Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
8 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 293

Tidak Semua Kredit Bermasalah Berujung Pidana, BPK dan OJK Minta Audit Didahulukan

Kantor OJK
Kantor OJK

Jakarta, Aktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kredit bermasalah di sektor perbankan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kerugian negara. Setiap kasus, menurut BPK, harus dinilai melalui pemeriksaan menyeluruh untuk membedakan risiko bisnis dari pelanggaran hukum.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Pranoto, menyatakan penilaian atas pelanggaran business judgment rule (BJR) membutuhkan proses pembuktian yang tidak sederhana.

“Menentukan apakah sebuah keputusan masih dalam koridor BJR atau tidak, itu membutuhkan proses yang tidak ringan,” ujarnya dalam Starting Year Forum 2026 di The St. Regis, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan BPK berada pada fase awal untuk memilah keputusan bisnis yang sah dan tindakan yang menyimpang dari prinsip tata kelola. Tahap ini, lanjut Pranoto, penting agar risiko usaha tidak otomatis ditarik ke ranah pidana.

Dalam pemeriksaan, auditor negara menilai sejumlah aspek utama, mulai dari keberadaan konflik kepentingan hingga kepatuhan terhadap prosedur internal. “Kredit macet baru bisa dipersoalkan secara hukum apabila prinsip BJR memang tidak dijalankan,” kata Pranoto menegaskan.

Untuk membaca kompleksitas bisnis perbankan, BPK menerapkan pendekatan integrated risk-based auditing yang menggabungkan audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan. Metode tersebut memungkinkan pemeriksa memahami konteks pengambilan keputusan secara utuh, bukan sekadar menilai hasil akhirnya.

Pejabat BPK itu juga menegaskan hanya BPK yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menghitung kerugian negara. Kepastian kewenangan ini dinilai penting untuk mencegah perbedaan tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari sisi regulator, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yuliana, menyebut kredit macet sebagai konsekuensi yang melekat pada bisnis perbankan. “Kalau tidak ada kredit macet, analis kreditnya harus Tuhan, karena tahu semua risiko,” ucapnya.

Tidak adil, lanjut Yuliana, jika perbankan dituntut agresif menyalurkan kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi setiap kegagalan langsung dipersoalkan secara pidana. Pendekatan seperti itu, menurutnya, justru berpotensi menghambat fungsi intermediasi bank.

Sepanjang pemberian kredit dilakukan tanpa fraud, tanpa konflik kepentingan, dan berada dalam pengawasan yang layak, maka kredit bermasalah seharusnya dipandang sebagai risiko bisnis. “Dalam kondisi seperti itu, penyelesaiannya lebih tepat ditempatkan di ranah perdata,” tutur Yuliana.

Lebih lanjut, Yuliana menyampaikan OJK menjalankan pengawasan berbasis risiko dan teknologi untuk memastikan proses kredit berjalan sesuai ketentuan. Otoritas juga siap memberikan keterangan ahli secara objektif apabila suatu perkara memasuki proses hukum.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati, Dua Koper dan Satu Dus Dokumen Diamankan

Tim penyidik KPK usai melakukan penggeledahan kantor dan rumah dinas Bupati Pati Sudewo yang berada satu kompleks di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membawa dua koper besar dan satu dus berisi dokumen, Kamis (22/1/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Tim penyidik KPK usai melakukan penggeledahan kantor dan rumah dinas Bupati Pati Sudewo yang berada satu kompleks di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membawa dua koper besar dan satu dus berisi dokumen, Kamis (22/1/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Pati, aktual.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa barang bukti yang dimasukkan dua koper besar dan dokumen satu dus air mineral usai menggeledah di rumah dinas dan kantor Bupati Pati Sudewo yang berada satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Pati, Jateng, Kamis (22/1).

Dua koper yang dibawa tim penyidik KPK berwarna biru dan merah, sedangkan dokumen dimasukkan dus air mineral.

Sejumlah tim penyidik KPK ketika dimintai keterangan soal dokumen yang disita, tak satu pun yang bersedia memberikan jawaban.

Asisten Perekonomian Setda Kabupaten Pati Nasikun ketika ditanya soal kedatangan tim KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Pati mengaku tidak mengetahui.

“Saya rapat kebencanaan,” ujarnya singkat.

Seorang petugas kebersihan yang bertugas menyapu lantai Pendopo Kabupaten Pati mengaku tidak mengetahui pasti kehadiran empat mobil warna hitam yang datang ke pendopo, meskipun dirinya pukul 07.00 WIB juga sedang membersihkan lantai Pendopo Kabupaten Pati.

Penggeledahan kantor dan rumah dinas Bupati Pati yang diperkirakan mulai pukul 09.00 WIB, dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa hari sebelumnya.

Kegiatan penggeledahan tersebut juga mendapat penjagaan personel kepolisian dengan senjata laras panjang.

Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, mereka memakai rompi bertuliskan KPK. Sedangkan saat selesai penggeledahan sekitar pukul 15.15 WIB, bertepatan dengan kumandang adzan ashar, tak satu pun tim penyidik yang memakai rompi bertuliskan KPK.

Dengan pengawalan anggota Kepolisian, tiga orang membawa dua koper besar dan satu dos bekas air mineral berisi dokumen untuk dimasukkan mobil kijang Innova berwarna hitam.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.

Kemudian, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sudewo di Mapolres Kudus dengan meminjam salah satu ruangan.

Setelah pemeriksaan, tim KPK bergeser ke arah Semarang dengan dikawal Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Puan Sambut Hangat Penghargaan Korea Selatan untuk PMI Sugianto

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik (kiri) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Korea Selatan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Sugianto atas aksi kemanusiaannya dalam menyelamatkan warga lanjut usia saat kebakaran hutan melanda wilayah Korea Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

“Yang Mulia, izinkan saya juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Presiden Republik Korea kepada Bapak Sugianto, seorang Warga Negara Indonesia atas aksi kemanusiaannya membantu warga lanjut usia yang terdampak musibah kebakaran hutan di Korea Selatan,” ujar Puan.

Sugianto mendapat penghargaan dari Pemerintah Korea Selatan atas aksi heroiknya menyelamatkan para lansia dari ancaman kebakaran hutan yang melanda permukiman penduduk di Desa Uiseong, Yeongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara, pada Maret 2025 lalu. Dalam situasi genting, Sugianto berlari bolak-balik mengevakuasi warga lanjut usia ke tempat yang lebih aman.

Aksi tersebut menuai pujian luas dari masyarakat setempat. Sugianto bahkan disebut sebagai “pahlawan tersembunyi” di tengah krisis kebakaran hutan hebat yang melanda Korea Selatan.

Penghargaan kepada Sugianto diserahkan langsung oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Seoul pada Jumat (2/1) lalu. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga memberikan Visa F-2 kepada Sugianto, yakni visa residensi jangka panjang bagi warga negara asing yang ingin menetap di Korea Selatan.

Visa tersebut memberikan izin tinggal lebih lama dibanding visa pekerja, serta membuka peluang bagi Sugianto untuk memperoleh status penduduk tetap (Visa F-5).

“Tindakan tersebut mencerminkan kepedulian, keberanian, dan semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur masyarakat Indonesia dan diapresiasi oleh masyarakat Korea,” imbuh Puan yang merupakan cucu Presiden pertama RI, Soekarno.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Puan dan Woo Won-Shik juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi, geopolitik, hingga penguatan hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Korea Selatan.

Puan menyinggung semakin populernya budaya Korea di Indonesia yang menurutnya turut mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara. Ia menilai interaksi budaya menjadi jembatan penting yang memperkuat upaya diplomasi formal antara eksekutif dan legislatif.

“Melalui interaksi budaya, hubungan antarmasyarakat tumbuh secara alami, memperkuat saling pengertian, dan membangun ikatan emosional,” kata Puan.

Ia juga menyoroti kesamaan nilai sosial antara Indonesia dan Korea, seperti semangat gotong royong di Indonesia yang sepadan dengan nilai sangbusangjo di Korea.

“Semangat kerja bersama ‘gotong royong’ di Indonesia dan ‘sangbusangjo’ di Korea merupakan fondasi penting bagi eratnya hubungan antar masyarakat dan kolaborasi lintas komunitas,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Parlemen Korea Selatan Woo Won-Shik menyatakan rasa haru dan hormatnya atas aksi kepahlawanan Sugianto yang dinilainya mencerminkan nilai kemanusiaan universal.

Selain itu, Puan juga mendorong penguatan kerja sama di bidang pendidikan antara RI dan Korea Selatan, khususnya melalui peningkatan beasiswa dua arah, riset bersama, serta pertukaran dosen dan mahasiswa.

“Kami juga memandang penguatan program bahasa, baik Bahasa Indonesia di Korea maupun Bahasa Korea di Indonesia, sebagai sarana melahirkan duta budaya dan memperluas pemahaman lintas generasi,” tuturnya.

Puan turut mendorong peningkatan peran pemuda, jejaring kreatif, serta kolaborasi lintas komunitas sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral berbasis masyarakat.

“Kami meyakini bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif semakin relevan bagi hubungan antar masyarakat kedua negara. Saya yakin kampanye pariwisata bersama dan peningkatan konektivitas akan sangat bermanfaat dalam hal ini,” paparnya.

Usai pertemuan bilateral, Puan mengajak Woo Won-Shik dan rombongan untuk makan siang bersama, dilanjutkan dengan tour building di Gedung DPR RI. Ia menjelaskan bahwa Gedung Kura-Kura dibangun pada 1960-an sebagai bagian dari penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).

“Gedung ini sebuah gagasan strategis Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, yang kebetulan juga adalah kakek saya,” ungkap Puan.

Menurutnya, sejak awal Gedung DPR dirancang sebagai simbol aspirasi negara-negara berkembang agar memiliki peran setara dalam tatanan global.

“Hingga hari ini, semangat tersebut tetap kami jaga dalam pelaksanaan fungsi parlemen dan diplomasi Indonesia,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di akhir pertemuan, Puan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua Parlemen Korea Selatan ke Indonesia.

“Terima kasih atas kunjungan Yang Mulia ke DPR RI, dan atas dialog yang hangat dan produktif pada hari ini. Gamsahabnida!” tutup Puan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Jakarta Kebanjiran, 15 RT dan 20 Ruas Jalan Terendam, Istana Sampaikan Permohonan Maaf

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memimpin konferensi pers pemulihan situasi pascabencana banjir di Aceh dan Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat 19/12/2025). ANTARA/Andi Firdaus
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memimpin konferensi pers pemulihan situasi pascabencana banjir di Aceh dan Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat 19/12/2025). ANTARA/Andi Firdaus

Jakarta, aktual.com – Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, menyusul banjir yang menggenangi sejumlah wilayah Ibu Kota, Kamis (22/1/2026).

Prasetyo mengatakan, banjir terjadi akibat tingginya curah hujan dalam dua hari terakhir, terutama pada Kamis, yang menyebabkan genangan di berbagai ruas jalan dan permukiman warga.

“Kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam dua hari ini, terutama hari ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di Ibu Kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak,” kata Prasetyo, yang akrab disapa Pras, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Pras menegaskan, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menambah operasi modifikasi cuaca (OMC).

“Dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang memang ini memasuki puncak curah hujan sampai akhir bulan Januari berdasarkan laporan dan data dari BMKG,” ujarnya.

Tak hanya Jakarta, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan bencana di wilayah lain. Prasetyo menyebut, Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) tetap memonitor perkembangan situasi di Tanah Air.

Bahkan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar dibentuk tim kajian untuk menganalisis serta menyusun grand design penyelesaian persoalan banjir di Pulau Jawa secara menyeluruh.

“Jadi perhatian Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dari hulu ke hilir, termasuk dengan tim Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa atau yang selama ini lebih dikenal dengan yang sedang mempersiapkan proyek giant sea wall,” kata Pras.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat terdapat 15 RT dan 20 ruas jalan yang tergenang banjir akibat curah hujan tinggi. Ketinggian air bervariasi mulai dari 10 hingga 90 sentimeter.

Banjir terparah tercatat terjadi di Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Kelurahan Sukabumi Selatan dengan ketinggian air mencapai 80 hingga 90 sentimeter.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Davos 2026 Memanas: Ketegangan AS–Eropa Bayangi Forum Ekonomi Dunia

Davos, aktual.com – Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss, berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa. Para pemimpin dunia memperingatkan tergerusnya tatanan global berbasis aturan, menguatnya unilateralisme, serta ancaman kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terhadap masa depan tenaga kerja global.

Dikutip dari Euro News, memasuki puncak perhelatan pada Rabu (21/1/2026), perhatian peserta forum tertuju pada kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyampaikan pesan keras di tengah kekhawatiran global. Selama beberapa hari pertama WEF, diskusi didominasi isu ancaman tarif AS terhadap negara-negara Eropa terkait tuntutan Washington atas Greenland, yang memicu peringatan akan potensi retaknya aliansi transatlantik.

Kehadiran Trump telah membayangi forum sejak awal melalui unggahan media sosial dan bocoran pesan pribadi, termasuk surat kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre yang mengaitkan tuntutan Greenland dengan kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Trump bahkan dijadwalkan tiba di Davos dengan delegasi AS terbesar sepanjang sejarah WEF, meski sempat mengalami kendala penerbangan.

Dalam pidatonya yang banyak dikutip, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan dunia tengah bergerak menjauh dari multilateralisme. Ia menggambarkan kondisi global yang mengarah pada situasi tanpa aturan, di mana hukum internasional diabaikan dan yang berlaku adalah hukum terkuat.
“Kami lebih memilih penghormatan daripada perundungan, dan supremasi hukum dibandingkan kebrutalan,” tegas Macron.

Nada serupa disampaikan Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang menyebut dunia berada dalam “sebuah keretakan, bukan transisi.” Menurutnya, tatanan global lama tidak akan kembali, dan negara-negara berkekuatan menengah harus bertindak bersama agar tidak tersingkir dalam rivalitas kekuatan besar.

Ketegangan juga tercermin dari pernyataan Gubernur California Gavin Newsom yang secara terbuka mengkritik sikap lunak para pemimpin Eropa terhadap tuntutan Washington. Newsom mendesak Eropa agar lebih tegas menghadapi tekanan AS, khususnya terkait isu tarif dan tuntutan geopolitik.

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan agar AS dan Eropa menghindari eskalasi konflik dagang. Ia memperingatkan bahwa pertikaian transatlantik hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang ingin melemahkan Barat, termasuk Rusia.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte turut mengingatkan bahwa perhatian dunia yang tersedot ke isu Greenland berisiko mengurangi fokus terhadap perang Rusia di Ukraina. Ia menegaskan Ukraina masih membutuhkan dukungan penuh dari negara-negara Eropa dan sekutu.

Di bidang ekonomi, Presiden WEF Børge Brende menilai kekhawatiran terbesar forum tahun ini adalah potensi eskalasi konflik global yang dapat mematikan pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakpastian geopolitik, menurutnya, menjadi ancaman nyata bagi stabilitas pasar dan investasi internasional.

Pemerintahan AS melalui Perwakilan Dagang Jamieson Greer membela kebijakan tarif sebagai instrumen geopolitik yang sah. Namun, ia sekaligus memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak melakukan pembalasan yang justru bisa memperparah ketegangan perdagangan global.

Selain geopolitik, isu kecerdasan buatan juga menjadi sorotan utama. CEO BlackRock Larry Fink mengakui kritik bahwa WEF kerap dianggap tidak selaras dengan kondisi publik. Ia memperingatkan AI berpotensi memperlebar ketimpangan jika manfaatnya hanya dinikmati pemilik modal dan penguasa teknologi.

Senada, CEO Palantir Alex Karp memperkirakan AI akan menghilangkan banyak pekerjaan di bidang humaniora dan pekerjaan kantoran. Namun, di sisi lain, teknologi ini akan membuka peluang besar bagi tenaga kerja dengan keterampilan vokasional dan teknis. Ia juga menilai Eropa tertinggal dari Amerika Serikat dan China dalam adopsi serta pengembangan teknologi AI.

WEF 2026 kembali menegaskan bahwa forum ekonomi global tersebut kini tak hanya menjadi arena diskusi pertumbuhan dan inovasi, tetapi juga telah menjelma menjadi panggung utama perdebatan geopolitik, keamanan internasional, serta masa depan dunia kerja di era kecerdasan buatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Golkar Bantah Keras Isu Politisasi Proyek Strategis, Tegaskan Bahlil Tak Bersalah

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng didampingi Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ferdiansyah saat konferensi pers di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi Golkar, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Partai Golkar menilai sebuah pemberitaan telah mempolitisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mengaitkannya secara langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pemberitaan tersebut dianggap membangun narasi konflik kepentingan dalam penetapan lokasi proyek pupuk di Fakfak, Papua Barat, melalui pemilihan fakta yang tidak utuh.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan pihaknya perlu meluruskan informasi yang berkembang agar tidak menyesatkan publik dan tidak menggiring opini ke arah politisasi berlebihan.

“Sebagai kader Partai Golkar, sebagai Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi, kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi yang sifatnya cherry picking atau memilih-milih fakta dan cocoklogi,” ujar Mekeng.

Menurut Mekeng, pengaitan asal daerah Bahlil Lahadalia yang berasal dari Fakfak dengan penetapan lokasi proyek merupakan kekeliruan logika berpikir. Ia menegaskan, secara hukum seorang pejabat publik tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut membangun daerah asal selama seluruh prosedur dan mekanisme yang berlaku dijalankan sesuai ketentuan.

“Secara hukum, seorang pejabat publik tidak kehilangan hak konstitusinya untuk membangun daerah asalnya selama prosedur yang ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Mekeng juga membantah anggapan bahwa keputusan Proyek Strategis Nasional tersebut ditentukan secara personal oleh Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan, penetapan PSN merupakan hasil pembahasan kolektif dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden bersama para menteri koordinator, dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.

“Keputusan proyek tentang proyek strategis nasional telah dibahas secara mendalam dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden bersama menteri-menteri koordinator. Jadi bukan seorang Bahlil Lahadalia yang memutuskan soal ini,” tegasnya.

Terkait penetapan Fakfak sebagai lokasi proyek pupuk, Mekeng menjelaskan bahwa keputusan tersebut berbasis kajian teknis. Pertimbangan utama meliputi ketersediaan lahan yang clean and clear serta dukungan sosial dari masyarakat adat yang dinilai lebih stabil dibandingkan lokasi sebelumnya.

“Penetapan Fakfak sebagai lokasi didasarkan pada studi teknis mengenai ketersediaan lahan dan dukungan sosial masyarakat adat yang lebih stabil. Menuduh proyek ini sebagai titipan hanya karena faktor geografis itu adalah narasi cherry picking,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemindahan lokasi proyek merupakan hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, bukan keputusan sepihak Menteri Investasi. Mekeng juga mengingatkan bahwa pada saat penetapan lokasi proyek, Bahlil Lahadalia masih menjabat sebagai Menteri Investasi, bukan Menteri BUMN maupun Menteri ESDM.

“Pada saat penetapan lokasi itu, Bahlil Lahadalia hanya Menteri Investasi yang bertanggung jawab agar investasi yang masuk ke Indonesia bisa berjalan dan tidak mangkrak. Bukan dia yang menentukan harus pindah ke Fakfak atau ke mana pun,” katanya.

Mekeng turut membantah tuduhan adanya keterlibatan bisnis pribadi Bahlil Lahadalia dalam proyek pupuk tersebut. Ia menegaskan tidak ada satu pun perusahaan milik Bahlil yang terlibat dalam proyek tersebut sejak awal perencanaan.

“Sejak awal didirikan, proyek pupuk ini tidak ada perusahaan yang melibatkan Bahlil Lahadalia. Dia tidak memiliki perusahaan yang berkecimpung di dalam proyek itu,” tegas Mekeng.

Ia juga menekankan bahwa hingga kini proyek masih berada pada tahap awal, yakni groundbreaking dan penyusunan feasibility study. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika muncul tuduhan adanya kerugian negara.

“Sampai sekarang ini baru groundbreaking dan sedang dalam pembuatan feasibility study. Belum ada kerugian negara karena setelah itu baru dilakukan keputusan kembali untuk memulai pembangunan,” ujarnya.

Mekeng menilai pemberitaan yang berkembang terlalu sarat dengan muatan politik karena langsung menuding keterlibatan Bahlil Lahadalia tanpa memahami mekanisme pengambilan keputusan di pemerintahan.

“Bahlil hanya seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap investasi yang masuk ke Indonesia agar tidak mangkrak. Soal lokasi sudah masuk ke ranah teknis kementerian teknis dan seluruh keputusan diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden pada saat itu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...292293294...43,511Halaman 293 dari 43,511

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya