Penguatan dolar AS, defisit fiskal, dan volatilitas pasar keuangan global membuat rupiah mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Dampaknya mulai terasa dari daya beli masyarakat hingga kinerja BUMN dan sektor perbankan.

 Oleh: Dr. Arya I.P. Palguna

Peneliti (IEPR/Institute of Economic and Political Resources)

Jakarta, Aktual.com – Nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS menjadi sinyal peringatan serius bagi perekonomian nasional. Tekanan global akibat penguatan dolar AS berpadu dengan tantangan domestik, terutama defisit fiskal, yang berpotensi memperlebar volatilitas pasar keuangan. Dampaknya tidak berhenti di pasar valuta asing, tetapi merembet ke daya beli masyarakat, BUMN, hingga sektor perbankan.

Dolar Terlalu Perkasa

Penguatan dolar AS saat ini didorong oleh kombinasi klasik: imbal hasil obligasi Amerika di kisaran 4,2–4,5%, inflasi yang masih tinggi, dan ekspektasi suku bunga yang tetap ketat. Dalam kondisi ini, modal global cenderung “pulang kampung” ke aset aman di negara maju, meninggalkan pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Tanda-tanda tekanan terlihat di pasar NDF (Non-Deliverable Forward) offshore. Ekspektasi pelemahan rupiah 1,5–2% dalam sebulan lebih cepat dibanding pasar domestik, menandakan pasar internasional melihat risiko lebih besar daripada optimisme di dalam negeri. Selama sentimen global tetap negatif, rupiah tetap berada di bawah tekanan.

Defisit Fiskal: Ujian Kredibilitas Pemerintah

Di dalam negeri, perhatian investor tertuju pada defisit fiskal 2,68% PDB atau sekitar Rp689 triliun. Angka ini masih aman secara regulasi, tapi pasar menilai kualitas kebijakan fiskal, bukan sekadar jumlah defisit.

Pembiayaan defisit lewat penerbitan SBN bisa menjadi tantangan. Jika yield yang ditawarkan tidak menarik di tengah kompetisi global, modal bisa keluar, menekan rupiah lebih jauh. Inilah ujian bagi pemerintah: apakah belanja negara benar-benar produktif dan disiplin anggaran dijaga konsisten. Ketidakpastian pun bisa dihukum pasar sebelum krisis terjadi.

Dampak Nyata: Dari Meja Makan ke BUMN

Pelemahan rupiah bukan soal angka di laporan keuangan. Dampaknya nyata dan terasa. Kenaikan biaya impor BBM dan energi, yang dibayar dolar AS, bisa menambah beban Rp5–10 triliun hanya dalam beberapa bulan. Tekanan ini merembet ke industri dan konsumen.

Pangan impor seperti gandum dan kedelai juga terdampak. Depresiasi rupiah 1–2% saja bisa membuat harga roti, mie, dan produk olahan naik sekitar 1–2%, cukup menggerus daya beli masyarakat.

BUMN dengan utang valas besar—Pertamina, PLN, Telkom—juga menghadapi risiko kurs signifikan. Pelemahan rupiah dari 16.950 ke 17.200 bisa menambah Rp500–800 miliar per setiap USD 1 miliar utang, menekan profitabilitas dan ruang investasi.

Di sektor perbankan, kenaikan yield SBN 10 tahun dari 7,0% ke 7,5% menekan Net Interest Margin (NIM). Valuasi saham bank berpotensi turun 5–8% jika volatilitas berlanjut, melemahkan sentimen pasar modal.

2026: Tahun Volatilitas, Bukan Krisis

Melihat ke depan, 2026 diprediksi menjadi tahun volatilitas bertahap, bukan krisis akut. Level rupiah di sekitar atau sedikit melewati 17.000 bukan skenario ekstrem jika dolar tetap kuat, defisit fiskal terkendali, dan arus modal domestik stabil.

Indonesia tidak berada di ruang hampa. Dengan koordinasi fiskal-moneter yang solid, basis investor domestik yang kuat, dan cadangan devisa yang cukup, rupiah masih bisa dijaga agar tidak terjun bebas.

Strategi Bertahan: Sinkronisasi Kebijakan

Kunci utama ada pada kerja sama pemerintah dan Bank Indonesia. Belanja negara harus fokus pada proyek produktif, penerimaan pajak dioptimalkan, dan narasi keberlanjutan fiskal jelas. BI perlu intervensi valas tepat waktu dan terukur.

Stabilitas pasar obligasi juga penting. Instrumen investasi yang menarik bisa menahan capital outflow dan mendatangkan modal masuk. Untuk sektor rentan, seperti energi dan BUMN strategis, kebijakan hedging dan subsidi selektif bisa menjadi penyangga risiko kurs.

Komunikasi publik juga krusial. Masyarakat harus diyakinkan bahwa pelemahan rupiah adalah bagian dari siklus global, bukan krisis permanen. Kepercayaan publik adalah fondasi stabilitas ekonomi.

Deputi BI: Profesionalisme yang Diuji

Di tengah tekanan ini, calon Deputi Gubernur BI memegang peran strategis. Jabatan ini bukan sekadar administratif, tapi pusat pengambilan keputusan moneter, stabilisasi nilai tukar, dan mitigasi risiko sistemik.

Jika diisi figur profesional, kredibel, dan berbasis data, pasar akan lebih tenang. Sebaliknya, persepsi politisasi bisa meningkatkan volatilitas, bukan karena kebijakan salah, tapi karena kepercayaan yang rapuh.

Pada akhirnya, pelemahan rupiah bukan akhir cerita. Ia menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia cukup matang menghadapi badai global. Dengan kebijakan konsisten, profesionalisme otoritas moneter, dan komunikasi yang jernih, rupiah tetap bisa dijaga dan kepercayaan pasar pulih.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi