Jakarta, Aktual.co — Beberapa anggota komisi VII DPR RI yang melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina di salah satu Restoran Hotel di Jakarta, pada Kamis (28/5) malam lalu, dari Informasi yang diperoleh Aktual.co, ternyata membicarakan tentang dana Corporate Social Responsibility PT Pertamina.
Pertemuan beberapa anggota Komisi VII, termuat dalam sebuah berita di harian Rakyat Merdeka. Mengutip Harian terbitan Jakarta itu, Dwi Soetjipto disambut hangat oleh anggota Komisi VII DPR RI di Restoran Teratai, Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (28/5) malam.
Dwi Soetjipto yang mengenakan kemeja putih berbalut jas hitam, masih dalam tulisan Rakyat Merdeka, langsung duduk bersama dengan anggota Komisi VII DPR yakni Agus Sulistyono (Fraksi PKB),  Budi Supriyanto (Fraksi Golkar), Yulian Gunhar dan Dony Maryadi Oekon (Fraksi PDIP).
Pertemuan  yang dikemas dalam jamuan makan malam itu, berlangsung kurang lebih 90 menit. Sejumlah anggota dewan yang hadir itu bungkam ihwal pertemuan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan menegaskan, Kodam siap membantu Polda Papua mengejar kelompok bersenjata atau OPM.
“Kami siap membantu polisi mengejar kelompok bersenjata yang sering meneror warga sipil dengan melakukan penembakan baik di Puncak Jaya maupun Paniai,” ujar Mayjen TNI Siahaan di Jayapura, Sabtu (30/5).
Dikatakan, anggota TNI yang akan dilibatkan itu berasal dari satuan-satuan yang memang saat bertugas di wilayah tersebut.
“Tidak ada penambahan pasukan karena anggota yang bertugas di Mulia dan Enarotali cukup banyak,” jelas Pangdam Cenderawasih.
Sementara Kapolda Papolda Irjen Pol Yotje Mende secara terpisah mengaku, satu pleton brimob sudah dikirim ke Mulia dan Enarotali.
Pengiriman itu dilakukan karena permintaan kapolres setelah wilayahnya terjadi penembakan, seperti di Mulia yang menyebabkan lima warga sipil mengalami luka tembak dan satu tewas.
“Cepat atau lambat aparat keamanan akan menangkap kelompok itu karena aksi penembakan sudah meresahkan warga,”ujar Kapolda Irjen Pol Mende.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo, Jokowi, bertolak ke Mamuju Utara, Sulawesi Barat dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Sulawesi yang berlangsung sejak 28 Mei 2015, Presiden bertolak ke Mamuju menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU pada pukul 9.45 WITA dari Bandar Udara Mutiara SIS Al Jufri, Palu.
Dalam kunjungannya ke Mamuju Utara presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono.
Di Mamuju, Presiden Jokowi akan mencanangkan Kampung Vaname, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara sebagai Kampung Tambak Ikan.
Kemudian, Presiden juga dijadwalkan untuk membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu disabilitas di Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju Utara.
Di Mamuju Utara, Presiden akan didampingi oleh Khofifah Indar Parawangsa dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Selanjutnya, Presiden dijadwalkan untuk meresmikan Masjid Al Madaniah Pasang Kayu, sebelum bertolak kembali ke Palu, Sulawesi Tengah untuk kembali ke Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya ada pembengkakan anggaran setelah pelaksanaan dalam pilkada tahun 2013-2014. Demikian disampaikan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, di Jakarta, Jum’at (29/5).
“Hasil pemeriksaan memperlihatkan adanya temuan ketidakpatuhan pada ketentuan undang-undang dengan jumlah marerial atau signifikan, totalnya Rp 334.127.902.611,93 terdiri dari 7 jenis temuan,” papar Agung.
BPK kemudian menyimpulkan ada empat temuan penyebab potensi kerugian negara itu. Pertama adalah belum adanya prosedur dan tata yang baku terkait rincian pembagian tugas wewenang dan beban kerja yang merata, belum ada prosedur tata kerja yang baku terkait pengambilan kebijakan anggaran dan operasional Pemilu, itu terjadi pada 14 satuan kerja KPU provinsi, kabupaten, kota di 9 provinsi.
Kemudian yang kedua adalah tidak adanya bukti administrasi pertanggungjawaban dari badan penyelenggara ad hoc. “Ketiga yakni jumlah personel yang memadai satuan kerja sesuai dengan struktur organisasi,” ujarnya.
Terakhir, keempat, ada rangkap jabatan pada pejabat pembuat komitmen dalam menandatangani kuasa pengguna anggaran di 13 satuan kerja KPU kabupaten/kota pada 9 provinsi.
Oleh karena itu, BPK mengaku siap akan melakukan audit terhadap KPU dalam penyelenggaran pilkada serentak Desember mendatang.
“Tolok ukur BPK dalam mengaudit adalah cakupan.  Bahwa anggaran Pilkada oleh KPU memiliki cakupan (scope) yang tidak besar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai Presiden Jokowi masih menjadi salah satu pihak yang bisa disalahkan terhadap kondisi KPK saat ini. 
Bahkan Irman menyebut, presiden tak lebih dari sekedar tukang pos yang mengantarkan pekerjaan lembaga lain seperti Pansel KPK dan DPR.
“Jadi presiden tidak tahu apa-apa. Presiden tidak tahu masalah.  Kemudian diserahkan ke DPR oleh Presiden, semacam tukang pos,” kata pakar hukum tata negara saat diskusi bertajuk ‘Duh KPK’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/5).
Di DPR, lanjut Irman, terjadi penolakan karena calon yang dihasilkan Pansel tidak memenuhi kriteria. Presiden kemudian melemparkan tanggung jawab ke Pansel sementara Keppres pembentukan Pansel telah selesai masa jabatannya.  
Menurutnya, tongkat komando pemberantasan korupsi dikembalikan kepada presiden. Sementara DPR bisa bertindak sebagai lembaga pengontrol.
“Kita sudah harus berpikir kembalikan tongkat komando pemberantasan korupsi ke Presiden. DPR bisa mengontrol. Sekarang Presiden bisa lempar tangan. Presiden bilang tidak bisa ikut campaur,” tukas Irman.

Artikel ini ditulis oleh: