Jakarta, Aktual.co — Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, pemerintah akan mengubah fungsi perum Bulog sebagai lembaga peyangga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Nantinya Bulog tidak hanya mengurusi komoditas beras saja, melainkan juga komoditas pangan lain

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menilai Perum Bulog saat ini adalah bentukan IMF karena program liberalisasi pangan ala IMF telah mematikan Bulog sebagai lembaga buffer stock negara. Maka diubah status Bulog dari lembaga pemerintah non departemen (LPND) menjadi Perum.

“Status Bulog sebagai Perum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi publik dan fungsi komersial. Bulog secara organisasi bertanggungjawab kepada kementrian BUMN. Jika Bulog tidak menjalankan fungsi komersial maka para direksinya akan dianggap tidak berprestasi. Sedang di satu sisi, Bulog harus menjalankan fungsi sosialnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketersediaan beran nasional,” ujarnya kepada Aktual di Jakarta, Rabu (27/5).

Menurutnya Jokowi harus melakukan beberapa hal agar bulog lebih bermanfaat dan bisa menjalankan fungsinya secara tepat. Pertama, Jokowi harus merubah status Bulog dari perum menjadi Lembaga Pemerintah non kementrian (LPNK) yang langsung bertanggungjawab kepada presiden. Bulog yang harus memberikan up date data real time langsung kepada presiden tentang penyerapan, kelangkaan beras, dan bahan pangan lainnya.

“Kedua, Sesuai amanat UU Pangan, pemerintah harus membentuk Badan otoritas Pangan di tahun 2015 ini. Badan ini bisa saja menggabungkan badan ketahanan pangan dan Bulog menjadi satu. Jika pemerintah tidak membuat badan khusus di bidang pangan, maka pemerintah akan melanggar UU. Jadi apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah tepat, harus menjalankan amanat UU Pangan,” jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, Bulog harus diberi tambahan kewenangan oleh presiden dalam pengelolaan tata niaga pangan selain beras. Misalnya gula, kedele, jagung. Bahan pangan haruslah dikendalikan negara.

“Negara harus hadir di tengah masyarakat melalui instrumen-instrumennya, salah satunya adalah badan otoritas pangan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus menerapkan kebijakan yang lebih tegas dengan langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan yang ditangkap di kawasan perairan Indonesia.

“Kami ingin mendengar Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) menangkap tangan pelaku ‘illegal fishing’ di lapangan, dan bisa langsung ditenggelamkan sesuai pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,” kata Ketua Bidang Analisis Strategis dan Kebijakan Publik DPP KNTI Suhana dalam konferensi pers di kantor KNTI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).

Dengan demikian, menurut Suhana, maka kapal yang ditemukan mencuri ikan di kawasan perairan Indonesia untuk tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan.

Ia juga menginginkan Menteri Susi meniru kebijakan Uni Eropa yang mengumumkan secara internasional terkait dengan kapal-kapal penangkap ikan yang diduga mencuri ikan di perairan benua biru tersebut. Setelah adanya pengumuman itu, maka seluruh hasil tangkapan kapal tersebut akan ditolak masuk di Uni Eropa.

“Kalau pola seperti itu ditiru Indonesia pasti negara-negara seperti di Uni Eropa juga akan menolak produk-produk dari kapal ini. Ini adalah cara untuk memerangi ‘illegal fishing’, jadi tidak cukup hanya ditenggelamkan saja,” tukasnya.

Apalagi, ujar dia, saat ini produk kelautan dan perikanan dalam tingkat global relatif dapat terlacak melalui mekanisme “tracebility” produk perikanan.

Untuk itu, lanjutnya, seharusnya Menteri Susi dalam moratorium jilid II yang sedang berlangsung sekarang ini agar bisa langsung menangkap dan menenggelamkan kapal pencuri ikan di lapangan.

Sebelumnya, KKP memutuskan untuk memperpanjang moratorium perizinan kapal eks-asing sebagai upaya untuk memperkuat pemberantasan pencurian ikan di wilayah perairan Republik Indonesia. “Moratorium untuk kapal eks-asing berbobot 30 gross tonnage (GT) ke atas ditambah enam bulan lagi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Kamis (16/4).

Menteri Susi sebelumnya telah memutuskan untuk melakukan moratorium perizinan kapal eks-asing dengan bobot sebesar 30 GT ke atas selama enam bulan sejak November 2014.

Moratorium itu, ujar dia, dilakukan agar Tim Satuan Tugas Pemberantasan Pencurian Ikan KKP juga dapat melakukan analisis dan evakuasi terhadap kapal eks-asing di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi itu, ditemukan terdapat sebanyak 887 kapal eks-asing yang didiskualifikasi karena telah melakukan beragam pelanggaran. Selain, itu, Menteri Susi menyatakan bahwa hasil dari analisis dan evaluasi tersebut juga telah dilaporkan kepada lembaga hukum internasional, Interpol.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ahli ekonomi Anggito Abimanyu menyebutkan industri perbankan kurang ekspansif dalam menyalurkan kredit untuk menstimulus perekonomian, terlihat dari penyaluran kredit yang baru tumbuh 11,3 persen (year on year) hingga Maret 2015.

“Kredit perbankan sebenarnya kontribusinya sama dengan pembiayaan pemerintah (APBN). ‘Please do lend’. Per Mei mungkin pertumbuhan kreditnya malah 10 persen,” kata Anggito dalam Kongres Asosiasi Bankir untuk Pengelola Risiko (BARA) di Jakarta, Rabu (27/5).

Anggito menilai industri perbankan masih memperketat penyaluran kredit untuk beberapa sektor usaha. Menurut dia, perbankan seharusnya mampu melihat potensi besar di sektor perikanan, pertanian dan sektor infrastruktur, tanpa mengabaikan manajemen mitigasi risiko.

Apalagi, sektor-sektor tersebut juga sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah. “Perbankan, jangan semua sektor dikasih lampu merah,” kata Anggito yang juga Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Menurut Anggito, fungsi intermediasi perbankan juga belum optimal, terlihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) yang sebesar 88,3 persen per Maret 2015. Adapun, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) sebenarnya masih terkendali di 2,4 persen, meskipun kredit untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tercatat di 4,14 persen.

Lebih lanjut, Anggito menekankan kalangan perbankan juga harus memahami bahwa kondisi perekonomian selama triwulan I sangat tertekan, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,71 persen dan realisasi defisit fiskal yang meleset dari target.

Oleh karena itu, ujar dia perbankan harus menjadi motor untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

“Swasta memiliki kemampuan seperti dengan kemampuan analisis dan kreativitas yang tinggi. Hal tersebut sulit terlihat dari pemerintah,” kata ekonom yang juga Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk).

Anggito mengatakan kredit perbankan pada 2015 seharusnya tumbuh 13-15 persen untuk menopang pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Menurut Anggito, target pertumbuhan ekonomi di APBN-Perubahan 2015 sebesar 5,7 persen sulit tercapai. Dia menyebutkan konsensus para kepala ekonom bank-bank di Indonesia memperkitakan pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5-5,2 persen.

Artikel ini ditulis oleh: