Jakarta, aktual.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap kronologi pengamanan ribuan karung bawang bombai ilegal yang digagalkan masuk melalui Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/1/2026). Total bawang bombai ilegal yang diamankan mencapai 6.172 karung atau sekitar 133,5 ton.

Amran menjelaskan, informasi terkait masuknya bawang bombai ilegal tersebut ia peroleh melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran. Begitu laporan diterima, ia langsung bergerak cepat dengan menghubungi Komandan Distrik Militer (Dandim) setempat untuk melakukan penindakan.

“Kami telepon langsung, ‘Pak Dandim tolong ada barang, ada barang masuk ilegal.’ Ini harus kita tindak tegas, siapapun [pelakunya],” jelas Amran kepada wartawan usai meninjau langsung lokasi pengamanan.

Pantauan di lapangan, ribuan karung bawang bombai tersebut ditumpuk hingga menjulang tinggi, bahkan melebihi tinggi orang dewasa. Seluruh karung telah dipasangi garis police line berwarna kuning. Selain itu, enam unit truk pengangkut bawang bombai ilegal juga tampak disegel.

Amran mengungkapkan, koordinasi awal dilakukan sejak dini hari. Ia pertama kali menghubungi Dandim sekitar pukul 04.30 WIB. Selang satu jam kemudian, sekitar pukul 05.30 WIB, Amran kembali menghubungi Polisi Militer (PM) untuk memperkuat pengamanan.

Ia menyebutkan, bawang bombai ilegal tersebut diduga akan masuk melalui Pelabuhan Semarang sehingga perlu segera dihentikan.

“Aku telepon karena jangan sampai lolos,” kata Amran.
“Pak, tolong dijaga ketat ini ada yang mau masuk,” bebernya mengulang percakapannya dengan Dandim.

Selain melibatkan TNI dan Polisi Militer, Amran juga menghubungi Polrestabes Semarang agar penindakan dilakukan secara kolaboratif. Setelah koordinasi awal, Amran langsung bertolak ke Semarang dan tiba di lokasi sekitar pukul 11.45 WIB, saat seluruh bawang bombai ilegal tersebut telah berhasil diamankan.

Operasi pengamanan yang berlangsung sekitar enam jam itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI AD, Polisi Militer, Polrestabes Semarang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Amran menegaskan, bawang bombai ilegal tersebut akan dimusnahkan karena berpotensi membawa organisme pengganggu dan penyakit yang berbahaya bagi pertanian nasional.

“Ini membawa penyakit. Bakteri ini bisa pindah, jamur, dan sebagainya. [Penyakit] itu tidak ada di Indonesia,” tegas Amran.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Karyasari) Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, memberikan penjelasan terkait beredarnya video viral makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan dalam kantong plastik. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (8/1/2026) saat penyaluran paket makanan untuk kelompok penerima manfaat 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Kepala SPPG Karyasari Dimas Dhika Alpiyan menjelaskan, pada hari tersebut seluruh makanan telah dikemas menggunakan ompreng dan didistribusikan sesuai prosedur. Namun, setibanya di salah satu titik penyaluran, makanan dipindahkan dari ompreng ke kantong plastik oleh seorang kader posyandu tanpa koordinasi dengan pihak SPPG dan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) Program MBG.

“Namun setelah ompreng tiba di tempat oleh ibu kader yang bersangkutan makanan yang di dalam ompreng dipindahkan dan disatukan penyajiannya di dalam kantong plastik karena ibu kader memiliki alasan spontanitas,” ujar Dimas dalam keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).

Dimas menambahkan, makanan yang telah dipindahkan tersebut kemudian dibagikan kepada para penerima manfaat, sementara ompreng dibawa kembali oleh sopir dalam kondisi kosong.

“Setelah itu, oleh ibu kader diberikan kepada penerima manfaat yaitu bumil, busui, dan balita. Ompreng kembali dibawa pulang oleh sopir dengan keadaan kosong,” jelasnya.

Ia menyebut, pihak SPPG baru mengetahui kejadian tersebut sehari setelah video beredar luas di media sosial. Menindaklanjuti hal itu, SPPG Karyasari memanggil para kader posyandu untuk meminta klarifikasi.

“Setelah video tersebut viral kami pihak SPPG Karyasari Sukaresmi mengundang para ibu kader untuk komunikasi lebih dalam. Ibu kader datang pada Jumat (9/1/2026), pukul 09.00. Ibu kader mengklarifikasi bahwasanya mereka memang memasukkan menu tersebut ke dalam plastik karena keadaan spontanitas yang terjadi,” kata Dimas.

Sementara itu, Koordinator Kader Posyandu Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Lusi, turut memberikan penjelasan untuk meluruskan informasi yang berkembang. Ia menilai perlu pemahaman utuh atas konteks kejadian agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurut Lusi, kondisi makanan dalam video tidak serta-merta menunjukkan ketidaklayakan konsumsi. Pemindahan kemasan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena faktor cuaca saat distribusi.

“Perlu kami luruskan, bukan seperti yang terlihat di video itu. Kejadiannya sangat spontan, ditambah cuaca saat itu tidak memungkinkan. Akhirnya makanan kami pindahkan dari ompreng ke plastik semata-mata karena khawatir terkena air hujan,” tegas Lusi.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan bahwa seluruh proses penyajian dan penyaluran makanan dalam Program MBG wajib mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Penggunaan ompreng sebagai wadah distribusi merupakan ketentuan utama untuk menjaga keamanan pangan dan memastikan kualitas gizi tetap terjaga bagi seluruh penerima manfaat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap bersikap kooperatif dalam penanganan dugaan suap pengurangan nilai pajak yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pegawai pajak di wilayah Jakarta Utara yang turut mengamankan uang rupiah dan valuta asing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli menegaskan pihaknya akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Sabtu (10/1).

Rosmauli menambahkan, DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa proses penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan KPK, sementara DJP tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum berjalan.

Di sisi lain, DJP menekankan komitmennya dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi, serta menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik.

Apabila dalam proses hukum terbukti terjadi pelanggaran, DJP memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Termasuk pemberhentian terhadap pegawai atau pejabat yang terlibat,” tegas Rosmauli.

Selain itu, DJP juga mengimbau seluruh jajarannya agar senantiasa menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi maupun praktik yang bertentangan dengan peraturan.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT pertama pada tahun 2026 yang menyasar pegawai Kementerian Keuangan, tepatnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain