Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
5 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 318

Kasus Ade Kuswara Ikut Seret Tiga Anggota DPRD Kab Bekasi

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (kanan) bersama ayahnya H. M. Kunang (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/am.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (kanan) bersama ayahnya H. M. Kunang (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/am.

Jakarta, Aktual.com – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang ikut menyeret tiga anggota DPRD. Mereka diperiksa KPK sebagai saksi untuk mendalami dugaan aliran dana suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ketiga anggota DPRD Bekasi tersebut yakni, Aria Dwi Nugraha (ADN) yang juga Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, Nyumarno (NYO) dari PDIP, dan Iin Farihin (IF) dari PBB.

KPK memeriksa ADN pada 8 Januari 2026, NYO pada 12 Januari 2026, dan IF pada 13 Januari 2026. Ketiganya diperiksa  di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman terhadap ketiga anggota DPRD dilakukan dalam rangka mengungkap peran dan keterkaitan para pihak dalam perkara dugaan suap proyek di Pemkab Bekasi.

“Termasuk soal aliran-aliran uang,” ujar Budi dalam keterangan persnya di Gedung KPK.

Selain menelusuri aliran dana, penyidik KPK juga mendalami sejauh mana pengetahuan para anggota DPRD tersebut terkait proyek-proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Bekasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Ade Kuswara Kunang dan sejumlah pihak lain akhir Desember 2025. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan Sarjan sebagai tersangka pada Sabtu (21/12/2025).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus suap ini bermula saat Ade Kuswara menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Dari komunikasi tersebut, dalam rentang 1 tahun terakhir, Ade rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang.

“Total ‘ijon’ yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” kata Asep.

Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar. Dengan demikian, total uang yang diterima Ade mencapai Rp14,2 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

294 Anggota Hadiri Paripurna Perdana DPR RI Tahun 2026

Jakarta, aktual.com – Sebanyak 294 dari 579 Anggota DPR RI menghadiri Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1), yang merupakan Rapat Paripurna pertama pada tahun 2026, setelah menjalani masa reses sejak awal Desember 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan angka tersebut didapat berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI pada awal permulaan rapat tersebut. Selain itu, dia mengatakan bahwa seluruh Anggota DPR RI yang hadir telah mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR.

“Dengan demikian kuorum telah tercapai, dan dengan mengucap ‘bismillahirrahmanirrahim’, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna,” kata Puan saat membuka rapat.

Dia menjelaskan bahwa rapat paripurna itu memiliki agenda tunggal, yaitu pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga akan ada Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk melantik Anggota DPR RI yang menggantikan Mukhtarudin yang telah menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada hari ini juga, DPR RI akan menggelar agenda lainnya yakni rapat Badan Legislasi DPR RI dengan agenda Penyusunan/Pengesahan Jadwal Acara Rapat Baleg MS III Tahun Sidang 2025-2026.

Kemudian Komisi III DPR RI juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dekan dan Mahasiswa Faktas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani dengan agenda penjelasan Fungsi DPR RI dan Proses RUU.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Profil PT Wanatiara Persada: Perusahaan Tambang China yang Terseret Kasus Suap Pajak Rp59 Miliar

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Nama PT Wanatiara Persada mendadak menjadi sorotan publik setelah terseret dalam pusaran kasus dugaan suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp59 miliar. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal China itu ternyata bukan kali pertama menuai kontroversi.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka dari internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Mereka adalah Dwi Budi Iswahyu selaku Kepala KPP Madya Jakut, Agus Syaifudin sebagai Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, serta Askob Bahtiar yang tergabung dalam tim penilai. Ketiganya diduga menerima suap dengan total nilai sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lain sebagai pihak pemberi suap, yakni Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak PT Wanatiara Persada dan Edy Yulianto yang merupakan staf perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelusuran, PT Wanatiara Persada merupakan perusahaan investasi asal China yang bergerak di sektor pertambangan dan smelter nikel. Produsen feronikel ini memiliki area tambang di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Perusahaan tersebut mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas nikel yang berlaku sejak 2 Juni 2017 hingga 29 April 2031, dengan luas konsesi mencapai 1.725,54 hektare.

Secara struktur korporasi, PT Wanatiara Persada merupakan perusahaan patungan yang dikendalikan Jinchuan Group Co Ltd dengan kepemilikan saham sebesar 60 persen. Sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh pihak Indonesia. Perusahaan ini juga tercatat sebagai proyek pengembangan bisnis pertama Jinchuan Group di luar China melalui Jinchuan International, dengan jumlah karyawan diperkirakan mencapai 1.001 hingga 5.000 orang.

Kantor pusat PT Wanatiara Persada berlokasi di Jakarta, sedangkan kegiatan operasionalnya berada di Maluku Utara, dengan kantor cabang di Ternate. Untuk pengolahan dan pemurnian mineral, perusahaan ini mengoperasikan smelter berteknologi Rotary Kiln–Electric Furnace (RKEF) dengan kapasitas empat tungku berdaya total 4 x 33 MVA. Smelter tersebut membutuhkan sekitar 2,25 juta wet metric ton bijih nikel saprolit.

Operasional smelter didukung oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik sendiri berkapasitas 3 x 50 MW. Selain itu, perusahaan juga memiliki pelabuhan (jetty) berkapasitas 10.000 DWT, jaringan jalan, pipa air bersih, laboratorium, tangki bahan bakar, fasilitas telekomunikasi, serta jaringan listrik tegangan menengah.

Pernah Tuai Kontroversi Bendera China

Nama PT Wanatiara Persada sebelumnya juga sempat menuai polemik. Pada 25 November 2016, perusahaan ini menjadi sorotan publik usai pengibaran bendera China saat acara peletakan batu pertama di Pulau Obi. Bendera China kala itu dikibarkan sejajar dengan Merah Putih, bahkan dengan ukuran lebih besar.

Peristiwa tersebut memicu protes keras dari warga setempat yang hadir dalam acara tersebut dan mendesak agar bendera asing itu segera diturunkan. Tak hanya di lokasi groundbreaking, bendera China juga terpasang di area dermaga.

Berdasarkan keterangan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, penurunan bendera China di lokasi dilakukan oleh petugas keamanan PT Wanatiara Persada bernama Slamet. Sementara bendera di dermaga diturunkan atas perintah Pasintel Lanal Ternate saat itu, Mayor Laut (P) Harwoko Aji, dengan bantuan Sertu Mar Agung Priyantoro serta Kasi Intel Korem 152 Babullah.

Proses penurunan berlangsung aman dan disaksikan sejumlah pihak, termasuk aparat TNI, Polri, perwakilan Binda Maluku Utara, hingga ajudan Gubernur Maluku Utara. Atas insiden tersebut, pihak PT Wanatiara Persada menyampaikan permohonan maaf kepada publik.

Kini, perusahaan tersebut kembali menjadi perhatian setelah terseret dalam kasus dugaan suap pajak yang tengah diusut KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Super Flu H3N2 Tewaskan Warga Bandung, DPR Desak Kemenkes Perketat Pengawasan

Ilustrasi - penyakit dan wabah flu. ANTARA/Shutterstock/pri.

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran Influenza A (H3N2) subclade K atau yang dikenal sebagai super flu, menyusul adanya satu korban meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat.

Yahya menilai kasus kematian tersebut menjadi bukti bahwa super flu tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

“Karena itu, Kemenkes harus meningkatkan surveilans secara menyeluruh kepada seluruh warga, terutama di daerah-daerah yang sudah terjangkit,” kata Yahya dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Ia juga meminta Kemenkes memberikan peringatan yang tegas dan jelas kepada masyarakat terkait potensi bahaya super flu. Menurutnya, pernyataan sebelumnya yang menyebut penyakit ini tidak berbahaya perlu diluruskan.

“Dengan bukti ada yang meninggal, super flu termasuk penyakit yang membahayakan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yahya mendorong Kemenkes menyiapkan langkah-langkah antisipasi secara komprehensif, mulai dari kesiapan rumah sakit, ketersediaan dokter spesialis, obat-obatan, hingga vaksin, apabila penyebaran super flu meluas ke berbagai wilayah.

Selain peran pemerintah pusat, ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kondisi fisik, rutin berolahraga, menghindari kerumunan, serta menggunakan masker saat berada di tempat ramai.

Yahya menegaskan, pemerintah daerah juga harus proaktif dalam melakukan pencegahan, termasuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di daerah masing-masing.

“Pemda harus bersiap, termasuk menyiapkan rumah sakit bagi warganya yang terkena super flu,” ujar politikus Golkar tersebut.

Sebelumnya, RSUP Hasan Sadikin Bandung (RSHS) melaporkan telah menangani 10 pasien dengan gejala infeksi Influenza A H3N2 subclade K. Dari jumlah tersebut, satu pasien dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat kondisi bawaan yang memburuk.

Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Re-emerging RSHS Bandung, Yovita Hartantri, menjelaskan bahwa pemantauan terhadap dugaan kasus super flu telah dilakukan sejak Agustus hingga November 2025. Berdasarkan hasil pemantauan, tren kasus sebenarnya menunjukkan penurunan signifikan sejak November lalu.

“Meskipun sampel diperiksa secara bertahap, data lengkap mengenai 10 kasus yang dinyatakan positif Influenza A H3N2 subclade K ini baru kami terima secara utuh pada bulan Januari ini,” ungkap dr Yovita dalam keterangannya di Auditorium Gedung MCHC RSHS Bandung, Kamis (8/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lestari Moerdijat: Hasil TKA Harus Ditindaklanjuti dengan Langkah Perbaikan yang Nyata

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil Tes Kemampuan Akademik sebagai dasar perbaikan sistem pendidikan nasional. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) harus segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang nyata, agar dapat mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa berdaya saing di masa depan.

“Hasil TKA jenjang kelas XII SMA dan sederajat yang dirilis akhir tahun lalu harus menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah perbaikan mendasar dan sistematis terhadap pola pendidikan nasional yang diterapkan selama ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/1).

Hasil TKA jenjang kelas XII SMA dan sederajat yang dirilis pada Jumat (27/12/2025), secara umum menunjukkan capaian mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris yang dinilai terlalu rendah.

Rekapitulasi hasil tiga mata pelajaran wajib dalam TKA yang diikuti sekolah negeri dan swasta secara nasional itu menunjukkan nilai rata-rata Bahasa Indonesia 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris di angka 24,93.

Menurut Lestari, hasil TKA kelas XII SMA itu tidak semata mencerminkan kondisi siswa SMA sederajat pada saat ini, tetapi juga sangat terkait dengan bagaimana dasar-dasar numerasi dan literasi ditanamkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat bahwa upaya perbaikan untuk memperkuat keterampilan literasi dan numerasi peserta didik harus dilakukan sejak dini.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menilai, penguatan keterampilan numerasi dan literasi siswa dapat melalui proses pembelajaran yang mengedepankan nalar kritis dan analisis permasalahan, sehingga keterampilan yang didapat benar-benar dipahami tidak didasari hafalan semata.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk bersama-sama mengambil langkah segera mengevaluasi dan memperbaiki pola pendidikan dan pembelajaran yang ada.

Rerie mendorong, agar upaya untuk meningkatkan keterampilan numerasi dan literasi para peserta didik di tanah air menjadi perhatian serius pihak-pihak terkait, sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik di masa depan.***

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, DPR Minta KPK Usut Tuntas Penetapan Yaqut

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq merespons penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maman menegaskan pentingnya pengusutan perkara tersebut secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

“Saya meminta KPK mengusut tuntas kasus ini. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” kata Maman kepada wartawan, Selasa (12/1/2026).

Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR, Maman menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan profesional.

“Kami menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan transparan,” kata Maman.

Legislator dari Fraksi PKB itu menilai kasus dugaan korupsi kuota haji harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji menyangkut urusan suci yang tidak boleh dicederai oleh praktik penyimpangan.

“Ibadah haji adalah urusan suci yang menyangkut kepentingan umat. Ke depan, kami berharap tata kelola haji semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah,” ujarnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Meski nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan, KPK memastikan penetapan tersangka telah didukung kecukupan alat bukti.

“Penetapan seorang tersangka tentunya berdasarkan adanya kecukupan alat bukti. Di mana dalam penyidikan perkara ini, penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Minggu (11/1).

Budi menjelaskan, alat bukti tersebut diperoleh dari pemeriksaan sejumlah saksi, pengumpulan dokumen, hingga bukti elektronik yang didapatkan melalui penggeledahan di berbagai lokasi.

KPK menegaskan seluruh pimpinan lembaga antirasuah telah sepakat terkait penetapan Yaqut sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

“Alat bukti sudah tebal, semua pimpinan sepakat bulat, untuk kemudian menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya,” jelas Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...317318319...43,498Halaman 318 dari 43,498

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya