27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 292

YKMI Apresiasi Langkah Pemerintah Siapkan Penyelia Halal di Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, aktual.com — Ketua Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Ferry Irawan, mengapresiasi langkah pemerintah melalui kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyiapkan penyelia halal di setiap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dengan adanya kerja sama antara BPJH dan BGN untuk menyiapkan penyelia Halal di setiap dapur MBG adalah langkah maju yang dilakukan pemerintah Prabowo untuk memperbaiki program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah,” kata Ferry Irawan, Kamis (16/10).

Ia menilai inisiatif tersebut merupakan langkah positif demi menjamin kehalalan makanan bagi peserta didik. “Hal ini bertujuan sangat baik agar kehalalan makanan yang dimakan oleh anak-anak sekolah semakin terjamin kehalalannya walaupun telat tapi tidak ada kata terlambat untuk kebaikan semua,” katanya.

Ferry juga menekankan pentingnya kompetensi penyelia halal dalam memahami prinsip kehalalan secara menyeluruh. “Saya juga berharap penyelia yang disiapkan tersebut betul-betul memahami prinsip-prinsip halal karena kehalalan sebuah makanan bukan hanya dari bahannya saja tetapi mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan sampai pada higenitas dan sanitasi perlengkapan/dapur yang harus menjadi titik perhatian,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia menyarankan agar program tersebut turut melibatkan tenaga ahli gizi di setiap dapur MBG. “Saya juga menyarankan selain penyelia halal sebaiknya juga mengikutsertakan ahli gizi di setiap dapur MBG agar selain halal juga sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan. Anak-anak kita semua sangat mengharapkan program yang mulia dari Presiden Prabowo ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ferry menegaskan bahwa YKMI akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan umat Islam dan masyarakat luas. “YKMI akan terus bersuara terhadap program-program pemerintah yang berkaitan dengan ummat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memulai penerapan sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap produk yang disediakan melalui program MBG memenuhi standar halal.

“Koordinasi antara BPJPH dan BGN menghasilkan keputusan penting, yaitu bahwa pada setiap SPPG di seluruh Indonesia memiliki SDM penyelia halal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH),” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bupati Sanjaya Hadiri Persembahyangan Pujawali di Banjar Manusmrtti Tabanan

Tabanan, aktual.com – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menghadiri Persembahyangan Pujawali di Padmasana Balai Banjar Manusmrtti, Dauh Pala–Pengabetan, Dauh Peken, Tabanan, Rabu (15/10).

Kehadiran Bupati bersama jajaran Pemkab Tabanan merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pelaksanaan yadnya yang menjadi bagian dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat. Acara pujawali ini diikuti dengan penuh khidmat oleh masyarakat setempat yang memadati area pura sejak pagi hari, mencerminkan semangat kebersamaan dan keimanan yang kuat.

Didampingi Sekda dan sejumlah kepala perangkat daerah, Bupati Sanjaya turut melaksanakan persembahyangan bersama warga. Ia menilai, kegiatan keagamaan seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat harmoni antara pemerintah dan masyarakat

“Upacara seperti ini bukan hanya tentang ritual, tapi juga menjaga semangat gotong royong dan keharmonisan antarwarga. Nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi kekuatan Tabanan dalam membangun daerah,” ujar Bupati Sanjaya.

Bupati menambahkan, tradisi pujawali memiliki makna mendalam dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ia berharap momentum ini terus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memelihara warisan leluhur, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya sangat mengapresiasi semangat masyarakat yang terus menjaga adat, budaya, dan tradisi leluhur. Inilah wajah Tabanan Era Baru yang kita banggakan—daerah yang maju, tapi tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan spiritual,” imbuhnya.

Pujawali di Banjar Manusmrtti berlangsung dengan khidmat dan lancar. Kehadiran Bupati dan jajaran Pemkab Tabanan disambut hangat oleh warga, yang menilai perhatian pemerintah menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap pelestarian budaya dan keharmonisan sosial di Gumi Lumbung Padi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PSSI Resmi Pecat Patrick Kluivert dan Tim Kepelatihan Asal Belanda

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menjawab pertanyaan wartawan pada jumpa pers setelah pertandingan Indonesia lawan Taiwan dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Zaro Ezza Syachniar.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menjawab pertanyaan wartawan pada jumpa pers setelah pertandingan Indonesia lawan Taiwan dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Zaro Ezza Syachniar.

Jakarta, aktual.com – PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya asal Belanda setelah mereka gagal membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

Di timnas senior, Kluivert dibantu oleh beberapa pelatih dari Negeri Kincir Angin, termasuk Alex Pastoor dan Denny Landzaat sebagai asisten pelatih.

“Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination,” tulis laman resmi PSSI, Kamis (16/10).

“Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan Para Pihak di Tim Kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun,” tambah pernyataan resmi tersebut.

Pemecatan ini terjadi lima hari setelah kekalahan Indonesia dari Irak dengan skor 0-1 pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu WIB.

Itu menjadi kekalahan kedua tim Garuda di babak kualifikasi putaran keempat setelah sebelumnya dikalahkan Arab Saudi 2-3 pada laga pertama. Dua kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi akhir klasemen Grup B dan terlempar dari persaingan lolos ke pesta olahraga empat tahunan tersebut.

PSSI menyebut, keputusan ini diambil dengan “mempertimbangkan dinamika internal”, terutama setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026.

Imbas kegagalan ke Piala Dunia 2026 ini juga merembet ke berbagai level timnas Indonesia yang juga ditangani pelatih-pelatih asal Belanda, sebut saja Gerald Vanenburg di timnas U-23 dan Frank van Kempen di timnas U-20. PSSI menyebut, kedua pelatih itu juga tak lagi menangani timnas Indonesia.

“Penghentian kerja sama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerja sama tersebut, Tim Kepelatihan tersebut tidak lagi menangani Timnas Indonesia di level senior, U23, maupun U20”.

“PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepakbola nasional,” tutup pernyataan resmi itu.

Dengan ini, maka rapor Kluivert di Indonesia hanya menyelesaikan delapan pertandingan, enam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dua di FIFA Match Day, selama 10 bulan mengarsiteki Garuda.

Dari delapan pertandingan itu, ia mempersembahkan tiga kemenangan, satu seri, dan empat kekalahan. Indonesia mencetak 11 gol dan kebobolan 15 gol. Transfermarkt mencatat rata-rata poin yang dihasilkan pelatih 49 tahun itu adalah 1,25 poin per pertandingan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gerakan Pemuda dan Perempuan Inisiator Proses Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Gerakan pemuda dan perempuan adalah sinergi dua kekuatan sosial untuk merawat moral kebangsaan sekaligus inisiator dalam proses pembangunan bangsa.

“Oktober adalah bulan dimana gerakan pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan yang diinisiasi Kowani pada 1928 mendorong terjadinya perubahan untuk mewujudkan kemerdekaan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/10).

Pernyataan itu disampaikan Lestari pada Seminar Nasional bertema Generasi Muda dan Perempuan: Pilar Kebangsaan di Tengah Dinamika Demokrasi yang diselenggarakan Badan Koordinasi Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah-DIY di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/10).

Menurut Lestari, Konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Termasuk, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, kesamaan hak dan kewajiban berperan aktif dalam proses pembangunan.

Menurut Rerie, generasi muda dan perempuan harus mampu merealisasikan apa yang diamanatkan konstitusi.

Berbagai tantangan dalam bentuk disinformasi, pragmatisme, ketidakpedulian, dan kesenjangan sosial, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, harus mampu dijawab dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan di berbagai bidang.

Rerie sangat berharap, generasi muda, khususnya para anggota Kohati, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

Empat pilar kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus mampu dipahami untuk dijadikan dasar dalam bersikap di keseharian.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu meyakini, generasi muda, terkhusus para anggota Kohati, memiliki kemampuan menggerakkan masyarakat dalam upaya membangun bangsa, untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Trump Izinkan Israel Kembali Serang Gaza Jika Hamas Tidak Patuhi Gencatan Senjata

Arsip - Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump. (ANTARA/Anadolu/py/pri.)
Arsip - Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump. (ANTARA/Anadolu/py/pri.)

Washington, aktual.com – Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya akan mempertimbangkan untuk mengizinkan Israel melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza jika kelompok Hamas gagal mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.

“Apa yang terjadi dengan Hamas – itu akan segera diselesaikan,” kata Trump kepada CNN dalam sebuah wawancara telepon pada Rabu (15/10).

“Israel akan kembali ke jalan-jalan [di Gaza] itu segera setelah saya mengatakannya. Jika Israel bisa masuk dan menghancurkan mereka, mereka akan melakukannya,” jawab Trump ketika ditanya apa yang akan terjadi jika Hamas menolak untuk melucuti senjata mereka.

“[Sebelumnya] saya harus menahan mereka,” katanya, merujuk pada Israel.

Trump mengatakan pembebasan 20 sandera Israel yang masih hidup adalah “yang terpenting,” tetapi Hamas sekarang harus memenuhi komitmen mereka untuk mengembalikan jasad sandera lainnya dan melucuti senjata.

Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan pada Rabu bahwa mereka akan menyerahkan jenazah dua sandera Israel lainnya di Gaza berdasarkan perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Sayap bersenjata kelompok itu, Brigade Qassam, mengatakan jasad-jasad tersebut akan dipindahkan pada pukul 22.00 waktu setempat (Kamis, 02.00 WIB).

Mereka mengaku telah mematuhi kesepakatan, menyerahkan semua sandera yang masih hidup dan semua jasad yang “dapat mereka jangkau.”

Hamas mengatakan bahwa evakuasi jasad yang tersisa “membutuhkan upaya signifikan dan peralatan khusus” dan bahwa mereka “sedang bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini.”

Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas sepakat memulai tahap pertama rencana gencatan senjata di Gaza pada 29 September.

Tahap pertama itu, yang mulai berlaku pada Jumat, mencakup pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina serta penarikan bertahap pasukan Israel di Gaza.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan menyerahkan jasad delapan sandera untuk ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Tahap kedua dari rencana tersebut akan mengatur mekanisme pembentukan pemerintahan baru di Gaza, yang tidak akan melibatkan Hamas, pembentukan pasukan multinasional, dan perlucutan senjata Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 67.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan membuat wilayah kantong tersebut nyaris tidak layak huni.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sindir Rezim Jokowi, Busyro Muqoddas: Saat Pemerintah Diam, Walhi Jadi Penjaga Demokrasi Lingkungan

Jakarta, aktual.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) resmi menggelar acara serah terima jabatan untuk kepemimpinan baru di tingkat nasional. Dalam kepengurusan kali ini, posisi Direktur Eksekutif Nasional diamanahkan kepada Boy Jerry Even Sembiring. Sementara itu, Dewan Nasional (DN) Walhi kini diisi oleh tujuh nama, yaitu Ali Akbar, Arie Rompas, Muhammad Isnur, Muhammad Juaini, Pantoro Tri Kuswardono, Rizki Anggriana Arimbi, dan Rustandi Adriansyah. Seluruhnya terpilih melalui forum Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV yang berlangsung di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 18–23 September 2025.

Dalam sambutannya, Muhammad Isnur menjelaskan bahwa kepengurusan Dewan Nasional kali ini akan menerapkan tradisi baru, yakni sistem rotasi ketua setiap tahun. “Kita menyepakati pergantian ketua setiap tahun. Jadi jabatan saya sebagai DN hanya setahun saja, tahun kedua, ketiga, dan keempat bergantian sesuai kesepakatan kami, tradisi yang baru,” ujarnya pada Rabu (15/10/2025).

Isnur menambahkan bahwa Dewan Nasional nantinya juga akan memiliki beberapa komisi. Komisi pertama akan menangani bidang keorganisasian, termasuk supervisi terhadap kedaerahan. Komisi kedua berfokus pada pengelolaan organisasi, sementara komisi ketiga akan menangani advokasi strategis atau advokasi politik. Menurutnya, tanggung jawab kepemimpinan tidak lagi terpusat pada satu orang.

“Jadi pertanggung jawabannya bukan ketua, tapi setiap orang adalah ketua. Kemudian juga dalam waktu dekat tentu kita akan bekerja bersama-sama,” katanya.

Ia juga menyampaikan kesiapannya untuk segera bekerja sama dengan Boy Jerry Even Sembiring. Sejak forum PNLH berlangsung, komunikasi antara keduanya disebut berjalan dengan baik. “Sangat cair dan fleksibel. Baik via internet maupun ketemu. Jadi sejak hari pertama sudah membahas agenda-agenda. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan baik. Dengan direktur direktur eksekutif dan seluruh jajarannya,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015, Muhammad Busyro Muqoddas. Ia mengatakan bahwa kehadirannya di acara Walhi bukan tanpa alasan, karena organisasi tersebut memiliki peran penting dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan lingkungan hidup.

“Dan melakukan demokratisasi untuk keadilan lingkungan hidup,” ucapnya.

Busyro menyoroti kondisi lingkungan di Indonesia yang menurutnya semakin rusak akibat kebijakan pemerintah. Ia mengkritik rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap abai terhadap kelestarian lingkungan, serta menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini kehilangan peran pengawasan.

“Lingkungan saat ini telah dirusak pemerintah, terutama oleh rezim Joko Widodo (Jokowi). Sementara DPR nyaris tak ada suaranya. Di sisi lain, ideologi semakin tidak jelas, ditambah tidak ada lagi oposisi,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa di tengah lemahnya peran lembaga politik, organisasi masyarakat sipil seperti Walhi dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) justru menjadi garda terakhir dalam memperjuangkan demokrasi lingkungan. “Berarti demokrasi nggak ada di Senayan. Nah pelakunya itu, Walhi, Jatam dan lainnya. Sehingga, ini menjadi penting, oleh karena itu, kami hadir,” kata Busyro.

Serah terima jabatan ini menandai dimulainya babak baru bagi Walhi dalam memperkuat perjuangan terhadap isu lingkungan dan demokrasi di Indonesia. Dengan formasi kepengurusan yang baru, diharapkan kolaborasi antara Dewan Nasional dan Direktur Eksekutif dapat berjalan efektif untuk memperluas advokasi dan pengawasan atas kebijakan lingkungan di tanah air.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain