26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 321

Pemimpin TNI Harus Berdasar Keteladanan dan Prestasi, Bukan Senioritas!

Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Istana Negara saat akan upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUABIANTO

Jakarta, aktual.com – Presiden RI, Prabowo Subianto meminta kepemimpinan di TNI harus berdasarkan keteladanan dan prestasi bukan senioritas semata. Hal ini dikatakannya saat menyampaikan amanatnya di peringatan HUT ke-80 TNI di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/10).

“Saya memberi izin kepada panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas yang penting prestasi, pengabdian, cinta Tanah Air,” kata Prabowo.

Lebih lanjut menurut Prabowo saat ini TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik atas nama negara bangsa dan rakyat. Ia mengingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh.

“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ing Ngarso Sung Tulodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan kepala staf terus menerus saya perintahkan menilai pemimpin pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik, kepemimpinan yang terbaik,” kata Prabowo.

Ia mengatakan bahwa tugas yang dibebankan kepada TNI tidak ringan, termasuk bagaimana menjaga kekayaan alam Indonesia. Menurutnya TNI harus introspeksi diri dengan semua unsur organisasi yang dimiliki. TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita sumber daya alam Indonesia.

“Saudara-saudara tidak perlu lagi kita tutup-tutupi bahwa kekayaan alam kita sangat besar. Ratusan tahun di nusantara ini selalu diganggu diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita sampai hari ini sampai detik ini masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. Kekayaan kita harus kita selamatkan, harus kita hemat, harus kita kelola untuk kita hilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut sangat penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, negara yang modern, negara yang adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan,” tutup Prabowo.

Prabowo Tegas: Tak Ada Tempat untuk Pemimpin TNI yang Tak Kompeten!

Presiden Prabowo Subianto memberi hormat saat upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Jakarta, aktual.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang profesional dan berintegritas di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam amanatnya pada peringatan HUT ke-80 TNI, Prabowo menekankan bahwa TNI adalah benteng utama pertahanan negara dan harus selalu dipimpin oleh figur-figur terbaik yang mampu menjadi teladan bagi prajurit di semua tingkatan.

“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ing Ngarso Sung Tulodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” tegas Prabowo di hadapan jajaran TNI pada peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

Prabowo menggarisbawahi bahwa kualitas kepemimpinan di semua level, mulai dari panglima hingga komandan di lapangan, akan menentukan daya tangguh dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa para prajurit berhak mendapatkan pemimpin yang terbaik, dan bukan hanya dari segi pangkat atau senioritas, melainkan juga dari prestasi dan pengabdian.

“Panglima TNI dan kepala staf terus menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” ujar Presiden.

“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, dan cinta Tanah Air.”

Prabowo juga menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menyebut TNI sebagai benteng NKRI dan tulang punggung pertahanan nasional yang menjadi penjamin kedaulatan Indonesia.

“Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng-benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita,” kata Prabowo.

Menurutnya, pengabdian TNI tidak hanya ditunjukkan di medan pertempuran, tetapi juga dalam berbagai situasi kritis yang dihadapi bangsa. “TNI selalu tampil di saat kritis, tidak pernah ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan yang lain,” imbuhnya.

Prabowo pun menekankan bahwa profesionalisme TNI tidak dapat dipisahkan dari upaya modernisasi organisasi dan penguasaan teknologi. Ia menugaskan pimpinan TNI untuk terus mengkaji perkembangan teknologi dan sains, serta berani melakukan reformasi terhadap struktur organisasi yang sudah tidak relevan atau usang.

“Saya perintahkan kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu, organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya kesiapan TNI menghadapi perubahan zaman, terutama di bidang teknologi pertahanan, siber, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). “Ikuti perkembangan teknologi siber, teknologi kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence — ikuti, jangan ketinggalan,” ujarnya.

Menutup pidatonya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta keluarga besar TNI — khususnya para istri dan anak prajurit yang dengan setia mendukung tugas suami di medan berat.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada istri-istri para prajurit, kepada anak-anak para prajurit yang dengan tabah, dengan setia mendukung suami-suaminya selama bertugas di tempat-tempat berbahaya. Saya selalu berdoa Yang Maha Kuasa akan selalu beserta para prajurit dan keluarga besar TNI,” ujarnya.

“Sekali lagi, Dirgahayu ke-80 TNI. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa, dan negara.”

MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Implementasi UU TPKS Secara Menyeluruh!

Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Implementasi menyeluruh Undang- Undang no 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) beserta aturan turunannya harus didukung semua pihak, hingga tingkat daerah.

“Ujung tombak pelaksanaan UU TPKS dan sejumlah aturan lainnya itu ada di daerah-daerah. Pemahaman dan kemampuan yang sama dari para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan perlindungan menyeluruh masyarakat dari ancaman tindak kekerasan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10).

Urgensi implementasi kebijakan perlindungan menyeluruh dari ancaman tindak kekerasan seksual itu tercermin dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang mencatat satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan.

Selain itu hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang mencatat 51% anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan, dengan kekerasan emosional paling dominan.

Menyikapi kondisi itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong penguatan layanan di tingkat daerah yang merupakan garda terdepan perlindungan perempuan dan anak.

Menurut Lestari, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat dari ancaman kekerasan seksual, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang paham dan mampu merealisasikan kebijakan tersebut.

Komitmen penguatan layanan tersebut, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera diikuti dengan langkah nyata untuk mempersiapkan SDM di daerah agar mampu melayani sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan undang-undang.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, sosialisasi masif dan jalinan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah yang kuat, salah satu syarat untuk menghadirkan SDM daerah yang mampu
mewujudkan sistem perlindungan menyeluruh dari tindak kekerasan seksual.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap upaya Kemen PPPA untuk memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah mendapat dukungan penuh para pemangku kepentingan di daerah, demi mewujudkan amanah konstitusi UUD 1945 bahwa negara wajib melindungi setiap warganya dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman dalam bentuk kekerasan seksual.

Prabowo: Organisasi TNI yang Usang Harus Diganti Demi Kesiapan Nasional

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) melaksanakan inspeksi pasukan pada Upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUBIANTO

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta para kepala staf Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) agar terus mengkaji perkembangan teknologi dan sains terkini.

Presiden menegaskan TNI harus mampu beradaptasi dengan cepat dan siap menghadapi segala situasi, sehingga organisasi atau unit yang tak lagi diperlukan memungkinkan untuk diganti.

“Saya perintahkan kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia,” kata Prabowo saat berpidato di acara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

“Ikuti perkembangan teknologi siber, teknologi kecerdasan. Sekarang ini artificial intelligence ikuti, jangan ketinggalan,” tambahnya.

Prabowo mengatakan tugas yang diemban prajurit TNI memang berat. Dia menekankan salah satu tugas TNI yakni menjaga kekayaan alam dan kedaulatan bangsa.

“TNI harus introspeksi diri dengan semua unsur organisasi yang kita miliki. TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita sumber daya alam kita,” tegasnya.

Prabowo juga menyatakan kekayaan bangsa Indonesia harus segera diselamatkan dan dikelola dengan benar, sehingga seluruh rakyat bisa hidup sejahtera.

“Kekayaan tersebut sangat penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, negara yang modern, negara yang adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI serta para prajurit yang tak kenal lelah untuk berlatih dan belajar. TNI, menurut Prabowo, juga telah berperan aktif membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Uchok Sky Khadafi: Laode Sulaeman Jangan Main Paksa-paksa, Itu Buruk untuk Iklim Bisnis dan Citra Pemerintah Prabowo

Jakarta, aktual.com – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keras langkah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, yang disebut memaksa operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) impor dari PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut Uchok, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi berperan sebagai mediator netral dalam urusan industri minyak dan gas, melainkan tampak berpihak kepada Pertamina.

“Pemaksaan Laode Sulaeman kepada SPBU swasta agar membeli BBM itu kebijakan putus asa untuk menutupi rasa malu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,” ujar Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Uchok menilai langkah itu mencerminkan Kementerian ESDM bertindak seperti calo bagi Direksi Pertamina. “Sangat disesalkan, Kementerian ESDM dalam posisi ini bukan sebagai penengah, tapi lebih kelihatan berperan sebagai calo Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, agar BBM Pertamina cepat laku dan dibeli oleh SPBU swasta,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika memang ingin produk BBM impor Pertamina laku, maka seharusnya dilakukan pembenahan dari sisi kualitas, bukan dengan tekanan birokratis. “Kalau mau laku BBM impor dengan volume sekitar 100 ribu barel, jangan hanya paksa SPBU swasta membeli, tapi paksa juga Simon Aloysius Mantiri memperbaiki kualitas BBM Pertamina, termasuk menghilangkan kandungan etanol sekitar 3,5 persen itu,” kata Uchok.

Uchok menilai tindakan Laode Sulaeman sangat tidak bijak dan bisa memperburuk citra pemerintah di mata pelaku usaha. “Pak Laode Sulaeman jangan main paksa-paksa dong. Tidak baik untuk iklim bisnis di Indonesia. Itu hanya akan memburuk citra Pemerintah Prabowo,” tandasnya.

Lebih lanjut, Uchok menyarankan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri melakukan introspeksi. “Lebih baik Simon mempermalukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketimbang kebijakan seperti ini justru jadi bumerang bagi Pemerintah Prabowo, karena investor bisa enggan masuk ke Indonesia gara-gara semuanya dipaksakan,” pungkas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wasekjen Nasdem : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Wasekjen DPP Partai Nasdem Dedy Ramanta (tengah). Aktual/ANTARA

Jakarta, aktual.com – Wasekjen DPP Partai Nasdem Dedy Ramanta meminta KPK tidak tebang pilih dalam pengusutan dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita meminta agar KPK mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan tidak tebang pilih,” tandas Dedy kepada aktual.com, Sabtu 4 September 2025.

Seperti diketahui.KPK sudah menetapkan dua anggota Komisi XI Heru Gunawan (Gerindra) dan Satori (Nasdem) sebagai tersangka kasus aliran dana CSR BI dan OJK. Padahal anggota Komisi XI yang juga diduga mengajukan dana CSR untuk yayasan atau institusi lainnya ke BI dan OJK.

Selain itu, KPK juga belum memanggil petinggi BI, OJK dan seorang tenaga ahli anggota DPR berinisial R yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.

Menurut Dedy, KPK juga harus transparan dan menjaga profesionalitas dalam mengungkap kasus dana CSR BI dan OJK. Sehingga publik mengetahui progres penyelesaian kasus ini.

“Kasus ini sudah cukup lama dan belum juga ada kemajuan berarti. Baru dua orang yang jadi tersangka. Jika memang tidak cukup bukti lebih baik dikeluarkan SP3 saja supaya ada kejelasan status hukum bagi yang diduga terlibat,” tandasnya.

Selain itu, kata Dedy, KPK akan dinilai hanya melakukan pencitraan jika kasus ini tidak diselesaikan secara cepat dan tuntas.

KPK Panggil 13 Saksi

KPK telah memanggil 13 Saksi terkait dugaan korupsi aliran dana CSR BI dan OJK, pada Selasa (30/9/2025).

“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Sembilan dari 13 Saksi yang diperiksa terdiri dari wiraswasta yaitu Ade Andriani, Fajri Rezano, Azis Maulana, Akhmad Junaidi, Ujang A, Mohamad Syafi’i, Arsyad Ahmad, Ade Budiman, dan Yogi Hadi Wibowo.

Lalu empat saksi lainnya yang diperiksa adalah tukang gigi Muhammad Syahdi, pembantu rumah tangga Nurati, Johanudin selalu PNS, dan mahasiswa atas nama Tika Imawati.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain