Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 294

KPK Jangan Ragu Usut Arie Prabowo Ariotedjo, Ayah eks Menpora

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc/am.

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta KPK tidak ragu untuk menetapkan status tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat  dalam dugaan tindak pidana korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dengan PT Loco Montrado.

“KPK jangan hanya menjadikan PT Loco Montrado, dan GM PT Antam Dody Martimbang sebagai tersangka. Semua yang terlibat harus dijadikan tersangka jika sudah mengantongi dua bukti awal,” papar Uchok Sky Khadafi kepada Aktual.com, Rabu (15/10/2025).

KPK menetapkan PT Loco Montrado sebagai tersangka korporasi sejak Agustus 2025 lalu dalam kasus yang merugikan negara Rp100,7 miliar itu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, KPK tengah mendalami lebih detil peran PT Loco Montrado, termasuk mengenai keuntungan yang didapatkan dari kerja sama yang dilakukan dengan melawan hukum.

KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui ihwal kasus tersebut. Salah satunya yakni Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk periode Mei 2017–Desember 2019 Arie Prabowo Ariotedjo.

Ayah dari eks Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo itu diperiksa berkaitan dengan temuan awal adanya penipuan dalam kerja sama Antam dan PT Loco Montrado. Penyidik KPK menduga kerja sama tersebut terjadi pada periode 2017-2019.

Uchok Khadfi menyampaikan, Arie pasti mengetahui persis kerja sama antara PT Antam dan PT Loco Montrado karena terjadi di era kepemimpinannya sebagai Dirut. “KPK jangan ragu kalau memang yang bersangkutan terkait kasus tersebut dengan dua alat bukti kuat, ya tidak perlu ditunda untuk ditetapkan sebagai tersangka,” paparnya.

Pemeriksaan terhadap Arie dilakukan pada Selasa (7/10/2025) lalu, namun baru diumumkan KPK, Selasa (14/10/2025) kemarin.

“Terkait dengan saksi saudara APA (Arie Prabowo Ariotedjo). Sedianya dilakukan pemeriksaan hari ini (Selasa, 14 Oktober 2025, red) sesuai jadwal pemeriksaan penyidikan. Namun demikian, karena saudara saksi APA ini ada keperluan lain di hari ini, kemudian melakukan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan di penyidikan,” kata Budi.

Budi mengatakan, penyidik mendalami keterangan Arie Ariotedjo terkait dugaan fraud dalam perkara ini. “Di mana dalam perkembangannya, ataupun dalam pemeriksaan tersebut, dilakukan untuk tersangka korporasinya, yaitu PT LCM (PT Loco Montrado),” ujar dia.

Budi mengatakan, KPK juga mendalami audit internal di PT Antam, khususnya saat Arie masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Antam. “Artinya, tentu ada langkah-langkah juga yang dilakukan pasca ditemukan atau adanya dugaan fraud terkait dengan audit atau investigasi internal yang dilakukan di sana,” ucap dia.

Dalam perkara ini, KPK sebenarnya telah menetapkan Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar sebagai tersangka. Namun, Siman mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan Siman disetujui sehingga penetapan tersangkanya dinyatakan batal dan tidak sah pada 2021. Kemudian, KPK kembali menetapkan Siman sebagai tersangka pada 2023.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk Dody Martimbang sebagai tersangka.

Pada 30 Januari 2024, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis Dody dengan tetap mendapat hukuman 6,5 tahun penjara. Dody dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengolahan anoda logam yang melibatkan PT Antam dan PT Loco Montrado pada 2017 yang merugikan negara Rp100,7 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Cak Nanto: Reformasi Polri Butuh Sinergi dari Dalam dan Luar

Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan pembentukan Komite Reformasi Polri yang digadang menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat institusi kepolisian. Komite ini rencananya beranggotakan sembilan tokoh lintas bidang, di antaranya disebut nama Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra. Tujuannya, memberi masukan langsung kepada Presiden untuk mempercepat pembenahan di tubuh Polri yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menanggapi rencana tersebut, Sunanto atau Cak Nanto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018–2022, menilai langkah itu sebagai keputusan politik yang cerdas dan strategis.

Menurut Ketua Dewan Pembina Cakrawala Negarawan ini, reformasi sejati hanya akan berhasil jika dilakukan secara sinergis antara pembenahan internal Polri dan pandangan eksternal negara, dengan fokus pada perubahan budaya, perilaku, dan sistem kerja yang lebih transparan.

Simak wawancara Aktual.com bersama Cak Nanto berikut ini.

Bagaimana Anda melihat rencana Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri?
Langkah yang sangat tepat. Presiden ingin memastikan perubahan di Polri tidak hanya dilakukan secara internal, tapi juga dikawal oleh tokoh-tokoh nasional agar mendapat kepercayaan publik. Ini sinyal kuat bahwa reformasi Polri menjadi agenda negara, bukan sekadar urusan institusi.

Nama seperti Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra disebut akan bergabung. Tanggapan Anda?
Itu kombinasi bagus antara pengalaman hukum dan pandangan kenegaraan. Tapi siapa pun yang dipilih, yang paling penting adalah semangat kolaborasi dan orientasi pada perbaikan, bukan politik.

Belum diumumkannya komite ini dianggap manuver politik. Setuju?
Saya melihatnya sebagai langkah bijak. Kalau diumumkan terlalu cepat tanpa dukungan internal, bisa menimbulkan resistensi. Presiden tampaknya ingin memastikan reformasi ini berjalan tenang tapi pasti.

Komite disebut beranggotakan sembilan orang. Sudah ideal?
Cukup ideal. Komite ini bukan lembaga baru, hanya tim penasihat Presiden yang memberi masukan strategis agar reformasi berjalan efektif.

Reformasi seperti apa yang dibutuhkan Polri saat ini?
Yang paling penting adalah reformasi perilaku dan budaya kerja. Struktur dan aturan sudah baik, tapi perubahan mental dan etika perlu diperkuat. Polisi harus tetap tegas, tapi berperikemanusiaan.

Contohnya?
Soal suap di jalan misalnya. Itu bukan hanya soal aparat, tapi juga mental masyarakat. Kalau masyarakat tidak menawarkan suap, maka praktik itu berhenti. Reformasi harus dua arah.

Ada anggapan komite reformasi Presiden bisa tumpang tindih dengan tim reformasi Polri sendiri. Pendapat Anda?
Tidak. Justru keduanya harus sinergis. Tim internal memperbaiki dari dalam, sedangkan komite Presiden memberi perspektif dari luar. Tujuannya sama: memperkuat profesionalisme Polri.

Bagaimana Anda menilai kinerja Kapolri Listyo Sigit?
Pak Sigit bekerja substansial. Ia memperbaiki sistem rekrutmen, membuka komunikasi publik, dan menjalankan perintah Presiden secara konsisten. Ia tidak banyak bicara, tapi hasilnya nyata.

Ada yang menilai beliau terlalu loyal kepada Jokowi. Tanggapan Anda?
Kapolri memang harus patuh pada Presiden yang menjabat. Itu bukan soal loyalitas pribadi, tapi kontinuitas kebijakan. Reformasi harus berlanjut, bukan dimulai dari nol setiap ganti pemimpin.

Menurut Anda, reformasi Polri ini harus evolusioner atau revolusioner?
Evolusioner. Perubahan instan justru rawan guncangan. Kita perlu reformasi yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan agar Polri semakin profesional dan dipercaya publik.

Anda optimistis reformasi Polri bisa berhasil?
Saya optimistis. Selama ada kemauan dari pimpinan dan dukungan publik, reformasi ini akan jadi warisan besar bagi Presiden dan Kapolri dalam membangun Polri yang humanis dan modern.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Ketua MPR Dukung Sikap Presiden Prabowo, Indonesia Tidak Akan Mengakui Israel Selama Palestina Belum Merdeka

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan kuliah umum di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Aceh pada Rabu (15/10). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan kuliah umum di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Aceh pada Rabu (15/10). Kuliah umum ini bertajuk “Empar Pilar MPR RI: Landasan Karakter dan Kebangsaan Generasi Muda”.

Dalam pidatonya, Muzani menyinggung tentang proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Indonesia melalui pemimpinnya Presiden Prabowo memiliki perang penting dalam proses perundingan perdamaian ini. Hadirnya Presiden Prabowo mendapat respons positif dari banyak pemimpin negara-negara dalam KKT di Mesir kemarin.

“Perhatian dunia hari ini tertuju ke Timur Tengah. Seluruh bangsa hari ini melihat Gaza. Kita lihat bagaimana hari ini Israel menarik tentaranya, Hamas dan Israel sama-sama membebaskan sanderanya. Orang Palestina menangis bahagia karena bisa kembali ke rumahnya. Kita menyaksikan bagaimana pemimpin dunia berdiskusi merumuskan perdamaian di Mesir. Dan bangsa Indonesia tetap pada komitmemnya untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina,” kata Muzani.

“Yang kita ikut bergembira, bangga dan senang dalam proses perdamaian itu pemimpin Indonesia Presiden Prabowo terlibat di dalam proses bersejarah ini. Presiden Prabowo mendapat pujian berkali kali dari Presiden Amerika Trump. Kita lihat bagaimana upaya mewujudkan perdamaiain dunia ini betul-betul disuarakan Indonesia,” imbuhnya.

Muzani menjelaskan, Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 dalam pidatonya telah berkomitmen untuk terus berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. Pun pada sidang Tahunan PBB beberapa waktu lalu, sikap Presiden Prabowo itu ditegaskan kembali dihadapan para pemimpin dunia.

Sikap tegas Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka sebagai bangsa dan negara itu sebuah sikap yang benar.

“Bahwa Presiden Prabowo membela Palestina di berbagai pidatonya itu karena bagian dari kewajiban kita sebagai sesama bangsa muslim untuk membantu meringankan beban Gaza. Di situ Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui Israel jika Palestina belum merdeka sebagai negara yang bebas dari penjajahan. Ini adalah sikap tegas Presiden Prabowo yang disampaikan di banyak kesempatan,” jelas Muzani.

Menurut Muzani, persatuan dan stabilitas politik adalah syarat utama bagi sebuah negara untuk bisa melakukan pembangunan. Banyak negara yang berkonflik seperti India-Pakistan dan Rusia-Ukraina rakyatnya mengalami kesengsaraan.

“Kita lihat juga di banyak negara Timur Tengah yang berkonflik itu terjadi karena tidak adanya persatuan. Sehingga akibat perang itu, mereka tidak bisa melaksanakan pembangunan. Sebut saja Libya, Lebanon, Suriah, dan lainnya yang faktanya mereka masih satu bahasa dan satu ras,” jelas Muzani.

Sehingga Muzani mengatakan, persatuan dan kesatuan adalah yang yang sangat fundamental bagi sebuah bangsa untuk bisa maju. Itu sebabnya, Muzani mengajak selurub mahasiswa dan masyarakat Aceh untuk ikut menjaga keharmonisan dalam NKRI.

“Jadi tidak ada pembangunan tanpa persatuan. Kontribusi Aceh terhadap bangsa Indonesia tidaklah kecil. Marilah kita terus berbuat baik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Adik-adik teruslah belajar dan membaca, karena dengan membaca kita bisa memahami banyak literasi yang menambah wawasan kita. Sehingga para mahasiswa dan mahasiswi Syah Kuala bisa berinovasi berkreasi dalam rangka membangun negeri,” tutup Muzani.

Generali Indonesia Luncurkan GEN Wealth, Solusi Optimal untuk Keuangan dan Proteksi Fleksibel

President Director and Chief Executive Officer Generali Indonesia Rebecca Tan (kanan) dan Operation Group Head Suzwamela Zawawi (kanan) saat peluncuran produk terbaru Generali Indonesia, GEN Wealth di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Di tengah ketidakpastian ekonomi, termasuk meningkatnya inflasi dan rendahnya suku bunga deposito yang ada saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan finansial yang semakin kompleks dalam mewujudkan aspirasi dan tujuan keuangan mereka. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) mempersembahkan GEN Wealth, solusi perlindungan jiwa dwiguna yang dirancang untuk memberikan berbagai fleksibilitas dan juga ketahanan finansial terhadap dinamika ekonomi. GEN Wealth hadir sebagai produk inovatif yang menawarkan berbagai keunggulan dan fleksibilitas, antara lain: pilihan mata uang Dollar AS (USD) ataupun Rupiah (IDR) yang bisa digunakan nasabah sebagai diversifikasi aset dan sebagai strategi untuk memitigasi risiko keuangan akibat perubahan ekonomi global. Aktual/TINO OKTAVIANO

Polemik Trans7 Tak Cukup Hanya Sanksi Penghentian Penayangan Program Xpose Uncensored

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI Masduki Baidlowi (kiri) saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI Masduki Baidlowi (kiri) saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Jakarta, aktual.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi penghentian program Xpose Uncensore Trans7 karena dinilai menghina pondok pesantren (ponpes) dan kiai. Namun, sanksi tersebut dinilai belum cukup.

“Ya tapi kan itu sementara ya. MUI (Majelis Ulama Indonesia) itu melihatnya begini, saya kira perlu ada tindak lanjut,” kata Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, saat dihubungi, Rabu, (15/10).

Masduki menyampaikan, tindak lanjut yang harus dilakukan Trans7 yaitu pembenahan sumber daya manusia (SDM). Sebab, tayangan tersebut muncul diduga gegara SDM yang kurang memahami prularisme.

“Sebaiknya menurut saya pihak Trans7 mengevaluasi kembali SDM-nya. Jangan sampai mempunyai SDM yang latar belakang pemahaman yang tidak pluralisme yang cenderung menyalahkan orang lain, yang sinis pada orang lain dipelihara di situ,” ungkap dia.

Masduki menyampaikan hal itu sangat berbahaya. Sebab, bakal membahayakan industri pertelevisian.

“Kalau misalnya pemahaman yang seperti itu dibiarkan bertumbuh kembang di dunia pertelevisian itu kita hanya akan menunggu waktu nanti suatu saat akan muncul kembali kejadian seperti itu,” sebut dia.

Dia menegaskan, industri televisi membutuhkan pandangan inklusif. Yang terpenting mengedepankan toleransi terhadap perbedaan dan pemahaman.

“Jangan sinis terhadap pemahaman oramg lain,” tegas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

MBG: Anggaran Jumbo Minim Transparansi 

MBG: Anggaran Jumbo Minim Transparansi 

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah dan DPR RI menyetujui anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 senilai Rp335 triliun. Alokasi ini melonjak 470 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp71 triliun, meskipun penyerapan anggarannya per September 2025 hanya sebesar Rp 13,2 triliun.

Namun, anggaran yang besar ini dinilai minim akuntabilitas dan transparansi. Apalagi, dalam pelaksanaannya per 5 Oktober 2025 tercatat 119 kejadian dengan 11.660 kasus keracunan MBG di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota.

Insiden ini menunjukkan lemahnya tata kelola program MBG. Jika tak tertangani dengan baik ke depannya, bukan saja nyawa siswa dan penerima manfaat lainnya yang dipertaruhkan, tapi juga uang pajak rakyat yang berisiko terhamburkan, dan potensi penyalahgunaan anggaran.

Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyebutkan, akuntabilitas program MBG patut dipertanyakan. Dengan klaim telah berjalan di 38 provinsi dan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 22 juta, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya transparansi yang bisa diakses publik.

“Isu potensi risiko korupsi juga menguat, sebagaimana laporan Transparency International Indonesia di mana beberapa menu MBG tidak mencapai nilai rata-rata penerima manfaat sebesar Rp10 ribu per porsi,” ungkap Diah dalam keterangannya kepada Aktual,com.

Baca juga:

Siswa Jadi Korban: MBG Jangan Jadi Proyek dan Rente

Apalagi, kata Diah, meski sudah berlangsung selama lebih dari sembilan bulan, program MBG belum juga dilandasi oleh Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum tata kelola. “Tata kelola kelembagaan menjadi tidak jelas, dari koordinasi antar-kementerian atau lembaga, hubungan pusat-daerah, hingga pengaturan kerja sama multipihak,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan tata kelola MBG yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelibatan bermakna masyarakat sipil pada setiap tahapan program MBG.

“Pemerintah harus serius  membenahi perencanaan, penganggaran, dan kualitas belanja program MBG. Sebagai program nasional yang dibiayai anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat, MBG harus direncanakan dan dijalankan dengan perhitungan matang,” papar Diah.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagian besar disebabkan oleh ketidakpatuhan pada Standard Operating Procedures (SOP) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan saksama,” kata Dadan, alam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).

Baca juga:

Ancaman Geser Anggaran MBG yang tidak Terserap Menteri Purbaya Sehingga Respon LBP

Ia merinci, pelanggaran SOP mencakup pembelian bahan baku yang terlalu dini dan waktu antara memasak hingga dibagikan yang terlalu lama. Sebagai tindakan, BGN telah menutup sementara SPPG yang tidak mematuhi SOP.

Kaburnya Standar Hingga Rente dibalik MBG

Koalisi Warga Tolak Proyek Makan Bergizi Gratis menyampaikan, minim transparansi dan akuntabilitas program MBG bisa dilihat dari tata kelola yang sangat tertutup. Kerja sama (MoU) antara BGN dan sekolah/orang tua tidak memuat pertanggungjawaban jelas dan bahkan melarang publikasi data.

“Publik tidak mengetahui kriteria penerima, standar menu, maupun mekanisme distribusi. JPPI menemukan 70 persen sekolah yang dipantau tidak mendapat informasi resmi tentang jadwal maupun standar gizi MBG,” papar koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, FIAN Indonesia, jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Transparency International Indonesia, Suara Ibu Peduli ini.

Baca juga:

KPK Kaji Pelaksanaan MBG untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi

Minimnya transparansi dan akuntabilitas program MBG, juga membuka ruang praktik rente dan korupsi karena rawan menjadi bancakan politik, seperti pada pemilihan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kental konflik kepentingan.

“Dengan anggaran jumbo, MBG berubah menjadi lahan rente dan potensi korupsi baru. Praktik pemotongan harga per porsi yang dilakukan oleh yayasan pengelola SPPG menciptakan risiko korupsi,” tulis ICW dalam keterangan persnya.

Praktik tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas menu yang diberikan, tapi juga menimbulkan potensi kerugian (potential lost), mengingat besarnya nilai akumulatif pemotongan yang terjadi secara masif dan sistemik.

“Dampaknya, penerima manfaat dipaksa mengkonsumsi makanan basi sementara dana miliaran rupiah tetap digelontorkan,” tulis Koalisi Warga Tolak Proyek Makan Bergizi Gratis.

Koalisi pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit investigatif selama program MBG berlangsung.

“Kami juga meminta praktik rente dan korupsi dalam MBG diusut, dan menindak tegas para pelakunya,” pungkas mereka.

Baca juga:

Wakil Kepala BGN Sebut Program MBG Tidak Boleh Berorientasi Bisnis

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendukung usulan Mendikdasmen Abdul Mu’ti terkait kemungkinan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen atau dapur sekolah

Menurut Lalu Ari, konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” kata Legislator PKB di Jakarta, Sabtu (11/10).

Baca juga:

Dapur SPPG MBG Harus Jalankan SOP Pelayanan dengan Baik

Sebagai Pimpinan Komisi X DPR RI Lalu Ari menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.

“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen , standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG melalui school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis, sehingga program ini bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.

“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen , kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” tutur Lalu Ari

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

1...293294295...43,121Halaman 294 dari 43,121

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya