis), Volkswagen Truck & Bus (Meksiko), hingga Lenovo (Tiongkok).

Green Carbon Black juga berkontribusi langsung pada sejumlah target SDGs, yakni:
• SDG 8 : Decent Work and Economic Growth
• SDG 9 : Industry, Innovation, and Infrastructure
• SDG 11 : Sustainable Cities and Communities
• SDG 12 : Responsible Consumption and Production
• SDG 13 : Climate Action
• SDG 17 : Partnership for the Goals

Kemenangan Indonesia di Panggung Dunia
Keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan perusahaan, tetapi juga kemenangan Indonesia. UN Global Compact Leaders Summit 2025 membuktikan bahwa inovasi dari sektor perkebunan sawit Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata terhadap agenda keberlanjutan dunia.

BWPT berharap capaian ini dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan Indonesia untuk bergabung dengan UNGC, berinovasi, serta membawa nama bangsa di kancah internasional. Dengan demikian,
Indonesia semakin diakui sebagai motor penting pembangunan berkelanjutan global.

Melalui inovasi hijau dan pemberdayaan talenta muda, BWPT menegaskan posisinya sebagai perusahaan perkebunan yang berkomitmen penuh pada implementasi ESG, inovasi berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...288289290...43,122Halaman 289 dari 43,122

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya