8 April 2026
Beranda blog Halaman 337

NATO Rencana Tempatkan Pasukan Khusus di Greenland

Moskow, aktual.com – Inggris tengah melakukan pembicaraan dengan sejumlah sekutu Eropa di NATO mengenai kemungkinan penempatan pasukan aliansi di Greenland, menyusul kekhawatiran atas wacana aneksasi pulau itu oleh Amerika Serikat, demikian dilaporkan harian The Telegraph.

Sejumlah pejabat Inggris dilaporkan telah bertemu dengan mitra mereka dari Prancis dan Jerman untuk membahas langkah awal rencana tersebut, dengan London mempertimbangkan opsi pengerahan personel militer, kapal perang, dan pesawat ke kawasan Arktik, dengan alasan ancaman keamanan yang dikaitkan dengan Rusia dan China.

Negara-negara Eropa berharap peningkatan kehadiran NATO di wilayah tersebut dapat meyakinkan Presiden AS Donald Trump bahwa Amerika Serikat tidak perlu menguasai Greenland demi kepentingan keamanan.

Laporan itu muncul setelah Daily Mail menyebut Trump telah memerintahkan para komandan pasukan operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland, dengan penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut sebagai salah satu pendukung utama gagasan tersebut.

Pekan lalu, Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa Amerika Serikat “mutlak” membutuhkan Greenland, dengan alasan pulau itu “dikepung kapal-kapal Rusia dan China”.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras Denmark, yang hingga kini memiliki kedaulatan atas Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen secara terbuka mendesak Trump untuk menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark.

Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.

Pulau terbesar di dunia itu memiliki posisi strategis di Arktik dan kaya sumber daya alam, sehingga kerap menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Imbau Wajib Pajak Laporkan Pemerasan Oknum Pajak, Tegaskan Tidak Ada Toleransi Kebocoran Negara

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). ANTARA/Rio Feisal
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). ANTARA/Rio Feisal

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau wajib pajak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengalami tindak pemerasan dari petugas atau pegawai pajak.

“Dengan catatan, wajib pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan (pajak, red.),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1).

Menurut Asep, imbauan itu disampaikan sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata KPK dalam menjaga kedaulatan keuangan negara.

Asep mengatakan penindakan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026 diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus peringatan tegas agar para pihak yang berwenang tidak mencederai amanah sekaligus hak negara.

Terlebih, modus dugaan korupsi yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan konsultan untuk mengurangi pajak demi kepentingan pribadi kerap terjadi.

“Celah kerawanan ini harus dilakukan perbaikan yang lebih serius agar penerimaan negara tidak bocor terus,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9–10 Januari 2026, dan menangkap delapan orang.

KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Trump Rencanakan Serang Iran di tengah Gelombang Protes

Moskow, aktual.com – Presiden AS Donald Trump dikabarkan telah menerima paparan tentang berbagai opsi serangan terhadap Iran di tengah gelombang protes di negara itu.

Mengutip sejumlah pejabat senior AS, The New York Times (NYT) melaporkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan secara serius opsi serangan tersebut tetapi belum mengambil keputusan final.

Menurut laporan RIA Novosti dari Moskow, Ahad, surat kabar AS itu menyebutkan bahwa opsi yang disampaikan kepada Trump mencakup serangan terhadap target non-militer di ibu kota Iran, Teheran.

Sebagian opsi melibatkan serangan terhadap aparat keamanan Iran yang menangani aksi protes. Namun, otoritas AS juga menyadari bahwa tindakan itu bisa berbalik arah dan memicu aksi balasan terhadap personel militer dan diplomat AS di Timur Tengah.

Seorang petinggi militer AS mengatakan kepada NYT, jika serangan ke Iran disetujui, para komandan di kawasan itu memerlukan waktu untuk menyiapkan pertahanan menghadapi kemungkinan serangan balasan.

Mengomentari laporan NYT itu, Gedung Putih merujuk pada pernyataan Trump sebelumnya yang memperingatkan otoritas Iran akan adanya konsekuensi jika ada demonstran yang tewas.

Pada Sabtu, ia menyatakan kesiapan AS untuk “membantu” Iran. Pada hari yang sama, Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979, mengunggah video di platform X yang menyerukan pemogokan umum di Iran.

Pahlavi menyebut tujuan protes itu sebagai persiapan merebut serta menduduki jalan dan fasilitas strategis. Sebelumnya, ia juga meminta Trump melakukan intervensi di Iran.

Sejak 8 Januari, gelombang unjuk rasa di Iran meningkat menyusul seruan Pahlavi itu. Video di media sosial memperlihatkan demonstrasi besar-besaran yang meluas. Pada hari yang sama, akses internet di Iran dikabarkan putus.

Aksi protes tersebut bermula pada akhir Desember 2025 akibat merosotnya nilai mata uang lokal. Para demonstran menyoroti fluktuasi tajam kurs rial dan dampaknya terhadap harga grosir dan eceran. Video aksi protes di Teheran dan kota-kota lain beredar di media sosial.

Di tengah situasi itu, Gubernur Bank Sentral Iran Mohammad-Reza Farzin mengundurkan diri. Di sejumlah kota, aksi protes meningkat menjadi bentrokan dengan polisi dan diiringi seruan untuk menentang sistem politik yang berlaku.

Jumlah korban tewas akibat protes di Iran telah meningkat menjadi 65 orang, menurut laporan Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia Iran (HRANA) pada Sabtu.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

John Herdman Pelatih Baru Timnas Indonesia Akan Diperkenalkan Besok di Depan Publik

Jakarta, aktual.com – Pelatih baru timnas Indonesia John Herdman telah tiba di tanah air pada Sabtu, dan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik dalam jumpa pers yang di Jakarta pada Senin (12/1) pukul 09.00 WIB.

PSSI menyebut, jumpa pers itu juga akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube PSSI dan timnas Indonesia.

Herdman resmi diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia pada Sabtu pekan lalu. PSSI menyebut pengumuman Herdman sebagai pelatih kepala menandai dimulainya era baru sepak bola nasional.

Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu mempunyai rekam jejak yang dicari PSSI untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia.

Hal ini dikarenakan Herdman tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia.

Bersama timnas putri Selandia Baru, Herdman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih dua medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016.

Sementara itu, di sektor putra, Herdman sukses mengantar Kanada ke Piala Dunia 2022 Qatar, momen sejarah bagi mereka setelah 36 tahun. Momen Kanada ke Piala Dunia melesatkan peringkat FIFA mereka yang saat itu dari posisi 77 ke 33 dunia.

Setelah ditunjuk, Herdman dan tim Garuda akan tampil di FIFA Series yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Match Day 23–31 Maret 2026. Setelah itu, agenda Indonesia dilanjutkan dengan FIFA Match Day pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Apresiasi Sikap Indonesia Tolak Pengakuan Israel atas Wilayah Somalia

Somalia (Istimewa)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah diplomatik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menolak pengakuan sepihak Israel terhadap wilayah Republik Federal Somalia. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam menjunjung prinsip kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Posisi Indonesia dalam pernyataan bersama ini sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional dan komitmen global Indonesia, khususnya dalam menolak segala bentuk legitimasi terhadap agenda separatisme yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas kawasan dan tatanan internasional,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan apresiasi kepada Kemlu RI atas keikutsertaan aktif Indonesia dalam Pernyataan Bersama Para Menteri Luar Negeri yang secara tegas menolak pengakuan sepihak Israel terhadap wilayah Somalia.

Menurut Sukamta, sikap Indonesia yang bergabung bersama para Menteri Luar Negeri dari Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Arab Mesir, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Republik Indonesia, Republik Islam Iran, Negara Palestina, Kerajaan Arab Saudi, Republik Turki, Republik Federal Somalia, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya menunjukkan kuatnya solidaritas internasional dalam menjaga prinsip keutuhan wilayah negara.

“Pernyataan bersama negara-negara OKI menegaskan penolakan terhadap pengakuan sepihak Israel atas wilayah ‘Somaliland’ di Republik Federal Somalia, mengecam keras kunjungan ilegal pejabat Israel ke wilayah tersebut pada 6 Januari 2026, serta menilai tindakan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Somalia dan norma hukum internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sukamta mendorong Kemlu RI untuk terus mengambil peran proaktif dan konstruktif dalam forum multilateral. Menurutnya, penguatan prinsip keutuhan wilayah Somalia perlu diperjuangkan melalui mekanisme hukum internasional dan diplomasi di berbagai forum global, termasuk Majelis Umum PBB.

Di sisi lain, konsolidasi sikap negara-negara anggota OKI juga dinilai penting agar posisi bersama tetap solid dan konsisten menghadapi dinamika geopolitik di Afrika Timur.

“Diplomasi Indonesia harus konsisten dan berbasis hukum internasional untuk menjaga stabilitas kawasan Afrika Timur, mengamankan jalur perdagangan internasional, serta memperkuat peran Indonesia sebagai penjaga norma internasional dan jembatan dialog global,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Konten Pornografi Deepfake Jadi Sorotan, Grok AI Elon Musk Diblokir Sementara Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat memberi sambutan pada acara Hari Keamanan Berinternet tahun 2025 Kementerian Komunikasi dan Digital bersama platform Google di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Muhammad Fadlan Nuril Fahmi)

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok AI, layanan kecerdasan artifisial asal Amerika Serikat yang dikembangkan oleh perusahaan milik Elon Musk.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat luas dari risiko penyebaran konten pornografi palsu yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan artifisial, khususnya praktik deepfake seksual nonkonsensual.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, Minggu (11/1/2026).

Menurut Meutya, pemerintah memandang praktik deepfake seksual tanpa persetujuan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat individu, serta keamanan warga negara di ruang digital. Teknologi AI, kata dia, seharusnya digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

“Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah meminta Platform X untuk segera hadir memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok terhadap ekosistem digital di Indonesia,” tambahnya.

Pemutusan akses sementara ini dilakukan berdasarkan kewenangan Komdigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Regulasi tersebut, khususnya Pasal 9, mewajibkan setiap PSE memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Langkah ini menandai sikap tegas pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi kecerdasan artifisial, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan AI, terutama yang menyasar kelompok rentan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Grok AI maupun Platform X belum memberikan pernyataan resmi terkait pemutusan akses tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain