Jakarta, Aktual.co —   Bank Tabungan Negara (BTN) mendapat pinjaman senilai Rp1,5 triliun dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) guna mendukung program sejuta rumah.

“Pinjaman ini merupakan terbanyak dan pertama yang diberikan kepada BTN sejak program sejuta rumah diluncurkan pada tanggal 29 April 2015,” kata Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial Raharjo Adisusanto di Jakarta, Rabu (27/5).

Penandatanganan perjanjian kredit disaksikan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo bertempat di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Pattimura Jakarta.

Kerja sama dengan BTN, menurut Raharjo, merupakan salah satu upaya SMF untuk mendukung penyaluran pembiayaan KPR bagi Bank BTN kepada masyarakat menengah bawah.

“Kerja sama ini merupakan komitmen SMF untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan agar terjangkau masyarakat,” katanya.

Raharjo mengatakan bahwa dukungan SMF terhadap program perumahan melalui perbankan via subsidi (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan/ FLPP) telah dilaksanakan sejak 2012 melalui program refinancing.

“Tercatat dana yang disalurkan sebesar Rp3 triliun dengan jumlah debitur KPR sebanyak 70.188 ,” kata Raharjo.

Adapun total penyaluran pinjaman yang telah disalurkan SMF ke BTN sejak 2006 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp6,4 triliun dengan outstanding sebesar Rp4 triliun, dengan penandatanganan Rp1,5 triliun ini jumlah pinjaman menjadi Rp7,9 triliun dan posisi menjadi Rp 5,5 triliun, jelas Raharjo.

Pinjaman kepada BTN merupakan pinjaman terbesar dari keseluruhan pinjaman SMF kepada bank-bank yang dibiayai oleh SMF. Total pinjaman yang telah disalurkan SMF hingga saat ini sebesar Rp11,1 triliun dengan jumlah debitur KPR sebanyak 210.249 debitur KPR/rumah.

Direktur Utama Bank BTN Maryono menyambut positif atas prakarsa SMF untuk turut mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah.

Saat ini, “backlog” kebutuhan rumah untuk masyarakat belum menunjukkan angka penurunan. Namun, justru sebaliknya makin bertambah.

“Artinya, terjadi kesenjangan antara ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah di pasar. Pembiayaan ini semoga dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu memecahkan masalah program perumahan di Indonesia,” kata Maryono.

Ia mengatakan bahwa program satu juta rumah itu bukanlah program Bank BTN, melainkan program pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan semua pihak terkait dengan pembiayaan dan pembangunan perumahan di Indonesia. Apalagi, program ini diperuntukkan bagi rakyat.

“Kami sudah mengumpulkan pengembang se-Jabodetabek beberapa waktu lalu untuk menagih komimen mereka dalam membangun rumah terkait dengan program ini karena dananya sudah kami siapkan. Kami berharap pihak terkait dengan proyek ini dapat sejalan dalam memberikan dukungannya, termasuk apa yang sudah dilakukan SMF hari ini,” kata Maryono Selain penyaluran pinjaman, SMF dan Bank BTN juga telah bekerja sama dalam program sekuritisasi KPR. Tahun ini merupakan awal diterbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), dimana SMF bertindak sebagai penerbit.

Ia mengatakan bahwa SMF dan BTN telah berkomitmen akan menerbitkan EBA-SP hingga sebesar Rp2 triliun. Dana hasil sekuritisasi ini juga untuk mendukung pembiayaan program sejuta rumah.

Sejak 2009, telah dilakukan tujuh kali transaksi sekuritisasi bersama Bank BTN dengan total aliran dana kumulatif per 31 Desember 2014 sebesar Rp5,5 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Development Bank of Singapore (DBS) mengatakan cadangan devisa Indonesia perlu diperluas untuk mengantisipasi risiko arus modal keluar atau “capital outflow” dari pasar finansial domestik.

“Cadangan devisa terhadap utang luar negeri secara total hanya 0,3 atau 30 persen. Itu angka relatif rendah sekali dibandingkan negara lain,” kata Ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi dalam diskusi “Analisis India vs Indonesia sejak Taper Tantrums 2013”, Jakarta, Rabu (27/5).

Ia mengatakan dengan rasio cadangan devisa terhadap utang luar negeri 0,3 itu, Indonesia masih rentan jika dibandingkan negara-negara lain dengan peringkat utang yang sama.

“Semakin dekat ke nol ini semakin buruk. Dan Indonesia dibilang 3 terburuk dibanding negara-negara lain,” ujarnya.

Gundy Cahyadi mengatakan, itu diperlukan untuk mengantisipasi volatilitas pasar yang mana investor sewaktu-waktu bisa menjual sahamnya.

“Kalau krisis, bisa saja investor asing ini menjual aset-aset mereka. Jd kewalahan, utang luar negeri itu tidak bisa ditutupi lagi. Kalau hal itu terjadi, satu-satunya cara ‘policy maker’ BI, itu mereka harus tutupi dengan cadangan devisa,” ujarnya.

Ia mengatakan cadangan devisa Indonesia telah meningkat menjadi 105 miliar dolar AS hingga Maret 2015 dari 85 miliar pada pertengahan 2013.

Cadangan devisa itu setara dengan 35 persen total utang luar negeri pada akhir 2014.

“Rasio cadangan devisa terhadap utang luar negeri itu artinya kalau ada gejolak ‘financial market’ (pasar finansial), kalau asing keluar, apa cadangan devisa bisa menutupi itu,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan utang luar negeri jangka pendek tetap stabil di sekitar 45 miliar dolar AS sejak 2013, yang berarti cadangan devisa dapat membiayai lebih dari 200 persen kewajiban utang eksternal jangka pendek.

Jika dibandingkan dengan rasio cadangan devisa terhadap pembayaran utang luar negeri jangka pendek Filipina sebesar 500 persen, Indonesia masih tertinggal.

“Filipina sekarang super star, karena cadangan devisanya lima kali lipat. Risikonya kecil. Jadi kalau ada gejolak ‘financial market’, mereka tidak takut. Beda kalau di indonesia. Mereka (investor) prihatin cukup tidak cadangan devisanya,” tuturnya.

Sedangkan untuk mengantisipasi risiko adanya “capital outflow” dari pasar finansial domestik, cadangan devisa India telah meningkat dari 275 miliar dolar AS di pertengahan 2013 hingga mencapai hampir 345 miliar dolar AS di April 2015 setara dengan 70 persen dari total utang eksternal pada akhir 2014.

“Cadangan ini memang cukup untuk menutupi kewajiban utang eksternal jangka pendek, tetapi tidak untuk total utang luar negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan cadangan devisa India itu dapat menutupi delapan bulan impor.

Sementara, Turki berada di posisi paling bawah untuk kemampuan membiayai kewajiban utang eksternal jangka pendek dibandingkan negara-negara dengan peringkat utang yang sama.

“Makanya Turki itu paling bahaya kalau ada gejolak ‘financial market’. Karena rasionya kecil sekali, di bawah 190 persen, tidak cukup untuk tutupi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perhubungan mengoperasikan Kereta Api perintis di Sumatera Selatan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT Kereta Api Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan, menunjang perkembangan ekonomi dan membantu mobilitas masyarakat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko dalam penandatanaganan kerja sama operasi (KSO) tersebut di Jakarta, Rabu (27/5) mengatakan jasa layanan transportasi kereta api perintis, yaitu Lingas Kertapati-Inderalaya dengan total jarak sejauh 25,8 kilometer dan jadwal dua frekuensi.

Tarif yang diberlakukan lintas Kertapati-Inderalaya dengan jadwal dua frekeuensi tersebut sebesar Rp3.000 per orang.
“Melalui kerja sama ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan subsidi operasinya. Dari tarif normal sebesar Rp15.000 per orang, menjadi Rp3.000,” katanya.

Hermanto mengatakan sarana yang digunakan untuk angkutan perintis tersebut, yakni satu train set Railbus yang telah diaediakan oleh Pemprov Sumatera Selatan yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Inka) yang diberikan nama KA Kertalaya.

Dia menyebutkan pembiayaan KA perintis tersebut merupakan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 senilai Rp2,7 miliar sampai Desember 2015.

Namun, kata dia, subsidi tersebut serta frekeuensi KA bisa dievaluasi seiring dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
Menurut dia, KA penumpang tersebut dinilai perlu karena selama ini KA Sumatera Selatan lebih banyak melayani angkutan barang, khususnya batubara dan migas.

“Mulai saat ini KA Sumsel mengangkut penumpang dengan harapan meningkatkan pelayanan ke masyarakat ke masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan jakan raya,” katanya.

Dasar Penyelenggaraan kereta api perintis lintas Kertapati-Inderalaya adalah Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 159 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis, ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2015, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 160 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis, ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2015, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 264 Tahun 2014 tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Angkutan Perintis Kereta Api tertanggal 26 Mei 2016.

“Kami mendukung pengoperasian kereta perintis ini karena sangat dibutuhkan,” katanya.

Selain itu, dia juga mengimbau, guna tetap menjaga kebadalan sarana Railbus Kertalaya tersebut dengan merawat sarana yang merupakan Kepemilikan Pemerintah Daerah.

“Kami harapkan dapat terprogram dengan baik dan kondisi sarana yang beroperasi harus tetap memperhatikan standar pelayanan minimum yang sudah ada,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: