Jakarta, Aktual.co — Dugaan penerimaan gratifikasi Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri, mencuat ke publik.
Terlebih, hal ini menjadi perhatian ketika pada tayangan program di salah satu stasiun tv swasta beberapa hari lalu, mengambil tema tentang PT Pertamina Energy Trading (Petral) yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina.
Juru bicara Prodem, Iwan Sumule, mempertanyakan apakah Menteri ESDM Sudirman Said dan Faisal Basri menikmati gratifikasi. Hal ini dikatakan terkait pengakuan Faisal yang bersama Sudirman Said menggunakan jet pribadi dari Singapura menuju Bandara Kualanamo Sumatera Utara, dan tagihan dari penggunaan jet pribadi tersebut dialamatkan ke Petral.
“Perlu diketahui Petral dan PES adalah anak perusahaan BUMN dan cucu Perusahan BUMN, dan Sudirman Said adalah menteri sebagai pejabat negara. Mari kita jernih melihat masalah siapa yang terlibat dalam lingkaran mafia migas,” kata Iwan.
Sementara, pakar hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir, menyatakan bahwa batas waktu pelaporan yang diwajibkan Sudirman Said sudah berakhir, jika merujuk pada pasal gratifikasi.
“Batas waktu 30 hari. Ini sudah bisa dijerat dengan pasal gratifikasi (12c). Karena dia pejabat negara yang menerima hadiah. Bentuk, barang, uang atau penikmatan sesuat yang halal. Yang itu cirinya gratifikasi,” kata Mudzakkir.
Pada lain kesempatan, politisi PDIP Effendi Simbolon menyebutkan bahwa Sudirman Said menjadi salah satu orang yang menikmati keberadaan Petral.
“Sudirman Said geng-nya Ari Soemarno. Daniel Purba, Kuntoro Mangkusubroto, itu semua penikmat Petral semua,” kata Effendi.
Effendi mengaku sudah mengenal nama-nama tersebut dan tak heran bila akhirnya Petral menjadi bermasalah (Baca: Bohongi Publik, Sudirman Said Tak Pernah ke Kantor Petral).
Untuk diketahui, dalam laman KPK.go.id, dicantumkan bahwa penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Merujuk pada Pasal 12C ayat (1) Undang-undang (UU) nomor 31/1999 sebagaimana diubah 20/2001, dijelaskan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK, paling lambat 30 hari sejak menerima gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mikropenis yaitu, ukuran panjang penis  kurang dari 2.0 cm  untuk bayi yang baru lahir yang belum cukup bulan tanpa disertai kelainan struktural penis lain (misalnya hipospadia).

Dimana standar pengukuran penis yakni, Strecthed Penile Length (SPL). Panjang penis diukur dari dasar (basis) penis sampai ujung, tanpa mengukur preputium.

Sedangkan, mikropenis disebabkan oleh faktor hormonal sejak anak masih dalam kandungan. Berdasarkan berbagai studi mengenai kasus tersebut diketahui adanya zat kimia yang mengganggu atau mengubah fungsi endokrin yang disebut endocrine disrupter chemicals (EDC).

Zat pengganggu itu dapat menghambat kerja androgen, terutama mengganggu substansi yang bertanggung jawab dalam pembentukan organ seksual serta perkembangan karakteristik sekunder laki-laki.

EDC tersebut, antara lain, sejumlah zat yang terdapat dalam pestisida kimia, misalnya diklorodifeniltrikloroetan (DDT).

“Jika terjadi seperti ini pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan. Sedangkan tindakan operasi dilakukan untuk mengejar ketertinggalan perkembangan testis selama 4 tahun ke depan. Kasus testis tidak turun yang tidak segera ditangani pada usia sebelum pubertas dapat menyebabkan infertilitas,” jelas dr. Arry Rodjani, ditemui di kawasan Tugu Tani kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/5).

“Namun jika pada usia usia setelah pubertas jika hal ini baru dilakukan, akan dapat menyebabkan, penyakit ginjal, tumor atau kanker,” katanya lagi.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melarang sejumlah formulasi pestisida karena berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, saat pengganggu tersebut, sebagai komponen, dapat berinteraksi dengan estrogen ataupun androgen reseptor serta sebagai antagonis (lawan hormon endogen, red).

Selanjutnya, bukti-bukti ilmiah yang juga ada menunjukkan zat pengganggu memodulasi aktivitas atau ekspresi dari enzim steroidegenik. EDC juga berakibat terhadap kelainan dan perkembangan organ seksual. Gangguan itu terjadi sejak dalam kandungan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Disela-sela rapat internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu oleh anggota DPR RI dari fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra, istri Anggota DPR RI Krisna Mukti, Devi Nurmayanti menyambangi ruang MKD.
Bersama kuasa hukumnya, Devi ingin melapor dan mengadukan nasib anak beserta status istri yang tak jelas, terkait tidak dinafkahi oleh Krisna Mukti.
“Tidak ada pemberitahuan dari institusi DPR, sehingga kasus tidak jelas yang membuat Devi melapor dan mengadu. Terkait dengan proses tindakan kita serahkan ke MKD karena kedatangan kami kesini berkaitan dengan Istri anak dan masa depan anak,” ucap kuasa hukum Devi, Afdal Zikri, di Komplek Parlemen, Senanyan, Kamis (28/5).
Menurut Afdal, sesuai pengakuan sang istri, Krisna Mukti sebagai suami sekaligus ayah tidak menjalankan hak dan kewajibannya.
“Ya hak dan kewajiban sebagai ayah, dan tidak ada kejelasan tentang status.diduga Mba devi dan anak-anak telah ditelantarkan sejak menikah. Mereka menikah 23 Juni 2014,” ucap dia.
Dalam laporan tersebut, pihaknya menyerahkan sejumlah data dan bukti terkait pernikahan dan status sang anak. “Kami membawa surat pengaduan dari Mba Devi, dan melampirkan kutipan akta nikah, dan keterangan kelahiran anak devie yang bernama Alief,” ujar dia.
Sementara itu, dalam wawancara terpisah, Krisna Mukti menyayangkan tindakan yang dilakukan istri dan kuasa hukumnya tersebut. Menurut dia, seharusnya persoalan ini hanya menjadi konsumsi internal keluarga saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang