Jakarta, Aktual.co —   Pemerintah mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp24,3 juta per tahun menjadi Rp36 juta per tahun untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengatkaan bahwa kebijakan pembebasan pajak bagi pegawai berpenghasilan Rp3 juta per bulan merupakan langkah yang baik, karena bisa mendorong daya beli masyarakat.

“Saya rasa ini kebijakan yang bagus karena membantu masyarakat. Tapi ini harus kita konsultasi dulu. Kami akan membahasnya segera untuk menyetujui rencana tersebut,” kata politisi Partai Golkar ini di Jakarta, Rabu (27/5).

Kenaikan PTKP pernah dilakukan pada Januari 2013, dari batasan semula sebesar Rp15,8 juta per tahun menjadi Rp24,3 juta per tahun. Kebijakan tersebut waktu itu mampu memberikan konstribusi pada pertumbuhan ekonomi hingga 0,08 persen.

Kebijakan ini kembali diupayakan pemerintah untuk mendukung kinerja konsumsi rumah tangga serta membantu kinerja pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan I-2015 hanya tercatat mencapai 4,71 persen.

Pengamat pajak Darussalam ikut menyambut positif rencana pemerintah untuk menaikkan PTKP tersebut karena sudah mencerminkan situasi perekonomian terkini serta mempertimbangkan tingkat inflasi dan beban biaya hidup dari wajib pajak.

“Kenaikan jadi Rp36 juta setahun itu angka yang wajar, apalagi kebijakan ini juga akan meningkatkan daya beli dari wajib pajak,” ujar pengajar Universitas Indonesia itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —Target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 1.295 triliun diperkirakan bakal meleset di akhir tahun nanti. 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kemungkinan itu didapat dari perhitungan skenario pesimistis. 
“Kami sudah hitung dengan skenario pesimistis, penerimaan pajak shortfall-nya Rp120 triliun,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (27/5) malam.
Perkiraan itu, ujar dia, merupakan skenario terburuk apabila upaya ekstensifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan efektif dan kondisi global belum membaik hingga akhir tahun.
Selain itu, penyerapan belanja juga diprediksi tidak sesuai perkiraan awal karena realisasi belanja kementerian lembaga yang lebih rendah, atau hanya mencapai kisaran 92 persen hingga 93 persen dari pagu yang ditetapkan.
Namun, Menkeu menyakini defisit anggaran masih berada dalam kisaran 1,9 persen hingga 2,2 persen terhadap PDB. Pemerintah mengantisipasi kemungkinan pelebaran defisit tersebut dengan memanfaatkan pinjaman multilateral dan bilateral atau menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL).
“Dua hal itu yang sepertinya berisiko, sehingga nanti realisasinya tidak sama dengan APBN yang sudah diundang-undangkan. Secara umum ‘outlook’ dari APBN-P masih aman dan terkelola. Perkiraan defisitnya 1,9 persen-2,2 persen. Memang masih ada pelebaran defisit tapi sama seperti tahun lalu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan realisasi pendapatan negara hingga 22 Mei 2015 baru terkumpul Rp508,6 triliun atau 28,9 persen dari target dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun.
Penerimaan perpajakan baru tercapai Rp416,8 triliun atau 28 persen dari target. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp422,2 triliun atau 33,9 persen dari APBN-P.

Artikel ini ditulis oleh: