28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 298

Tak Tahan Tersangka Mega Kasus CSR BI, MAKI Bakal Somasi KPK

Tak Tahan Tersangka Mega Kasus CSR BI, MAKI Bakal Somasi KPK

Jakarta, aktual.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengatakan akan menyomasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila lembaga antirasuah tersebut belum menahan tersangka kasus CSR BI.

Kasus tersebut mengenai dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Apabila KPK tidak segera melakukan penahanan tersangka kasus korupsi CSR BI, maka kami akan menyomasi KPK dan mengajukan praperadilan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

Boyamin menjelaskan langkah menyomasi KPK diupayakan sebab pihaknya menilai KPK sudah memegang cukup alat bukti untuk menahan tersangka kasus tersebut, yakni anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan.

“KPK itu sudah pegang lima alat bukti. Sementara untuk menetapkan dan menahan tersangka itu cukup dua alat bukti,” jelasnya.

Sementara itu, KPK pada Selasa (14/10) ini masih memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, mengatakan lembaga antirasuah itu memeriksa sepuluh saksi di Polresta Cirebon.

Mereka adalah SF selaku petugas protokol pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) Kecamatan Palimanan, SU dan SN selaku perangkat Pemerintah Desa Panongan, serta DH dan SUH selaku perangkat Pemdes Pegagan.

Kemudian MUN, RA, dan MUNH sebagai ibu rumah tangga, serta RS dan SAR sebagai pihak swasta.

Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Akan Sinkronkan Qanun dengan RKUHAP Cegah Hukuman Dua Kali

Komisi III DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Komisi III DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya bakal menyinkronkan Qanun atau aturan hukum yang berlaku di Aceh dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk mencegah penghukuman dua kali terhadap orang yang sama atas peristiwa hukum yang sama.

Dia menyampaikan hal itu untuk merespons aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Nusantara (Aman) terkait fenomena adanya warga Aceh yang tetap dipidana setelah menjalani hukuman dari Qanun. Habiburokhman pun menyebut bahwa hal tersebut menarik untuk dicermati.

“Nanti bisa diformulasikan norma pasal yang secara rinci mengatur bagaimana sinkronisasi Qanun dengan RKUHAP yang akan datang,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10).

Pada prinsipnya, kata dia, ada azas Ne Bis In Idem yang menyatakan bahwa terhadap satu masalah yang sama tidak bisa diadili dua kali, baik oleh Qanun dengan kekhususan Aceh atau dengan hukum nasional.

Dia menilai konsep penyelesaian 18 tindak pidana ringan yang dipraktikkan di Aceh melalui Qanun sudah mendahului konsep restorative justice yang baru akan diimplementasikan dalam RKUHAP.

Sehingga, kata dia, Qanun dan KUHAP hanya tinggal disinergikan saja.

Dia pun menilai bahwa restorative justice sebenarnya bukan hanya berasal nilai-nilai dari luar saja, melainkan bangsa Indonesia juga sudah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sejak masa lampau.

“Kalau kita ingat dari jaman dulu kita terbiasa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, terutama masalah yang tidak berakibat fatal, tidak berakibat kematian,” kata dia

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Nusantara Muhammad Fadli mengatakan bahwa di Aceh ada 18 perkara tindak pidana ringan yang bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan adat tingkat kampung atau desa.

Namun, kata dia, ada beberapa kasus di Aceh misalnya ada pihak-pihak yang terlibat permasalahan dan sudah diselesaikan di lembaga peradilan adat.

Namun, kata dia, ada salah satu pihak yang tidak berkomitmen dan melaporkan permasalahan itu ke aparat penegak hukum.

“Di sini kan konsepnya aparat penegak hukum tidak bisa menolak laporan, tapi di satu sisi lembaga peradilan adat sudah memutuskan, sehingga terjadinya ketidakpastian hukum,” kata Fadli.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Saparudin–Dessy Resmi Dilantik, Tandai Awal Kepemimpinan Baru Pangkalpinang

Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang terpilih, Saparudin dan Desy Ayutrisna, saat dilantik oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Rabu (15/10/2025). Aktual/HO

Bangka aktual.com – Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang terpilih, Saparudin dan Dessy Ayutrisna, resmi dilantik oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di Gedung Tudung Saji, Rabu (15/10/2025).

Pelantikan ini menandai awal masa jabatan periode 2025–2030, sekaligus menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya pelantikan kepala daerah Pangkalpinang digelar di kantor Wali Kota, bukan di kantor Gubernur Babel seperti lazimnya.

Sejak pagi, suasana di Gedung Tudung Saji tampak khidmat. Sejumlah tamu undangan mulai berdatangan, di antaranya unsur Forkopimda, anggota DPRD, para kepala OPD, serta tokoh masyarakat.

Saparudin, atau yang akrab disapa Prof. Udin, bersama wakilnya Dessy Ayutrisna, tampil kompak mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) I berwarna putih lengkap dengan atribut jabatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya menjaga amanah jabatan dan menunaikan sumpah dengan penuh tanggung jawab.

“Pak Profesor, hari ini Anda dilantik dan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jangan main-main dengan sumpah. Banyak orang kualat dan tidak hidup sempurna karena melanggar sumpah,” tegas Hidayat dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Pangkalpinang akan semakin maju di bawah kepemimpinan Saparudin dan Dessy Ayutrisna.

“Saya yakin Pangkalpinang akan menjadi kota yang berarti, kota senyum. Saya juga berterima kasih kepada Penjabat Wali Kota Pangkalpinang yang selama sembilan bulan dua hari memimpin dengan baik, tanpa protes, tanpa sengketa. Semua berjalan sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti tiga isu utama yang harus menjadi perhatian Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru, yakni kesehatan, penataan pasar, dan pengelolaan sampah.

“Ada tiga hal yang harus diperhatikan, Prof. Kesehatan, pasar yang masih amburadul, dan masalah sampah. Tolong dijaga dan dibenahi,” pesan Hidayat.

Selain itu, Hidayat menjelaskan alasan pelantikan digelar di Gedung Tudung Saji.

“Saya letakkan pelantikan di kantor wali kota karena ini lebih dekat dengan rakyat. Kasihan masyarakat kalau ke kantor gubernur, tidak bisa masuk dan ujung-ujungnya ngomel. Di sini masyarakat bisa hadir, lebih dekat. Tempat kecil tidak masalah, yang penting hati kita bersatu,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat terus terjalin demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kepada Profesor Udin dan Ibu Wakil Wali Kota, silakan bekerja. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik demi kemajuan Pangkalpinang dan kesejahteraan masyarakatnya,” tutup Hidayat.

PWNU DKI Jakarta dan Alumni Pesantren Gelar Aksi Boikot Trans7 Usia Hina Ponpes dan Ulama

Pengunjuk rasa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan alumni pesantren memadati halaman gedung Trans7, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Pengunjuk rasa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan alumni pesantren memadati halaman gedung Trans7, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Jakarta, aktual.com – Pengunjuk rasa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan alumni pesantren mengibarkan bendera hijau di depan gedung Trans7 Jalan Kapten Pierre Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Kedatangan mereka diawali dengan melintasnya mobil komando dari arah Tendean pada Rabu (15/10) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kemudian, para pengunjuk rasa yang berkumpul di sejumlah titik di kawasan tersebut mulai menyatu dengan berjalan kaki menuju gedung pemberitaan TV swasta itu.

Mereka juga berselawat, membawa spanduk bertuliskan “Menciderai Marwah Pesantren Tangkap Direksi Trans7” dan menyanyikan mars NU serta lagu Indonesia Raya.

Unjuk rasa ini dilakukan untuk menjaga marwah pesantren dan merespon pemberitaan yang dinilai tidak proporsional terhadap dunia pesantren.

Mereka mengenakan pakaian putih dan gelap. Ada juga yang mengenakan kemeja dengan aksen loreng.

Sejumlah pengunjuk rasa dan satu mobil komando memasuki halaman gedung Trans7 pukul 09.45 WIB.

“Berkat pengajian dan pendidikan dari ulama pesantren sampai sekarang kita demikian kuat dan kokoh, Alhamdulillah kita hidup tenang,” kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif di atas mobil komando di depan gedung Trans7.

Arus lalu lintas di Jalan Wolter Monginsidi dan Gatot Soebroto padat merayap selama pelaksanaan penyampaian aspirasi tersebut.

Sebelumnya, Production Director Trans7, Andi Chairil menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang menuai kecaman publik karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kiai di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video resmi yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (14/10). Dalam video itu, pihak Trans7 menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan lembaga pesantren maupun tokoh agama mana pun.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Trump Umumkan “Fase Dua” Perjanjian Gencatan Senjata Gaza

Washington, aktual.com – Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya “fase dua” dari perjanjian gencatan senjata Gaza setelah 20 sandera Israel dibebaskan dalam tahap pertama kesepakatan yang dimediasi oleh Turki, AS, Qatar, dan Mesir.

“Seluruh dua puluh sandera telah kembali dan perasaan adalah sebaik yang diharapkan,” tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Selasa (14/10).

“Sebuah beban besar telah terangkat, tetapi pekerjaan belum selesai. Mereka yang tewas belum dipulangkan, seperti yang dijanjikan! Fase Dua dimulai sekarang juga!!!” tambahnya.

Hamas dan Israel melakukan pertukaran sandera-tahanan yang membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara militer Ofer yang terkenal kejam di Israel, dan fasilitas penahanan lainnya di Gurun Negev. Semua 20 sandera Israel yang masih hidup juga dibebaskan.

Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada Senin di kota resor Mesir, Sharm el-Sheikh, yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk menggalang dukungan internasional terhadap rencana gencatan senjata Trump di Gaza.

Fase dua dari kesepakatan AS menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, pembentukan pasukan multinasional, dan perlucutan senjata Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina di Gaza, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, meninggalkan wilayah kantong tersebut hampir tidak layak huni.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wakil Kepala BGN Sebut Program MBG Tidak Boleh Berorientasi Bisnis

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (mengenakan batik) dalam rapat koordinasi kejadian menonjol terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta pada Selasa (14/10/2025). ANTARA/HO-BGN.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (mengenakan batik) dalam rapat koordinasi kejadian menonjol terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta pada Selasa (14/10/2025). ANTARA/HO-BGN.

Jakarta, aktual.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengingatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh berorientasi bisnis karena bukan merupakan program komersial, melainkan program sosial untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Presiden Prabowo Subianto pada anak-anak Indonesia,” kata Nanik Deyang dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10).

Nanik kemudian menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara BGN, mitra dapur, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memperbaiki kekurangan di lapangan.

“Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama,” kata Nanik Deyang.

Ia juga menegaskan agar seluruh pihak tidak mengambil keuntungan berlebih dari bahan baku makanan.

“Jangan sampai ada yang mengurangi bahan baku. Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan beliau berkesimpulan dengan Rp10 ribu itu masih bisa pakai ayam dan telur. Jadi jangan di-mark up (dilebihkan), anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” ujarnya.

Nanik juga berpesan agar seluruh unsur pelaksana saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program.

“Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” ucapnya.

Nanik juga menyoroti sejumlah dapur mitra MBG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.

“Dari Kuningan sampai Nusa Tenggara Barat (NTB) saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak. Saat awal peluncuran, dapur yang belum diepoksi (dilapisi material untuk memperkuat lantai bangunan) tidak boleh jalan, tetapi sekarang banyak dapur yang belum diepoksi, tapi sudah beroperasi,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain