Jakarta, Aktual.co — Lembaga Swadaya Masyarakat dari Pekat Indonesia Bersatu telah melaporkan Indonesia Corruption Watch ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pelaporan itu terkait aliran dana dari pihak asing yang diduga mendanai ICW.
ICW dilaporkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pokok penggelapan, sesuai dengan  laporan LP/66/2015/Bareskrim tertanggal 19 Januari 2015, dengan pelapor bernama S Hidayat Hasibuan.
Dalam laporan itu, pada Juli 2010 hingga Maret 2012, pihak pelapor menemukan bukti ICW diduga menerima aliran dana sebesar US $ 45.470 atau setara dengan Rp 409.230.000 dari Bloomberg Initiative di AS yang didirikan oleh Michael Bloomberg.
Dana tersebut diberikan untuk kampanye antirokok pada anak-anak Indonesia. Padahal diketahui ICW adalah lembaga pemantau korupsi di Indonesia. Bukan lembaga yang mengawasi masalah penggunaan rokok pada anak.
“‎Kami melihat banyak aliran dana asing yang masuk ke rekening mereka. Saya harap Bareskrim bisa periksa ICW dalam 1-2 hari ini. Saya yakin Polri mampu tangani kasus ini, Polri sekarang cukup beda dan lebih baik,” kata Ketua LSM Pekat Lisman Hasibuan di Mabes Polri, Rabu (27/5).
Selain itu, kata dia, maksud kedatangnya ke Bareskrim ini sekaligus untuk pemeriksaan tambahan. Sebelumnya, dia juga mengaku sudah pernah dipanggil Bareskrim untuk diperiksa sebagai saksi pelapor.
“Tadi saya diperiksa untuk diambil keterangan tambahan. Ini pemeriksaan kedua saya,” kata Lisman.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Pernyataan sikap bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Silahturahmi Ta’mir Masjid dan Musholla Indonesia (MPP FAHMI TAMAMI) dengan perwakilan Umat Budha menyatakan, sikap keprihatinannya yang mendalam atas tragedi kemanusiaan terdamparnya etnis Rohingya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

Demikian dikatakan oleh Arief Harsono. MM.MPd.B, Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) ucapkan terima kasih atas kerjasama tersebut yang merupakan bentuk untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dalam meringankan beban para pengungsi Rohingya, yang sekarang berada di Tanah Air.

“Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Republik Persatuan Myanmar, kami menghimbau agar pemerintah Myanmar secepatnya dapat mengambil langkah-langkah yang fundamental dalam menyelesaikan masalah Rohingya di negaranya. Antara lain dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan yang tidak rasialis dan diskriminatif, sehingga tidak terjadi eksodus berupa mengalirnya manusia perahu secara terus menerus yang bertentangan dengan asas kemanusiaan,” paparnya ditemui di gedung Berca, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).

Lebih lanjut, kata Arief, sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah turut ambil bagian dalam menggalang dukungan serta kerjasama antar negara ASEAN, sekaligus menangani permasalahan pengungsi Rohingya dan status kewarganegaraannya.

“Jadi bentuk kesepakatan ini hanya bermaksud melakukan kegiatan kemanusiaan meringankan beban para pengungsi Rohingya, tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi sorotan, karena penyidik yang bernaung di KPK dinilai ilagal. Hal tersebut pun tertuang di persidangan gugatan praperadilan Hadi Poernomo.
Meski para penyidik dianggap ilegal, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Polisi Budi Waseso tetap mencintai lembaga yang semangat memberantas korupsi itu.
“Iyalah, mau bagaimanapun saya tetap cinta KPK,” kata Komjen Budi Waseso di Mabes Polri, Rabu (27/5).
Dia pun berjanji akan memberikan bantuan penyidik ke KPK. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan penyidik KPK yang ilegal, dan memberantas korupsi.
“Kami sudah siapkan penyidik, memang aturannya polisi harus membantu memberikan penyidik. Itu bisa jadi solusi supaya KPK bisa jalan terus,” kata Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Terkait permasalahan etnis Rohingya yang terdampar di Indonesia, sehingga menimbulkan masalah sosial dan kemanusiaan. Raja Dangdut, H Rhoma Irama berharap, agar Walubi secara aktif turut menghimbau pemerintah Myanmar dan khususnya umat Budha di Myanmar untuk tidak melakukan diskriminasi agama yang telah banyak menimbulkan korban jiwa.

“Saya berharap agar umat Islam tidak terprovokasi, ke arah yang lebih ekstrim dalam melakukan aksi,” tegas Rhoma Irama, Ketua Majelis Pimpinan Pusat Forum Silahturahmi Ta”mir Masjid (MPP FAHMI TAMAMI), ditemui di gedung Berca, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).

Menurut pria berusia 68 tahun ini, dirinya mewakili para Musisi di Majelis Ta’Mir FAHMI TAMAMI bersama bahu membahu mengurangi beban para pengungsi Rohingya di Aceh.

“Tugas FAHMI TAMAMI disini bertujuan hanya untuk meredam dan menjaga hal-hal akibat dampak yang terjadi di Rohingya, ” pungkas H.Rhoma Irama.

Artikel ini ditulis oleh: