7 April 2026
Beranda blog Halaman 300

Lestari Moerdijat Dorong Redistribusi Guru Konsisten untuk Pendidikan Lebih Merata

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktua.com – Langkah redistribusi guru harus konsisten dilakukan dalam upaya memaksimalkan peningkatan mutu pembelajaran yang merata di tanah air.

“Upaya redistribusi guru harus konsisten dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerataan mutu pembelajaran di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1).

Berdasarkan Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen No. 82 Tahun 2025, pemerintah tahun ini berencana memindahkan guru ASN dari sekolah negeri yang berlebihan ke sekolah swasta yang kekurangan guru, sebagai bagian dari langkah redistribusi guru.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Januari 2025, analisis rasio guru-siswa secara nasional masih tampak optimistis.
Dengan rasio nasional SD/MI 1:15, SMP/MTs 1:13, SMA/MA 1:12, dan SMK 1:11.

Sementara itu, jumlah guru di Indonesia tercatat mencapai sekitar 3,47 juta pada tahun ajaran 2025/2026, tetapi sekitar 1,5 juta guru (44%) berada di Jawa.

Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera disikapi dengan langkah nyata, seperti redistribusi guru yang sudah direncanakan.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa kebijakan redistribusi guru tersebut harus mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di daerah dalam proses realisasinya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar tahun ini selain program revitalisasi sekolah, langkah redistribusi guru juga dapat berjalan sesuai rencana.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai dengan kelengkapan sarana dan tenaga pendidik bermutu yang semakin merata, akan mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kejaksaan RI Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun untuk Jaga Kinerja Penegakan Hukum 2026

Tangkapan layar - Jaksa Agung ST Burhanuddin berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026) (ANTARA/HO-YouTube DPR RI)
Tangkapan layar - Jaksa Agung ST Burhanuddin berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026) (ANTARA/HO-YouTube DPR RI)

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun untuk tahun anggaran 2026 guna mendukung operasional kelembagaan.

“Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dengan penegakan hukum, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Pemimpin Korps Adhyaksa itu menjelaskan bahwa sejatinya Kejaksaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun pada tahun 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

Meski telah mendapatkan anggaran Rp20 triliun, ujar dia, Kejaksaan menilai bahwa jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dampaknya, diperkirakan penanganan perkara di pusat berkurang sebesar 55 persen dan penanganan perkara di daerah berkurang 75 persen.

Selain itu, Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pagu anggaran untuk program dukungan manajemen tahun 2026 tidak mencukupi.

Ia mengatakan bahwa kekurangan utama terjadi di tiga area, yaitu belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang nonoperasional.

“Belanja pegawai yang tidak mengakomodasi gaji dan tunjangan bagi sekitar 11.000 CPNS dan PPPK baru,” ucapnya.

Kekurangan ini, imbuhnya, turut membahayakan aspek penegakan hukum karena anggaran sidang untuk perkara pidana khusus hanya cukup untuk satu perkara dan anggaran untuk pidana umum diperkirakan habis pada semester pertama.

Maka dari itu, untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan, Jaksa Agung mengatakan bahwa Kejaksaan RI mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,85 triliun akan dialokasikan untuk program penegakan hukum dan Rp5,65 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Usulan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri keuangan,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bulog Pegang Stok Tertinggi 25 Tahun, CORE Ingatkan Dampak Fiskal

Jakarta, Aktual.com – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai stok beras Bulog yang mencapai sekitar 3,2 juta ton pada awal 2026 berpotensi menekan pengelolaan anggaran dan tata kelola pangan nasional. Tanpa strategi pelepasan yang terukur, cadangan tersebut dinilai berisiko menimbulkan beban fiskal akibat penurunan kualitas beras.

Research Associate CORE Indonesia Dwi Andreas Santosa, mengatakan beras memiliki keterbatasan daya simpan sehingga tidak ideal ditahan terlalu lama. “Beras itu perishable. Setelah empat bulan kualitas rasa menurun, dan lebih dari satu tahun kualitas fisiknya ikut turun,” ujarnya dalam CORE Outlook Sektoral 2026 di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, beras yang kualitasnya menurun berpotensi masuk kategori disposal dan berdampak langsung pada keuangan negara. “Jika disposal mencapai satu juta ton, potensi kerugian fiskalnya bisa sekitar Rp12 triliun,” kata Andreas.

Berdasarkan data CORE, stok awal 2026 menjadi yang tertinggi dalam sekitar 25 tahun terakhir. Kondisi ini merupakan akumulasi penyerapan beras oleh Bulog sepanjang 2025, ditambah sisa impor dari tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, produksi beras nasional 2025 meningkat sekitar 13 persen secara tahunan. Namun, peningkatan produksi tersebut tidak diikuti dengan penurunan harga beras di tingkat konsumen.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, harga beras tercatat terus naik sebelum sempat stabil dan kembali menguat. Berdasarkan data pemerintah, harga beras berada di kisaran Rp15.800 per kilogram.

Andreas menilai pola penyerapan surplus produksi yang terpusat di gudang pemerintah turut memengaruhi dinamika harga. “Ketika surplus produksi sebagian besar ditarik ke Bulog, pasokan di pasar menjadi terbatas dan harga terdorong naik,” ujarnya.

Memasuki 2026, tantangan pengelolaan pangan dinilai semakin kompleks seiring risiko iklim. CORE mencatat potensi El Nino pada pertengahan 2026 hingga 2027 yang berpeluang menekan produksi dan menambah tekanan pada kebijakan stok serta anggaran pangan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kasus Dugaan Ijazah Jokowi, Roy Suryo dkk Hadirkan Ahli dan Saksi Meringankan di Polda Metro Jaya

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun saat ditemui dengan membawa ahli meringankan di Polda Metro Jaya, Selasa (20/1/2026). ANTARA/Ilham Kausar
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun saat ditemui dengan membawa ahli meringankan di Polda Metro Jaya, Selasa (20/1/2026). ANTARA/Ilham Kausar

Jakarta, aktual.com – Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Seharusnya ada tiga saksi yang akan diperiksa, kemudian ada tujuh ahli, tetapi dari tiga saksi itu, kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta,” kata Kuasa Hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, Refly Harun saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (20/1).

Kemudian dari tujuh ahli yang dipanggil, menurut dia, tiga orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada hari ini.

Tiga ahli tersebut, yaitu Prof. Tono Saksono (ahli pengukuran geodesi) yang akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang “proven” (terbukti). “Setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang dimiliki,” katanya.

Kemudian, Profesor Zainal Muttaqin, seorang ahli bedah syaraf, dengan sub spesialis neurofungsional yang akan memberikan keterangan ahli untuk Dokter Tifauzia Tyassuma.

“Bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi’s White Paper,” kata Refly.

Selanjutnya adalah Profesor Henri Subiakto adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

“Dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat,” katanya.

Kemudian ia juga menyebutkan ahli yang belum bisa memenuhi panggilan adalah Rocky Gerung, Hamidah, Didik Wijayanto dan Rido Rahmadi.

“Jadi itu yang saksi dan ahli yang akan hadir, baik hari ini maupun nanti sampai akhir Januari,” kata Refly.

Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemeriksaan ahli dan saksi yang diajukan oleh Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Strategi Selektif JMA Syariah Kejar Kontribusi Rp360 Miliar di 2026

Jakarta, Aktual.com – Persaingan industri asuransi di Tanah Air semakin ketat. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) menargetkan pendapatan kontribusi sekitar Rp360 miliar pada 2026 dengan strategi pertumbuhan selektif yang bertumpu pada bisnis yang telah berjalan. Target tersebut setara dengan kenaikan sekitar 20 persen dari realisasi kontribusi 2025 yang mencapai Rp295,71 miliar.

Direktur Utama JMAS, Basuki Agus, mengatakan sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan kinerja dan kualitas risiko. “Untuk 2026, produksi kami arahkan naik sekitar 20 persen dari capaian 2025, sehingga kontribusinya berada di kisaran Rp360 miliar,” ujarnya dalam Paparan Publik Insidentil yang disampaikan secara daring, Selasa (20/1/2026).

Manajemen menegaskan perseroan tidak menempuh strategi ekspansi agresif melalui pembukaan produk baru. Fokus JMAS saat ini, jelas Basuki, adalah menjaga kinerja produk eksisting yang telah memberikan hasil underwriting positif agar tetap berkelanjutan.

Dari sisi distribusi, perusahaan memperkuat pengembangan kanal industri dan individu dengan fokus pada produk ritel. Menurutnya, segmen ritel dinilai memiliki prospek jangka panjang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap proteksi jiwa berbasis syariah.

Dalam struktur portofolio, JMAS juga mulai menggeser komposisi produksi ke produk asuransi jiwa murni dengan tenor menengah hingga panjang. Pergeseran ini dinilai mampu menciptakan stabilitas kontribusi sekaligus memberikan visibilitas pendapatan yang lebih baik.

Sebaliknya, pada lini asuransi kesehatan, perseroan mengambil sikap lebih berhati-hati dengan membatasi ekspansi baru. “Kami melakukan seleksi ketat dan pengendalian klaim agar pembayaran benar-benar sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” katanya.

Selain aspek operasional, JMAS juga mencatat penguatan permodalan yang signifikan. Hingga akhir 2025, ekuitas perseroan tercatat sekitar Rp127,44 miliar dan telah melampaui ketentuan ekuitas minimum Rp100 miliar bagi perusahaan asuransi syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dari sisi permodalan, posisi kami sudah memenuhi ketentuan sehingga tidak menjadi isu ke depan,” ucap Basuki.

Lebih lanjut, perusahaan akan terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko sebagai fondasi pertumbuhan jangka menengah. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan pemegang polis dan stabilitas usaha di tengah dinamika industri asuransi jiwa syariah.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Melihat Aksi Sigap TNI AL Gagalkan Penyelundupan Timah Rp 12,5 M di Perairan Bangka

Patroli laut TNI AL mencegat sebuah kapal nelayan di perairan timur Selat Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (14/1). Aktual/DOK AL

Bangka Belitung, aktual.com – Di tengah gelapnya malam, patroli laut TNI AL mencegat sebuah kapal nelayan di perairan timur Selat Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (14/1). Saat melakukan pemeriksaan, TNI AL menemukan 500 karung timah ilegal yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia. Totalnya mencapai 25 ton dengan nilai kurang lebih Rp 12,5 miliar.

Kapal nelayan beserta empat orang anak buah kapal (ABK) diamankan dalam operasi ini. Seluruh barang bukti dan para pelaku selanjutnya akan diproses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut nasional dengan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bijih timah ilegal di Perairan Timur Selat Bangka, Kepulauan Bangka Belitung,” demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI AL, dikutip pada Selasa (20/1).

Keberhasilan ini berawal dari hasil pendeteksian KRI Todak-631 yang tengah melaksanakan Operasi BKO Guskamla I terhadap sebuah kapal yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal.

Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui patroli laut terpadu yang melibatkan unsur KRI Todak-631, Satlap Tri Cakti (Halilintar), dua unit Rigid Buoyancy Boat (RBB) TNI AL, Satgas Sintelal, serta bersinergi dengan Bea Cukai Pangkal Pinang dan Binda Pangkal Pinang.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan TNI dan Polri agar menindak tegas penyelundupan sumber daya alam serta berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara.

“Terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Prabowo.

Sebagai upaya menegakkan hukum di laut serta melindungi sumber daya alam, TNI AL terus meningkatkan patroli dan pengawasan laut, khususnya di wilayah perairan rawan pelanggaran. Hal ini merupakan implementasi tugas pokok TNI menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain