Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 332

Menteri Hukum Ungkap Sudah Tandatangani SK PPP Kubu Mardiono

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan telah menandatangani surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono pada Rabu (1/10).

Supratman saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10), mengatakan bahwa Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada tanggal 30 September 2025.

“Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian, apakah sudah diambil? Saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkannya, yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu,” ucapnya.

Ia menjelaskan SK kepengurusan PPP kubu Mardiono ditandatangani setelah dilakukan penelitian oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan rumah tangga hasil Muktamar Ke-9 di Makassar lalu dan itu tidak berubah,” kata dia.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kubu Agus Suparmanto yang juga mendaftarkan kepengurusan PPP ke Kementerian Hukum pada Rabu (1/10), Supratman mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu karena saya tidak pernah bertemu. Jadi, yang pasti bahwa intinya, surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil muktamar PPP, itu sudah saya sudah tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau 11,” ujarnya.

Sebelumnya, pengurus PPP kubu Agus Suparmanto mendaftarkan hasil Muktamar X yang memilih mantan Menteri Perdagangan itu sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030 ke Kementerian Hukum di Jakarta, Rabu (1/10).

Berkas-berkas hasil muktamar diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PPP kubu Agus, Taj Yasin Maimoen, didampingi Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.

PPP menggelar muktamar partai yang ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu.

Pada Sabtu (27/9) malam, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengeklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum definitif periode 2025–2030.

Namun, Muktamar yang sempat diwarnai kericuhan itu tetap berlangsung dan memutuskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.

Dengan demikian, ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030 berdasarkan keputusan Muktamar Ke-10 PPP, yakni kubu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Puan Minta Maaf ke Rakyat Indonesia Soal DPR Belum Sempurna Menjalankan Tugas

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato laporan kinerja di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato laporan kinerja di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila DPR belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat secara sempurna, saat menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna Khusus DPR RI.

Dia pun memahami bahwa kritik rakyat bisa datang dengan berbagai cara, baik halus, keras, bahkan kasar. Kritik rakyat kepada DPR RI bisa disampaikan melalui berbagai bentuk seperti demonstrasi di depan gedung DPR RI, demonstrasi di pelosok daerah, ataupun melalui berbagai unggahan di media sosial.

“Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf, kepada rakyat Indonesia,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/10).

Dia memastikan bahwa DPR RI harus berani mendengar, berani di kritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya, sehingga harapan dan keyakinan rakyat tetap tumbuh dan mengakar.

Sebagai wakil rakyat, menurut dia, anggota DPR RI harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan DPR, atau DPR yang justru sibuk membicarakan diri sendiri.

Dia pun mengingatkan bahwa seluruh anggota DPR RI harus menyediakan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Tanggungjawab anggota DPR, bukan hanya pada hari ini, tetapi juga pada masa depan bangsa dan negara.

“Kebijakan negara yang kita ambil pada hari ini, akan menentukan masa depan bangsa dan negara,” katanya.

Untuk itu, dia memastikan bahwa DPR RI akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat.

“Marilah kita perkuat komitmen dan kerja bersama untuk mewujudkan DPR RI yang sungguh-sungguh menjadi rumah rakyat, suara rakyat, dan perjuangan kehidupan rakyat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Timor Leste Resmi Masuk ASEAN Oktober 2025, PM Malaysia: Sangat Bermanfaat bagi Kita Semua

Dili, aktual.com – Setelah melalui perjalanan panjang selama 14 tahun, Timor Leste akhirnya akan resmi bergabung menjadi anggota terbaru Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada Oktober mendatang. Negara termuda sekaligus terkecil di Asia Tenggara ini sebelumnya telah berproses sejak pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada 2011.

Kepastian itu diumumkan pekan lalu ketika Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, berkunjung ke ibu kota Dili. “Keanggotaan Timor Leste di ASEAN akan sangat bermanfaat bagi kita semua,” ujar Anwar dalam konferensi pers usai bertemu dengan Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta.

“Kami akan mengadakan perayaan besar untuk masuknya Timor Leste ke ASEAN pada Oktober 2025,” tambah Anwar.

Bergabungnya Timor Leste ke ASEAN dipandang akan membuka peluang baru, baik dalam keterlibatan kawasan maupun integrasi ekonomi dengan negara-negara tetangga.

Timor Leste, yang dulunya dikenal sebagai Timor Timur, meraih kemerdekaan pada 2002 setelah puluhan tahun berjuang melawan pendudukan Indonesia. Proses resmi menuju keanggotaan ASEAN sendiri dimulai pada 2022.

Sharon Seah, peneliti senior di ISEAS – Yusof Ishak Institute Singapura, menuturkan kepada DW bahwa Timor Leste telah “menanti di depan pintu ASEAN selama 14 tahun”.

“Dikatakan lebih mudah masuk surga daripada masuk ASEAN. Timor Leste mengajukan permohonan keanggotaan pada 2011, sekitar sembilan tahun setelah merdeka. Timor Leste sejak awal menyadari bahwa bergabung dengan organisasi regional diperlukan untuk menjamin kedaulatan ekonomi dan politik sebagai sebuah negara baru,” jelas Sharon.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah Jepang Segera Pilih PM Baru Gantikan Ishiba

Arsip - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba turun dari podium setelah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua Partai LDP yang berkuasa, di Tokyo, Jepang (7/9/2025). (ANTARA/Xinhua/Toru Hanai/aa)
Arsip - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba turun dari podium setelah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua Partai LDP yang berkuasa, di Tokyo, Jepang (7/9/2025). (ANTARA/Xinhua/Toru Hanai/aa)

Tokyo, aktual.com – Pemerintah Jepang dan Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa tengah menyiapkan sidang parlemen luar biasa, kemungkinan pada 15 Oktober, untuk memilih pengganti Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba, kata seorang pejabat senior pada Rabu (1/10).

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (Diet) diperkirakan akan memilih PM baru pada hari yang sama, yang membuka jalan bagi terbentuknya kabinet baru.

Pemimpin Jepang berikutnya kemungkinan besar adalah pemenang dari pemilihan ketua LDP yang akan digelar pada Sabtu.

Koalisi partai berkuasa — LDP dan Partai Komeito — telah kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen, tetapi mereka masih menjadi kekuatan terbesar. Di pihak lain, partai-partai oposisi belum bersatu mendukung seorang kandidat PM.

Pergantian kepemimpinan di LDP terjadi setelah Ishiba memutuskan mundur dari jabatan ketua sebagai bentuk tanggung jawab atas kemunduran partai itu dalam pemilu nasional sejak dia menjabat PM Oktober tahun lalu.

Lima anggota parlemen LDP maju dalam pemilihan itu, termasuk Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi, mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi, dan Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Sambut Positif Usulan Menkeu Terkait Tunda Pajak Marketplace

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. ANTARA/HO-DPR
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. ANTARA/HO-DPR

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang daring melalui lokapasar atau marketplace agar tak membebani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut dia, langkah ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah dalam fase pemulihan, dan tetap mendukung pelaku usaha kecil. Penundaan itu merupakan langkah yang realistis.

“Penundaan ini akan memberi ruang bernapas kepada pelaku usaha agar tidak terbebani di saat ekonomi belum sepenuhnya pulih,” kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (2/10).

Dia menegaskan tujuan kebijakan pajak digital idealnya tidak hanya soal memperluas basis penerimaan, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang modern, memperkuat data fiskal, dan menciptakan perlakuan adil antara usaha luring (offline) dan daring (online).

“Di sinilah pentingnya desain kebijakan pajak yang tidak mematikan UMKM, sekaligus memastikan perusahaan marketplace besar memberi kontribusi yang sepadan,” katanya.

DPR lewat Komisi XI, kata dia, akan mengawasi agar masa penundaan ini agar benar-benar dipakai pemerintah untuk menata ulang sistem, mulai dari integrasi dengan lokapasar, penyederhanaan administrasi, sampai sosialisasi yang jelas ke pedagang.

“Penundaan bukan berarti mundur dari reformasi. Justru ini kesempatan untuk memastikan saat aturan diberlakukan nanti, semuanya berjalan lancar, transparan, dan diterima dengan baik oleh pelaku usaha,” katanya.

Untuk itu, dia juga mendorong pemerintah lebih aktif berdialog dengan asosiasi perdagangan elektronik (e-commerce) dan komunitas UMKM terkait kebijakan pajak digital.

“Kalau komunikasi terbuka dan roadmap (peta jalan) jelas, saya yakin kebijakan pajak digital ini bisa diterapkan tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa jadi instrumen keadilan yang kuat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BPJPH Sebut Sertifikat Halal Terbukti Mampu Tingkatkan Daya Saing

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (ANTARA/HO-BPJPH)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (ANTARA/HO-BPJPH)

Jakarta, aktual.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal tidak hanya menjadi bentuk jaminan kehalalan sebuah produk tetapi juga terbukti mampu meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, nilai tambah produk, hingga omzet penjualan.

“Selain menjamin kehalalan produk, sertifikat halal juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Produk bersertifikat halal memiliki daya saing lebih tinggi, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun global,” ujar Haikal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/10).

Lebih lanjut, Haikal mengatakan hasil riset yang pernah dilakukan terkait perilaku konsumen dalam memilih produk, di mana mereka akan berpatokan pada nilai halal, rasa dan harga.

“Pernah diriset, orang memilih produk itu karena tiga hal, yaitu (nilai) halalnya, enaknya, dan harganya. Dari ketiga itu, halal adalah nomor satu. Jadi, halal itu simbol kualitas. ‘Halal is symbol of health, symbol of clean, symbol of quality’ (Halal adalah simbol dari kesehatan, kebersihan, kualitas),” kata dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Komunikasi Publik BPJPH Fariza Y Irawadi pun mengatakan bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

“Kisah sukses (para pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal) ini menunjukkan bagaimana sertifikasi halal mampu mengakselerasi pertumbuhan UMKM dan industri kreatif,” ujar Fariza.

BPJPH terus memperkuat layanan sertifikasi halal, termasuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, katanya, menambahkan. Upaya itu sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

“Kisah sukses berbagai produk Indonesia lainnya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal,” katanya.

Dengan demikian, mereka tidak hanya menjamin kehalalan produknya, tetapi juga berpeluang meraih pasar yang lebih luas dan meningkatkan omzet usaha, ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...331332333...43,120Halaman 332 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya