Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 322

Prabowo: Organisasi TNI yang Usang Harus Diganti Demi Kesiapan Nasional

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) melaksanakan inspeksi pasukan pada Upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUBIANTO

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta para kepala staf Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) agar terus mengkaji perkembangan teknologi dan sains terkini.

Presiden menegaskan TNI harus mampu beradaptasi dengan cepat dan siap menghadapi segala situasi, sehingga organisasi atau unit yang tak lagi diperlukan memungkinkan untuk diganti.

“Saya perintahkan kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia,” kata Prabowo saat berpidato di acara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

“Ikuti perkembangan teknologi siber, teknologi kecerdasan. Sekarang ini artificial intelligence ikuti, jangan ketinggalan,” tambahnya.

Prabowo mengatakan tugas yang diemban prajurit TNI memang berat. Dia menekankan salah satu tugas TNI yakni menjaga kekayaan alam dan kedaulatan bangsa.

“TNI harus introspeksi diri dengan semua unsur organisasi yang kita miliki. TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita sumber daya alam kita,” tegasnya.

Prabowo juga menyatakan kekayaan bangsa Indonesia harus segera diselamatkan dan dikelola dengan benar, sehingga seluruh rakyat bisa hidup sejahtera.

“Kekayaan tersebut sangat penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, negara yang modern, negara yang adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI serta para prajurit yang tak kenal lelah untuk berlatih dan belajar. TNI, menurut Prabowo, juga telah berperan aktif membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Uchok Sky Khadafi: Laode Sulaeman Jangan Main Paksa-paksa, Itu Buruk untuk Iklim Bisnis dan Citra Pemerintah Prabowo

Jakarta, aktual.com – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keras langkah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, yang disebut memaksa operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) impor dari PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut Uchok, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi berperan sebagai mediator netral dalam urusan industri minyak dan gas, melainkan tampak berpihak kepada Pertamina.

“Pemaksaan Laode Sulaeman kepada SPBU swasta agar membeli BBM itu kebijakan putus asa untuk menutupi rasa malu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,” ujar Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Uchok menilai langkah itu mencerminkan Kementerian ESDM bertindak seperti calo bagi Direksi Pertamina. “Sangat disesalkan, Kementerian ESDM dalam posisi ini bukan sebagai penengah, tapi lebih kelihatan berperan sebagai calo Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, agar BBM Pertamina cepat laku dan dibeli oleh SPBU swasta,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika memang ingin produk BBM impor Pertamina laku, maka seharusnya dilakukan pembenahan dari sisi kualitas, bukan dengan tekanan birokratis. “Kalau mau laku BBM impor dengan volume sekitar 100 ribu barel, jangan hanya paksa SPBU swasta membeli, tapi paksa juga Simon Aloysius Mantiri memperbaiki kualitas BBM Pertamina, termasuk menghilangkan kandungan etanol sekitar 3,5 persen itu,” kata Uchok.

Uchok menilai tindakan Laode Sulaeman sangat tidak bijak dan bisa memperburuk citra pemerintah di mata pelaku usaha. “Pak Laode Sulaeman jangan main paksa-paksa dong. Tidak baik untuk iklim bisnis di Indonesia. Itu hanya akan memburuk citra Pemerintah Prabowo,” tandasnya.

Lebih lanjut, Uchok menyarankan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri melakukan introspeksi. “Lebih baik Simon mempermalukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketimbang kebijakan seperti ini justru jadi bumerang bagi Pemerintah Prabowo, karena investor bisa enggan masuk ke Indonesia gara-gara semuanya dipaksakan,” pungkas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wasekjen Nasdem : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Wasekjen DPP Partai Nasdem Dedy Ramanta (tengah). Aktual/ANTARA

Jakarta, aktual.com – Wasekjen DPP Partai Nasdem Dedy Ramanta meminta KPK tidak tebang pilih dalam pengusutan dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita meminta agar KPK mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan tidak tebang pilih,” tandas Dedy kepada aktual.com, Sabtu 4 September 2025.

Seperti diketahui.KPK sudah menetapkan dua anggota Komisi XI Heru Gunawan (Gerindra) dan Satori (Nasdem) sebagai tersangka kasus aliran dana CSR BI dan OJK. Padahal anggota Komisi XI yang juga diduga mengajukan dana CSR untuk yayasan atau institusi lainnya ke BI dan OJK.

Selain itu, KPK juga belum memanggil petinggi BI, OJK dan seorang tenaga ahli anggota DPR berinisial R yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.

Menurut Dedy, KPK juga harus transparan dan menjaga profesionalitas dalam mengungkap kasus dana CSR BI dan OJK. Sehingga publik mengetahui progres penyelesaian kasus ini.

“Kasus ini sudah cukup lama dan belum juga ada kemajuan berarti. Baru dua orang yang jadi tersangka. Jika memang tidak cukup bukti lebih baik dikeluarkan SP3 saja supaya ada kejelasan status hukum bagi yang diduga terlibat,” tandasnya.

Selain itu, kata Dedy, KPK akan dinilai hanya melakukan pencitraan jika kasus ini tidak diselesaikan secara cepat dan tuntas.

KPK Panggil 13 Saksi

KPK telah memanggil 13 Saksi terkait dugaan korupsi aliran dana CSR BI dan OJK, pada Selasa (30/9/2025).

“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Sembilan dari 13 Saksi yang diperiksa terdiri dari wiraswasta yaitu Ade Andriani, Fajri Rezano, Azis Maulana, Akhmad Junaidi, Ujang A, Mohamad Syafi’i, Arsyad Ahmad, Ade Budiman, dan Yogi Hadi Wibowo.

Lalu empat saksi lainnya yang diperiksa adalah tukang gigi Muhammad Syahdi, pembantu rumah tangga Nurati, Johanudin selalu PNS, dan mahasiswa atas nama Tika Imawati.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kunjungi Presiden Prabowo, Jokowi Dinilai Minta Suaka Politik

Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi Saat diskusi actual forum dengan tema “Dualisme Kepengurusan PPP Pasca Muktamar Ancol 2025” di Warung Aceh Garuda, Tebet, Jakarta, Selatan, Sabtu (4/10/2025). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Pertemuan tertutup selama dua jam antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, Sabtu (4/10/2025), kembali menyedot perhatian publik. Meski bukan kali pertama keduanya bertemu, konteks kali ini berbeda pertemuan berlangsung di tengah derasnya isu politik yang menyasar lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai pertemuan tersebut sangat mungkin merupakan bagian dari manuver untuk membangun semacam “imunitas politik” bagi Jokowi pasca lengser dari jabatan formal sebagai kepala negara.

“Imunitas politik bukan soal kekebalan hukum, tapi jaminan atas ruang aman secara politik bagi Jokowi di bawah pemerintahan Prabowo,” ujar Iqbal, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Konteks ini menjadi lebih jelas ketika melihat rentetan isu yang belakangan mencuat dan membelit keluarga Jokowi. Polemik ijazah Jokowi dan Gibran, wacana pemakzulan terhadap wakil presiden terpilih, hingga kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, tempat menantu Jokowi menjabat sebagai gubernur.

“Rentetan isu ini menjadi tekanan serius. Wajar jika pertemuan itu menjadi sarana konsolidasi untuk meredam tekanan dan menjaga stabilitas politik Jokowi secara personal,” lanjutnya.

Spekulasi mengenai tujuan politik pertemuan tersebut kian menguat setelah Jokowi secara terbuka menyuarakan dukungan dua periode bagi pasangan Prabowo-Gibran, dan komitmen politik untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep.

Menurut Iqbal, sebagai mantan presiden, Jokowi sangat memahami penggunaan kekuasaan negara dalam mengintervensi atau bahkan melemahkan partai politik, termasuk partai yang dibangun oleh mantan kepala negara.

“Kita tahu Partai Demokrat pernah nyaris diambil alih pasca Presiden SBY lengser. Bedanya, relasi SBY dan Jokowi kala itu tidak seakrab Jokowi dan Prabowo saat ini. Maka, menjalin relasi erat dengan Prabowo menjadi langkah strategis Jokowi untuk memastikan agenda politiknya—khususnya membesarkan PSI—tidak mengalami intervensi kekuasaan, misalnya,” jelasnya.

Meski isi pertemuan belum diungkap secara resmi, dinamika politik yang berkembang memperlihatkan bahwa Jokowi belum sepenuhnya meninggalkan panggung kekuasaan.

“Pertemuan ini mencerminkan komitmen informal menjaga harmoni politik sekaligus memperkuat bargaining Jokowi dalam peta kekuasaan hari ini,” tutup Iqbal.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Aktivis Sumud Tegaskan Agenda Mereka Legal dan Dilindungi Internasional

Aktivis dari Indonesia Global Peace Convoy Wanda Hamidah memberikan keterangan terkait misi pelayaran kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) di Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025). Pada keteranganya mereka menyatakan relawan dari Indonesia yang ikut dalam misi pelayaran kemanusiaan GSF tidak bisa memasuki wilayah Gaza karena dihentikan paksa oleh pasukan Israel saat pelayaran dan misi pengiriman bantuan kemanusiaan belum terselesaikan. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/sgd/pri.
Aktivis dari Indonesia Global Peace Convoy Wanda Hamidah memberikan keterangan terkait misi pelayaran kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) di Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025). Pada keteranganya mereka menyatakan relawan dari Indonesia yang ikut dalam misi pelayaran kemanusiaan GSF tidak bisa memasuki wilayah Gaza karena dihentikan paksa oleh pasukan Israel saat pelayaran dan misi pengiriman bantuan kemanusiaan belum terselesaikan. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/sgd/pri.

Jakarta, aktual.com – Aktivis publik Wanda Hamidah menegaskan bahwa upaya Global Sumud Flotilla untuk menembus blokade Israel terhadap Gaza merupakan kegiatan yang legal dan dilindungi oleh peraturan internasional.

Wanda merupakan salah satu delegasi Indonesia yang berupaya untuk bergabung dalam konvoi kapal kemanusiaan menuju Gaza – Global Sumud Flotilla, meski dalam perjalanannya ia belum berhasil bergabung dalam kapal misi kemanusiaan tersebut.

“Yang kami lakukan adalah legal, yang kami lakukan adalah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan internasional,” kata Wanda kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan usai mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (4/10) malam.

Wanda menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan dijamin oleh hukum humaniter internasional yang tercantum pada Konvensi Jenewa 1949, Piagam PBB, hingga Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Bahkan Mahkamah Internasional (ICJ), sebutnya, telah memutuskan bahwa Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu melakukan genosida dan memerintahkan penangkapan Netanyahu.

Namun alih-alih dilindungi, Wanda menyoroti 500 partisipan Global Sumud Flotilla yang ditangkap oleh pasukan Israel. Beberapa telah dideportasi ke negara masing-masing, sedangkan beberapa lainnya masih ditahan.

“Kalau kami menandatangani surat deportasi kami akan dikirim pulang kembali, tapi kalau kamu tidak mau menandatangani surat deportasi kami akan ditahan di penjara Israel,” ucapnya.

Lebih lanjut, aktivis itu menegaskan bahwa tujuan dari kegiatannya adalah untuk membangunkan kesadaran umat, terutama warga negara Indonesia bahwa kita harus membebaskan Palestina dari penjajahan, sebagaimana amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

“Bahwa kita tidak lagi menginginkan ada penjajahan di muka bumi, Indonesia, dan kita menolak setiap tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan Indonesia menolak setiap tindakan yang tidak berperikeadilan. Ini sudah jelas, ini adalah esensi dari Undang-Undang 1945,” tegas dia.

Adapun semua kapal yang ikut serta dalam Global Sumud Flotilla, konvoi bantuan kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Zionis Israel terhadap Jalur Gaza, dipastikan telah dicegat oleh pasukan Israel.

Menurut laporan Al Jazeera pada Jumat, kapal “Marinette” yang berbendera Polandia menjadi kapal terakhir dari 44 kapal peserta Global Sumud Flotilla yang dicegat Israel pada Jumat pagi.

Kapal “Marinette” terakhir kali terdeteksi berada sekitar 43 mil laut dari perairan teritorial Gaza sebelum dihentikan Zionis Israel, kata Al Jazeera mengutip laporan pelacakan kapal.

Pada Kamis (2/10), pasukan Zionis Israel mulai menangkap para aktivis usai mencegat kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang berupaya berlayar ke Gaza untuk mengirim bantuan kemanusiaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Prabowo Sebut Pemimpin Tidak Harus dari Senior

Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat selaku inspektur upacara saat upacara puncak peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat selaku inspektur upacara saat upacara puncak peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

“Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan TNI termasuk seluruh prajurit untuk terus menggembleng dirinya.

“Selain kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, TNI harus terus menyiapkan diri, terus membina diri, melatih diri, menggembleng diri, mendalami segala ilmu yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. TNI tidak boleh ketinggalan, TNI tidak boleh lengah. Untuk itu, TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan HUT TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu pagi. Dalam puncak peringatan HUT Ke-80 TNI hari ini, seluruh dekorasi di area mimbar kehormatan didominasi warna biru muda, warna yang identik dengan Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya.

Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB. Sebanyak lebih dari 133.000 prajurit TNI dikerahkan untuk mengikuti upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas. Jajaran pimpinan dan prajurit yang mengikuti upacara mengenakan seragam PDL baru dengan warna dan corak loreng yang berbeda dari seragam loreng yang lama.

Kemudian, TNI juga mengerahkan 1.047 alutsista dari tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, untuk mengikuti upacara dan tampil dalam rangkaian parade (defile) di Lapangan Silang Monas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...321322323...43,119Halaman 322 dari 43,119

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya