26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 318

Kasus Haji, KPK Panggil Dewan Pembina Gaphura

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) Muharom Ahmad (MA) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Pemeriksaan atas nama MA, Dewan Pembina Gaphura,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/10).

Budi mengatakan pemeriksaan terhadap saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenhaj Ungkap Arab Saudi Izinkan Umrah Bisa Pakai Semua Jenis Visa

Ratusan ribu umat Muslim berkumpul di kawasan Masjidin Haram dan Kabah, Makkah untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1444 H yang jatuh pada Jumat (21/4/2023). Aktual/Saudi Press Agency.

Jeddah, aktual.com – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan bahwa pemegang semua jenis visa dapat menunaikan ibadah umrah selama berada di wilayah kerajaan tersebut.

Kementerian, pada Minggu (5/10) menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menyederhanakan prosedur pelaksanaan umrah serta memperluas akses terhadap layanan dalam sistem haji dan umrah, sejalan dengan tujuan Visi Saudi 2030.

Kementerian menjelaskan bahwa visa yang dimaksud mencakup visa kunjungan pribadi dan keluarga, visa turis elektronik, visa transit, visa kerja, serta jenis visa lainnya.

Langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kerajaan untuk memfasilitasi kedatangan umat Muslim dari seluruh dunia guna menunaikan ibadah mereka dengan mudah dan tenang.

Selain itu, kementerian juga menyebutkan bahwa pihaknya baru-baru ini meluncurkan platform Nusuk Umrah, bagi siapa pun yang ingin menunaikan umrah secara langsung. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memilih paket yang sesuai dan mengurus izin umrah secara elektronik dengan mudah.

Platform digital terintegrasi ini juga memungkinkan pengguna untuk memesan layanan serta memilih waktu pelaksanaan umrah secara fleksibel.

Kementerian menegaskan bahwa kemudahan-kemudahan ini mencerminkan kepedulian Pemerintah Penjaga Dua Masjid Suci dan Yang Mulia Putra Mahkota dalam mendukung umat Muslim agar dapat berziarah ke Dua Masjid Suci.

Pemerintah Arab Saudi menginginkan agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah dalam lingkungan yang aman dan spiritual, sekaligus menyediakan layanan berkualitas tinggi yang memperkaya pengalaman dan mempermudah perjalanan ibadah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Delegasi Hamas Tiba di Mesir Bahas Rencana Gencatan Senjata

Anggota pasukan Brigade Al Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Hamas Palestina. (ANTARA/Anadolu/as/am.)
Anggota pasukan Brigade Al Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Hamas Palestina. (ANTARA/Anadolu/as/am.)

Kairo, aktual.com – Delegasi dari Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) tiba di Mesir pada Minggu (5/10) untuk mempersiapkan negosiasi dengan pihak Mesir pada Senin (6/10) di Kota Sharm El Sheikh di pesisir Laut Merah, seperti disampaikan sumber-sumber Mesir kepada Xinhua.

Kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan untuk mengimplementasikan tahap pertama dari rencana gencatan senjata Gaza dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menurut sumber-sumber informasi itu.

Negosiasi tersebut akan berfokus pada rincian pelaksanaan tahap pertama rencana itu, kata sumber-sumber tersebut kepada Xinhua, seraya menambahkan bahwa poin-poin utama diskusi diperkirakan akan mencakup mekanisme pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel serta proses bagi Hamas untuk menyerahkan senjatanya.

Setelah pertemuan dengan Hamas, pihak Mesir akan mengadakan pertemuan terpisah dengan delegasi Israel. Hasil dari kedua negosiasi tersebut akan disampaikan kepada Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, setibanya mereka di Mesir, kata sumber-sumber itu.

Kementerian Luar Negeri Mesir pada Sabtu (4/10) mengonfirmasi negosiasi antara delegasi Israel dan Hamas yang akan diadakan pada Senin tersebut untuk membahas “kondisi lapangan dan rincian” untuk pertukaran “semua tahanan Israel dan tahanan Palestina” di bawah rencana 20 poin yang diusulkan AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

MBG Banyak Bermasalah, Pengamat : BGN Harus Merubah Bisnis Modelnya

Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Merebaknya berbagai masalah dari MBG, membuat kita pesimis akan program utama dari Presiden Prabowo. Bahkan sinisme juga meluas, dengan munculnya istilah negatif dari MBG seperti Makan Berbahaya Gratis.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan bahwa sudah saatnya BGN merubah bisnis model dari MBG. Yang pendekatan nya pada “Business as usual”, dirubah menjadi “Social Business”.

“Bisnis katering yang sudah berjalan dalam melayani MBG, dirombak sebagai Bisnis sosial. Dimana profit nominal digeser menjadi profit sosial, dengan keuntungan sebesar nya ada pada penerima manfaat dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran,” ucapnya, Minggu (5/10).

Karel merujuk pada praktik Bank Grameen di Bangladesh selama beberapa dasawarsa ini, menunjukkan bahwa model bisnis yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memberikan gizi terbaik bagi anak-anak keluarga miskin adalah melalui bisnis sosial.

Apalagi BGN hendak melakukan kerjasama dengan Danone untuk peningkatan kualitas mutu pangan dalam paket MBG nanti. Dan perusahaan Danone sudah berhasil kerja sama dengan Bank Grameen dalam melakukan bisnis sosial di Bangladesh.

Karel menilai, untuk itu Presiden Prabowo bisa mengajak Professor Muhammad Yunus sebagai penggagas Bank Grameen, untuk menjadi penasihat atau konsultan dari pelaksanaan program MBG. Apalagi Prof Yunus pernah meraih hadiah Nobel karena hasil kerja nya dalam pengentasan kemiskinan lewat kredit mikro dari Bank Grameen.

“Kita harus belajar dari pengalaman dan keberhasilan orang lain. Intinya sekarang adalah bagaimana Presiden Prabowo mengentaskan kemiskinan melalui pemberian MBG dan pembentukan dapur MBG kepada masyarakat miskin lewat kredit mikro. Nah itu ibarat nya ‘Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui’,” tutup Karel.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPP AMPI Tegaskan: Rouli Bukan Pengurus, Hanya Mencatut Nama Organisasi untuk Kepentingan Pribadi

Jakarta, aktual.com — Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (DPP AMPI) menegaskan bahwa Rouli bukan merupakan pengurus maupun bagian dari struktur organisasi DPP AMPI.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya surat yang ditujukan kepada DPP AMPI, yang di dalamnya disebut bahwa saudara Rouli mengaku sebagai pengurus DPP AMPI dan menggunakan nama organisasi dalam urusan yang berkaitan dengan dugaan praktik makelar kasus (markus).

“Perlu kami tegaskan bahwa saudara Rouli bukan pengurus DPP AMPI. Ia hanya mengaku-ngaku dan mencatut nama organisasi untuk kepentingan pribadi,” ujar Wahyu Hamdani, Ketua Bidang Organisasi DPP AMPI, di Jakarta.

Wahyu menegaskan, segala tindakan, komunikasi, atau perbuatan hukum yang melibatkan saudara Rouli sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan DPP AMPI.

Sementara itu, Muhammad Safii, Wakil Ketua Umum DPP AMPI, menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan tertentu.

“Masyarakat perlu berhati-hati terhadap oknum yang membawa nama organisasi demi tujuan pribadi. Jika ada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma, maka DPP AMPI sama sekali tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut,” tegas Safii.

DPP AMPI menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah dan nama baik organisasi, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan nama AMPI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kualitas Udara di Jakarta Terburuk di Dunia

Ilustrasi - Suasana tugu Monas yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp/am.

Jakarta, aktual.com – Kualitas udara Jakarta pada Senin (6/10) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Menurut situs pemantau kualitas udara IQAir yang dipantau di Jakarta, Senin, pukul 07.04 WIB, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan angka 179 mengacu pada penilaian PM2,5, dengan nilai konsentrasi 95 mikrogram per meter kubik.

Angka konsentrasi itu setara dengan 19 kali nilai panduan kualitas udara tahunan organisasi kesehatan dunia (WHO). PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Dengan kondisi tersebut, berdasarkan laman IQAir, maka kelompok sensitif disarankan agar sebaiknya tidak beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, kelompok sensitif juga lebih baik agar menggunakan masker. Tak jauh berbeda, masyarakat umum juga disarankan agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Sementara itu, situs resmi milik Pemprov DKI, yaitu udara.jakarta.go.id menunjukkan rata-rata kualitas udara di Jakarta pada Senin masuk ke dalam kategori baik dan sedang. Hanya ada dua titik yang masuk kategori tidak sehat dari 111 titik stasiun pemantau kualitas udara (SPKU).

Kedua titik yang masuk kategori tidak sehat itu, yakni di SPKU di SDN 07 Kramat Pela dengan angka 124 dan Kebon Jeruk dengan angka 103.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain