Jakarta, Aktual.co — Petinggi Lion Air diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015.
“Adi Susanto selaku Koordinator Ground Support Equipment (GSE) Lion Air diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum), Tony Tribagus Spontana di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (27/5).
Menurut dia, yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 10.00 WIB pagi. 
Dijelaskan Tony, saksi Adi Susanto diperiksa jaksa penyidik mengenai kronologis ada atau tidaknya pemberian uang, dalam mengurus Sertifikasi Ground Support Equipment (GSE) Operator atau personel peralatan pelayanan darat pesawat udara, untuk Maskapai Lion Air kepada tersangka Joko Priono.
“Sertifikasi berupa lisensi dan rating untuk melaksanakan pengoperasian peralatan pelayanan darat pesawat udara pada saat pesawat berada di darat (apron/parkir pesawat di bandar udara),” jelasnya.
Selain Adi Susanto, kata Tony, penyidik juga memeriksa Dewi Medayanti selaku PT. Jasa Angkasa Semesta, namun pemeriksaan tak berlangsung lama mengingat saksi Dewi ingin menyiapkan data terlebih dahulu.
“Saksi akan menyiapkan terlebih dahulu data yang menyangkut dengan pemeriksaan dan penyidik akan menjadwalkan kembali pemeriksaanny,” pungkasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) menjebloskan pejabat pada Direktorat Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Joko Priono ke balik jeruji besi, Rabu (20/5).
Joko Priono merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) penyewaan alat pengujian ‎bandara di Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan senilai Rp 1,7 miliar. 
Dalam kasus ini Joko juga merupakan ‎Kepala Bagian Pengelola di Direktorat Perhubungan Udara.Modus yang diduga dilakukan oleh tersangka, adalah dengan cara menyewakan alat Heavy Weight Deflectometer (HWD).
Kemudian, mensub-kontrakan dengan PT Indulexco, dalam proyek pengukuran Pavement Classification Number (PCN) dengan PT Angkasa Pura. Serta dalam pemberian sertifikasi kelayakan tempat pendaratan helikopter (Helipad). 
Nilai proyek ini mencapai Rp 1,7 miliar, namun yang diserahkan kepada kontraktor hanya Rp 300 juta, sementara sisanya sebesar Rp 1,4 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Makasar, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menjadwalkan pada 11 Juni 2015, akan membuka penerimaan berkas dukungan jalur independen yang akan maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar secara serentak di 11 daerah di Sulawesi Selatan tahun ini.
Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Khaerul Mannan mengungkapkan, pihaknya akan membuka kesempatan bagi siapapun untuk mengajukan berkas dukungan kandidat perorangan selama dua pekan.
“Jadi kami buka sampai sebelum 24 Juni,” katanya, Rabu (27/4).
Tenggang waktu dua pekan yang diberikan tersebut mengingat verifikasi bagi calon yang ingin maju pada pilkada dilakukan pada 24 Juni. Sementara itu, pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada 26-28 Juli.
“Baik perorangan maupun jalur partai pendaftarannya kita buka bersamaan,” ujarnya.
Senada, Ketua KPU Sulawesi Selatan, Iqbal Latif mengungkapkan bahwa sebelum tahap pendaftaran dibuka, sosialisasi syarat penyertaan oleh penyelenggara pilkada di 11 daerah di Sulawesi Selatan sudah harus dituntaskan.
“Calon perseorangan yang telah memenuhi syarat tentu nantinya sudah bisa melakukan pendaftaran bakal calon” katanya.
Mereka yang dinyatakan berhak mendaftar, menurut Iqbal, yang telah melewati verifikasi secara faktual oleh penyelenggara.
Untuk verifikasi faktual akan dilakukan setelah penutupan waktu tenggang penyetoran pada 23 Juni.
“Jadi kita buka bagi mereka yang ingin maju lewat jalur independen sehari sebelum jaringan KPU pada 24 Juni,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy untuk sisa masa jabatan 2012-2017 bersamaan dengan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit.
Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/5), melantik sekaligus dua pejabat yakni Wakil Gubernur Papua Barat dan Kepala Badan Keamanan Laut.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan sebelum pengucapan sumpah jabatan kedua pejabat membacakan surat keputusan presiden tentang pengangkatan kedua pejabat itu.
“Pengangkatan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 38 Tahun 3015 tentang pengangkatan Wakil Gubernur Papua Barat,” katanya.
Sedangkan untuk Kepala Badan Keamanan Laut ditetapkan sesuai Kepres Nomor 44 Tahun 2015.
Jokowi mengambil sumpah dua pejabat tersebut, sesuai dengan agama dan kepercayaan kedua pejabat itu.
Selanjutnya keduanya menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Presiden Jokowi.
Para pejabat yang hadir di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mendagri Tjahyo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Panglima TNI Jend TNI Moeldoko, Menkopolhukam Tedjo Edy Purdijatno, Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, dan sejumlah pejabat lainnya

Artikel ini ditulis oleh: