26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 317

Wakil Ketua MPR Akbar Supratman Apresiasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Toli-Toli

Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman. Aktual/DOK MPR RI

Toli-Toli, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membangun Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan ekonomi maritim Indonesia.

Menurut Akbar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi bangsa yang berakar pada semangat gotong royong dan nasionalisme.

“Kampung Nelayan Merah Putih di Toli-Toli ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun dari pusat, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah para nelayan yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut Indonesia,” ujar Akbar yang merupakan Senator dari Dapil Sulawesi Tengah, dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

Ia menegaskan bahwa sektor kelautan merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pembangunan berbasis kelautan seperti Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi program berkelanjutan di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progressnya terus berjalan dan InsyaAllah akan rampung pada bulan Desember,” ujar Akbar.

“Saya mengapresiasi langkah KKP yang menjadikan Toli-Toli sebagai salah satu titik strategis pengembangan ekonomi pesisir. Program ini harus terus diperluas dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan sendiri,” tambahnya.

Atas inisiatif Akbar, Sulawesi Tengah mendapat tiga lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di antaranya di Toli-Toli, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Saat ini pembangunan di Kabupaten Tolitoli sudah mulai berjalan, sementara dua lokasi lainnya, yakni di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, akan direalisasikan pada tahun depan.
Akbar juga mengajak seluruh masyarakat Sulteng untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan baik, agar dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan pendapatan nelayan.

“Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya indah dilihat, tetapi juga berdaya guna dan berdaya saing. Di sinilah semangat Merah Putih itu bekerja membangun bangsa dari pinggiran,” tegas Akbar.

Dualisme PPP Resmi Berakhir, Mardiono dan Agus Suparmanto Duduk di Pucuk Partai

Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tema "Transformasi PPP Untuk Indonesia" di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Aria Ananda.
Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tema "Transformasi PPP Untuk Indonesia" di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Aria Ananda.

Jakarta, aktual.com – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait Muktamar Ancol resmi ditutup. Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030 dengan duet Mardiono dan Agus Suparmanto memimpin partai berlambang Kakbah tersebut.

Berdasarkan dokumen yang diterima, Senin (3/10/2025), Menkum Supratman Andi Agtas mengeluarkan keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP untuk lima tahun mendatang. Sebelumnya, Ketua Umum PPP Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan hasil Muktamar Ancol dan sudah disahkan.

Perubahan kepengurusan PPP kini resmi ditetapkan oleh Menkum pukul 15.30 WIB sore ini. Agus Suparmanto, yang sebelumnya menjadi rival Mardiono di Muktamar PPP, kini bergabung dalam kepengurusan baru.

Mardiono tetap menjabat Ketua Umum PPP. Sementara itu, Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum PPP. Adapun posisi Sekretaris Jenderal PPP dijabat Taj Yasin, yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Berikut susunan kepengurusan PPP masa bakti 2025-2030:

  • Ketua Umum: Mardiono
  • Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
  • Sekretaris Jenderal: Taj Yasin
  • Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris
  • Bendahara Umum: Imam Fauzan A Uskara
  • Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya’qub

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mengenal Rudy Heriyanto, Perwira Tinggi Polri yang Dikabarkan Jadi Calon Kapolri

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho. ANTARA/ (HO-KKP)

Jakarta, aktual.com – Nama Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho belakangan ramai menjadi perbincangan publik dan media sosial sebagai calon Kapolri pengganti Listyo Sigit Prabowo. Lulusan Sekolah Perwira Polri tahun 1993 ini menorehkan rekam jejak panjang dan berprestasi di kepolisian maupun pelayanan publik.

Rudy Heriyanto lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Berbeda dengan mayoritas perwira tinggi Polri, Rudy bukan alumni Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan menapaki karier dari Sekolah Perwira Polri. Pengalaman panjangnya di berbagai bidang strategis Polri menjadikannya salah satu kandidat Kapolri yang diperhitungkan.

Selama berkarier, Rudy pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Di antaranya:

  • Dirtipidter Bareskrim Polri (2017–2018)
  • Dirtipideksus Bareskrim Polri (2018–2019)
  • Kepala Divisi Hukum Polri (2019–2020)
  • Kapolda Banten (2020–2023)

Selain itu, Rudy juga tercatat pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Cimahi, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, serta Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri. Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan kemampuannya memimpin institusi kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada 11 Desember 2023, Rudy Heriyanto dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 170/TPA Tahun 2023 oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Penunjukan ini menjadi bukti pengakuan atas kapabilitas Rudy di bidang manajemen publik dan hukum.

Rekam jejak Rudy juga diwarnai berbagai prestasi yang menonjol. Ia menerima penghargaan dari Direktur Utama Perum Bulog atas keberhasilannya mengungkap kasus mafia beras di Indonesia. Selain itu, ia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama oleh Presiden Joko Widodo melalui Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pengalaman luas di kepolisian, kemampuan memimpin unit strategis, serta prestasi di bidang hukum dan pelayanan publik menegaskan kapasitas Rudy Heriyanto sebagai calon Kapolri yang potensial. Nama Rudy pun kian diperhitungkan sebagai figur yang mampu menjawab tantangan kepolisian modern sekaligus menjaga integritas institusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Dukung Instruksi Prabowo Soal Kebersihan Makanan MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa. ANTARA/HO-Humas DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki alat uji kebersihan makanan.

“Alat uji ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan,” kata Neng Eem di Jakarta, Senin (6/10).

Lebih lanjut dia menyampaikan kebersihan merupakan faktor utama dalam menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat penerima manfaat Program MBG.

“Kebersihan merupakan gerbang awal agar makanan aman untuk dikonsumsi. Karena itu evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan seluruh aspek penyediaan MBG tidak menyisakan celah terjadinya keracunan makanan atau gangguan kesehatan lainnya,” ujar dia.

Dia mengatakan langkah Presiden Prabowo itu menunjukkan perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan makanan dalam Program MBG.

“Instruksi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan standar kebersihan dapur menunjukkan keseriusan Presiden agar makanan yang disajikan bukan hanya enak, tapi juga aman dikonsumsi,” kata dia.

Neng Eem lalu meminta Kepala BGN Dadan Hindayana untuk menetapkan dan menyosialisasikan standar kebersihan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Menurutnya, standar tersebut harus dijalankan tanpa pengecualian.

“Saya minta jangan anggap remeh pentingnya menjaga kebersihan dalam Program MBG. Standar kebersihan ini harus menjadi acuan utama dalam penyediaan makanan bergizi,” ujarnya.

Legislator asal Jawa Barat itu juga mendorong dilakukan evaluasi berkala minimal sebulan sekali guna memastikan penerapan standar kebersihan berjalan optimal. Ia menilai evaluasi rutin dapat menjadi upaya mitigasi terhadap potensi pelanggaran atau kejadian tidak diinginkan.

“Kami minta semua pihak mendukung Program MBG yang diamanahkan Presiden Prabowo. Peristiwa yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Semua pihak harus berkomitmen menyediakan makanan bergizi yang aman, layak, dan sesuai standar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berkumpul di Bali, Ratusan Penasihat Hukum Internal Perusahaan Didorong Tingkatkan Reputasi

(Baju batik) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) R. Narendra Jatna menyampaikan pidato kunci dalam Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 di Nusa Dua, Bali, 3 Oktober 2025.
(Baju batik) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) R. Narendra Jatna menyampaikan pidato kunci dalam Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 di Nusa Dua, Bali, 3 Oktober 2025.

Bali, aktual.com – Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan Asia Pacific Corporate Counsel Association (APCCA) menyelenggarakan Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 di Nusa Dua, Bali, pada 2-3 Oktober 2025. Mengangkat tema “Agility in Convergence 2026”, kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 400 peserta yang merupakan penasihat hukum internal perusahaan atau in-house counsel, pimpinan kantor hukum, regulator, serta eksekutif bisnis di level nasional dan regional.

Agility merefleksikan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan di tengah disrupsi, sedangkan convergence menggambarkan realitas bahwa hukum, bisnis, teknologi, dan kepentingan sosial kini saling terkait erat dan tak bisa lagi berjalan sendiri. Dengan tema tersebut, forum ini menghadirkan diskusi strategis mengenai tata kelola perusahaan, transformasi digital, keberlanjutan, hingga manuver untuk menghadapi regulasi lintas yurisdiksi.

“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya dapat memperluas wawasan para in-house counsel, tapi juga meningkatkan reputasi profesi in-house counsel secara regional maupun global,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna dalam pidato kunci pada hari kedua pelaksanaan Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025.
 
Narenda mengungkapkan bahwa sebagai advokat, penasihat hukum internal perusahaan harus memenuhi tiga hal, yaitu Code of Practices, Code of Ethics, dan Code of Conduct. Code of Practices hadir sebagai panduan mendetail yang harus dijalankan advokat dalam situasi tertentu.

Selanjutnya, Code of Ethics berperan sebagai kompas moral yang mendefinisikan prinsip-prinsip benar dan salah. Sementara itu, Code of Conduct diibaratkan sebagai peta yang menerjemahkan prinsip-prinsip etik tersebut menjadi aturan perilaku yang spesifik.
 
Lebih lanjut, Narendra mengingatkan bahwa organisasi profesi yang baik, termasuk profesi in-house counsel, membutuhkan ketiganya. Tujuannya bukan sekadar memenuhi kepatuhan hukum, melainkan juga untuk membangun budaya integritas yang berkelanjutan dengan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan.

Ia pun menjelaskan bahwa integritas bisnis, kepatuhan hukum, dan keterbukaan informasi telah menjadi fondasi utama perusahaan dalam membangun daya saing. Terlebih, kini perusahaan bukan hanya merupakan entitas ekonomi, tapi juga subjek hukum yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan moral.
 
Penasihat hukum internal perusahaan juga dalam perkembangannya bukan hanya menjalankan peran advokat di meja kerja, tetapi menjadi mitra strategis yang memegang kompas ketika bisnis menghadapi tantangan. “Para in-house counsel adalah penjaga integritas sekaligus navigator yang memastikan perusahaan tetap berada di jalur hukum,” ujar Chief.

Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 menerima dukungan dari asosiasi internasional melalui Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA). Para delegasi APCCA yang hadir dalam rangkaian kegiatan Indonesian In-House Counsel and Summit Awards 2025 adalah Singapore Corporate Counsel Association (SCCA), Legal Management Council of the Philippines (LMCP), Malaysia Corporate Counsel Association (MCCA), Japan In-House Lawyer Association (JILA) dan Federation of Indian Corporate Lawyers (FICL). Kehadiran jajaran asosiasi tersebut menegaskan profesi penasihat hukum internal perusahaan Indonesia telah masuk ke dalam panggung regional bahkan global.

Selain itu, Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 mendapat dukungan dari Assegaf Hamzah & Partners, Tamba & Kumara Law Offices, Allen & Gledhill LLP, PwC Indonesia, De Brauw Blackstone Westbroek, DeHeng ARKO Law Offices, PRO Alliance, Soemadipradja & Taher, MHMS Advocates, AMR Partnership, Privy, Aqua, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ⁠KTM Solutions, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), Agungrent, PT Jasa Raharja, PT PLN (Persero), dan PT KAI (Persero).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Instruksikan Aparat Penegak Hukum Tertibkan Praktik Tambang Ilegal

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). ANTARA/Cahya Sari
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). ANTARA/Cahya Sari

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas upaya penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia demi menyelamatkan aset negara bernilai triliunan rupiah.

Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sesi wawancara cegat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10), di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

“Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” katanya.

Adapun barang rampasan itu berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa senilai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan Rp300 triliun.

Pabrik pemurnian yang disita Kejaksaan Agung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.

Presiden menyatakan keberhasilan ini sebagai prestasi bersama antara penegak hukum dan aparat pertahanan negara.

Prabowo menegaskan bahwa operasi serupa akan terus berlanjut di daerah lain guna memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda pada awal September lalu, Presiden telah memerintahkan TNI, Polri dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung dengan sasaran menutup jalur yang selama ini menjadi celah penyelundupan hasil timah.

“Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan,” kata Presiden.

Hasil tambang ilegal itu diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi kapal hingga sampan.

“Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” katanya.

Kepala Negara memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp22 triliun hingga akhir tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain