6 April 2026
Beranda blog Halaman 301

NORAD Kerahkan Pesawat ke Greenland, Perkuat Operasi Pertahanan Arktik

Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (North American Aerospace Defense Command/NORAD). ANTARA/Xinhua
Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (North American Aerospace Defense Command/NORAD). ANTARA/Xinhua

Ottawa, aktual.com – Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (North American Aerospace Defense Command/NORAD) mengumumkan pada Senin (19/1) bahwa pesawat mereka akan segera tiba di Pangkalan Antariksa Pituffik (Pituffik Space Base) di Greenland untuk mendukung serangkaian “kegiatan NORAD yang telah direncanakan sejak lama.”

Pesawat tersebut akan bergabung dengan aset-aset lain yang beroperasi dari sejumlah pangkalan di daratan utama Amerika Serikat dan Kanada, ungkap NORAD dalam pernyataan di platform X, seraya menambahkan bahwa kegiatan tersebut didasarkan pada “kerja sama pertahanan yang berkelanjutan” antara Amerika Serikat (AS) dan Kanada, serta Kerajaan Denmark.

NORAD menyatakan bahwa kegiatan itu telah dikoordinasikan dengan Denmark dan semua pasukan pendukung beroperasi dengan izin diplomatik yang diperlukan, serta pemerintah Greenland telah diberi tahu mengenai kegiatan yang telah direncanakan itu.

Komando tersebut menyatakan bahwa NORAD “secara rutin melakukan operasi berkelanjutan dan tersebar dalam pertahanan Amerika Utara” melalui salah satu atau ketiga wilayah, yaitu Alaska, Kanada, dan daratan utama AS.

Media Kanada pada Minggu (18/1) melaporkan bahwa kontingen Angkatan Udara Kerajaan Kanada (Royal Canadian Air Force) telah berpartisipasi dalam latihan NORAD di Greenland, dan Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney sedang mempertimbangkan pengerahan pasukan tambahan untuk bergabung dalam latihan kedaulatan yang dipimpin Denmark, yang mungkin melibatkan latihan-latihan dengan fokus pada perlindungan infrastruktur kritis pulau Arktik itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mengenal Dewan Keamanan Negara, Lembaga Tinggi Negara ala Sekolah Negarawan

Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute

Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP (Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan)

Jakarta, aktual.com – Perbincangan mengenai keamanan nasional selama ini kerap dipersempit sebagai urusan pertahanan dan stabilitas pemerintahan. Padahal, dalam perspektif ketatanegaraan, keamanan merupakan fungsi dasar negara yang melekat langsung pada tujuan pembentukannya: melindungi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari titik inilah gagasan Dewan Keamanan Negara (DKN) ala Sekolah Negarawan perlu dipahami, bukan sebagai lembaga teknis tambahan, melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang dirancang untuk menjaga amanah perlindungan rakyat secara konstitusional.

Keamanan sebagai Amanah Kedaulatan Rakyat

Negara, secara prinsip, memiliki tiga tugas utama: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Di antara ketiganya, fungsi perlindungan bersifat paling fundamental. Tanpa rasa aman, pelayanan kehilangan makna dan pengaturan berubah menjadi paksaan. Karena itu, keamanan tidak dapat diperlakukan semata sebagai kebijakan pemerintahan, apalagi sebagai instrumen kekuasaan.

Sekolah Negarawan memandang keamanan sebagai amanah kedaulatan rakyat, bukan hak prerogatif pemerintah. Artinya, perlindungan terhadap rakyat harus dijalankan oleh organ negara yang bekerja atas mandat konstitusi, bukan atas mandat politik jangka pendek.

Landasan Konstitusional Dewan Keamanan Negara

Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI 1945 yang diajukan Sekolah Negarawan secara tegas mengatur keberadaan Dewan Keamanan Negara. Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Dewan Keamanan Negara merupakan organ negara yang bertugas melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan, menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta melakukan mitigasi risiko di bidang pertahanan dan keamanan secara terkoordinasi.

Rumusan ini menandai pergeseran paradigma penting. Subjek utama yang dilindungi adalah rakyat, sementara keamanan dipahami secara menyeluruh, mencakup ancaman militer dan non-tradisional seperti bencana alam, kejahatan transnasional, hingga serangan siber. Penekanan pada mitigasi risiko menunjukkan bahwa negara dituntut hadir sebelum krisis terjadi, bukan sekadar bereaksi setelahnya.

Lembaga Tinggi Negara, Setara Presiden

Salah satu ciri paling mendasar dari Dewan Keamanan Negara adalah posisi kelembagaannya. DKN dirancang sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan Presiden, bukan berada di bawah struktur eksekutif. Penempatan ini bertujuan menjaga agar fungsi perlindungan rakyat tidak terkooptasi oleh kepentingan pemerintahan atau siklus elektoral.

Dengan status tersebut, Dewan Keamanan Negara berperan sebagai penjaga konstitusional keamanan nasional. Ia tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari, tetapi memastikan bahwa kebijakan dan tindakan negara di bidang keamanan tetap sejalan dengan tujuan dasar negara dan kedaulatan rakyat.

Membedakan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah

Gagasan Dewan Keamanan Negara sekaligus menegaskan pentingnya membedakan lembaga negara dan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah bertugas menjalankan kebijakan, mengelola administrasi, dan melaksanakan program. Sementara lembaga negara berfungsi menjaga nilai, arah, dan amanah konstitusional.

Dalam kerangka ini, keberadaan lembaga seperti Dewan Pertahanan Nasional tetap relevan sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Namun, ia tidak dapat menggantikan peran Dewan Keamanan Negara yang bekerja pada level negara. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan seharusnya saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih.

Menata Keamanan Negara Secara Beradab

Dewan Keamanan Negara ala Sekolah Negarawan bukanlah gagasan revolusioner yang hendak merombak negara, melainkan koreksi desain ketatanegaraan agar fungsi perlindungan rakyat ditempatkan secara tepat. Dengan menempatkan keamanan sebagai amanah konstitusional dan membangun organ negara yang setara dengan kekuasaan eksekutif, negara memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan tugas perlindungan secara adil, rasional, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, mengenal Dewan Keamanan Negara berarti memahami kembali tujuan bernegara itu sendiri. Keamanan bukan semata soal stabilitas, melainkan tentang kehadiran negara yang melindungi rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan. Di sinilah Sekolah Negarawan menawarkan satu ikhtiar pemikiran: menata keamanan negara bukan demi kekuasaan, melainkan demi martabat republik.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Alissa Wahid: Negara Punya “Utang Moral” Layani Jamaah Haji Lansia Secara Optimal

Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid Alissa Wahid memberikan keterangan kepada wartawan usai menjadi pemateri dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa. ANTARA/Citro Atmoko
Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid Alissa Wahid memberikan keterangan kepada wartawan usai menjadi pemateri dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa. ANTARA/Citro Atmoko

Jakarta, aktual.com – Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid Alissa Wahid menyampaikan bahwa negara memiliki “utang moral” berupa pelayanan optimal kepada jamaah haji lanjut usia (lansia).

​Hal tersebut disampaikan Alissa di hadapan ribuan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut Alissa, narasi mengenai haji ramah lansia harus diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis yang konkret. Ia menyoroti fenomena antrean haji Indonesia yang sangat panjang, sehingga wajar jika banyak jamaah baru mendapatkan kesempatan berangkat ketika usia sudah senja.

“Ketika seorang lansia baru mendapatkan giliran berangkat pada usia lanjut, maka kondisi tersebut harus diterima sebagai sebuah realitas. Pemerintahlah yang wajib menyesuaikan pelayanan, bukan justru meminggirkan para lansia,” kata dia.

Anggota Amirul Hajj Perempuan 2023-2024 itu menuturkan, pemerintah wajib menyesuaikan mekanisme pelayanan haji agar ramah terhadap keterbatasan fisik mereka, bukan justru menjadikan kondisi fisik sebagai alasan untuk membatasi hak beribadah mereka.

“Substansinya adalah jamaah lansia tetap berangkat, namun seluruh mekanisme pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka,” ujar Alissa.

​Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu menekankan perlunya mitigasi risiko sejak awal, terutama pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Berdasarkan pengalamannya memantau di lapangan, seringkali jamaah lansia mengalami kesulitan beradaptasi dengan situasi padat di Mina, yang mengharuskan mereka dievakuasi atau dipulangkan lebih cepat ke hotel.

​”Mekanisme mitigasi seperti ini perlu dipikirkan secara matang. Jangan sampai solusi hanya muncul saat kondisi darurat terjadi. Indikator kemampuan jamaah perlu dikaji mendalam, namun solusinya adalah pendampingan yang lebih kuat,” ujarnya.

​Ia juga menyoroti aspek teknis pelayanan harian yang sering luput dari perhatian, seperti bantuan personal untuk ke kamar mandi atau mengurus diri.

Tanpa kebijakan yang jelas mengenai pendampingan petugas, jamaah lain sering kali merasa terbebani jika harus terus-menerus membantu rekan sekamarnya yang lansia.

​”Negara sudah memutuskan untuk melayani mereka, maka tanggung jawab tersebut harus ditunaikan dengan pelayanan optimal. Petugas haji adalah ujung tombak untuk membayar ‘utang’ pelayanan tersebut demi menekan risiko kesehatan dan angka kematian jamaah lansia,” kata Alissa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Komitmen Berjalan, Meikarta Konsisten Menghidupkan Kawasan lewat Aktivitas Publik dan Fasilitas Pendukung

Kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat Aktual/DOK MEIKARTA

Cikarang, aktual.com – Tahun 2025 menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan Meikarta yang berlokasi di Koridor Timur Jakarta. Kawasan yang sejak awal dikembangkan sebagai kota mandiri ini terus menunjukkan perkembangan bertahap, tidak hanya sebagai area hunian, tetapi juga sebagai ruang hidup yang semakin aktif, inklusif, dan terbuka bagi masyarakat.

Sepanjang tahun lalu, Meikarta secara konsisten menjadi tuan rumah berbagai kegiatan publik berskala besar, mulai dari festival musik, pagelaran budaya, hingga ajang olahraga otomotif. Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, Indra Azwar, menyampaikan bahwa rangkaian aktivitas tersebut mencerminkan fungsi kawasan yang terus berkembang sebagai ruang bersama yang dapat diakses dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

“Berbagai kegiatan yang hadir di Meikarta merupakan bagian dari upaya menghadirkan kawasan yang hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini, sekaligus mendorong partisipasi komunitas secara positif,” ujar Indra.

Keberagaman acara tersebut turut membentuk karakter Meikarta sebagai ruang publik yang ramah keluarga dan terbuka bagi lintas komunitas, lintas generasi, serta lintas minat. Antusiasme pengunjung dari berbagai daerah memperlihatkan bahwa kawasan ini telah tumbuh menjadi destinasi aktivitas yang semakin dikenal dan dimanfaatkan secara luas.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian publik adalah festival musik Dijogetin, yang digelar pada akhir Januari dan Oktober 2025. Mengusung konsep musik dangdut dengan sentuhan modern, acara ini berhasil menarik ribuan penonton dan memadati area Central Park Meikarta. Perpaduan konsep hiburan tradisional dan teknologi panggung modern menunjukkan kesiapan kawasan dalam mendukung penyelenggaraan acara berskala besar secara tertib dan terorganisasi.

Selain itu, pada pertengahan Desember 2025, Central Park Meikarta juga menjadi lokasi penyelenggaraan festival budaya Jepang ChiChibu Matsuri, yang menghadirkan ragam pertunjukan budaya dan mendapat sambutan positif dari pengunjung.

Komitmen terhadap pelestarian budaya lokal turut tercermin pada April 2025, ketika Central Park Meikarta menjadi lokasi Pagelaran Wayang Golek dalam rangka Idul Fitri, sebagai bagian dari Pesta Rakyat Kabupaten Bekasi 2025. Ribuan warga memadati area pertunjukan sejak sore hingga malam hari, memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang publik yang inklusif sekaligus wadah ekspresi budaya tradisional.

Ketua Panitia Pagelaran Wayang Golek, Asep Sanjaya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat. Ia berharap, selain menjadi hiburan, pertunjukan wayang dapat terus menjadi media penyampaian pesan moral dan nilai budaya kepada generasi muda.

Aktivitas kawasan Meikarta juga semakin beragam dengan digelarnya Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada awal Oktober lalu. Ajang ini diikuti lebih dari 500 starter dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi ruang bagi komunitas otomotif untuk menyalurkan minat secara aman dan sportif.

Ketua Panitia Meikarta Speedway Fun Race 2025, Andreas Wiratma, menilai ajang tersebut menunjukkan perkembangan positif dunia balap nasional. “Kegiatan ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga ruang kreatif bagi generasi muda untuk berprestasi dan menyalurkan hobi secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Di luar aktivitas event, Central Park Meikarta terus berkembang sebagai ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan oleh penghuni dan masyarakat sekitar. Area ini dilengkapi dengan taman bermain anak, wahana rekreasi keluarga, jogging track, wisata danau, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya yang mendorong aktivitas luar ruang secara berkelanjutan.

Pada tahun 2020, Central Park Meikarta seluas 105 hektare juga tercatat meraih rekor MURI sebagai taman buatan terluas di Indonesia yang dimiliki pengembang, dengan area danau mencapai 25 hektare.

Seluruh dinamika kawasan tersebut ditopang oleh keberadaan fasilitas gaya hidup terintegrasi, seperti area komersial, bioskop, pusat hiburan keluarga, foodhall, serta berbagai pilihan restoran dan kafe yang berada di Meikarta Central.

Dengan kombinasi pembangunan kawasan yang berjalan bertahap, pemanfaatan ruang publik yang aktif, serta fasilitas pendukung yang terus dimaksimalkan, Meikarta terus berproses sebagai ekosistem urban yang tumbuh dan matang, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan Koridor Timur Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Tersangkut Suap Pengisian Jabatan Desa, Bupati Pati Digelandang ke KPK

Bupati Pati Sudewo (kiri) didampingi Plt Sekda Pati. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo, pada Senin, 19 Januari 2026. Operasi tersebut diduga berkaitan dengan praktik pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Informasi awal menyebutkan dugaan suap atau gratifikasi dalam proses penempatan sejumlah posisi strategis di pemerintahan desa. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara yang ditangani berkaitan langsung dengan jabatan perangkat desa.

“Terkait pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, ataupun sekretaris desa,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Meski demikian, KPK belum menyampaikan secara rinci perkembangan penanganan perkara setelah operasi tersebut dilakukan. Dalam OTT itu, KPK tidak hanya membawa Sudewo ke Jakarta. Total ada delapan orang yang diamankan.

“Yang dibawa 8 orang,” kata Budi.

Saat dimintai penjelasan lebih lanjut, KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut dibawa serta peran masing-masing dalam perkara tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, dugaan kasus ini mengarah pada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Salah satu pihak yang ikut diamankan diduga berperan sebagai perantara. “Koordinator kecamatan (pengepul),” ungkap Budi.

Sudewo dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Ia tiba di Gedung Merah Putih, KPK sekitar pukul 10.35 WIB.

Politikus Partai Gerindra itu terlihat mengenakan jaket hitam dipadu kaus putih dan memilih bungkam saat memasuki gedung, meski sejumlah pertanyaan dilontarkan awak media. KPK masih memiliki waktu satu kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dunia di Ambang Prahara, SBY Soroti Risiko Perang Dunia Ketiga

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjalan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dinamika global yang kian memanas dan berpotensi mengarah pada terjadinya Perang Dunia Ketiga. Hal tersebut disampaikan SBY melalui akun media sosial X miliknya, @SBYudhoyono, Selasa (20/1/2026).

“Tiga tahun ini, saya mengikuti perkembangan dunia, terlebih dinamika global dalam bulan-bulan terakhir,” tulis SBY.

SBY mengaku cemas melihat eskalasi geopolitik global. Sebagai tokoh yang puluhan tahun mendalami geopolitik, perdamaian, dan keamanan internasional, ia menilai situasi dunia saat ini memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.

“Terus terang saya khawatir. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi jika prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga,” ujarnya.

Menurut SBY, kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga sangat nyata, meskipun ia masih meyakini skenario tersebut dapat dicegah. Namun, ruang dan waktu untuk mencegahnya dinilai semakin sempit dari hari ke hari.

Ia menyoroti munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang agresif, pembentukan blok-blok negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran, hingga memanasnya geopolitik global sebagai tanda-tanda yang patut diwaspadai.

“Sejarah mencatat, meskipun tanda-tanda perang besar sudah nyata, sering kali kesadaran dan langkah konkret untuk mencegahnya justru tidak dilakukan,” tulisnya.

SBY menilai kemungkinan kegagalan pencegahan perang besar disebabkan oleh ketidakpedulian, ketidakberdayaan, atau ketidakmampuan negara-negara di dunia untuk bertindak bersama. Ia pun mengingatkan dampak kehancuran yang akan ditimbulkan jika perang dunia, terlebih perang nuklir, benar-benar terjadi.

“Banyak studi menyebutkan, jika perang dunia dan perang nuklir terjadi, korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 miliar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa,” ungkapnya.

Meski demikian, SBY menegaskan harapan belum sepenuhnya tertutup. Ia menyerukan perlunya langkah nyata dari komunitas internasional, bukan hanya doa.

“Tidak cukup hanya dengan doa. Tuhan tidak serta-merta mengabulkan jika manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak berupaya menyelamatkan dunianya,” tulisnya.

SBY pun mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi Sidang Umum Darurat (Emergency UN General Assembly) yang melibatkan para pemimpin dunia untuk membahas langkah konkret pencegahan krisis global dan perang besar.

“Saya tahu PBB saat ini dinilai tidak berdaya. Tetapi jangan sampai sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan tidak berbuat apa-apa,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, SBY mengingatkan pesan klasik tentang bahaya pembiaran terhadap kejahatan global.

“Kalau orang-orang baik diam, maka yang jahat akan menang. If there is a will, there is a way,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain