14 April 2026
Beranda blog Halaman 297

Lebih dari 3.600 Unit Dihuni, Meikarta Kian Hidup sebagai Kota Mandiri

Kawasan kota mandiri, Meikarta, Cikarang. Aktual/DOK MEIKARTA

Cikarang, aktual.com – Meikarta yang berlokasi di Koridor Timur Jakarta terus menunjukkan perkembangan sebagai kawasan kota mandiri yang tumbuh secara bertahap dan semakin matang. Sepanjang tahun 2025, kawasan ini tidak hanya berkembang sebagai area hunian, tetapi juga bertumbuh menjadi ekosistem urban yang aktif, memberikan manfaat nyata bagi penghuni, investor properti, serta pelaku usaha.

Proses pembangunan dan serah terima unit apartemen Meikarta sepanjang 2025 dilakukan secara konsisten dan terukur. Target serah terima unit pada tahun tersebut berhasil dipenuhi dengan tingkat realisasi yang signifikan. PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta telah menyerahkan unit sesuai jadwal yang ditetapkan, mencerminkan komitmen kuat dalam menyelesaikan pembangunan secara bertahap sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen dan investor.

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3.600 unit telah dihuni, serta lebih dari 16.500 unit telah diselesaikan. Capaian ini menandakan bahwa Meikarta telah memasuki fase kehidupan nyata sebagai kawasan dengan aktivitas harian yang stabil dan berkelanjutan.

Keberlanjutan proses serah terima unit memastikan jumlah penghuni terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga denyut kawasan tetap terjaga dan berkembang. Pengembang juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penyelesaian proyek di masa depan, sejalan dengan visi jangka panjang Meikarta sebagai kota mandiri yang berfungsi penuh.

Selain hunian, Meikarta kini telah diramaikan oleh berbagai fasilitas pendukung kota mandiri. Di antaranya Klinik Siloam, Cinnepolis, perbankan, Maxx Coffee, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Hyfresh, Indomaret, Alfamart, Stylish Furniture, Interior Scandia, Solaria, Cha Time, Imperial Kitchen & Dimsum, Optik Melawai, apotek, hingga Universitas Paramadina.

Untuk fasilitas kawasan skala kota, tersedia Lippo Mall Cikarang, Citywalk, Rumah Sakit Siloam, Water Boom, restoran cepat saji seperti Burger King dan KFC, serta SPBU Pertamina dan BP. Dari sisi transportasi publik, Meikarta juga didukung oleh layanan Shuttle Bus dan AO Transport yang melayani mobilitas penghuni.

Tak hanya itu, Central Park Meikarta seluas 105 hektare dengan danau seluas 25 hektare telah menjadi salah satu lokasi favorit di Koridor Timur Jakarta untuk berbagai kegiatan berskala besar. Mulai dari festival musik, pagelaran budaya, hingga acara komunitas rutin digelar di kawasan ini, semakin memperkuat daya tarik Meikarta bagi penghuni maupun pengunjung.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, Indra Azwar, menyampaikan bahwa pengembangan Meikarta diarahkan untuk menghadirkan kawasan yang hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

“Keberhasilan serah terima unit sepanjang 2025 serta kelanjutan proses pembangunan ke depan merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun kawasan yang berfungsi, hidup, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Indra, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, bagi penghuni, serah terima unit yang berkelanjutan memberikan kepastian hunian yang siap ditempati sekaligus memperkuat terbentuknya komunitas dan lingkungan sosial yang semakin solid.

Dari sudut pandang end-user living, bertambahnya jumlah penghuni berdampak langsung pada kualitas hidup kawasan. Fasilitas publik, area komersial, hingga pusat gaya hidup dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kehidupan kawasan yang aktif menghadirkan rasa aman, nyaman, serta dinamika sosial yang sehat bagi keluarga maupun profesional muda.

“Penghuni tidak hanya mendapatkan unit apartemen, tetapi juga pengalaman tinggal di kawasan yang benar-benar hidup dan memiliki ritme aktivitas perkotaan yang nyata,” jelasnya.

Sementara itu, bagi investor properti, konsistensi dan keberhasilan serah terima unit menjadi indikator penting keberlanjutan pengembangan kawasan. Meningkatnya tingkat hunian memperkuat potensi pertumbuhan nilai properti dalam jangka menengah dan panjang. Semakin banyak unit yang diserahterimakan dan dihuni, semakin kuat pula fundamental Meikarta sebagai kota mandiri.

Serah terima unit yang berkelanjutan juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha. Bertambahnya jumlah penghuni menciptakan pasar internal yang semakin besar dan stabil. Hal ini membuka peluang omzet yang lebih berkesinambungan bagi area komersial, restoran, kafe, pusat hiburan, hingga layanan kebutuhan harian.

“Kehadiran penghuni yang konsisten, ditambah arus pengunjung dari berbagai kegiatan publik, menjadikan Meikarta sebagai kawasan dengan ekosistem bisnis yang terus terbentuk dan berkembang,” kata Indra.

Ia menegaskan, Meikarta akan terus memperkuat posisinya sebagai kota mandiri yang memberikan kenyamanan tinggal bagi penghuni, prospek nilai yang berkelanjutan bagi investor, serta peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi 2026, Ibas Tegaskan Peran Imigrasi sebagai Penjaga Kedaulatan dan Wajah Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya imigrasi humanis berintegritas sebagai penjaga kedaulatan dan gerbang peradaban bangsa. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi 2026, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, memberikan sambutan yang penuh makna dan refleksi mengenai peran penting imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun reputasi bangsa di kancah internasional. Peringatan tersebut berlangsung di Gedung MPR RI dan dihadiri oleh guru besar, akademisi, insan pemerhati imigrasi, serta praktisi dan peneliti.

Mengusung tema “Imigrasi Humanis Berintegritas: Penjaga Kedaulatan, Gerbang Peradaban Bangsa”, Ibas menekankan dua aspek penting dalam sistem imigrasi Indonesia. Pertama, imigrasi sebagai penjaga kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, dan kedua, imigrasi sebagai gerbang peradaban bangsa yang menggambarkan Indonesia di mata dunia.

Dalam sambutannya, Edhie Baskoro Yudhoyono mengutip filosofi politik dari penerima Nobel Sastra Hannah Arendt yang menyatakan, “The right to have rights is the fundamental condition of humanity,” yang berarti hak asasi manusia hanya bermakna jika dijamin oleh negara dan hukum. Oleh karena itu, menurutnya, imigrasi humanis harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat sesuai dengan konstitusi negara.

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat imigrasi yang telah bekerja keras meningkatkan sistem layanan keimigrasian, seperti implementasi Sistem Layanan Imigrasi Terpadu Digital yang mempermudah proses paspor dan visa di seluruh daerah, serta program pengawasan perbatasan untuk memperkuat keamanan sekaligus melayani masyarakat lokal.

“Pelayanan publik semakin cepat, pengawasan lebih ketat, dan Indonesia semakin dihormati dunia internasional. Namun, kita juga harus terus melakukan perbaikan,” katanya, sembari menyoroti sejumlah masukan dan solusi untuk penyempurnaan sistem imigrasi, termasuk penguatan layanan di daerah terpencil, peningkatan transparansi aparatur, serta pengelolaan tenaga kerja asing yang seimbang dengan kepentingan nasional.

Selain sambutan, acara ini juga dirangkaikan dengan diskusi kebangsaan yang melibatkan berbagai pandangan dengan tujuan mendengarkan masukan, komentar, dan solusi terkait perkembangan imigrasi Indonesia ke depan. Edhie Baskoro Yudhoyono mengajukan sejumlah pertanyaan reflektif untuk diskusi, antara lain bagaimana menjaga ketegasan imigrasi tanpa menghilangkan kemanusiaan, serta bagaimana memperluas layanan imigrasi hingga ke pelosok tanpa birokrasi yang berbelit.

Dalam kesempatan tersebut, partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu menciptakan sistem imigrasi humanis yang lebih efisien, aman, dan tetap berkeadilan demi menjaga kedaulatan negara dan membangun citra peradaban bangsa Indonesia di dunia internasional.

Sebagai penutupan, Ibas menegaskan bahwa imigrasi bukan sekadar soal keluar-masuk orang, tetapi juga cermin watak bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan UUD NRI 1945 dan UU Keimigrasian, ia mengajak seluruh peserta untuk terus berkolaborasi memperkuat sistem imigrasi humanis yang berintegritas dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

“Imigrasi adalah instrumen negara hukum yang harus menjaga kedaulatan dan keamanan negara, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta membuka gerbang peradaban bangsa,” tutupnya.

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun 2026 ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen membangun sistem imigrasi yang lebih baik, sejalan dengan visi Indonesia yang semakin maju dan dihormati dunia internasional.

Lebih lanjut, lulusan Program Doktor IPB University ini mengapresiasi berbagai terobosan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk peluncuran program All Indonesia pada 1 Oktober 2025 sebagai langkah integrasi layanan lintas sektor berbasis digital. Ia menilai digitalisasi layanan, penguatan pengawasan perbatasan—terutama di wilayah terluar—serta peningkatan integritas aparatur sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan imigrasi yang cepat, ramah, dan berwibawa. “Ini semua merupakan bagian dari konsolidasi program terintegrasi sekaligus memberikan efisiensi waktu dengan ramah layanan.”

Forum ini juga menghadirkan pandangan kritis dan pengalaman lapangan dari para pakar. Prof. Dr. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A., menekankan bahwa keimigrasian merupakan urusan multidimensi yang bersinggungan dengan keamanan nasional, demografi, dan pembangunan ekonomi. Ia menyoroti dilema klasik antara penegakan hukum dan kepentingan ekonomi, serta perlunya penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan tanpa mengabaikan kedaulatan negara.

Sementara itu, Dr. Muhammad Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A., C.MSP., C.CDm., menyoroti persoalan mendasar integrasi data keimigrasian yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan instansi lain seperti Dukcapil dan kementerian terkait. Menurutnya, penguatan big data, sistem real-time, serta penataan ulang fungsi keimigrasian menjadi prasyarat penting untuk mencegah celah pelanggaran.

Dari perspektif hubungan internasional dan keamanan nasional, Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa imigrasi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang strategis. Ia mendorong penguatan Smart Border Security Management sebagai bagian dari diplomasi publik dan national branding Indonesia. Senada, Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., menekankan pentingnya mitigasi risiko berbasis intelijen dan pembaruan kebijakan visa secara berkala.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti, S.E., M.M., menyampaikan pandangannya terkait tantangan kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan. Ia menyoroti dilema antara target pariwisata dan fungsi imigrasi sebagai penjaga kedaulatan, sekaligus capaian PNBP Imigrasi yang meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp10 triliun.

Kegiatan ini menegaskan komitmen MPR RI untuk terus membuka ruang dialog konstruktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi guna memperkuat sistem imigrasi Indonesia yang tegas, adil, dan humanis.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Komdigi Klaim Anggaran Terbesar Dialokasikan untuk Perkuat Akses Digital Wilayah 3T

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat memberi sambutan pada acara Hari Keamanan Berinternet tahun 2025 Kementerian Komunikasi dan Digital bersama platform Google di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Muhammad Fadlan Nuril Fahmi)

Jakarta, Aktual.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan serapan anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat akses dan pemerataan layanan digital, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Meutya memaparkan, sepanjang 2025 Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir sebesar Rp11,4 triliun, atau setara 94,9 persen. Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital strategis sekaligus memperluas konektivitas di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Ia menegaskan, capaian serapan anggaran tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan layanan digital yang lebih merata, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian.

Perluasan akses digital, lanjut Meutya, ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, 3.262 BTS beroperasi di wilayah Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat fondasi konektivitas bagi layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi di daerah.

Di sisi penerimaan negara, Meutya menyampaikan bahwa penguatan sektor komunikasi dan digital turut memberikan kontribusi signifikan. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun, atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.

“Optimalisasi penerimaan ini dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Meutya, penerimaan negara tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan.

Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan setiap belanja dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel serta diarahkan pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.

“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Harga Emas Antam Turun Tipis, Kini Rp2,916 Juta per Gram

Emas batangan antam

Jakarta, aktual.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (27/1), turun tipis Rp1.000 dari semula Rp2.917.000 menjadi Rp2.916.000 per gram.

‎Sedangkan harga jual kembali (buyback) turut turun menjadi Rp2.749.000 dari awalnya Rp2.750.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.508.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.916.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.772.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.633.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp14.355.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp28.655.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp71.512.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp142.945.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp285.812.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp714.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.428.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.856.600.000.

‎‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menjawab Tren EV dan Profesional Urban, Volkswagen Luncurkan ID. Buzz BOZZ White Signature Edition

Jakarta, Aktual.com — Di tengah ritme kota yang kian padat dan tuntutan kerja yang serba cepat, kendaraan kini bertransformasi menjadi ruang personal bagi profesional urban. Mobilitas tidak lagi hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana perjalanan memberi kenyamanan, ketenangan, dan efisiensi. Menangkap pergeseran tersebut, Volkswagen Indonesia meluncurkan ID. Buzz BOZZ White Signature Edition, varian kendaraan listrik yang dirancang selaras dengan gaya hidup modern.

ID. Buzz BOZZ White Signature Edition merupakan pengembangan dari BOZZ Edition sebelumnya yang dikenal berkarakter ekspresif. Pada edisi ini, Volkswagen memilih pendekatan yang lebih matang dengan dominasi warna putih sebagai simbol kejernihan dan keseimbangan. Konsep ini sejalan dengan tren “quiet luxury” yang semakin digemari kalangan profesional urban.

“White Signature Edition kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen yang memahami nilai ketenangan dan kejelasan dalam setiap perjalanan,” ujar Chief Operating Officer Volkswagen Indonesia, Edo Januarko Chandra. “Melalui varian ini, kami ingin menghadirkan ruang—ruang untuk berpikir, merasa nyaman, dan menikmati perjalanan dengan cara yang lebih personal dan bermakna.”

Dari sisi eksterior, kombinasi dual-tone Candy White dan Monosilver menghadirkan kesan bersih dan timeless. Desain ikonik ID. Buzz tetap dipertahankan, namun tampil lebih tenang dan menyatu dengan lanskap perkotaan modern. Kendaraan ini tidak dirancang untuk mencuri perhatian, melainkan untuk menemani aktivitas harian dengan rasa percaya diri yang understated.

Masuk ke kabin, nuansa interior putih dan beige menciptakan atmosfer lapang yang mendukung tren wellness dan mindful living. Fitur kenyamanan seperti Premium BOZZ Seat dengan pengaturan elektrik, pneumatic massage system, hingga electric leg rest dirancang untuk menunjang tubuh setelah hari yang panjang.

“Kami melihat kendaraan semakin menjadi bagian dari gaya hidup, bukan sekadar alat transportasi. Karena itu, seluruh fitur di ID. Buzz dirancang agar teknologi hadir secara intuitif dan tidak mengganggu kenyamanan,” kata Edo.

Pengalaman berkendara diperkuat dengan panoramic smart glass roof elektrokromik, sistem pendingin udara 3-zone Air Care Climatronic, serta sistem audio premium Harman Kardon. Seluruhnya mendukung perjalanan yang lebih fokus dan tenang di tengah hiruk-pikuk kota.

Dari sisi performa, ID. Buzz dibekali torsi instan 560 Nm dengan jarak tempuh lebih dari 500 kilometer berkat baterai 91 kWh. Kemampuan fast charging mendukung mobilitas fleksibel bagi profesional dengan agenda dinamis.

Melalui ID. Buzz BOZZ White Signature Edition, Volkswagen menghadirkan perspektif baru tentang mobilitas listrik—bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana kendaraan menjadi perpanjangan identitas dan gaya hidup urban modern.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pemerintah Cabut Izin 28 Perusahaan, DPR Dorong Dana Denda Triliunan untuk Korban Terdampak

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pengenaan denda serta pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berat dan diduga menjadi pemicu bencana di Sumatera. Ia meminta agar dana denda bernilai triliunan rupiah tersebut dimanfaatkan secara optimal, akuntabel, dan diarahkan langsung untuk pemulihan lingkungan serta masyarakat terdampak.

“Pertanyaan teman-teman terkait pencabutan izin 28 perusahaan tadi, Pak. Kalau tidak salah, dendanya mencapai Rp4,657 triliun—oh malah Rp4,8 triliun,” ujar Ratna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Ratna, besarnya nilai denda menimbulkan harapan publik agar dana tersebut tidak sekadar masuk ke kas negara, tetapi benar-benar dikembalikan untuk pemulihan wilayah dan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.

“Nah, ini berarti harapan kami alokasinya bisa langsung ke taraf pemulihan para korban yang ada di sana, Pak,” tegas politisi PKB tersebut.

Ratna menilai kejelasan alokasi dana denda sangat penting agar publik dapat mengawasi proses pemulihan lingkungan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan. “Sehingga publik juga bisa melihat bagaimana dana tersebut dialokasikan secara tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR RI pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah melakukan transformasi besar di sektor lingkungan hidup. Namun, Ratna mengingatkan agar percepatan kebijakan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

“Kami mendukung transformasi besar di sektor lingkungan hidup. Namun, akselerasi dari sektor ini tidak boleh mengesampingkan akuntabilitas, integritas data, dan perlindungan ekologis jangka panjang,” katanya.

Ia menegaskan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. “Lingkungan hidup bukan hanya instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi fondasi utama kesejahteraan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1/2026).

“Berdasarkan laporan hasil investigasi Satgas, Presiden memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sebanyak 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan PBPH hasil hutan kayu.

Prasetyo menambahkan, sejak dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Satgas PKH telah menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan sawit di kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi, termasuk 81.793 hektare Taman Nasional Tesso Nilo di Riau.

“Pemerintah akan terus menertibkan usaha berbasis sumber daya alam agar patuh pada peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain