Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
8 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 294

Honda Geber Uji Mobil Otonom di Jepang, Bidik Level 4 pada 2027

Jakarta, Aktual.com – Honda Motor Co. memulai uji coba demonstrasi teknologi mengemudi otonom menggunakan Honda CI (Cooperative Intelligence) di Kota Odawara, Prefektur Kanagawa, Jepang, mulai Februari 2026. Uji coba ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Honda, Pemerintah Prefektur Kanagawa, dan Pemerintah Kota Odawara, guna menjawab tantangan transportasi di wilayah perkotaan.

Honda memanfaatkan karakteristik geografis Odawara yang memiliki kontur jalan bergelombang serta lalu lintas relatif padat untuk menguji kemampuan sistem dalam mengenali kondisi jalan menanjak dan menurun. Selain itu, pengujian juga diarahkan untuk memperluas rentang kecepatan operasional dari kecepatan rendah menuju kecepatan menengah.

Dalam demonstrasi ini, Honda menggunakan Honda CR-V yang dilengkapi beragam sensor sebagai kendaraan uji. Mobil tersebut akan beroperasi di jalan umum kawasan Taman Industri Tachibana, Odawara, dengan pendampingan petugas pemantau keselamatan di dalam kendaraan. Secara bertahap, Honda akan memperluas area pengujian dan meningkatkan batas kecepatan sistem hingga 60 km/jam.

Teknologi mengemudi otonom Honda CI dirancang agar mampu beradaptasi di berbagai kondisi jalan tanpa bergantung pada peta presisi tinggi maupun infrastruktur berskala besar. Pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan kota-kota yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital, sekaligus membuka peluang penerapan teknologi otonom secara lebih luas dan efisien.

“Honda mengembangkan teknologi mengemudi otonom yang dapat berkontribusi langsung bagi masyarakat lokal dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada,” demikian disampaikan Honda dalam keterangan resminya.

Selain fokus pada mobil penumpang, Honda juga mengembangkan teknologi ini secara paralel melalui inisiatif CI micro mobility serta penggunaan Honda N-VAN e: berbasis kendaraan listrik (EV), sejalan dengan upaya perusahaan menuju netralitas karbon.

Hingga kini, Honda telah mengombinasikan teknologi pengenalan berbasis kamera dengan Honda CI dan menargetkan sertifikasi mengemudi otonom Level 4 pada kecepatan di bawah 20 km/jam. Tahap awal penerapan Level 4 direncanakan pada tahun fiskal 2027, dengan target komersialisasi sekitar 2030.

Dalam uji coba di Odawara, Honda juga melengkapi kendaraan uji dengan teknologi LiDAR sebagai langkah persiapan menuju penerapan mengemudi otonom Level 4 di jalan umum dengan volume lalu lintas dan kecepatan lebih tinggi. LiDAR memungkinkan pengukuran posisi dan kecepatan objek secara presisi, sehingga meningkatkan akurasi pengenalan lingkungan dan redundansi sistem keselamatan.

Teknologi “mapless cooperative driving” yang diusung Honda memungkinkan kendaraan mengenali lingkungan secara real-time tanpa ketergantungan pada peta presisi tinggi. Dengan kombinasi kamera dan LiDAR, sistem ini mampu menjaga tingkat keselamatan pada berbagai kondisi jalan, termasuk ruas dengan perubahan elevasi signifikan, sekaligus mendukung pengoperasian hingga kecepatan 60 km/jam.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Viral Sekolah Tanpa Murid Terima MBG, Pemkab Sampang Hentikan Penyaluran Sementara

Siswa mengembalikan ompreng makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 13 Depok, Jawa Barat, Senin (6/10/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU
Siswa mengembalikan ompreng makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 13 Depok, Jawa Barat, Senin (6/10/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

Sampang, aktual.com – Sebuah video yang menampilkan SDN Batuporo Timur 1, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, disebut menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) meski tidak terlihat adanya siswa, ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menurunkan puluhan porsi MBG ke sebuah toko di sekitar sekolah.

Berbeda dengan sekolah penerima MBG lainnya, di lokasi tersebut tidak terlihat satu pun murid. Video juga memperlihatkan tiga pria yang diduga guru, dengan satu orang merokok di lingkungan sekolah, sementara dua lainnya berada di dalam kelas sambil menyalakan smartboard dengan alunan musik dangdut.

Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, membenarkan bahwa salah satu SPPG sempat menyalurkan MBG ke sekolah tersebut. Namun, penyaluran itu dihentikan sementara setelah video tersebut viral.

“Hari ini tidak ada penyaluran MBG ke sekolah tersebut. Sementara dihentikan terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sampang bersama inspektorat dan dinas terkait telah turun langsung untuk melakukan pengecekan serta pendalaman di lapangan.

“Sekarang ini ada jadwal jam 14.00 semua pihak rapat membahas hal itu. Hasilnya seperti apa nanti akan kami sampaikan,” jelasnya.

Sudarmanto juga menyebutkan, selama ini SDN Batuporo Timur 1 tercatat menerima 33 porsi MBG setiap hari, sesuai dengan jumlah siswa yang terdata secara administratif.

“Selama ini ada 33 penerima di sekolah tersebut dan SPPG menyalurkan sesuai jumlah itu,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Ingatkan Wibawa Negara Terancam Jika Perbatasan Tak Dikelola Optimal

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat memimpin rapat RUU Pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat memimpin rapat RUU Pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pengelolaan wilayah perbatasan negara tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi aspek krusial yang harus mendapat perhatian serius negara.

“Kita menyadari memiliki tugas besar untuk menghadirkan wajah perbatasan kita yang tidak terlalu jauh dengan negara tetangga, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Ini bukan sekadar melayani masyarakat, tetapi juga etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia di mata dunia,” ujar Rifqinizamy dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Perbatasan Wilayah Negara di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Komisi II DPR RI juga menyoroti berbagai persoalan pelayanan publik, tata ruang, dan pertanahan di kawasan perbatasan. Rifqinizamy menilai masih banyak lahan di wilayah Indonesia yang belum dimanfaatkan secara produktif, sementara di sisi negara tetangga telah dikelola secara maksimal. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi status kawasan hutan serta belum adanya kebijakan khusus yang mendorong optimalisasi lahan perbatasan.

Ia mencontohkan wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia, di mana sebagian besar lahan di sisi Indonesia masih berupa hutan belantara. Sebaliknya, di wilayah Malaysia, lahan telah dimanfaatkan untuk perkebunan dan mampu menyerap tenaga kerja, termasuk dari Indonesia. Akibatnya, sebagian masyarakat perbatasan lebih memilih bekerja di negara tetangga karena kesejahteraan yang dirasakan lebih baik.

“Pendekatan multidimensi seperti ini perlu kita bicarakan bersama, agar membangun perbatasan tidak hanya sekadar membangun fisiknya,” tegas Rifqinizamy.

Ke depan, Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan kementerian dan lembaga di luar mitra kerja Komisi II. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Komisi II juga akan mengusulkan pemanggilan sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Imigrasi, serta Menteri Desa, guna memastikan koordinasi pembangunan perbatasan berjalan lebih efektif. “DPR RI diharapkan dapat menjembatani sinergi lintas kementerian agar pengelolaan perbatasan ke depan jauh lebih baik,” pungkas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan kawasan perbatasan yang dinilai belum optimal menyejahterakan rakyat. Ia menilai peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) masih lemah karena hanya berfungsi sebagai koordinator tanpa kewenangan eksekusi anggaran yang kuat.

“Dengan skema sekarang, BNPP hanya seperti event organizer. Tidak punya kewenangan eksekusi. Seharusnya minimal menjadi integrator,” kata Deddy.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan potensi risiko serius jika negara gagal menghadirkan kesejahteraan di perbatasan, seperti keterbatasan tenaga medis dan guru, mahalnya harga logistik, hingga maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dinilai mengancam wibawa negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

KPK Jadwalkan Periksa Dua Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) beralih dari EDC BRI konvensional ke sistem Android. Aktual/ DOK BRI

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kedua saksi tersebut yakni Desi Natalia dari pihak swasta dan Dicky Erlangga yang menjabat sebagai Senior Manager Branchless Banking Transaction Platform Development PT BRI.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Kasus dugaan korupsi pengadaan EDC ini resmi naik ke tahap penyidikan pada 26 Juni 2025. Selanjutnya, pada 9 Juli 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH), mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo (IU).

Selain itu, KPK juga menetapkan Dedi Sunardi (DS) selaku SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, Elvizar (EL) selaku Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), serta Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK) selaku Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi sebagai tersangka.

KPK mengungkapkan, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini untuk sementara ditaksir mencapai Rp700 miliar atau sekitar 30 persen dari total nilai proyek pengadaan EDC yang sebesar Rp2,1 triliun.

Pemeriksaan terhadap para saksi ini dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak dalam proses pengadaan EDC, termasuk alur pengadaan, penentuan pemenang proyek, serta dugaan adanya rekayasa yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Laris di Tiongkok, Geely EX2 Hadir di Indonesia dengan Teknologi Cerdas

Jakarta, Aktual.com – Geely Auto Indonesia resmi meluncurkan kendaraan listrik Geely EX2 di pasar Indonesia. Crossover SUV listrik terlaris di Tiongkok ini diperkenalkan dengan penyesuaian khusus terhadap kondisi jalan dan karakter lalu lintas lokal, menyasar segmen pengguna muda serta keluarga urban yang membutuhkan kendaraan ringkas, efisien, dan berteknologi cerdas.

Pengumuman harga resmi dilakukan pada 20 Januari 2026 di SPIKE Airdome, PIK2. Geely EX2 ditawarkan dalam dua varian, yakni Pro dengan harga Rp229,9 juta dan Max Rp259,9 juta selama periode peluncuran, atau maksimal 2.000 SPK pertama.

Vice President of Geely Auto International Corporation, Evin Ye, mengatakan Geely EX2 merupakan model strategis yang telah mencatat penjualan lebih dari 465 ribu unit di Tiongkok. Di Indonesia, respons awal pasar dinilai positif dengan capaian lebih dari 1.500 unit pre-booking.

“Setiap pasar memiliki karakter unik. Untuk Indonesia, kami melakukan penyesuaian produk agar sesuai dengan kebutuhan mobilitas urban, kondisi jalan, dan gaya berkendara masyarakat,” ujar Evin Ye.

Dari sisi desain, Geely EX2 mengusung konsep “Extra Fun 2 You” dengan tampilan ekspresif dan pilihan warna bernuansa youthful. Dimensi compact dipadukan dengan proporsi bodi seimbang untuk menunjang mobilitas di perkotaan, sekaligus mempertahankan karakter SUV melalui ground clearance dan konfigurasi penggerak roda belakang (RWD).

Kebutuhan masyarakat urban akan efisiensi ruang juga menjadi fokus utama. Geely EX2 menawarkan kapasitas bagasi hingga 1.320 liter, front trunk 70 liter, serta total 36 ruang penyimpanan. Radius putar 4,95 meter menjadikannya mudah bermanuver di area padat.

Dari aspek teknologi dan keselamatan, Geely EX2 dibekali struktur bodi cage body, enam airbag, serta sistem 11-in-1 E-Drive. Baterai dilengkapi liquid-cooled battery system untuk menjaga performa tetap stabil dalam penggunaan harian maupun kondisi cuaca ekstrem.

Mobil listrik ini mampu menempuh jarak hingga 395 km dengan konsumsi energi 11,8 kWh/100 km. Fitur fast charging memungkinkan pengisian daya dari 30 persen ke 80 persen hanya dalam 25 menit, menjawab kebutuhan mobilitas harian yang praktis.

Product Marketing Department Director of Geely Auto International Corporation, Chen Binghua, menambahkan penyesuaian chassis dan fitur keselamatan aktif dilakukan khusus untuk pasar Indonesia.

“Sistem blind spot kami rancang untuk lalu lintas padat dengan sepeda motor, dan fitur chassis transparan 540 derajat membantu pengemudi menghadapi kondisi jalan kompleks,” jelas Chen.

Geely EX2 juga dibekali sistem infotainment Flyme Auto dengan layar sentuh HD 14,6 inci, kontrol kendaraan jarak jauh via smartphone, serta 12 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), memperkuat posisi EX2 sebagai kendaraan listrik urban yang mengedepankan teknologi, efisiensi, dan keselamatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Thomas Djiwandono Jadi Kandidat Deputi Gubernur BI, DPR Tegaskan Tanpa Intervensi Presiden

Jakarta, Aktual.com – Nama Thomas Djiwandono muncul sebagai kandidat calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bersama Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro. Masuknya nama Thomas, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, menuai beragam reaksi publik. Kekhawatiran pun mencuat terkait independensi Bank Indonesia ke depan serta potensi intervensi Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, memastikan tidak ada intervensi Presiden dalam seluruh tahapan seleksi, mulai dari uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) hingga proses internal di Bank Indonesia.

“Presiden dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia. Presiden hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan meneruskan usulan Gubernur BI kepada DPR,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Misbakhun menegaskan, mekanisme pengisian pimpinan Bank Indonesia telah diatur secara jelas dalam Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam kerangka tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasan melalui proses fit and proper test.

“Komisi XI DPR RI akan menjalankan uji kepatutan dan kelayakan secara profesional, objektif, dan transparan. Fokus kami memastikan Deputi Gubernur BI terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap mandat Bank Indonesia,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga memastikan Thomas Djiwandono telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, termasuk mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Gerindra. Hal tersebut dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang telah disampaikan.

“Sejak awal, syarat-syarat formal sudah dipenuhi. Surat pengunduran diri sudah ada dan posisi keanggotaan di partai sudah tidak berjalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Misbakhun memaparkan proses fit and proper test calon Deputi Gubernur BI akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama dijadwalkan pada Jumat, 23 Januari 2026, dengan satu calon mengikuti uji kepatutan. Sementara gelombang kedua akan digelar pada Senin, 26 Januari 2026, dengan dua calon menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Ia menegaskan, tiga nama calon Deputi Gubernur BI, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro, merupakan rekomendasi Gubernur BI Perry Warjiyo. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diteruskan kepada DPR RI sesuai amanat undang-undang.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui dirinya yang mengusulkan Thomas Djiwandono kepada Presiden sebagai calon Deputi Gubernur BI. Selain Thomas, Perry juga mengusulkan dua nama lain, yakni Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

“Saya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 Januari 2026 menyampaikan kepada Bapak Presiden rekomendasi usulan tiga calon, yaitu Bapak Thomas Djiwandono, Bapak Dicky Kartikoyono, dan Bapak Solikin M. Juhro,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/1/2026).

Thomas Djiwandono diketahui merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dan saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Perry menegaskan, pengajuan ketiga nama tersebut telah dilakukan sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan seluruh persyaratan yang berlaku. Proses selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada DPR RI untuk memilih satu dari tiga kandidat.

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Thomas Djiwandono telah mundur dari kepengurusan partai dan tidak lagi tercatat dalam struktur kepartaian.

“Pak Tommy Djiwandono sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Dasco menambahkan, Thomas telah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025. Ia menegaskan, status Thomas saat ini bukan lagi kader aktif partai.

Ia juga memastikan usulan nama Thomas sebagai calon Deputi Gubernur BI bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan dari Gubernur BI Perry Warjiyo, untuk selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...293294295...43,510Halaman 294 dari 43,510

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya