26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 320

Samsat Keliling Jadetabek Tersedia di 13 Tempat

Jakarta, aktual.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (6/10).

Samsat Keliling melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

Berikut 14 lokasi layanan Samsat Keliling di Jadetabek, seperti dikutip dari akun X (dulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Pos Polisi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB;

5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB, dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosehere 08.00-14.00 WIB;

7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-15.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;

8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang, dan Ruko Green Village dari jam 09.00 – 12.00 WIB;

9. Ciputat di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

10. Kelapa Dua di Halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

11. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka Cikarang, dari pukul 09.00-14.00 WIB;

12. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede 08.00-12.00 WIB;

13. Cinere di halaman Kantor Kelurahan Pondok Petir 08.00-12.00 WIB.

Samsat Keliling di Kota Bekasi untuk sementara waktu tidak tersedia pada Senin.

Beberapa dokumen persyaratan yang harus dibawa masyarakat saat mengakses pelayanan di Samsat Keliling, yaitu KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Syarat lainnya, yakni pemohon tidak memiliki tunggakan PKB selama lebih dari satu tahun.

Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sementara untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon dapat dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Beri Atensi ke Menko Periksa Struktur Bangunan Seluruh Ponpes di Indonesia

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren sehingga insiden ambruknya mushalla di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terulang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/10) malam, menjelaskan perintah itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menko Muhaimin dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10) malam.

“Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta jajaran kementeriannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya, serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” kata Seskab Teddy menyampaikan kembali isi perintah Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan insiden ambruknya bangunan mushalla di Ponpes Al Khoziny telah menjadi atensi khusus Presiden Prabowo.

“Beliau memonitor terus, makanya Beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Pras kemudian menyampaikan Presiden Prabowo juga memerintahkan evaluasi seluruh bangunan pesantren, terutama dari segi keamanan dan keselamatannya.

“Evaluasi ke depan semua pondok pesantren kami harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan, infrastruktur di pondok (pesantren) masing-masing,” sambung Prasetyo Hadi.

Bangunan mushalla di Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9) pekan lalu menyebabkan ratusan santri yang melaksanakan shalat berjamaah terjebak di bawah puing-puing bangunan.

Insiden itu berlangsung di tengah renovasi bangunan mushalla di lantai tiga.

Sebanyak 400 lebih petugas pencarian dan penyelamatan (SAR) langsung menjalankan evakuasi korban, tetapi proses itu tidak mudah mengingat puing-puing berukuran besar yang rentan ambruk dan dapat menimpa korban-korban selamat yang masih terjebak.

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Budi Irawan menyatakan hingga Minggu 5 Oktober 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 36 orang.

Budi memperkirakan masih ada 27 santri yang terjebak di bawah puing-puing bangunan mushalla.

Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya mencatat jumlah korban selamat per Sabtu (4/10) bertambah menjadi 104 orang setelah satu santri yang sebelumnya hilang, dilaporkan dalam kondisi selamat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

I-EU CEPA Jadi Gerbang Baru, Ade Rossi Ajak UMKM Bertransformasi untuk Pasar Eropa

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ade Rossi Khoerunnisa, saat mengikuti kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktual/DOK DPR RI

Tangerang Selatan, aktual.com Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.

“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi saat dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ia menuturkan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal. Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.

Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa. “Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.

Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM. Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.

Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut. “IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru. “Kita ingin memastikan bahwa perjanjian ini tidak hanya menguntungkan secara makro, tapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan UMKM di daerah,” pungkasnya.

Pemimpin TNI Harus Berdasar Keteladanan dan Prestasi, Bukan Senioritas!

Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Istana Negara saat akan upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUABIANTO

Jakarta, aktual.com – Presiden RI, Prabowo Subianto meminta kepemimpinan di TNI harus berdasarkan keteladanan dan prestasi bukan senioritas semata. Hal ini dikatakannya saat menyampaikan amanatnya di peringatan HUT ke-80 TNI di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/10).

“Saya memberi izin kepada panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas yang penting prestasi, pengabdian, cinta Tanah Air,” kata Prabowo.

Lebih lanjut menurut Prabowo saat ini TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik atas nama negara bangsa dan rakyat. Ia mengingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh.

“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ing Ngarso Sung Tulodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan kepala staf terus menerus saya perintahkan menilai pemimpin pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik, kepemimpinan yang terbaik,” kata Prabowo.

Ia mengatakan bahwa tugas yang dibebankan kepada TNI tidak ringan, termasuk bagaimana menjaga kekayaan alam Indonesia. Menurutnya TNI harus introspeksi diri dengan semua unsur organisasi yang dimiliki. TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita sumber daya alam Indonesia.

“Saudara-saudara tidak perlu lagi kita tutup-tutupi bahwa kekayaan alam kita sangat besar. Ratusan tahun di nusantara ini selalu diganggu diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita sampai hari ini sampai detik ini masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. Kekayaan kita harus kita selamatkan, harus kita hemat, harus kita kelola untuk kita hilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut sangat penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, negara yang modern, negara yang adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan,” tutup Prabowo.

Prabowo Tegas: Tak Ada Tempat untuk Pemimpin TNI yang Tak Kompeten!

Presiden Prabowo Subianto memberi hormat saat upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Jakarta, aktual.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang profesional dan berintegritas di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam amanatnya pada peringatan HUT ke-80 TNI, Prabowo menekankan bahwa TNI adalah benteng utama pertahanan negara dan harus selalu dipimpin oleh figur-figur terbaik yang mampu menjadi teladan bagi prajurit di semua tingkatan.

“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ing Ngarso Sung Tulodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” tegas Prabowo di hadapan jajaran TNI pada peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

Prabowo menggarisbawahi bahwa kualitas kepemimpinan di semua level, mulai dari panglima hingga komandan di lapangan, akan menentukan daya tangguh dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa para prajurit berhak mendapatkan pemimpin yang terbaik, dan bukan hanya dari segi pangkat atau senioritas, melainkan juga dari prestasi dan pengabdian.

“Panglima TNI dan kepala staf terus menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” ujar Presiden.

“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, dan cinta Tanah Air.”

Prabowo juga menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menyebut TNI sebagai benteng NKRI dan tulang punggung pertahanan nasional yang menjadi penjamin kedaulatan Indonesia.

“Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng-benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita,” kata Prabowo.

Menurutnya, pengabdian TNI tidak hanya ditunjukkan di medan pertempuran, tetapi juga dalam berbagai situasi kritis yang dihadapi bangsa. “TNI selalu tampil di saat kritis, tidak pernah ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan yang lain,” imbuhnya.

Prabowo pun menekankan bahwa profesionalisme TNI tidak dapat dipisahkan dari upaya modernisasi organisasi dan penguasaan teknologi. Ia menugaskan pimpinan TNI untuk terus mengkaji perkembangan teknologi dan sains, serta berani melakukan reformasi terhadap struktur organisasi yang sudah tidak relevan atau usang.

“Saya perintahkan kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu, organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya kesiapan TNI menghadapi perubahan zaman, terutama di bidang teknologi pertahanan, siber, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). “Ikuti perkembangan teknologi siber, teknologi kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence — ikuti, jangan ketinggalan,” ujarnya.

Menutup pidatonya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta keluarga besar TNI — khususnya para istri dan anak prajurit yang dengan setia mendukung tugas suami di medan berat.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada istri-istri para prajurit, kepada anak-anak para prajurit yang dengan tabah, dengan setia mendukung suami-suaminya selama bertugas di tempat-tempat berbahaya. Saya selalu berdoa Yang Maha Kuasa akan selalu beserta para prajurit dan keluarga besar TNI,” ujarnya.

“Sekali lagi, Dirgahayu ke-80 TNI. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa, dan negara.”

MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Implementasi UU TPKS Secara Menyeluruh!

Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Implementasi menyeluruh Undang- Undang no 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) beserta aturan turunannya harus didukung semua pihak, hingga tingkat daerah.

“Ujung tombak pelaksanaan UU TPKS dan sejumlah aturan lainnya itu ada di daerah-daerah. Pemahaman dan kemampuan yang sama dari para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan perlindungan menyeluruh masyarakat dari ancaman tindak kekerasan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10).

Urgensi implementasi kebijakan perlindungan menyeluruh dari ancaman tindak kekerasan seksual itu tercermin dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang mencatat satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan.

Selain itu hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang mencatat 51% anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan, dengan kekerasan emosional paling dominan.

Menyikapi kondisi itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong penguatan layanan di tingkat daerah yang merupakan garda terdepan perlindungan perempuan dan anak.

Menurut Lestari, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat dari ancaman kekerasan seksual, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang paham dan mampu merealisasikan kebijakan tersebut.

Komitmen penguatan layanan tersebut, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera diikuti dengan langkah nyata untuk mempersiapkan SDM di daerah agar mampu melayani sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan undang-undang.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, sosialisasi masif dan jalinan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah yang kuat, salah satu syarat untuk menghadirkan SDM daerah yang mampu
mewujudkan sistem perlindungan menyeluruh dari tindak kekerasan seksual.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap upaya Kemen PPPA untuk memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah mendapat dukungan penuh para pemangku kepentingan di daerah, demi mewujudkan amanah konstitusi UUD 1945 bahwa negara wajib melindungi setiap warganya dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman dalam bentuk kekerasan seksual.

Berita Lain