Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 295

Komisi III DPR Nilai Kasus MBG Bermasalah Hal yang Wajar

Komisi III DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Komisi III DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai adanya permasalahan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hal yang wajar karena program itu diibaratkan seperti hajatan secara nasional yang digelar setiap hari.

Meski ada permasalahan, menurut dia, DPR mendukung terus program tersebut sebab pemerintah pun terus melakukan perbaikan-perbaikan. Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa masyarakat merasa program itu sangat bermanfaat.

“Nggak mungkin dong pemerintah tidak menginginkan perbaikan program-program, ini pasti semua program ada masalahnya, benar nggak? Kita bikin hajatan aja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanannya nggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari,” kata Habiburokhman saat rapat audiensi dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut dia, ada masyarakat yang benar-benar merupakan rakyat yang ingin agar program itu terus dilanjutkan. Bahkan, dia pun mengaku tidak pernah menemukan pihak yang menolak program MBG.

“Kalau mau nikah pasti pusing mau hajatan resepsi. Itu seumur hidup sekali, ada saja masalah, apalagi setiap hari bikin hajatannya kayak begini, gitu loh,” katanya

Dia menilai bahwa negara-negara lain yang menjalankan program serupa pun telah membuktikan manfaat yang sangat luar biasa atas program itu.

Selain itu, pada masa reses ini dia mengunjungi masyarakat setiap hari dan kerap mendengar bahwa program MBG sangat membantu untuk pemenuhan gizi anak-anak.

“Yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung ini namanya fair. Jadi kita jangan sampai diperalat dalam satu kondisi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pengurus dan Kader PKB Turut Hadir dalam Aksi Solidaritas di Depan Trans7

Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/HO-PKB.
Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/HO-PKB.

Jakarta, aktual.com – Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu (15/10).

Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto yang hadir langsung di lokasi, menegaskan keikutsertaan PKB dalam aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap para ulama dan pesantren.

“Aksi ini merupakan wujud solidaritas PKB terhadap para ulama dan pesantren, tempat di mana PKB berakar dan tumbuh,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut dia mengatakan PKB tidak bisa tinggal diam ketika muruah para ulama dilecehkan. Terlebih, kata dia, PKB lahir dari rahim para kiai, sehingga pembelaan terhadap kehormatan mereka adalah bagian dari jati diri partai.

“PKB lahir dari rahim para kiai, maka ketika muruah ulama dilecehkan, kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar aksi, melainkan panggilan nurani untuk menjaga kehormatan guru-guru kami,” katanya.

Ia juga mengatakan membela kiai bukan hanya mengenai loyalitas terhadap guru spiritual, melainkan bentuk penghormatan terhadap akar peradaban dan moral bangsa.

“Bagi PKB, membela kiai adalah menjaga kehormatan bangsa,” katanya menekankan.

Sebelumnya, tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 viral karena dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.

Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten di program “Xpose Uncensored” tersebut.

“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.

Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar. Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberikan sanksi penghentian sementara pada program siaran “Xpose Uncensored”.

“KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas pasal 6 Peraturan Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ancaman Geser Anggaran MBG yang tidak Terserap Menteri Purbaya Sehingga Respon LBP

Arsip foto - Seorang anak bersiap menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 yang berlabuh di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU

Jakarta, aktual.com – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati kenaikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026 menjadi Rp335 triliun. Kenaikan ini jauh lebih besar dari alokasi awal pada tahun 2025 yang disetujui sebesar Rp71 triliun. Keputusan ini diambil saat rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (23/9/2025).

Walau sudah dinaikan anggarannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat masih  rendahnya daya serap program MBG. Ia pun menyatakan akan mengambil sikap tegas terhadap rendahnya penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran.

Hingga awal Oktober 2025, data Kemenkeu menunjukkan serapan MBG nasional masih di bawah 60 persen, dengan banyak daerah mengalami kendala distribusi, sistem data penerima, serta keterlambatan pelaporan.

“Kalau di akhir Oktober penyerapannya belum optimal, uangnya akan kita tarik. Bisa kita alihkan ke program lain, dipakai mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Pada dasarnya, tidak ada uang yang menganggur di kementerian sampai akhir tahun,” kata Purbaya di Jakarta, selasa (7/10).

Baca juga:

Siswa Jadi Korban: MBG Jangan Jadi Proyek dan Rente

Terkait rencana tersebut menggeser anggaran MBG yang tidak terserap optimal, Purbaya mengatakan sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo. “Dia (Prabowo) (enggak) setuju juga tidak bisa diserap, tidak mengubah apa-apa kan. Dia bilang (ke) saya ok, boleh dia, bagus. Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat Tapi kalau saya tidak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah,” ungkapnya.

Namun bila serapan anggaran MBG berjalan baik, Purbaya berjanji akan menambah anggaran program unggulan itu. Selain itu untuk membantu penyerapan anggaran MBG, Menkeu akan membantu. “Program MBG treatment-nya sama. Kalau kita lihat ada kendala, kita akan bantu, termasuk mengirim manajemen maupun orang keuangan untuk mempercepat penyerapan,” ujar Purbaya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyebutkan, akuntabilitas program MBG patut dipertanyakan. Dengan klaim telah berjalan di 38 provinsi dan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 22 juta, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya transparansi yang bisa diakses publik.

“Isu potensi risiko korupsi juga menguat, sebagaimana laporan Transparency International Indonesia di mana beberapa menu MBG tidak mencapai nilai rata-rata penerima manfaat sebesar Rp10 ribu per porsi,” ungkap Diah dalam keterangannya kepada Aktual,com.

Baca juga:

KPK Kaji Pelaksanaan MBG untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi

Disis lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membaik. Pernyataan ini disampaikannya usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN pada Jumat, 3 Oktober 2025.

“Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas, di era Presiden Jokowi pun mengatakan, dirinya telah mengingatkan agar BGN mampu dan segera menyerap semua anggaran MBG sesuai sasaran, dan membantu perputaran roda perekonomian di daerah.

Baca juga:

Wakil Kepala BGN Sebut Program MBG Tidak Boleh Berorientasi Bisnis

Semenatara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa realisasi anggaran BGN hingga saat ini sudah mencapai Rp 21,64 triliun atau setara 36 persen dari total anggaran. Adapun tahun ini BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun. “Untuk bantuan pemerintah, makan bergizinya, (realiasi anggaran) kurang lebih Rp 18,63 triliun. Itu sudah mencapai 37 persen,” kata Dadan.

Dukungan Pemanfaatan Anggaran MBG yang Tak Terserap

Menanggapi rencana pemangkasan tersebut, Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar, memandang langkah Menkeu Purbaya sebagai strategi taktis untuk mengalihkan anggaran yang tidak terserap secara optimal ke program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat kelas bawah.

“Ini kan tinggal tiga bulan lagi (sisa tahun 2025). Jadi, memang langkah Pak Purbaya itu bisa dibilang cukup taktis sebetulnya, untuk mendorong spending, belanja daya beli masyarakat,” sebutnya saat ditemui Infobank di sela-sela acara konferensi pers launching platform MBG Watch di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Ia sendiri menyatakan kesetujuan atas langkah yang diambil Menkeu Purbaya. Menurutnya, program MBG yang dijalankan pemerintah saat ini memang tidak efisien dan efektif, serta tak berdampak.

Ditambah, mereka yang masuk ke operasional layanan MBG berasal dari pemain-pemain besar, yang bukan dari kalangan petani kecil dan UMKM. Hal ini menyebabkan minimnya perputaran uang pada masyarakat kelas bawah.

“Jadi, pengaruh multiplier efeknya relatif kecil, sehingga kalau seandainya MBG itu tidak efektif, penyerapan anggaran kecil, lebih baik (dananya) digeser ke yang lain,” imbuhnya.

Baca juga:

Dapur SPPG MBG Harus Jalankan SOP Pelayanan dengan Baik

Menko Pangan Zulkifli Hasan pun ikut merespons pernyataan Menkeu Purbaya yang akan memotong dana MBG yang tak terserap sampai Oktober, menurutnya anggaran MBG sudah disalurkan ke program sehingga tidak mungkiin bisa dipangkas.

“MBG itu program utama Pak Presiden. Jadi tak mungkin dialihkan ya,” ujarnya, Selasa (14/10).

Ia pun optimistis anggaran yang sudah disalurkan ke program MBG ini bisa terserap optimal, dan tepatsaran bagi 82 juta penerima manfaat.

“Insyaallah. Itu merupakan program yang sangat penting. Program yang menjadi program utama pemerintah,” ujarnya.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

KPI Jatuhkan Sanksi Penghentian Sementara Program Xpose Uncensored

Jakarta, akutal.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi penghentian sementara pada program siaran Xpose Uncensored yang ditayangkan oleh Trans 7. KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas Pasal 6 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), serta Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

Pada ketentuan di P3 menyebutkan lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi. Sedangkan pada ketentuan pada SPS menyebutkan program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/ atau merendahkan lembaga pendidikan. Adapun secara khusus pada pasal 16 ayat 2 huruf (a) memuat ketentuan penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan tidak memperolok pendidik/ pengajar.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat Ubaidillah, usai Rapat Pleno Penjatuhan Sanksi yang digelar KPI Pusat malam ini, (14/10).

Atas tayangan tersebut, KPI telah menerima banyak pengaduan dari kelompok-kelompok masyarakat yang keberatan dengan tayangan ini karena dirasa mendistorsi kehidupan pesantren, santri dan juga para Kyai pimpinan pondok pesantren.

KPI juga memanggil Trans 7 untuk memberikan klarifikasi atas kehadiran tayangan tersebut. Kehadiran tayangan yang menyudutkan kehidupan pesantren lewat program Trans7 tentunya sangat melukai banyak pihak, khususnya kaum santri. Secara khusus Ubaidillah mengatakan, Kyai dan Pesantren bukanlah obyek yang layak dijadikan olok-olok dalam sebuah program sebagaimana yang tampil pada tayangan 13 Oktober tersebut.

“Di pesantren terdapat adab, asih dan peduli, ilmu dan sejarah panjang perjuangan termasuk dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini, yang itu dilakukan sampai saat ini,” ujarnya.

Xpose Uncensored dinilai mencederai nilai-nilai luhur penyiaran yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan memperkuat integrasi nasional.

“Kami berharap Trans7 melakukan koreksi secara menyeluruh terkait tayangan yang melibatkan kehidupan pesantren di Indonesia. Termasuk juga kelompok atau komunitas lainnya. Setidaknya harus menghadirkan tokoh yang berkualitas sebagai penyeimbang dalam menarasikan peristiwa. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran lain agar mengedepankan kehati-hatian secara mematuhi ketentuan regulasi agar publik menerima informasi yang benar,” pungkas Ubaidillah.

Hadir dalam forum klarifikasi dengan Trans 7 itu anggota KPI Pusat lainnya, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso, Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Muhammad Hasrul Hasan, Koordinator Bidang Kelembagaan I Made Sunarsa, serta anggota Bidang Kelembagaan Mimah Susanti dan Amin Shabana. Sedangkan dalam saluran zoom, hadir pula Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah dan Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Evri Rizqi Monarshi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Disdik Banten Tegaskan Sekolah Kawasan Tanpa Rokok, Kepala SMAN 1 Cimarga Dinonaktifkan

Ilustrasi Asap Rokok/Antara
Ilustrasi Asap Rokok/Antara

Serang, aktual.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menegaskan bahwa sekolah merupakan kawasan bebas rokok dan siswa yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi.

“Namun tentunya tidak dibenarkan jika lingkungan sekolah menjadi tempat merokok bagi siswa. Siswa yang melanggar larangan merokok akan menerima sanksi atau teguran agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari,” ujar Plt Kepala Dindikbud Banten, Lukman, kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Lukman belum menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang akan diberikan. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Banten akan meminta klarifikasi dari semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, Lukman menjelaskan bahwa larangan merokok di lingkungan sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. “Dalam peraturan tersebut, sekolah wajib memasukkan larangan merokok dalam tata tertib, termasuk membuat tanda larangan merokok di sekolah. Baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik harus menaati aturan tersebut,” katanya.

Terkait dugaan penamparan siswa yang dilakukan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, Lukman menyampaikan bahwa yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan. “Kami lakukan BAP awal dan hasilnya akan diserahkan ke BKD untuk penentuan status pegawai,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengatakan bahwa Kepala SMAN 1 Cimarga telah dinonaktifkan sementara untuk menjaga suasana kondusif di sekolah. “Sambil melakukan pendalaman, kami menonaktifkan sementara guru yang bersangkutan supaya situasi kembali kondusif, karena murid-murid SMAN 1 Cimarga sempat tidak masuk sekolah. Ini untuk menstabilkan kondisi,” ujar Deden.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Siswa Jadi Korban: MBG Jangan Jadi Proyek dan Rente

Siswa Jadi Korban: MBG Jangan Jadi Proyek dan Rente

Jakarta, Aktual.com – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 4 Oktober 2025 menembus angka 10.482 anak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), merilis, per 5 Oktober 2025 tercatat 119 kejadian dengan 11.660 kasus keracunan MBG di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota.

Sejumlah sekolah, orang tua, dan masyarakat di beberapa daerah pun mulai menolak program yang sudah menghabiskan anggaran negara Rp13 triliun per 8 September 2025 ini. Dari semua kejadian ini sudah semestinya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, dari mulai perencanaan, anggaran, hingga pelaksanaannya.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, munculnya keracunan massal dalam program MBG menunjukkan ada metode ataupun pendekatan yang keliru dalam pelaksanaan program tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN), katanya, tidak perlu malu mengakui adanya kekurangan itu.

“Pemerintah harus mencari cara yang paling tepat. Apakah cara sekarag sudah tepat. Harus berani ada evaluasi. Jangan takut ada evaluasi dan kontrol. Jangan gerah kalau ada kritik,” papar Zukfikar kepada Aktual.com, Jakarta, Sabtu (10/10/2025).

Baca juga:

Pastikan Keamanan Pangan, Legislator PKB Dukung Gagasan School Kitchen untuk MBG

Menurutnya, program MBG bertujuan mulia karena itu pengelolanya harus memiliki semangat yang sama. “Laksanakan sungguh-sungguh, niatnya dalam rangka masyarakat hidup berkualitas. Jangan sampai niatnya proyek dan rente,” ujar Zulfikar.

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra Putih Sari pun mendesak hal sama. BGN, katanya, tidak perlu takut untuk melakukan evaluasi secara total tata kelola program MBG. “Program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” kata Putih dalam keterangan persnya.

BGN, katanya, harus mampu mengevaluasi secara detail setiap teknis penyelenggaraan dari hulu ke hilir serta meningkatkan standar keamanan makanan. Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar manfaat besar yang dibawa program tidak tertutupi oleh catatan buruk pengelolaan di lapangan.

Peneliti Center of Human dan Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Diyah Hesti Kusumawardani menyampaikan, keracunan makanan di program MBG bukan sekadar kesalahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau dari analisa sistem, ikan busuk dari kepalanya. Kesalahan apapun itu awalnya ya datang dari pusatnya, dari pimpinannya. Seharusnya BGN secara tegas sudah menyiapkan SOP, quality control, dan food safety,” kata Diyah Hesti, kepada Aktual.com, Jakarta, Sabtu (10/10/2025).

Baca juga:

Dapur SPPG MBG Harus Jalankan SOP Pelayanan dengan Baik

Dari kasus keracunan massal, ujarnya, terlihat BGN mengabaikan quality control dan food safety. Hal ini, katanya, tidak baik untuk kelangsungan MBG dalam jangka panjang. “Walau misalnya, dari 3 ribu porsi yang dimasak itu korban keracunan tidak keseluruhannya, tetap harus ada evaluasi menyeluruh karena ini berkaitan dengan manusia, apalagi anak-anak,” papar Diyah Hesti.

Kejar Target Korbankan Siswa

Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih, menyampaikan, insiden keracunan merupakan akibat dari ketergesaan pengelolaan program yang ingin mengejar target capaian penerima manfaat, jumlah dapur, serapan anggaran, dan mengesampingkan aspek gizi dan keamanan pangan.

“Kami meyakini, kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah diakibatkan oleh belum siapnya infrastruktur tata kelola kelembagaan dan monitoring-evaluasi,” papar Diah.

Baca juga:

KPK Kaji Pelaksanaan MBG untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi

Pihaknya pun meminta dilakukan evaluasi menyeluruh program MBG yang mencakup tata kelola organisasi, penentuan menu kualitas makanan yang disalurkan, serta besaran alokasi dan akuntabilitas anggaran.

Diah juga menyebutkan, sangat minimnya pelibatan pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program turut berkontribusi pada maraknya kasus keracunan MBG di daerah.

Pihaknya pun mengusulkan desain program MBG yang targeted, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan dan pendidikan, menimbang keterbatasan ruang fiskal dan besarnya anggaran MBG mendisrupsi agenda pembangunan prioritas lainnya.

Eliza Mardian, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyampaikan, persoalannya utama MBG adalah pada model dapur yang digunakan Pemerintah yang menggunakan sistem sentralistik.

Ia pun mengusulkan model dapur yang bisa menjadi solusi bersama di tengah ambisi pemerintah untuk ekspansi penerima manfaat hingga 82,9 juta siswa, dan menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Pertama, dapur UMKM. Dapur yang dikelola UMKM setempat. Dapur ini bisa menggerakan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja memperkuat rantai pasok makan lokal. Dapur ini juga bisa menerima hasil panen atau produk pangan lokal masyarakat setempat,” paparnya.

Baca juga:

Wakil Kepala BGN Sebut Program MBG Tidak Boleh Berorientasi Bisnis

Kedua, dapur sekolah. Eliza menjelaskan, dapur yang berada di sekolah akan menekan biaya distribusi dan menciptakan kualitas yang lebih ketat. Dapur sekolah juga, katanya, bisa perkuat hubungan sekolah, orang tua dan siswa.

“Ketiga, dapur koperasi pedagang pasar. Dapur ini akan berintegrasi dengan para pedagang pasar yang menjadi anggota koperasi. Dari segi pengadaan bahan baku lebih murah sehingga menekan biaya produksi,” ucapnya.

Model terakhir, adalah dapur yang dikelola oleg lembaga masyarakat atau lembaga sosial (NGO). Dengan model darur ini, membuka ruang partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat. “Pemerintah perlu reorientasi kebijakan. Indikator keberhasilan MBG bukan hanya seberapa cepat atau seberapa banyak penerima manfaat, tapi seberapa kualitas program ini,” ujarnya.

Diyah Hesti mengatakan, pelaksanaan MBG selama ini mengabaikan modal sosial. SPPG mestinya tidak hanya dari instasi pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua siswa juga bisa berperan dalam pengelolaan dapur.

“Di Jepang misalnya, makan bergizi disediakan sekolah. Sehingga orang tua dan masyarakat bisa mengawasi,” ungkapnya.

Zulfikar menyampaikan, semestinya ada semangat desentralisasi dalam program prioritas seperti MBG. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dari proses hingga pelaksanaannya. “Desentralisasi yang sesuai potensi masing-masing daerah. Kan bisa riset kemudian bisa diputuskan yang paling sesuai dengan karakteristik daerahnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi

1...294295296...43,121Halaman 295 dari 43,121

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya