26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 319

MBG Banyak Bermasalah, Pengamat : BGN Harus Merubah Bisnis Modelnya

Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Merebaknya berbagai masalah dari MBG, membuat kita pesimis akan program utama dari Presiden Prabowo. Bahkan sinisme juga meluas, dengan munculnya istilah negatif dari MBG seperti Makan Berbahaya Gratis.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan bahwa sudah saatnya BGN merubah bisnis model dari MBG. Yang pendekatan nya pada “Business as usual”, dirubah menjadi “Social Business”.

“Bisnis katering yang sudah berjalan dalam melayani MBG, dirombak sebagai Bisnis sosial. Dimana profit nominal digeser menjadi profit sosial, dengan keuntungan sebesar nya ada pada penerima manfaat dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran,” ucapnya, Minggu (5/10).

Karel merujuk pada praktik Bank Grameen di Bangladesh selama beberapa dasawarsa ini, menunjukkan bahwa model bisnis yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memberikan gizi terbaik bagi anak-anak keluarga miskin adalah melalui bisnis sosial.

Apalagi BGN hendak melakukan kerjasama dengan Danone untuk peningkatan kualitas mutu pangan dalam paket MBG nanti. Dan perusahaan Danone sudah berhasil kerja sama dengan Bank Grameen dalam melakukan bisnis sosial di Bangladesh.

Karel menilai, untuk itu Presiden Prabowo bisa mengajak Professor Muhammad Yunus sebagai penggagas Bank Grameen, untuk menjadi penasihat atau konsultan dari pelaksanaan program MBG. Apalagi Prof Yunus pernah meraih hadiah Nobel karena hasil kerja nya dalam pengentasan kemiskinan lewat kredit mikro dari Bank Grameen.

“Kita harus belajar dari pengalaman dan keberhasilan orang lain. Intinya sekarang adalah bagaimana Presiden Prabowo mengentaskan kemiskinan melalui pemberian MBG dan pembentukan dapur MBG kepada masyarakat miskin lewat kredit mikro. Nah itu ibarat nya ‘Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui’,” tutup Karel.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPP AMPI Tegaskan: Rouli Bukan Pengurus, Hanya Mencatut Nama Organisasi untuk Kepentingan Pribadi

Jakarta, aktual.com — Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (DPP AMPI) menegaskan bahwa Rouli bukan merupakan pengurus maupun bagian dari struktur organisasi DPP AMPI.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya surat yang ditujukan kepada DPP AMPI, yang di dalamnya disebut bahwa saudara Rouli mengaku sebagai pengurus DPP AMPI dan menggunakan nama organisasi dalam urusan yang berkaitan dengan dugaan praktik makelar kasus (markus).

“Perlu kami tegaskan bahwa saudara Rouli bukan pengurus DPP AMPI. Ia hanya mengaku-ngaku dan mencatut nama organisasi untuk kepentingan pribadi,” ujar Wahyu Hamdani, Ketua Bidang Organisasi DPP AMPI, di Jakarta.

Wahyu menegaskan, segala tindakan, komunikasi, atau perbuatan hukum yang melibatkan saudara Rouli sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan DPP AMPI.

Sementara itu, Muhammad Safii, Wakil Ketua Umum DPP AMPI, menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan tertentu.

“Masyarakat perlu berhati-hati terhadap oknum yang membawa nama organisasi demi tujuan pribadi. Jika ada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma, maka DPP AMPI sama sekali tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut,” tegas Safii.

DPP AMPI menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah dan nama baik organisasi, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan nama AMPI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kualitas Udara di Jakarta Terburuk di Dunia

Ilustrasi - Suasana tugu Monas yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp/am.

Jakarta, aktual.com – Kualitas udara Jakarta pada Senin (6/10) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Menurut situs pemantau kualitas udara IQAir yang dipantau di Jakarta, Senin, pukul 07.04 WIB, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan angka 179 mengacu pada penilaian PM2,5, dengan nilai konsentrasi 95 mikrogram per meter kubik.

Angka konsentrasi itu setara dengan 19 kali nilai panduan kualitas udara tahunan organisasi kesehatan dunia (WHO). PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Dengan kondisi tersebut, berdasarkan laman IQAir, maka kelompok sensitif disarankan agar sebaiknya tidak beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, kelompok sensitif juga lebih baik agar menggunakan masker. Tak jauh berbeda, masyarakat umum juga disarankan agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Sementara itu, situs resmi milik Pemprov DKI, yaitu udara.jakarta.go.id menunjukkan rata-rata kualitas udara di Jakarta pada Senin masuk ke dalam kategori baik dan sedang. Hanya ada dua titik yang masuk kategori tidak sehat dari 111 titik stasiun pemantau kualitas udara (SPKU).

Kedua titik yang masuk kategori tidak sehat itu, yakni di SPKU di SDN 07 Kramat Pela dengan angka 124 dan Kebon Jeruk dengan angka 103.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Samsat Keliling Jadetabek Tersedia di 13 Tempat

Jakarta, aktual.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (6/10).

Samsat Keliling melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

Berikut 14 lokasi layanan Samsat Keliling di Jadetabek, seperti dikutip dari akun X (dulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Pos Polisi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB;

5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB, dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosehere 08.00-14.00 WIB;

7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-15.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;

8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang, dan Ruko Green Village dari jam 09.00 – 12.00 WIB;

9. Ciputat di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

10. Kelapa Dua di Halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

11. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka Cikarang, dari pukul 09.00-14.00 WIB;

12. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede 08.00-12.00 WIB;

13. Cinere di halaman Kantor Kelurahan Pondok Petir 08.00-12.00 WIB.

Samsat Keliling di Kota Bekasi untuk sementara waktu tidak tersedia pada Senin.

Beberapa dokumen persyaratan yang harus dibawa masyarakat saat mengakses pelayanan di Samsat Keliling, yaitu KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Syarat lainnya, yakni pemohon tidak memiliki tunggakan PKB selama lebih dari satu tahun.

Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sementara untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon dapat dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Beri Atensi ke Menko Periksa Struktur Bangunan Seluruh Ponpes di Indonesia

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren sehingga insiden ambruknya mushalla di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terulang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/10) malam, menjelaskan perintah itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menko Muhaimin dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10) malam.

“Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta jajaran kementeriannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya, serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” kata Seskab Teddy menyampaikan kembali isi perintah Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan insiden ambruknya bangunan mushalla di Ponpes Al Khoziny telah menjadi atensi khusus Presiden Prabowo.

“Beliau memonitor terus, makanya Beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Pras kemudian menyampaikan Presiden Prabowo juga memerintahkan evaluasi seluruh bangunan pesantren, terutama dari segi keamanan dan keselamatannya.

“Evaluasi ke depan semua pondok pesantren kami harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan, infrastruktur di pondok (pesantren) masing-masing,” sambung Prasetyo Hadi.

Bangunan mushalla di Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9) pekan lalu menyebabkan ratusan santri yang melaksanakan shalat berjamaah terjebak di bawah puing-puing bangunan.

Insiden itu berlangsung di tengah renovasi bangunan mushalla di lantai tiga.

Sebanyak 400 lebih petugas pencarian dan penyelamatan (SAR) langsung menjalankan evakuasi korban, tetapi proses itu tidak mudah mengingat puing-puing berukuran besar yang rentan ambruk dan dapat menimpa korban-korban selamat yang masih terjebak.

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Budi Irawan menyatakan hingga Minggu 5 Oktober 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 36 orang.

Budi memperkirakan masih ada 27 santri yang terjebak di bawah puing-puing bangunan mushalla.

Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya mencatat jumlah korban selamat per Sabtu (4/10) bertambah menjadi 104 orang setelah satu santri yang sebelumnya hilang, dilaporkan dalam kondisi selamat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

I-EU CEPA Jadi Gerbang Baru, Ade Rossi Ajak UMKM Bertransformasi untuk Pasar Eropa

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ade Rossi Khoerunnisa, saat mengikuti kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktual/DOK DPR RI

Tangerang Selatan, aktual.com Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.

“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi saat dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ia menuturkan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal. Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.

Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa. “Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.

Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM. Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.

Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut. “IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru. “Kita ingin memastikan bahwa perjanjian ini tidak hanya menguntungkan secara makro, tapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan UMKM di daerah,” pungkasnya.

Berita Lain