29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 350

DPRD Jakarta Respon Persoalan MBG: Perlu Ditingkatkan Pengawasannya

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim memberikan keterangan kepada pers usai acara Maulid Akbar dan doa bersama di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, Minggu (28/9/2025). ANTARA/Risky Syukur
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim memberikan keterangan kepada pers usai acara Maulid Akbar dan doa bersama di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, Minggu (28/9/2025). ANTARA/Risky Syukur

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi, namun tidak dihentikan karena hingga saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya di 38 provinsi Indonesia.

“Kalau ada beberapa hari lalu penerima MBG banyak keracunan, tentu harus ditingkatkan pengawasannya lebih baik, bukan programnya yang disetop,” katanya usai acara Maulid Akbar dan doa bersama di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, Minggu (28/9).

Penegasan tersebut disampaikan terkait 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025 dan dari puluhan kasus itu sebanyak 5.914 penerima program MBG terkena dampaknya, termasuk tujuh orang siswa di Jakarta Utara.

Oleh karena itu, ia tidak setuju jika program MBG dihentikan, tetapi sebaiknya bagaimana agar pengawasan dan prosedur operasi standar MBG ditingkatkan lagi sehingga tetap bisa memberi manfaat bagi penerimanya, khususnya mereka yang berkekurangan.

Meskipun ada sejumlah kasus dugaan keracunan yang dialami para murid penerima manfaat, Lumanul mengatakan bahwa program MBG telah menjangkau hingga 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya di 38 provinsi.

“Jadi, program ini tidak hanya beri makanan bergizi, tetapi juga gerakkan roda ekonomi lokal lewat penyerapan tenaga kerja. Itu juga berdayakan petani dan nelayan,” ucapnya.

Menurutnya, MBG jadi program penting untuk membantu masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.

“Jadi, perlu terus berjalan dengan sistem pengawasan yang lebih ketat demi menjamin kualitas makanan,” katanya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan ada 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025 dan dari puluhan kasus itu sebanyak 5.914 penerima MBG terkena dampaknya.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang saat jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9), menyatakan BGN bertanggung jawab penuh dan berjanji untuk berbenah agar kejadian serupa tak terulang ke depannya.

Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu dan Kota Bandar Lampung, Lampung.

Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.

Dari 70 kasus keracunan itu, penyebab utamanya ada kandungan beberapa jenis bakteri yang ditemukan, yaitu e.coli pada air, nasi, tahu, dan ayam. Kemudian, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, dan sayur, bacillus cereus pada menu mie dan coliform, PB, klebsiella, proteus dari air yang terkontaminasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dorong Transparansi, Ditjen Bina Keuda Desak Pemda Segera Terapkan SIPD RI

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo dalam acara Rapat Asistensi Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam SIPD RI yang berlangsung secara hybrid dari Yuan Garden Hotel, Jakarta, Rabu (23/9/2025).

Teguh mengatakan untuk memastikan penerapan SIPD RI yang telah dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Bina Keuangan Daerah senantiasa melakukan asistensi serta mendorong pemerintah daerah dalam penerapannya agar proses adaptasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang termutakhir melalui SIPD RI dapat berjalan dengan baik.

“Terkait Implementasi SIPD Pendapatan kami telah mengeluarkan Surat Nomor 970/10061/Keuda Tanggal 13 April 2022 dan Surat Nomor 900.1.13/2161/Keuda Tanggal 27 Mei 2025 yang menghimbau terhadap Kepala Daerah yang belum menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan untuk menginput data realisasi pendapatan daerah melalui SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan,” jelas Teguh Narutomo.

Oleh karena itu Teguh Narutomo menekankan pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengimplementasikan SIPD RI. Hal ini penting dilakukan guna meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah dalam mendukung tercapainya program nasional, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.

“Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 391 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Serta Pasal 395 bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya,” tegas Teguh Narutomo.

Teguh Narutomo menegaskan penggunaan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/mandatory bagi semua pemerintah daerah.

“Berdasarkan data pada aplikasi terdapat 517 Daerah yang telah menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan, sedangkan 29 Daerah lainnya belum menggunakan SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan,” kata Teguh Narutomo.

Senada dengan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Wanto mengatakan kegiatan Asistensi Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam SIPD RI ini dilakukan untuk memastikan penerapan SIPD RI yang telah dikembangkan Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan dengan baik.

“Melalui kegiatan ini, Ditjen Bina Keuangan Daerah senantiasa melakukan pembinaan/pendampingan serta mendorong pemerintah daerah dalam guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang termutakhir melalui SIPD RI. Melalui pengelolaan pendapatan daerah dalam SIPD Rl diharapkan dapat mengakomodir pengelolaan sumber-sumber pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Wanto.

Menteri Tito Ingatkan Anggaran Kemendagri dan BNPP Harus Tepat sasaran

Jakarta, aktual.com – Menteri dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, anggaran Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga bagian utama rencana kerja, yakni Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.

“Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas tito dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).

Dalam Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 Kementerian Dalam Negeri di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat. Dimana Kegiatan ini berlangsung pada 26 hingga 28 September 2025, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Menjelaskan, Program Prioritas Presiden Prabowo itu sendiri meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta swasembada dan lumbung pangan.

Selain itu, program juga mencakup program Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, serta fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.

Konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif. Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Kegiatan dibuka dengan pemaparan dari Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman pada Jumat (26/9/2025). Selama acara, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri bersama jajaran eselon II menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing secara bergiliran. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Rommy Bantah Mardiono Terpilih Ketum PPP Secara Aklamasi

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Aria Ananda/pri.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Aria Ananda/pri.

Jakarta, aktual.com – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menyatakan tidak benar bila Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/9).

Rommy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum, sementara Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP hingga terbit berita yang mewartakan klaimnya sebelum waktu tersebut.

“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

Ia mengatakan pernyataan tersebut bersama Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj, dan seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.

“Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Ia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Soal Keracunan MBG, Prabowo Akan Tangani dan Jangan Sampai Dipolitisasi

Soal Keracunan MBG, Prabowo Akan Tangani dan Jangan Sampai Dipolitisasi

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto langsung merespons maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang belakangan ini ramai terjadi di sejumlah daerah. Prabowo mengungkapkan, meski baru kembali dari kunjungan luar negeri, dirinya terus memantau perkembangan kasus keracunan tersebut selama tujuh hari terakhir.

“Saya baru dari luar negeri, 7 hari saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

Presiden menjelasakan, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun, Prabowo meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai. Ia pun meminta masalah ini untuk tidak dipolitisasi.

“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi,” paparnya.

Berdasarkan pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma pukul 15.40 WIB. Prabowo disambut oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Menpora Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Selain itu, ada juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahaldia, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir, terjadi peningkatan kasus keracunan siswa dan ibu hamil usai mengonsumsi menu program MBG di sejumlah daerah hingga harus mendapat perawatan medis. Badan Gizi Nasional (BGN) langsung turun tangan memeriksa dapur dapur yang memasak MBG di tempat terjadinya keracuanan.

“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” katan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, jumat (26/9).

 

 

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Catat Investasi Triliunan dan Perkuat Diplomasi Indonesia

Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Catat Investasi Triliunan dan Perkuat Diplomasi Indonesia

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri yang telah berlangsung sejak 19 September 2025. Lawatan panjang Presiden ke luar negeri kali ini utamanya untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri dalam utamanya adalah sidang majelis umum PBB ke-80. Dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (28/9).

Jepang menjadi negara pertama yang didatangi secara singkat oleh Presiden Prabowo dengan mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo Osaka 2025. Menurut Seskab, berdasarkan laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dari ajang lima tahunan tersebut telah tercatat komitmen investasi sebesar USD23,8 miliar atau sekitar Rp380 triliun.

Kemudian di Amerika Serikat, Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam Sidang Umum PBB, setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pidato yang disampaikan Presiden Prabowo di hadapan 193 negara anggota PBB tersebut, menurut Seskab banyak mendapatkan apresiasi dan kekaguman dari para pemimpin dunia.

“Berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat Anda bisa lihat sendiri, kemudian PM Kanada, kemudian tadi Raja Belanda, kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden,” tuturnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang menegaskan dukungan terhadap pengembangan akademi sepak bola muda Indonesia. “Dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat piala dunia. Tidak mudah tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di piala dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral,” kata Seskab Teddy.

Selanjutnya kunjungan singkat Presiden Prabowo di Kanada turut menghasilkan capaian strategis. Meski kunjungan Kepala Negara ke Kanada tidak bermalam, namun Kepala Negara diterima secara langsung oleh Gubernur Jenderal Mary Simon, serta bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney. Dalam kesempatan itu, Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA).

“Intinya adalah 90,5 persen tarif barang-barang, produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada. Dan itu tentunya mendampak positif, sangat positif bagi perdagangan impor Indonesia,” ujar Seskab Teddy.

Dari Kanada, Presiden Prabowo kemudian menuju Belanda, momen kunjungan ini istimewa, karena tidak hanya diterima oleh Raja Willem-Alexander sebagai Kepala Negara Belanda, tetapi juga Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Belanda. Pertemuan resmi tersebut menandai penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk kesepakatan Belanda mengembalikan sekitar 30 ribu benda dan artefak jawa bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia.

“Dan intinya tadi juga disepakati bahwa Pemerintah Belanda akan mengembalikan sebesar, sebanyak 30 ribu fosil, artefak, dokumen-dokumen budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia,” ujar Seskab Teddy.

“Prosesnya mungkin pasti cepat karena tadi Raja Belanda sudah menyepakati itu, dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama tapi Alhamdulillah berhasil disepakati tadi dan nanti akan dikembalikan ke Indonesia,” tutupnya.

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain