Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri membantah adanya peredaran beras plastik yang belakangan sempat meresahkan masyarakat. Setelah pemeriksaan sample beras di Pusat Laboratorium Forensik Polri, tidak ditemukan adanya unsur plastik.
Namun, setelah memperoleh hasil uji lab, justru polisi menemukan adanya dugaan beras yang dioplos dengan bahan kimia dan pemutih di Mampang, Jakarta Selatan.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Budi Waseso menegaskan pihaknya saat ini tengah mengawasi peredaran beras berbahan kimia tersebut.
“Sementara yang kita temukan di Jakarta Selatan. Polri sekarang melakukan pengawasan di seluruh Indonesia tentang beras ini,” kata Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (29/5).
Jenderal bintang tiga yang kerap disapa Buwas ini menjelaskan, beras berbahan kimia ini sangat tawan apabila beredar. Sebab beras tersebut memiliki perbedaan dengan beras pada umumnya. Salah satunya adalah ditemukan adanya campuran pewangi kimia yang membuat beras tersebut berbau harum.
“Karena kecurigaan dari jenis berasnya dengan harumnya. Ada pewangi yang dia curigai. Kita telusuri,” jelas bekas Kapolda Gorontalo itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) berijazah palsu akan dicopot jabatannya sesuai dengan surat edaran Kemenpan-RB untuk penanganan masalah ijazah palsu tersebut.
“Kami sudah keluarkan surat edaran Kemenpan jadi bagi PNS yg terbukti menggunakan ijazah palsu maka otomatis akan dicopot dari jabatannya dan diturunkan satu tingkat,” kata Yuddy, di Jakarta, Jumat (29/5).
Yuddy mengatakan para ASN tersebut tidak diberhentikan karena ada pertimbangan tahapan dan proses yang harus dilewati dalam pengabdian yang bersangkutan. 
“Tapi mereka menyalahgunakan kepercayaan dan diragukan integritasnya karena itu sanksinya adalah administratif,” ujar Yuddy.
Lebih lanjut Yuddy mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan pada kepala daerah dan pimpinan setiap instansi agar inspektorat masing-masing melakukan pemeriksaan kembali keabsahan ijazah para ASN-nya.
“Itu harus dilajutkan karena dalam kasus penggunaan ijazah palsu tersebut yang dirugikan adalah negara,” katanya.
Dia menjelaskan, dengan menggunakan ijazah palsu yang statusnya lebih tinggi tersebut, artinya jabatan yang akan didapat relatif lebih tinggi dan penghasilannya juga akan meningkat, dengan menggunakan uang dari negara yang memang memiliki kewajiban untuk membayar itu.
“Kami terima kasih dan minta bantuan Kepolisian serta BIN untuk mengungkap adanya penggunaan ijazah palsu bagi dan oleh pejabat negara. Ini era revolusi mental dan karakter yang ingin diperbaiki adalah pola pikirnya sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta harus jujur,” katanya.
Terkait dengan kemungkinan adanya sanksi pidana bagi pengguna ijazah palsu, Yuddy mengatakan hukuman tersebut ditujukan bagi pihak yang menerbitkan dokumen tersebut.
“Sanksi pidananya adalah bagi mereka yang mengeluarkan ijazah palsu, sedangkan bagi PNS, sanksi administratif dan jabatan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: